Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERDA NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGARAAN ADMINISTARASI KEPENDUDUKAN (STUDI PADA KANTOR KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU) ANDI ASWAN; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.579 KB)

Abstract

Implementasi Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Penyelengaraan Administarasi Kependudukan (Studi Pada Kantor Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru). Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Kinerja aparatur Kecamatan Soppeng Riaja dalam memberikan Pelayanan dan Penerbitan e-KTP dan KK. 2). Faktor yang menjadi Kendala sehingga aparatur Kecamatan Soppeng Riaja lamban dalam melaksanakan administrasi Kependudukan Pembuatan e-KTP dan KK. 3). Upaya yang dilakukan oleh aparatur Kecamatan Soppeng Riaja dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang populasinya adalah seluruh pegawai Kantor Kecamatan Soppeng Riaja yang berjumlah 11 orang, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dimana data yang digunakan diolah dengan analisis presentasi, dimana langkah awal analisis data informasi dari responden yang didapatkan dengan melakukan wawancara, pengolahan data dan dokumentasi. Sedangkan cara menilai jawaban yang sudah dianalisis dikumpulkan dan pada akhirnya  nampak gambaran hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1). Kinerja aparatur pemerintah daerah di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja sudah baik dikarenakan yaitu : (a). Sudah mengutamakan  keramahan petugas, (b). Ketelitian petugas, (c). Mempercepat proses pembuatan dan penerbitan e-KTP dan KK (d). Hampir tidak adanya pengaduan atau keluhan dari masyarakat atas kekurangan pelayanan administrasi  kependudukan e-KTP dan KK. 2). Faktor yang mempengaruhi lambannya kinerja aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja yaitu : (a). Keterbatasan sumber daya aparatur, (b). Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan. 3). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan admnistrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Soppeng Riaja yaitu : (a). peningkatan kualiatas sumber daya pegawai, (b). Penambahan sarana dan prasarana. KATA KUNCI : Implementasi, Perda No. 10 Tahun 2011, Penyelenggaraan Administrasi.Implementation Regulation No. 10 Year 2011 on Implementation of Administarasi Population (Studies in the District Office Soppeng Riaja Barru). Pancasila and Citizenship Education Department of the Faculty of Social Sciences, State University of Makassar. This study aims to determine: 1). District of Soppeng Riaja apparatus performance in delivering services and issuance of e-KTP and KK. 2). Factors that become obstacles to the District apparatus Soppeng Riaja slow in carrying out the administration of Population Making the e-KTP and KK. 3). Efforts made by the District apparatus Soppeng Riaja in improving population administrative services in the District Office Soppeng Riaja. This study is a qualitative research, whose population is all employees of the District Office Soppeng Riaja a total of 11 people, technique of data collection was done by using questionnaires, interviews, and documentation. While data analysis used is qualitative descriptive analysis technique used where data is processed by the presentation of analysis, where the first step of data analysis of respondent information obtained by interviewing, data processing and documentation. As for how to grade the answers that have been collected and analyzed in the end appears an overview of research results. Based on the results of the study showed that: 1). The performance of local government officials in the District Office Soppeng Riaja is good because that is: (a). Already prioritizes friendliness officer, (b). Accuracy officer, (c). Accelerate the process of making and publishing of e-KTP and KK (d). Hardly any complaints or complaints from the public over the lack of service population administration e-KTP and KK. 2). Factors affecting the slow performance of local government officials to improve administrative services at the District Office Soppeng population Riaja namely: (a). Limitations of personnel resources, (b). Lack of facilities and infrastructure services. 3). The efforts made by the local government to improve services at the District Office of Administrative residence Soppeng Riaja namely: (a). kualiatas increase employee resources, (b). The addition of facilities and infrastructure KEYWORDS : Implementation , Regulation No. 10 In 2011 , Operation Administration
