Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dakwah Tabligh AMANNA GAPPA Integritas: Jurnal Antikorupsi Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurist-Diction LEGAL BRIEF Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Khazanah Hukum Al-Azhar Islamic Law Review
Hasrul, Muhammad
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PENGAKUAN HAK ULAYAT TERHADAP HAK ATAS TANAH YANG DIKUASAI MASYARAKAT LONG ISUN SERTA EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM UPAYA PENGAKUAN ATAS PENGUASAAN HUTAN ADAT Rita Junita; Kahar Lahae; Muh Hasrul
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i4.494-504

Abstract

Masyarakat  Long Isun telah berupaya mendapat pengakuan  hutan adat mereka melalui penyerahan dokumen pengusulan Masyarakat Hukum Adat Kampung Long Isun secara resmi pada 19 September 2018, yang didampingi Koalisi Kemanusiaan untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan mengenai usulan pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat Long Isun tersebut. Ditinjau dari beberapa payung hukum yang telah ada yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga, dan Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor 800.05.140.436.1/K.185d/2017. Seharusnya tidak ada lagi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mengakui masyarakat Long Isun sebagai Masayarakat Hukum Adat. Telah terjadi pertemuan Pada tanggal 6 Februari 2018 dan telah ditandatangani perjanjian antara masyarakat Long Isun, pemerintah Kabupaten Mahulu, Ketua DPRD Mahulu, serta perusahaan untuk menyelesaikan konflik, terdapat kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuaan tersebut salah satunya  kampung Long Isun ditetapkan status quo dan akan diproses menjadi hutan adat. Namun dalam kenyataannya kesepakatan itu belum terealisasi dengan baik hingga sekarang. Pemerintah kabupaten  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) Mahulu belum mengakui masyarakat Long Isun sebagai Masyarakat Hukum Adat sehingga  belum dapat menetapkan hutan tersebut menjadi hutan adat.
Persepsi mahasiswa sebagai pemilih pemula terhadap normalisasi politik uang dalam pemilihan umum Ahmad Fachri Faqi; Muh. Hasrul; Amaliyah Amaliyah; Ismail Iskandar; M. Aris Munandar
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol 9 No 1 (2023): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v9i1.981

Abstract

The practice of money politics by some parties has been considered normal in elections in Indonesia. Money politics has been extensively discussed in the literature regarding voter behaviour in Indonesia from a political, sociological, psychological, and rational choice (political economy) perspective. Some studies focus on the influence of money politics in elections. Several international studies have also discussed academic explanations regarding the electoral impact of money politics. Beginner voters are a segment of voters who are considered more rational and not as pragmatic, with an increased awareness of the importance of holding elections with integrity. This study aims to determine students' perceptions as first-time voters of the normalization of money politics in elections. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. The data used in this study is primary data in the form of structured interviews using questionnaires and secondary data. The research results show that most respondents know the prevalence and forms/types of money politics. Respondents have a perception that tends to be balanced regarding whether they agree or disagree that money politics is a common practice in elections in Indonesia. Factors that influence respondents' perceptions include elements in the respondent's self, factors on targets or objects, and situation/context factors.
Upaya Preventif Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan yang Mengatasnamakan Profesi Notaris Musdalifah Musdalifah; Slamet Sampurno; Muhammad Hasrul
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 1, 2021
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kejahatan yang mengatasnamakan profesi Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan yang mengatasnamakan profesi Notaris adalah menjadi wadah yang dapat memfasilitasi sosialisasi masif kepada masyarakat. INI hanya dapat melakukan upaya preventif, karena kewengan yang dimiliki oleh INI terbatas hanya bersifat internal kepada anggota organisasi. Upaya yang dapat dilakukan oleh INI untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak pidana yang mengatasnamakan Notaris adalah dengan memasifkan sosialisasi kepada masyarakat melaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu kepada kepolisian apabila terjadi tindak pidana yang mengatasnamakan Notaris, dan memaksimalkan peran bidang hubungan masyarakat INI untuk menyampaikan kepada masyarakat tindakan-tindakan kejahatan yang marak terjadi yang mengatasnamakan Notaris, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih Notaris.
The Concept of Human Rights-Based Criminal Punishment for Children Who Commit Murder Ismail Iskandar; Syamsuddin Muchtar; Hijrah Adyanti Mirzana; Audyna Mayasari Muin; Muhammad Hasrul; Rafika Ramli
Jurist-Diction Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 No. 1, Januari 2026
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v9i1.77275

Abstract

Murder committed by children is a serious crime that causes shock in society and poses a challenge to the criminal justice system. In handling such cases, the state is not only obliged to enforce the law and provide justice for the victims, but also to guarantee the protection of the human rights of the child perpetrator, in accordance with the principles of human rights (HAM). This study aims to examine the concept of sentencing children who commit murder using a human rights-based approach. The method employed is normative research, involving an analysis of national legislation, specifically the National Criminal Code and the Child Criminal Justice System Law (UU SPPA), as well as international instruments such as the Convention on the Rights of the Child. The findings indicate that although murder is classified as a serious crime, the approach to sentencing children must uphold the principles of non-discrimination, the best interests of the child, and the right to rehabilitation.
Co-Authors A.M. Zulham Saputra Abrar Natsir Ahmad Fachri Faqi Ahsan Yunus Ahsan Yunus Amaliyah Amaliyah Amelia Pranita Ikhsan Andi Pangerang Moenta Anugra Nursamsami Audyna Mayasari Muin Erny Widyaningsih Hasbir Paserangi Hijrah Adyanti Mirzana Ilmanbahri Widyananda Mansyur Irwansyah Irwansyah Ismail Iskandar Jasmal A Syamsu Kahar Lahae M. Aris Munandar Muhammad Ilham Arisaputra Musdalifah Musdalifah Patittingi, Farida Pradana, Syafa’at Anugrah Rafika Ramli Rita Junita Slamet Sampurno Syamsuddin Muchtar Zulkifli Aspan