p-Index From 2021 - 2026
12.411
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Panorama Hukum Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Morality :Jurnal Ilmu Hukum CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Meta-Yuridis Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Gorontalo Law Review Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Kosmik Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal de jure Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Legal Reasoning University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Legal Spirit Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Batulis Civil Law Review Jurnal Hukum Saraswati Indo-MathEdu Intellectuals Journal Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Science and Education Journal Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan NALAR: Journal Of Law and Sharia Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Referendum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Verdict: Journal of Law Science Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Journal of Golden Generation Legal Science Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Claim Missing Document
Check
Articles

PENGUATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MENGGUNAKAN VISUM ET REPERTUM Taun
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v7i2.9744

Abstract

Polisi menggunakan metode "visum et repertum" untuk memeriksa petunjuk potensial dan mengumpulkan bukti yang mereka butuhkan untuk memecahkan suatu kasus. Kesaksian ahli yang dikatakan di pengadilan, baik secara tertulis dalam bentuk laporan maupun lisan yang disampaikan langsung di pengadilan, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tetapi tidak ada istilah maupun definisi Visum Et Repertum. Metode penelitian yuruidis empiris, Penulisan ini mengkaji pertanyaan empiris mengenai peran apa yang dimainkan Visum Et Repertum yang merupakan alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang berakhir dengan kematian korban.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Di Kalangan Remaja Dwi Sri Rahmawati; Arjun Dwi Prasetya; Nabela Fitriani Utamawati; Taun Taun
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 16 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8237724

Abstract

As stated in Law no. 35 of 2009, Narcotics are substances or drugs that can be derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause changes or decreased consciousness, loss of taste, eliminate or eliminate pain, and the possibility of dependence. Meanwhile, psychotropics as referred to in Law no. 5 of 1997, are substances or drugs that are not classified as narcotics, but still have a selective effect on the central nervous system which causes certain changes in mental activity and behavior. The purpose of qualitative research is to explore in depth a particular phenomenon by collecting data as complete as possible, emphasizing the importance of the depth and detail of the data studied. The purpose of this study is to examine the factors and consequences of enforcing criminal sanctions, as well as overcoming the problem of narcotics and psychotropic abuse. Qualitative methods were used in conducting this research. The development of qualitative methods has made it possible to study human life in certain causal scenarios, but executives argue that conceptual selection of symptoms is often neglected. The method used is in-depth or holistic, depending on the variability of the factors being studied. Causes of drug abuse can be categorized into two groups: internal factors, such as personality, anxiety, depression, and lack of religiosity; and external factors, such as the presence of certain substances, family circumstances, a weak legal system, and environmental influences. The use of criminal sanctions is intended to cause certain consequences for the perpetrator so that he does not repeat his actions. In addition, criminal sanctions serve as a means of reproach for the behavior of the offender. Various ways can be done to combat drug addiction, including preventive measures such as coaching and family supervision, curative measures such as medical treatment or other forms of therapy, rehabilitation programs to prevent relapse, and law enforcement as a means of repression.
TINJAUAN PROGRAM MAGANG KAMPUS MERDEKA DALAM ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN Elgi Hikmat Syah; Taun Taun
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 1 (2023): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i1.3090

Abstract

The internship program currently implemented in Indonesia has several types of internships, some are intended for job seekers or job training, for academic purposes, or internships to meet certain professional requirements. The Merdeka Campus Internship is carried out as an effort to prepare students to face the changes that occur, including cultural, social, world of work aspects, and rapid technological advances, from the program the competencies of students need to be prepared as an effort to integrate abilities with the needs of the world of work market and industry (link and match). The purpose of this paper is to find out the legal position of the students of the Independent Campus interns and the legal protection of the trainees is reviewed in the aspects of labor law. The approach taken in this writing is the statue approach; conceptual approach; and analytical approach. The results of this paper found that there was a problem where the Merdeka Campus Internship program did not have a firm and strong legal basis for the implementation of internships carried out by students, there were problems with the occurrence of legal vacancies making the MBKM program less legally certain. The legal protection of independent campus internship participants is based on the provisions contained in the MSIB Brief Guide and the good faith of IDUKA Partners, as for if there is a violation, students can report it to the Ministry of Education and Culture and the authoritiesAbstrakProgram pemagangan yang saat ini dilaksanakan di Indonesia memiliki beberapa jenis pemagangan, ada yang ditujukan untuk para pencari kerja atau pelatihan kerja, untuk tujuan akademis, maupun magang untuk memenuhi syarat profesi tertentu. Adapun Magang Kampus Merdeka dijalankan sebagai upaya menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan yang terjadi, meliputi aspek budaya, sosial, dunia kerja, dan pesatnya kemajuan teknologi, dari program tersebut kompetensi dari mahasiswa perlu disiapkan sebagai upaya mengintegrasikan kemampuan dengan kebutuhan pasar dunia kerja dan industri (link and match). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum mahasiswa peserta magang Kampus Merdeka dan perlindungan hukum peserta pemagangan ditinjau dalam aspek hukum ketenagakerjaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah statue approach; conceptual approach; dan analytical approach. Hasil dari penulisan ini menemukan bahwa terdapat problematika dimana program Magang Kampus Merdeka belum memiliki dasar hukum yang tegas dan kuat atas pelaksanaan magang yang dilakukan mahasiswa, terdapat permasalahan dengan terjadinya kekosongan hukum menjadikan program MBKM kurang akan kepastian secara hukum. Perlindungan hukum peserta Magang Kampus Merdeka didasarkan pada ketentuan yang termuat pada Panduan Singkat MSIB serta itikad baik dari Mitra IDUKA, adapun bila terdapat pelanggaran maka mahasiswa dapat melaporkannya kepada Kemendikbudristek maupun pihak berwajib
Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan Firda Zahrah; Taun Taun
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6256