PERSEPSI GURU DAN SISWA T ERHADAP PENERAPAN LIMA HARI SEKOLAH (FULL DAY SCHOOL) DI SMKN 1 PINRANG . HADRIANTI; HASNAWI HARIS; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.783 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan, (1) untuk mengetahui persepsi guru terhadap penerapan lima hari sekolah (full day school) di SMKN 1 Pinrang. (2) untuk mengetahui persepsi siswa terhadap penerapan lima hari sekolah (full day school) di SMKN 1 Pinrang. Penelitian ini menggunakan pendekatan dekskriktif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang terdiri dari tiga yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu terdiri dari 6 guru dan 10 siswa sedangkan data sekunder yaitu dokumen pendukung lainnya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) persepsi guru mengenai penerapan lima hari sekolah (full day school) pada umumnya guru setuju dengan diterapkannya di SMKN 1 Pinrang karena SMKN adalah sekolah kejuruan yang menggunakan waktu yang cukup panjang untuk melakukan kegiatan praktek kejuruan dan perilaku siswa bisa terawasi selama dilingkungan sekolah. (2) persepsi siswa mengenai penerapan lima hari sekolah (full day school) di SMKN 1 Pinrang pada umumnya siswa tidak setuju karena siswa merasa kelelahan, mengantuk dan bosan sehingga aktivitas kelas tidak kondusif dan motivasi belajar siswa menurun serta waktu istirahat siswa tidak menentu. Kata Kunci : Persepsi, Guru, Siswa, 5 Hari Sekolah   ABSTRACT: This study aims, (1) to determine the teacher's perception of the application of five school days (full day school) at SMK 1 Pinrang. (2) to find out students' perceptions of the application of five school days (full day school) at SMK 1 Pinrang. This study uses a qualitative dexcctive approach. The data collection technique consists of three, namely: observation, interviews, and documentation. In addition, the data sources used are primary data and secondary data. Primary data consists of 6 teachers and 10 students while secondary data is other supporting documents. Based on the results of the study showed that: (1) the teacher's perception of the application of the five school days (full day school) in general, the teacher agreed with the application in SMK 1 Pinrang because SMKN is a vocational school that uses a long time to conduct vocational practice and student behavior can be supervised during the school environment. (2) students' perceptions of the application of five school days (full day school) at 1 Pinrang Vocational School in general, students did not agree because students felt tired, sleepy and bored so that class activities were not conducive and students' learning motivation decreased and students' rest periods were erratic. Keywords: Perception, Teacher, Students, 5 School Days  
STUDI TENTANG TRADISI MAPPALILI PADA MASYARAKAT DESA CIRO-CIRO’E KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP JULI ASRIANENSI; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 3, Desember 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.642 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Nilai-nilai apa yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi Mappalili sehingga dipertahankan sampai sekarang, (2) Bagaimana implikasi tradisi Mappalili pada masyarakat desa Ciro-Ciro’e Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap dan (3) Apakah ada perubahan dalam pelaksanaan tradisi Mappalili yang terjadi di masyarakat Desa Ciro-Ciro’e Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. Penelitian ini adalah penelitian ex post facto dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang jumlah keseluruhannya adalah 17 orang yaitu sampel populasi. Dengan  menggunakan teknik sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Mappalili mengandung nilai-nilai sosial yaitu, solidaritas gotong royong, kebersamaan sosial dan ekonomi dimana mereka saling bersilaturahmi dan mengakrabkan sesama anggota masyarakat. Implikasi Tradisi mappalili dalam kehidupan masyarakat Ciro-ciro’e yaitu dapat menjalin kerja sama dengan baik antara masyarakat Ciro-ciro’e serta persaudaraan sehingga hubungan silaturahmi terjalin dengan baik dan Tradisi Mappalili dalam perubahan masyarakat Ciro-ciro’e yang sampai sekarang masih dilaksanakan, didalamnya juga sudah ada perubahan namun, pada dasarnya yang mengalami perubahan hanya beberapa hal , misalnya dulu menggunakan sapi atau kerbau tapi sekarang menggunakan dompeng ( traktor ) lalu minggala ( potong padi) sekarang menggunakan mobil panen yang membawa anggotanya.Kata Kunci : Tradisi Mappalili Pada Masyarakat Desa Ciro-Ciro’e Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap
STUDI TENTANG PENGUASAAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN PADA GURU DALAM BIDANG MATA PELAJARAN PKn DI SMP NEGERI 3 MAJENE ANGGRAINI PRATAMI PUTRI; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembelajaran apa saja yang digunakan oleh guru dalam bidang PKn di SMP Negeri 3 Majene, mengetahui pertimbangan guru dalam memilih model pembelajaran dalam bidang PKn di  SMP Negeri 3 Majene, dan untuk mengetahui sejauh manakah penguasaan model pembelajaran yang digunakan guru dalam bidang  PKn di SMP Negeri 3 Majene.Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui model pembelajaran apa saja yang digunakan oleh guru dalam bidang PKn di SMP Negeri 3 Majene, mengetahui pertimbangan guru dalam memilih model pembelajaran dalam bidang PKn di  SMP Negeri 3 Majene, dan untuk mengetahui sejauh manakah penguasaan model pembelajaran yang digunakan guru dalam bidang  PKn di SMP Negeri 3 Majene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: : 1). Model-model pembelajaran yang  digunakan guru SMP Negeri 3 Majene yaitu Model Pembelajaran Discovery Learning, Model Pembelajaran Project Based Learning, Model Pembelajaran Inquiry Based Learning, dan Model Pembelajaran Problem Based Learning. Dan tekhusus untuk guru mata pelajaran PKn ada kecenderungan lebih memilih menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. 