Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.743
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Meta-Yuridis Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal de jure Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Al-Khidmat : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Legal Spirit Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Batulis Civil Law Review Innovative: Journal Of Social Science Research Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Taun Taun
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
REFORM OF THE CRIMINAL LAW OF ACTIONS ABOUT THE MISUSE OF FIRE WEAPONS IN INDONESIA Debby Khoirunisa; Indra Yudha Koswara; Taun Taun
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2023): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i3.8323

Abstract

Since March 8, 1946, the Criminal Code has been used as criminal law in Indonesia, although changes have been made several times in the criminal law code. It is now realized that the Criminal Code is no longer able to accommodate the aspirations of the people who are developing rapidly due to several factors. The development of crimes that occur in society is also evidence that the Criminal Code does not provide legal protection to the community. In analyzing criminal law, one must pay attention to the social norms and standards that have been established and applied by the criminal law. As a result, social norms turn into legal norms. In the context of a democratic society, congruence eventually occurs between various social norms, through social ethics and legal norms. The development of punishment raises the idea or principle of punishment, making the convict a subject rather than an object so that he views the convict as a whole human being. by the Indonesian people, which has received social attention as a result of the search for alternative punishments for other independence crimes.
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022) Wahyu Diningrum; Taun Taun
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.716

Abstract

Penelitian ini tujuannya agar diketahuinya dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak studi Putusan Mahkaman Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Pendekatan penelitian metodenya yang dipakai yakni yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim adalah pemeriksaan dilakukan oleh 3 (tiga) Hakim dengan membaca dokumen perkaranya dari pengadilan lainnya daripada Mahkamah Agung, yaitu Tuntutan Pidana di Kejaksaan Negeri Bandung dari Penuntut Umum, keputusan peradilan Tingkat I, Putusan Pengadilan Tingkat II, Akta Permohonan Kasasi, Memori Kasasi dari Pengacara Terdakwa serta Penuntut Umum, dan surat-surat lain yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa serta Penuntut Umum alasan kasasinya tidak bisa dibetulkan, keputusan Judex Facti yang menerangkan dibuktikan sudah dilakukan tindakan terpidana kekerasan seksual pada anak melebihi 1 anak berkali-kali serta menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa telah tepat dan disertai dengan pertimbangan yang cukup termasuk sudah dipertimbangkan situasi yang membebankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP karena kejahatan tersebut termasuk dalam the most serious crime. Putusan hakim menolak permohonan dari Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa telah sesuai sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia Siti Fatimah; Taun Taun
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.717

Abstract

Perkembangan zaman yang mendorong kemajuan pada bidang teknologi dan internet memiliki dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses segala hal yang ada pada media elektronik. Tetapi, perkembangan pada media elektronik berbasis internet juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya permasalahan sosial baru, yakni dengan timbulnya kasus perjudian online. Perjudian online merupakan suatu bentuk aksi taruhan antar sesama pemain dengan menggunakan uang sebagai alat taruhannya yang ditentukan oleh pemain serta oleh pelaku perjudian online tersebut yang dilakukan di media elektronik yang terkoneksi internet. Tindakan perjudian online merupakan suatu hal yang ilegal serta melanggar nilai dan norma yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya tindak pidana secara tegas yang dijatuhkan kepada pelaku perjudian online. Ketentuan tindak pidana bagi pelaku perjudian online di Indonesia diatur dalam Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP, Pasal 2 ayat (1), (2), (3) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian serta Pasal 27 ayat 2 Jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE.
TINJAUAN PROGRAM MAGANG KAMPUS MERDEKA DALAM ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN Elgi Hikmat Syah; Taun Taun
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol 22, No 1 (2023): Juni
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v22i1.3090

