Articles
<![CDATA[Aspek Hukum Wanprestasi Selebgram Terhadap Usaha Bisnis Online dan Upaya Perlindungan ]]>
<![CDATA[Annisa Chaerani]]>;
<![CDATA[Taun Taun]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 18 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.984 KB)
|
DOI: 10.5281/zenodo.7212607
<![CDATA[The legal aspect is a rule that is in charge of regulatingeverything regarding the norms of the implementation oftrade, financial, industrial activities that are associatedwith production, services, exchange of goods usingmoney. And the online business itself is very inherentamong the people of Indonesia. In addition, onlinebusiness is very popular, especially for teenagers inIndonesia, and there are many celebgrams who openservices for endorsements, the selegram itself is seenfrom how many instagram or other social mediafollowers they have The more followers/ followersowned by the celebgram, the higher the cost ofendorsement services will be. Not only legal protectionefforts for consumers or called consumer protection butin the current era, many business people or onlinebusinesses also need these legal protection efforts.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Untuk Pernikahan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Syaharani Putri Ubaidillah]]>;
<![CDATA[Taun Taun]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 20 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.918 KB)
|
DOI: 10.5281/zenodo.7242934
<![CDATA[This paper discusses the issue of legal protection for underage wedding in relation to Law No. 16 of 2019 amendments to Law No. 1 of 1974 concerning legal wedding by using a functional approach. Therefore, the nature of legal protection must be clarified first so that the concept of Legal Science can be interpreted correctly. Furthermore, this paper explains how the legal protection for underage children who marry early. The attitude of parents in responding to the pressures and demands of children when pressing for marriage at an early age, as much how to educate children to be able to think logically about their Marriage age is still not exact, the importance of the legal age of marriage, then the need for understanding.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM TERHADAP PERAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PENANGANAN PELAKU KEJAHATAN TINDAK PIDANA DITINJAU PADA HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Maulida Fathia Azhar]]>;
<![CDATA[Taun Taun]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v5i2.13527
<![CDATA[Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan namun memiliki gangguan mental pada dirinya terdapat pada ketentuan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didalamnya menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana berdasarkan kesalahan dan kelalaian yang diketahui dalam tanggungjawab bertindak di luar kendalinya, entah karena semangatnya yang belum sempurna atau karena penyakitnya yang beresiko tinggi, dan masih ada saja yang melakukannya tanpa memahaminya tersangka yang melakukan kejahatan tersebut tetapi menderita penyakit jiwa harus dirawat di rumah sakit jiwa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas peran psikologi forensik dalam penanganan pelaku kejahatan tindak pidana. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (legal research) dan hukum empiris. Penelitian ini mengungkapkan bukti terkait perilaku kriminal dari perspektif psikologis dan masalah yang semakin kompleks di masyarakat dan untuk mengembangkan berbagai upaya untuk memecahkan kasus dalam hal ini berdasarkan aspek dan pertimbangan mendasar yang kuat agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya untuk itu diperlukan peran kedokteran kehakiman dalam psikis untuk memeriksa kejiwaan pelaku.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN TERHADAP KOPERASI UNTUK BERKEMBANG DI ERA DIGITAL PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Rani Apriani]]>;
<![CDATA[Venni Avionita]]>;
<![CDATA[Taun Taun]]>;
<![CDATA[M.Rusli Arafat]]>
<![CDATA[ Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 5 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v5i5.1991-1999
<![CDATA[Koperasi dipertimbangkan sebagai unsur yang paling fundamental untuk ekonomi Indonesia. Sebagaimana termaktub pada Pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwasannya “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha. bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Berdasarkan pada uraian penjelasan UUD 1945 ini dijelaskan bahwa badan usaha yang sejalan dengan pasar ini disebut dengan istilah Koperasi, dengan demikian koperasi ini dianggap sebagai bagian yang paling fundamental untuk perekonomian Negara dan sebagai unsur terpenting di dalam keberlangsungan ekonomi Negara Indonesia. Karawang merupakan salah satu Kabupaten yang terkena imbas dari Pandemi covid-19, seperti yang kita ketahui saat ini Kabupaten Karawang merupakan kota indistri, banyak tersebar pabrik yang didirikan dan beroprasi di Karawang. Koperasi dan UMKM yang berada di Kabupaten Karawangpun harus bertahan terhadap efek Pandemi covid 19. Maka diperlukan inovasi agar dapat berkembang salah satunya melalui digitalisasi. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan dengan memanfaatkan sistem aplikasi zoom dan lapangan yang berbentuk kegiatan webinar, isi dari webinar tersebut adalah membahas mengenai Penyuluhan Terhadap Koperasi Untuk Berkembang Di Era Digital Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Karawang. Digitalisasi koperasi memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan saat melakukan transaksi dengan koperasi. Maka dari itu, Lembaga koperasi manual harus segera menjadi koperasi digital.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif ]]>
<![CDATA[Daniel Hasiholan Marpaung]]>;
<![CDATA[Taun Taun]]>;
<![CDATA[M Tanto Mulyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.27 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.1-8