2).Pertimbangan guru PKn SMP Negeri 3 Majene kemudian lebih cenderung menggunakan Model Pembelajaran Discovery Learning karena ; (1).Model tersebut membuat siswa lebih mudah mengerti terhadap apa yang dijelaskan oleh guru. (2).Model tersebut sesuai dengan standar dan isi dari kurikulum 2013, yakni membuat siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar. (3).Meningkatnya minat dan motivasi siswa dalam belajar untuk mengenali masalah, solusi, mencari informasi yang relevan. 3).Berbicara tentang penguasaan terhadap model pembelajaran yang digunakan yakni Discovery Learning atau model pembelajaran Discovery, ketiga guru tersebut dapat dikatakan telah menguasai model tersebut. Dari hasil penelitian yang ada terdapat tanggapan positif dari kepala sekolah dan siswa yang telah diajar.Artinya sudah cukup bagus dalam pelaksanaannya. Kata Kunci: Model – Model Pembelajaran, Pertimbangan Guru, Penguasaan Guru  ABSTRACT: This study aims to find out what learning model used by teachers in the field of Civics at SMP Negeri 3 Majene, knowing the teacher's consideration in choosing the model of learning in the field of Civics at SMP Negeri 3 Majene, and to know the extent to which the mastery of the learning model used teachers in the field of Civics at SMP Negeri 3 Majene.Peneliti using data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data have been obtained from the results of research processed by using descriptive qualitative analysis to find out what learning model used by teachers in the field of Civics at SMP Negeri 3 Majene, knowing the teacher's consideration in choosing the model of learning in the field of Civics at SMP Negeri 3 Majene, and for to know the extent to which mastery of the learning model used by teachers in the field of Civics at SMP Negeri 3 Majene. The results showed that: 1). The learning models used by SMP Negeri 3 Majene teachers are Discovery Learning Model, Learning Based Project Model, Inquiry Based Learning Model, and Problem Based Learning Model. And especially for Civics teachers there is a tendency to prefer using the learning model of Discovery Learning. 2) .The consideration of Civics teachers of SMP Negeri 3 Majene then more likely to use Discovery Learning Learning Model because; (1) .The model makes it easier for students to understand what is explained by the teacher. (2) .The model complies with the standards and contents of the 2013 curriculum, which makes students more active in the learning process. (3). Increased interest and motivation of students in learning to recognize problems, solutions, search for relevant information. 3). Speaking of the mastery of the learning model used ie Discovery Learning or Discovery learning model, the three teachers can be said to have mastered the model. From the results of existing research there are positive responses from principals and students who have been taught. The meaning is quite good in the implementation. Keywords: Learning Models, Teacher Considerations, Mastery Mastery
ANALISIS KETENTUAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN PADA MALAM HARI DI ALFAMART KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR AYU ANDIRA; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.913 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari, dan (2) pelaksanaan ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari di Alfa Mart Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana dalam penelitian ini yang diteliti sebanyak 8 (delapan) orang pekerja perempuan yang diambil 10% dari 79 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yakni purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi; sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa: (1) Ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni: Pasal 76 ayat (1) pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun  dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Pasal 76 ayat (2) pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00. Pasal 76 ayat (3) pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib: (a) Memberikan makanan dan minuman bergizi; (b) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja serta pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. (2) pelaksanaan  ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari di Alfa Mart  Kecamatan  Rappocini Kota Makassar tidak sepenuhnya terlaksana, masih ada beberapa  ketentuan yang belum dilaksanakan oleh perusahaan Alfa Mart.  Adapun  ketentuan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan yakni: ketentuan dalam hal pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, ketentuan dalam hal pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00, ketentuan dalam hal menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Sedangkan ketentuan  hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari yang belum dilaksanakan oleh perusahaan ialah: ketentuan hukum dalam hal pemberian makanan, minuman bergizi, dan penyediaan angkutan antar jemput pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.KATA KUNCI : Ketentuan Hukum, Pekerja Perempuan, Bekerja Malam
PEMENUHAN HAK PEKERJA ALIH DAYA STUDI KARYAWAN PT.DWIPUTERA ARUNG MANDIRI PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR . SYAINAL; . MUSTARI; HASNAWI HARIS