Abstract

The internship program currently implemented in Indonesia has several types of internships, some are intended for job seekers or job training, for academic purposes, or internships to meet certain professional requirements. The Merdeka Campus Internship is carried out as an effort to prepare students to face the changes that occur, including cultural, social, world of work aspects, and rapid technological advances, from the program the competencies of students need to be prepared as an effort to integrate abilities with the needs of the world of work market and industry (link and match). The purpose of this paper is to find out the legal position of the students of the Independent Campus interns and the legal protection of the trainees is reviewed in the aspects of labor law. The approach taken in this writing is the statue approach; conceptual approach; and analytical approach. The results of this paper found that there was a problem where the Merdeka Campus Internship program did not have a firm and strong legal basis for the implementation of internships carried out by students, there were problems with the occurrence of legal vacancies making the MBKM program less legally certain. The legal protection of independent campus internship participants is based on the provisions contained in the MSIB Brief Guide and the good faith of IDUKA Partners, as for if there is a violation, students can report it to the Ministry of Education and Culture and the authoritiesAbstrakProgram pemagangan yang saat ini dilaksanakan di Indonesia memiliki beberapa jenis pemagangan, ada yang ditujukan untuk para pencari kerja atau pelatihan kerja, untuk tujuan akademis, maupun magang untuk memenuhi syarat profesi tertentu. Adapun Magang Kampus Merdeka dijalankan sebagai upaya menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan yang terjadi, meliputi aspek budaya, sosial, dunia kerja, dan pesatnya kemajuan teknologi, dari program tersebut kompetensi dari mahasiswa perlu disiapkan sebagai upaya mengintegrasikan kemampuan dengan kebutuhan pasar dunia kerja dan industri (link and match). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum mahasiswa peserta magang Kampus Merdeka dan perlindungan hukum peserta pemagangan ditinjau dalam aspek hukum ketenagakerjaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah statue approach; conceptual approach; dan analytical approach. Hasil dari penulisan ini menemukan bahwa terdapat problematika dimana program Magang Kampus Merdeka belum memiliki dasar hukum yang tegas dan kuat atas pelaksanaan magang yang dilakukan mahasiswa, terdapat permasalahan dengan terjadinya kekosongan hukum menjadikan program MBKM kurang akan kepastian secara hukum. Perlindungan hukum peserta Magang Kampus Merdeka didasarkan pada ketentuan yang termuat pada Panduan Singkat MSIB serta itikad baik dari Mitra IDUKA, adapun bila terdapat pelanggaran maka mahasiswa dapat melaporkannya kepada Kemendikbudristek maupun pihak berwajib
Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan Firda Zahrah; Taun Taun
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6256

Abstract

Konsep keadilan restoratif (Restorative Justice) telah muncul dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Restorative Justice adalah sebuah konsep yang menunjukkan berbagai praktik keadilan dengan nilai-nilai yang sama, tetapi prosedur yang sangat bervariasi. Nilai-nilai ini mendorong para pelanggar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hukum melalui pendekatan restorative justice penyelesaian kasus tindak pidana pencabulan. Maraknya tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini menjadi perhatian banyak orang, salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan adalah dengan upaya restorative justice yang dalam perkembangannya pada tahun 2020 lahir surat Keputusan Dirjend Badilum tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) nomor 1692 tahun 2020 yang mulai berlaku 22 Desember 2020. Restorative Justice menjadi salah satu upaya penegakan hukum yang diharapkan bisa mencapai tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.
Tindakan Cyberbullying Di Media Sosial Hukum Dan Masyarakat Majiyatun Nisa; Taun Taun
Hakim Vol 2 No 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i1.1571

Abstract

The rapid development of science and technology (IPTEK) in people's lives can lead to the emergence of new ideas for committing crimes. Criminals utilize technological advances, especially in communication tools that contain various kinds of social media. The presence of social media provides a large enough gap in shaping the behavior of a society, especially in adolescents. Habits and social environment have an influence in using social media because they are supported by tools such as cellphones to access cyberspace. A crime that has often occurred is cyberbullying, which is an act of online bullying because the perpetrator carries out the bullying through social media. Cyberbullying has a psychological impact on its victims. In this research, the author uses data collection methods from research journals, e-books and legal articles. This research aims to analyze the influence of social media in people's lives, especially for teenagers and the appropriate punishment for cyberbullying perpetrators.
Implikasi Tinjauan Dalam Mengeksplorasi Hubungan Antara Moralitas Dan Kejahatan Audia Nervalina Purba; Taun Taun
Hakim Vol 2 No 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i1.1582

Abstract

Morality and evil are a very intertwined relationship where the consequences of the lack of application of morality will greatly affect the behavior of society which can lead to crime. Crime itself occurs because of a violation of morality or social deviation, which can harm an individual or society. Then the role of law which is the benchmark for a crime certainly has a very large contribution, where the integrity of law enforcement will greatly affect the continuity of morality in people's lives. Legal implications will have an impact in overcoming bad morality in society, and with this achievement, crimes that occur in people's lives will be minimal, if our awareness of the application of morality remains integrity.
Terorisme di Indonesia : Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Terorisme studi Putusan Nomor 351_PIDSUS_2017_PN JktTim Fadhil Sadam Rusbal; Taun Taun
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.353