<![CDATA[Indonesia sebagai negara hukum yang tercermin pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mencakup dengan kontitusi, ketertiban dan pedoman hukum guna menciptakan aturan yang berkualitas dan menjadi tanggung jawab negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pengaturan ketentuan diperlukan secara horizontal dan vertikal secara hierarki untuk mencakup kebutuhan masyarakat. Hukum sebagai salah satu esensi dari hukum, kebetulan tidak dapat mengambil bagian terbesar dalam ruang sosial tak lepas dari politik hukum baik segi proses regulasi yang terdiri dari beberapa tahapan hal tesebut menjadikan beberapa masalah secara materil hingga formal dan banyaknya kepentingan yang dibangun manjadikan produk peraturan yang seharusnya menjadi produk yang berkualitas dan efektif mengakomodir kebutuhan adapun dalam moderat menempatkan pembagunan hukum yang layak dan proses legislasi yang progresif.Kata-Kata Kunci : Politik Hukum, Legislasi, Progresif.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU ]]>
<![CDATA[Nur Azza Morlin Iwanti]]>;
<![CDATA[Taun]]>
<![CDATA[ The Juris Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/juris.v6i2.601
<![CDATA[In civil law, regarding agreements, the rights and obligations of the parties to the agreement have been regulated. The party giving the loan is called the creditor and the party receiving the loan is called the debtor. The creditor has the right to achieve, the debtor has the obligation to realize his achievements. However, in reality, the legal relationship between the two creditors and debtors, especially in terms of agreements, often encounters problems, resulting in default. Default itself is an event of failure in which a person does not comply with performance or failure to carry out obligations properly, causing loss to one of the parties concerned. This paper aims to explain what must be done in the event of default in an agreement.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HUKUM PAJAK DAN PEMUNGUTAN PAJAK BAGI KESEJAHTERAAN SOSIAL RAKYAT INDONESIA ]]>
<![CDATA[Arif Sofiyan Berlianto]]>;
<![CDATA[Taun]]>
<![CDATA[ The Juris Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/juris.v6i2.610
<![CDATA[Taxes are obligatory contributions of individuals or entities to the state as a legal obligation, there is no direct incentive to use them to meet the greatest needs for the prosperity of the people of the nation. To regulate taxation, a tax law is needed, namely a collection of regulations. This regulates the relationship between the government as a tax collector and the public as a tax payer. So that the Government places tax obligations as one of the embodiments of state obligations which are a means of financing the state in national development in order to achieve the goals of the State because most taxes constitute national income. This writing aims to determine the applicable tax collection in Indonesia for the welfare of the people and its implementation according to the applicable tax law to reduce tax problems.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Pemilik Pondok Pesantren Di Bandung ]]>
<![CDATA[Komala Sari]]>;
<![CDATA[Taun Taun]]>
<![CDATA[ Legal Spirit Vol 6, No 2 (2022): Legal Spirit ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/ls.v6i2.4102
<![CDATA[Children are gifts that have been given by God to always be guarded and protected. Children are referred to as the young generation who play a role and become the nation's successor, and their physical growth and development must be guaranteed. The number of cases of violence against minors today is not only in open society but can also occur in Islamic boarding schools. This writing aims to provide information on legal protection against sexual violence against minors and the factors that cause sexual violence by unscrupulous owners of Islamic boarding schools in Bandung. The research method used is the method of writing normative law. The results of the study can be said that the important role of parents, society and government in terms of child protection has also been regulated through positive law in Indonesia, both for prevention and for what is currently stated in written form which includes people who commit crimes with criminal threats. The occurrence of sexual violence in Islamic boarding schools is the result of the power factor.]]>
<![CDATA[Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Farhan Fauzie Achmad]]>;
<![CDATA[Taun Taun]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 5 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v4i5.7969
<![CDATA[Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mengetahui peran kesaksian seorang justice collaborator di dalam mempengaruhi putusan seorang hakim dan Mengetahui aspek apa saja yang menjadi pertimbangan hakim jika terjadi perubahan kesaksian seseorang ketikan sebelum dan sesudah menjadi justice collaborator, metode yang digunakan dalam pembuatan penulisan ini melalui pendekatan hukum normative berdasarkan fakta dan contoh yang sudah ada pada saat sekarang ini.. pemerintah Indonesia sudah menjadikan justice collaborator sebagai konsensus yang sedang di bahas antara pemerintah dan DPR yang akan di jadikan instrumen dan dimasukan dalam 1 pasal di KUHAP,Justice collaborator dalam perkembangan terkini mendapat perhatian serius.Majelis hakim pidana memberikan putusan peradilan kepada pelaku yang berstatus Justice Collaborator sesuai dengan aturan hukum.]]>
<![CDATA[Penguatan Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menggunakan Visum Et Repertum ]]>
<![CDATA[Nadia Faza Salsabila]]>;
<![CDATA[Taun - -]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.114 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v5i2.307-313
<![CDATA[Polisi menggunakan metode "visum et repertum" untuk memeriksa petunjuk potensial dan mengumpulkan bukti yang mereka butuhkan untuk memecahkan suatu kasus. Kesaksian ahli yang dikatakan di pengadilan, baik secara tertulis dalam bentuk laporan maupun lisan yang disampaikan langsung di pengadilan, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tetapi tidak ada istilah maupun definisi Visum Et Repertum. Penulisan ini mengkaji pertanyaan empiris mengenai peran apa yang dimainkan Visum Et Repertum yang merupakan alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang berakhir dengan kematian korban.]]>