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.462 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Hak-Hak Pekerja Alih Daya Yang Terdapat Dalam Perjanjian Kejra, (2) Pemenuhan Hak Pekerja Aih Daya Studi Karyawan PT.Dwiputera Arung Mandiri Pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan sumber data primer adalah Pekerja Alih Daya Karyawan PT.Dwiputera Arung Mandiri, Direktur PT.Dwiputera Arung Mandiri dan juga Pimpimam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dalam hal ini Dekan.Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakant eknik analisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Secara umum pemenuhan Hak-hak pekerja alih daya karyawan PT.Dwiputera Arung Mandiri yang berada di fakultas ilmu sosial universitas Negeri Makassar sepenuhnya belum terpehuni. Misal Hak upah lembur dan cuti haid bagi pekerja perempuan, (2) Meskipun kondisi dilapangan dibandingkan dengan regulasi yang ada hak para pekerja alih daya belum sepenuhnya terpenuhi tetapi secara umum mereka puas dengan apa yang mereka dapatkan selama ini Kata Kunci: Pemenuhan Hak Pekerja Alih Daya.   ABSTRACT: This study aims to find out: (1) the Rights of Workers Transferring Out of the Kejra Agreement, (2) Meeting the Rights of Aih Daya Workers to Study Employees of PT.Dwiputera Arung Mandiri at the Faculty of Social Sciences Makassar State University. To achieve this goal the researcher uses data collection techniques through observation, interviews and documentation. With primary data sources are Employee Outsourcing Workers of PT. Dwiputera Arung Mandiri, Director of PT. Dwiputera Arung Mandiri and also Pimpimam Faculty of Social Sciences, Makassar State University, in this case the Dean. Data obtained from the research results were processed using descriptive qualitative analysis techniques. The results showed that: (1) In general, the fulfillment of the rights of employees of PT. Dwiputera Arung Mandiri's employees who were in the social science faculty of Makassar State University was completely unoccupied. For example the rights of overtime pay and menstruation leave for female workers, (2) Even though the conditions in the field compared to the existing regulations the rights of outsourced workers have not been fully fulfilled but in general they are satisfied with what they have received so far Keywords: Fulfillment of Workers' Rights Over Power
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PADA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR) ANDI SAMSUL ALAM; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 3, Desember 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.589 KB)

Abstract

Peneilitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Konsistensi Pegawai Negeri Sipil dalam penerapkan pasal 3 angka 11 peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Universitas Negeri Makassar. (2). Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan pasal 3 angka 11 peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Universitas Negeri Makassar. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 47 Pegawai Negeri sipil di Biro administrasi akademik dan kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar, Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling yakni penentuan sampel dilakukan secara selektif, sesuai dengan kebutuhan dalam populasi yang ada. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang terdiri dari Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Kabag Kemahasiswaan, Kabag Pendidikan dan Kerjasama, Kasubag Minat, Penalaran dan Informasi Mahasiswa, Kasubag Pendidikan dan Evaluasi, Kasubag Kerjasama, Kasubag Registrasi dan Statistik, Kasubag Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Kasubag Sarana Pendidikan. Dalam proses pengumpulan data mengunakan metode  obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Penerapan Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Biro Administrasi Akadmik dan kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar belum konsisten 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Biro Administrasi Akadmik dan kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar adalah A. faktor pendukung dalam penerapan Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu 1) Faktor Peraturan, 2) Faktor Sarana dan Prasarana, 3) Faktor Balas jasa. B. faktor penghambat dalam penerapan Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu 1) Rendahnya intensitas pemerintah didalam mengadakan sosialisasi atau penyuluhan, 2) Kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil akan pentinya disiplin kerja, 3) Kurang Tegasnya Pejabat yang Berwenang dalam Menerapkan Peraturan Disiplin.Kata Kunci : Disiplin Pegawai Negeri SipilABSTRACT:This study aims to determine (1) Consistency of Civil Servants for the implementing of Article 3 point 11 of Government Regulation No. 53 of 2010 on the discipline of civil servants at the State University of Makassar. (2). Factors that become an obstacle in the implementation of article 3 point 11 of Government Regulation No. 53 of 2010 on the discipline of civil servants at the State University of Makassar.The population in this study amounted to 47 civil servants at the Bureau of academic and student administration Makassar State University, Sampling technique in this research is using purposive sampling the sampling is done selectively, in accordance with the needs of the existing population. The sample in this study as many as 10 people, consisting of Head of Administrative