Abstract

Konsep keadilan restoratif (Restorative Justice) telah muncul dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Restorative Justice adalah sebuah konsep yang menunjukkan berbagai praktik keadilan dengan nilai-nilai yang sama, tetapi prosedur yang sangat bervariasi. Nilai-nilai ini mendorong para pelanggar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hukum melalui pendekatan restorative justice penyelesaian kasus tindak pidana pencabulan. Maraknya tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini menjadi perhatian banyak orang, salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan adalah dengan upaya restorative justice yang dalam perkembangannya pada tahun 2020 lahir surat Keputusan Dirjend Badilum tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) nomor 1692 tahun 2020 yang mulai berlaku 22 Desember 2020. Restorative Justice menjadi salah satu upaya penegakan hukum yang diharapkan bisa mencapai tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.
Tindakan Cyberbullying Di Media Sosial Hukum Dan Masyarakat Majiyatun Nisa; Taun Taun
Hakim Vol 2 No 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i1.1571

Abstract

The rapid development of science and technology (IPTEK) in people's lives can lead to the emergence of new ideas for committing crimes. Criminals utilize technological advances, especially in communication tools that contain various kinds of social media. The presence of social media provides a large enough gap in shaping the behavior of a society, especially in adolescents. Habits and social environment have an influence in using social media because they are supported by tools such as cellphones to access cyberspace. A crime that has often occurred is cyberbullying, which is an act of online bullying because the perpetrator carries out the bullying through social media. Cyberbullying has a psychological impact on its victims. In this research, the author uses data collection methods from research journals, e-books and legal articles. This research aims to analyze the influence of social media in people's lives, especially for teenagers and the appropriate punishment for cyberbullying perpetrators.
Implikasi Tinjauan Dalam Mengeksplorasi Hubungan Antara Moralitas Dan Kejahatan Audia Nervalina Purba; Taun Taun
Hakim Vol 2 No 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i1.1582

Abstract

Morality and evil are a very intertwined relationship where the consequences of the lack of application of morality will greatly affect the behavior of society which can lead to crime. Crime itself occurs because of a violation of morality or social deviation, which can harm an individual or society. Then the role of law which is the benchmark for a crime certainly has a very large contribution, where the integrity of law enforcement will greatly affect the continuity of morality in people's lives. Legal implications will have an impact in overcoming bad morality in society, and with this achievement, crimes that occur in people's lives will be minimal, if our awareness of the application of morality remains integrity.
ANALISIS PERTANGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI Qiaro Tamyiz; Taun
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.934

Abstract

The concept of criminal liability against corporations s a new concept criminal law. The difficulty of mposing responsibility on the corporation n committing the crime of laundering creates problems, namely when the corporation s deemed to have committed a crime of money laundering and how s the responsibility mposed. To find out this, the researcher used the juridical-normative method, with secondary data sources through a statutory approach, a legal analytical approach and a case approach and a qualitative data analysis method. The results of the study show that Law No. 8 of 2010 PPTPUU does not directly regulate when a corporation commits the crime of money laundering, so the author needs to nterpret and link the articles of money laundering with corporations as the subject of a crime. The actor acts as the directing mind by mposing on the corporation and / or corporate controlling personnel. There s no explanation for the mposition of corporate responsibility so that n order to transfer the burden of responsibility to the corporation and / or corporate control personnel, t s necessary to use the doctrine of vacarious liability theory with the theory of responsibility approach: Delegation (doctrine of delegation), dentification (doctrine of dentification) and Aggregation (doctrine of aggregation), so that corporations can be punished / held accountable.
Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sila Kelima Pancasila Khoirunnisa; M. Farhan Alfarizi Nur Rois; Maulana Hakim Nurudin; Taun
PILAR Vol 4 No 1 (2024): PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Publisher : Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36456/p.v4i1.8486