Abstract

Acts of terrorism in Indonesia often stem from the gathering of a religious study that has been signaled with the doctrine of radical terrorism that has been smuggled by irresponsible people or also people who have joined a global terrorism group known as ISIS, In launching acts of terrorism, one way is to detonate an explosive device in the form of a bomb or other explosive device aimed at either a place of worship or directly aimed at an individual who is not Muslim, In the implementation of this act of terrorism itself can be carried out either alone or in a group by conspiring with each other to do the terrorism act. This article aims to understand the elements of another criminal offense, namely criminal conspiracy, which is one of the bases for the crime of terrorism, as seen from the study of the decision of the East Jakarta District Court Number 351/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Tim. The type of research in this article is normative legal research, using a qualitative analysis method in understanding the fulfillment of the elements of the offense of criminal conspiracy in the crime of terrorism based on the East Jakarta District Court Decision. The results of the analysis found that if the defendant in the relevant decision has been proven to have fulfilled each element of criminal conspiracy in the crime of terrorism, therefore it can be stated that the perpetrators of the crime of terrorism often carry out criminal conspiracy before committing crime of terrorism.
IMPLIKASI HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MEMPERSIAPKAN BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA Evan Katana; Taun Taun
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1424

Abstract

Indonesia is predicted to experience demographic bonuses in 2030-2040. By the time Indonesia is experiencing demographic bonuses, the proportion of the population of productive age (15-64 years) will be greater if compared to the non-productive age (65 years and over) with a share of more than 60% of the total population of Indonesia by 2030-2040 of 297 million people. Demographic bonus in Indonesia is one of the opportunities to make Indonesia an advanced country in accordance with the ideals of the Indonesian people who want to be advanced countries. But when these demographic bonuses are not prepared and used properly, they can create problems that will occur in the future if not in the face of now. The attitude that the government should take in embracing the demographic bonus in Indonesia is to expand the absorption of labour by opening up jobs so that the problem of unemployment can be addressed by opening jobs. The government must take policy by formulating laws and implementing good law enforcement so that it can attract a lot of investment from abroad and domestically. Legal roles in attracting foreign or domestic investment such as providing legal certainty, reducing licensing barriers, intensive enforcement of entrepreneurs, development of education and employment training programmes, provision of legal support for enterprise, and protection of investors in conducting economic activities in Indonesia. This is what the government can do as a policymaker and enforcer in preparing itself to take advantage of the demographic bonus that will occur in Indonesia.
HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI DI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945 Bramantyo Dwi Wicaksono; Daniarsi Ayu Ramdani; Muhammad Fahmi Abdillah; Rajespri Saflahinas Mardani; Thoriq Alfi Jamil; Taun Taun
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat secara aktif dalam pengambilan keputusan-keputusan politik. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan adil, serta dapat menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan bukan merupakan suatu konsep yang tetap, tetapi sesuatu yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Library research atau studi kepustakaan merupakan salah satu cara penelitian, dengan mengumpulkan sumber atau bahan yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan , mencatat, menulis dan memperoleh informasi mengenai Hakikat, Instrumental dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pengumpulan data untuk artikel ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang relevan terkait materi yang dibahas melalui media, seperti buku, dokumen, dan media internet. Menurut International Commision For Jurist, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk mengambil keputusan politik dilaksanakan melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui proses pemilihan yang bebas. Demokrasi Pancasila hanya dapat berhasil dilaksanakan apabila nilai-nilai yang dikandungnya dipahami dan diamalkan sebagai nilai-nilai politik dan budaya. Hal itu meliputi unsur kebenaran, budi pekerti, kedamaian, keberlanjutan, dan kepribadian Indonesia.
Co-Authors Ananda Nugraha Angreani Triana Annisa Chaerani Arif Sofiyan Berlianto Audia Nervalina Purba Bramantyo Dwi Wicaksono Daniarsi Ayu Ramdani Daniel Hasiholan Marpaung Daud Munasto Debby Khoirunisa Elgi Hikmat Syah Evan Katana Fadhil Sadam Rusbal Fakhri Rizki Zaenudin Farhan Fauzie Achmad Firda Zahrah Imam Budi Santoso Imanudin Affandi Indra Yudha Koswara Khafifatul Camelia Komala Sari M Tanto Mulyana M.Rusli Arafat M.Rusli Arafat Majiyatun Nisa Maulida Fathia Azhar Meishin Dona Chaesara Muhammad Fahmi Abdillah Nadia Faza Salsabila Nazhwaa Oktavionan Cinta Nur Azza Morlin Iwanti Pamungkas Satya Putra Puti Priyana Rahman Rajespri Saflahinas Mardani Rani Apriani Sitaresmi Prabuningrat Siti Fatimah Syaharani Putri Ubaidillah Syahla Nathania Syifa Miftahuljannah Thoriq Alfi Jamil Venni Avionita Vinne Tri Rahim Safavi Wahyu Diningrum