Bureau of Academic and Student Affairs, Head of Student Affairs, Head of Education and Cooperation, Head of Interests, Reasoning and Information Students, Head of Education and Evaluation, Head of Cooperation, Head of Registration and Statistics, Head of Welfare Services and Students Head of Education Facility. In the process of data collection method, observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative.It was concluded that 1. Application of Article 3 The number 11 of Government Regulation No. 53 of 2010 Concerning the Discipline of Civil Servants in Administrative Bureau Akadmik and Makassar State University student has not been consistently 2. Factors that affect the application of Article 3 Figures 11 Government Regulation No. 53 2010. About the discipline of the Civil Service Administration Bureau Akadmik and Makassar State University student is A. a contributing factor in the application of Article 3 The number 11 of Government Regulation No. 53 of 2010 Concerning discipline Civil Servants: 1) Factor Regulation, 2) Factors Infrastructures, 3) Factors remuneration. B. The limiting factor in the application of Article 3 Figures 11 Government Regulation No. 53 Year 2010 About the disciplines of Civil Servants: 1) Low intensity of government in the socialization or counseling, 2) Lack of awareness of the Civil Service will pentinya work discipline, 3) Less strictly speaking Officials Authorized in the Implementing Rules of Discipline.Key Word : discipline of civil servants
STUDI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM WILAYAH HUKUM KANTOR KEPOLISIAN RESORT POLEWALI MANDAR ABDUL MAJID; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.489 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika di Polewali Mandar. (2) Mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Polewali Mandar. (3) Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana desainnya menjelaskan penanganan penyalahgunaan narkotika di dalam wilayah hukum pada kepolisian resort Polewali Mandar. Populasi dalam penelitian ini adalah 7 orang pelaku penyalahgunaan narkotika yang ada di Polewali Mandar. Untuk mendapatkan informasi yang berimbang maka dianggap perlu menambahkan informan sebanyak 7 orang dari 20 anggota Unit Reserse Narkotika Kepolisian Resort Polewali Mandar. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika meliputi  pemakai, pengedar dan memberikan kepada orang lain untuk dikonsumsi serta penggunaan obat yang dilakukan secara terus menerus dan secara berlebihan yang dapat mengakibatkkan timbulnya rasa candu dan dapat merusak kesehatan. (2) Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yaitu berpengaruh pada beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor rasa ingin tahu/coba-coba dan faktor lingkungan. (3) Hal-hal yang telah dilakukan dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan aparat penegak hukum (Polres Polewali Mandar) untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yaitu Upaya preventif dan Upaya represif. Upaya preventif yaitu untuk mencegah penggunaan narkotika di masyarakat umum seperti penyuluhan, membangun kemitraan dengan masayarakat dan pemertaan jalur peredaran narkotika. Upaya refresif adalah upaya ini dimaksud sebagai tindakan bekerjanya sanksi pidana terhadap masyarakat berupa pelaksanaan penindakan terhadap para pelaku dan juga melakukan operasi penyergapan dan pemberantasan di tempat-tempat  kejadian perkara, penangkapan tersangka, proses penyelidikan, penyidikan selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan dan diajukan ke pengadilan untuk penegakan hukum atau memperberat hukuman.KATA KUNCI: Penyalahgunaan Narkotika
KAUM SANTRI MOJOKUTO DAN KAUM SANTRI FRONT PEMBELA ISLAM (Studi Tentang Oposisi Biner: Kolot dan Modernis dalam Konsepsi Cliffor Geertz) . Mustari
Thaqafiyyat : Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam Vol 14, No 2 (2013): Thaqãfiyyãt
Publisher : Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Research on the influence of Arabic syntax to Malay language orIndonesia language in 19th century is really difficult to be found. In fact, the 19th century is the century that is important in the assessment phase of the Indonesia grammar (Malay), because in this phase began many grammar books and dictionaries of Malay language, both written by Europeans (British-Dutch- French), as Marsden (1812), Crawfurd (1852), Favre (1875), Hollander (1882), and Wijk (1889), as well as written by the Malay people Raja Ali Haji (1850 and 1859).There are fundamental differences between the grammar books written by the Dutch and the Malays. Books written by Europeans was Europe-centric, while the book written by the Malays are very Arab-centric. In fact, since Islam arrived in the archipelago, the influences of Arabic syntax are felt in the archipelago texts, especially religious texts. The fact that the Arabic influence is strong enough to precisely the Malay language syntax encourage Ronkel (1899) wrote an article entitled "Over Invloed der Arabische Syntaxis op de Maleische". Bustān al- Kātibīn is the first book written by country boy, who was very clearly demonstrated the influence of Malay language to Arabic language. The influence was not only in vocabulary, but also on the structure and rule of grammar.Keywords: Syntax, Arabic language, Malay language