Abstract

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu penting yang dihadapi oleh dunia, termasuk Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai yang mendukung kesetaraan gender. Sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, secara tegas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, tanpa memandang gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesetaraan gender dalam perspektif sila kelima Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, dan website. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sila kelima Pancasila mengandung nilai-nilai yang mendukung terhadap kesetaraan gender, yaitu: persamaan hak dan kewajiban, persamaan kesempatan, dan persamaan perlakuan. Nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Pancasila menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Namun, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan gender, seperti diskriminasi gender dan budaya patriarki.
Terorisme di Indonesia : Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Terorisme studi Putusan Nomor 351_PIDSUS_2017_PN JktTim Fadhil Sadam Rusbal; Taun Taun
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.353

Abstract

Acts of terrorism in Indonesia often stem from the gathering of a religious study that has been signaled with the doctrine of radical terrorism that has been smuggled by irresponsible people or also people who have joined a global terrorism group known as ISIS, In launching acts of terrorism, one way is to detonate an explosive device in the form of a bomb or other explosive device aimed at either a place of worship or directly aimed at an individual who is not Muslim, In the implementation of this act of terrorism itself can be carried out either alone or in a group by conspiring with each other to do the terrorism act. This article aims to understand the elements of another criminal offense, namely criminal conspiracy, which is one of the bases for the crime of terrorism, as seen from the study of the decision of the East Jakarta District Court Number 351/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Tim. The type of research in this article is normative legal research, using a qualitative analysis method in understanding the fulfillment of the elements of the offense of criminal conspiracy in the crime of terrorism based on the East Jakarta District Court Decision. The results of the analysis found that if the defendant in the relevant decision has been proven to have fulfilled each element of criminal conspiracy in the crime of terrorism, therefore it can be stated that the perpetrators of the crime of terrorism often carry out criminal conspiracy before committing crime of terrorism.
Mengintegrasikan Nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan untuk Membentuk Pemimpin Masa Depan Rachmadanti, Nabila; Anggara, Restu; Lestari, Salwa Aulia; Khairani, Yaumil; Taun, Taun
TSAQOFAH Vol 4 No 4 (2024): JULI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/tsaqofah.v4i4.3222

