Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Meta-Yuridis Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal de jure Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Legal Spirit Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Batulis Civil Law Review Innovative: Journal Of Social Science Research Science and Education Journal Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Taun Taun
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
MENJAGA MARWAH KONSTITUSI : MENGUJI KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERLANDASKAN UUD NRI 1945 Meishin Dona Chaesara; Syahla Nathania; Khafifatul Camelia; Sitaresmi Prabuningrat; Nazhwaa Oktavionan Cinta; Taun
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1828

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga marwah konstitusi. Salah satu mekanisme untuk menjaga marwah konstitusi adalah melalui pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan memutus perkara mengenai pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Dalam melakukan pengujian konstitusionalitas, MK menggunakan berbagai macam metode, antara lain metode tekstual, metode historis, metode komparatif, dan metode sosiologis. MK juga mempertimbangkan berbagai macam faktor, antara lain norma-norma dalam UUD NRI 1945, asas-asas hukum umum, dan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka yang mengumpulkan berbagai referensi seperti jurnal, buku, artikel, laporan penelitian, serta informasi dari beberapa situs internet terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, dan sering kali mengutamakan efisiensi administratif dibandingkan legitimasi konstitusional. Oleh karena itu pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 memiliki peran penting dalam menjaga marwah konstitusi. Hal ini karena pengujian konstitusionalitas dapat memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.
KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME SEBAGAI PENYEBAB DISINTEGRASI BANGSA INDONESIA Taun; Dea Aulia Rahmawati Putri; Dinda Khaerunisa; Jelita Islahani Rehita; Rafi Miftahul Awali; Muhammad Farrel Aryo Rafasya
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/8ww3hq34

Abstract

Indonesia unik karena budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadatnya yang beragam. Namun, individu-individu yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi memecah belah atau menghancurkan bangsa Indonesia akhir-akhir ini membuat persatuan dan kesatuan Indonesia kian luntur. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah praktik yang dapat merusak Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian literatur untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh KKN terhadap kerusakan bangsa Indonesia. Ketimpangan ekonomi yang signifikan, kesenjangan sosial, dan konflik dipicu oleh korupsi. Monopoli dan praktik bisnis tidak adil dihasilkan dari konspirasi antara pengusaha lokal dan pejabat pemerintah, yang mengganggu perekonomian. Karena ketidakpuasan atas keistimewaan yang diberikan kepada individu tertentu berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, nepotisme sering kali memicu konflik internal dalam organisasi pemerintah dan masyarakat. Tindakan KKN berdampak buruk bagi semua pihak dan memperburuk perbedaan pendapatan antara orang kaya dan miskin. KKN dapat menyebabkan perbedaan ini semakin diperlebar karena uang didistribusikan secara tidak sehat dan tanpa mengikuti aturan ekonomi yang tepat.
Perlindungan Hukum Terhadap PMI Yang Menjadi Korban TPPO Dalam Proses Rekrutmen Kerja Ilegal Ke Kamboja Inna Anbar Ramadhanti; Imam Budi Santoso; Taun Taun
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.830

Abstract

PMI yang berangkat ke Kamboja tanpa mengikuti prosedur resmi semakin berisiko menjadi korban TPPO, terutama melalui cara perekrutan kerja ilegal yang menggunakan media sosial dengan janji pekerjaan bergaji tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi PMI yang terjebak dalam perdagangan orang akibat rekrutmen kerja secara ilegal ke Kamboja, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis dengan bantuan teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum preventif melalui aturan penempatan PMI dan kerja sama bilateral dengan Kamboja, serta perlindungan represif melalui sanksi terhadap pelaku dan pemenuhan hak-hak korban berupa rehabilitasi, restitusi, bantuan hukum, dan pemulangan. Namun, pelaksanaannya belum optimal disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara lembaga, rendahnya pemahaman hukum dikalangan calon PMI, dan tantangan dalam mengawasi perekrutan ilegal yang menggunakan platform digital. Penelitian ini menunjukan adanya kesenjangan nyata antara hukum yang tertulis dan kondisi di lapangan, sehingga perlu adanya penguatan aturan, kolaborasi antar lembaga, dan penyempurnaan kerangka hukum yang lebih fleksibel mengikuti perkembangan modus TPPO di era digital.  
Co-Authors Ananda Nugraha Angreani Triana Annisa Chaerani Arif Sofiyan Berlianto Audia Nervalina Purba Bramantyo Dwi Wicaksono Daniarsi Ayu Ramdani Daniel Hasiholan Marpaung Daud Munasto Dea Aulia Rahmawati Putri Debby Khoirunisa Dinda Khaerunisa Elgi Hikmat Syah Evan Katana Fadhil Sadam Rusbal Fakhri Rizki Zaenudin Farhan Fauzie Achmad Firda Zahrah Imam Budi Santoso Imam Budi Santoso Imanudin Affandi Indra Yudha Koswara Inna Anbar Ramadhanti Jelita Islahani Rehita Khafifatul Camelia Komala Sari M Tanto Mulyana M.Rusli Arafat M.Rusli Arafat Majiyatun Nisa Maulida Fathia Azhar Meishin Dona Chaesara Muhammad Fahmi Abdillah Muhammad Farrel Aryo Rafasya Nadia Faza Salsabila Nazhwaa Oktavionan Cinta Nur Azza Morlin Iwanti Pamungkas Satya Putra Puti Priyana Rafi Miftahul Awali Rahman Rajespri Saflahinas Mardani Rani Apriani Sitaresmi Prabuningrat Siti Fatimah Syaharani Putri Ubaidillah Syahla Nathania Syifa Miftahuljannah Thoriq Alfi Jamil Venni Avionita Vinne Tri Rahim Safavi Wahyu Diningrum