Abstract

The aim of this research is to find out how future leaders can apply Pancasila values in education, which include: 1. Belief in the One and Only God; 2. Just and civilized humanity; 3. The unity of Indonesia; 4. Democracy guided by the inner wisdom in the unanimity arising out of deliberations among representatives; and 5. Social justice for all Indonesian people. Character education is an effort to realize the values of Pancasila and the preamble of the 1945 Constitution. However, the evolving conditions in educational institutions today hinder character education. Therefore, it is crucial to embed Pancasila principles in future leaders to ensure they uphold and promote these fundamental values, fostering a strong national identity and moral integrity.
Co-Authors Abdillah, Muhammad Fahmi Achmad Juneadi Adela Pitri Yani Dewi Agustina, Elvira Agustinus Purnomo Hadi Ahmad Syafikri Alkarni Amelia, Septi Amir, Salma Najla Ananda Nugraha Anggara, Restu Anggi Kania Putri Anggi Lia Liswati Angreani Triana Annisa Chaerani Arafat, M.Rusli Arafat, Muhammad Rusli Ardiansyah, Acep Kiki Arif Sofiyan Berlianto Arjun Dwi Prasetya Aryo Fadlian Athiatus Salam Audia Nerevalina Purba Audia Nervalina Purba Azhar, Putri Aulia Azra, Alia Aida Bagus Irawan Baiti, Khafidah Nur Berlianti , Shinta Nur Izza Bibra, Arlia Nuravenia Bramantyo Dwi Wicaksono Camelia , Khafifatul Chaesara, Meishin Dona Cinta , Nazhwaa Oktavionan Cinta , Nazwa Oktavionan Dania Pramesywari Daniarsi Ayu Ramdani Daniel Hasiholan Marpaung Daud Munasto Dea Aulia Rahmawati Putri Dea Aulia Rahmawati Putri Debby Khoirunisa Defiani , Ashilla Syifa Dewina Mutiara Sholihat Diana Lehitu, Danila Chris Dinda Khaerunisa Dinda Khaerunisa Divanny Elisabeth Oktavia Panjaitan Dwi Sri Rahmawati Dzulkarnain, Jamil Early Dewati Putri Elgi Hikmat Syah Elisabeth Panjaitan Erlangga Bagus Setiyawan Erlina Novianti, Erlina Evan Katana Fadhil Sadam Rusbal Fadhilah, Meita Fahma, Vella Novira Fakhri Rizki Zaenudin Fareed Mohd Hassan Farhan Fauzie Achmad Fatihah , Diniatul Syifa Fatimah Azzahra Fauzia , Fasya Firda Zahrah Firmansyah, Alfi Fitra Akbar Fitrianna, Wiwit Tasya Giffari, Muhammad Naufal Gusweni, Annisa Ayu Dewi Halimatussa’diyah , Nadiyah Hambali Hambali Hayatul Iman, Candra Hepi Theresa Sinaga Herdiyanto , Dedi Hikmah, Rizkatul Ilham Rahman Prayogo Imam Budi Santoso Imam Budi Santoso Iman, Chandra Hayatul Imanudin Affandi Indra Yudha Koswara Indriyan, Aizka Revalina Inna Anbar Ramadhanti Irma Dwiyanti Jamil, Thoriq Alfi Jelita Islahani Rehita Jelita Islahani Rehita Karina, Karina Luana Pramesti Kartika, Nia Amelia Khafidah Nur Baiti Khafifatul Camelia Khairani, Yaumil Khoirunnisa Komala Sari Kusuma, Rizki Dwi Lestari, Salwa Aulia Liviana Agitha Safira M Tanto Mulyana M. Farhan Alfarizi Nur Rois M.Rusli Arafat M.Rusli Arafat Majiyatun Nisa Manurung, Theodora Melvine Sinta Mardani, Rajespri Saflahinas Margalena, Dina Maulana Hakim Nurudin Maulida Fathia Azhar Maura Viranti Maura Viranti A.Syira Adam Ma’mun, Shaummadini Putri Meishin Dona Chaesara Muhamad Radjhu Khan Saputra Muhammad Andriansyah, Muhammad Muhammad Fahmi Abdillah Muhammad Farrel Aryo Rafasya Muhammad Farrel Aryo Rafasya Mutiara Mega Putri Utami Nabela Fitriani Utamawati Nadia Faza Salsabila Naili Sa’adah Nathania , Syahla Nathania, Khafifatul Camelia Nathania, Syahla Naufal Faris, Radhin Nazhwaa Oktavionan Cinta Neyla Rida Shakira Nur Azza Morlin Iwanti NUR LAILA Oktavairuz, Rafly Pamungkas Satya Putra Paramahan, Marchello Gabriel Pasaribu, Audry Salsabila Prabuningrat, Sitaresmi Pradipta Larasati Pradipta Larasati Annisa Aulia Hapsari Purba, Audia Nerevalina Puti Priyana Putri Meutia Khairani Qiaro Tamyiz Rachmadanti, Nabila Rafi Miftahul Awali Rafi Miftahul Awali Rahman Rain Victoria Rain Victoria Lumban Batu Rajespri Saflahinas Mardani Ramdani, Daniarsi Ayu Rani Apriani Rayhan, Akmal Ridwan, Ridwan Riehza Faizal Ramdhani Robiatul Adawiyah Adhiza Desvieny Priyadi Rohma, Silvia Aidha Rohman , Roni Saepul Romarito, Maulana Rusli Arafat, Muhammad Safira, Liviana Agitha Salma Najla Amir Salma, Maula Salsabila , Salwa Santoso, Imam Budi Sari, Noer Nilam Sayidina , Imtiyaaz Anantasyah Senjaya, Oci Sholihat, Dewina Mutiara Sihotang, Oktaviano Mangaraja Sitaresmi Prabuningrat Siti Fathonah Siti Fatimah Siti Khodijah Suri , Kartika Syachnazz Natasya Goeslow Syaharani Putri Ubaidillah Syahla Nathania Syaira Ananda Crisnandi Syaputri , Nadiyah Rika Syifa Miftahuljannah Tamyiz, Qiaro TATI NURHAYATI Thessa Lonians Marghareta Tentua Thoriq Alfi Jamil Venni Avionita Vinne Tri Rahim Safavi Wahyu Diningrum Wahyu Donri Tinambunan Wibisono, Rayhan Wicaksono, Bramantyo Dwi Wiwit Tasya Fitrianna Zaelany Muttaqin, Ananda Zaman, Akbari Amarul