Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TAKALAR DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMILIHAN UMUM YULIANA .; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.845 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Untuk mengetahui sejauh mana peran KPU Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan sistem pemilihan umum, 2). Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja KPU Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan pemilu, serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat KPU Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan pemilu, Penelitian ini adalah penelitian yng dirancang secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode eks post facto yang disainnya dirancang dengan menggunakan Disain Deskriptif Kualitatif. Dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dan pimpinan KPU Kabupaten Takalar, sementara penarikan sampelnya menggunakan purposive sampling yakni penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja yang dianggap memiliki keterkaitan dengan obyek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Peran KPU Kabupaten Takalar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat ditinjau dari segi Perencanaan, memimpin dan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Umum, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Membentuk, memberi arahan dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Pemilihan Umum ke tingkat Provinsi, menyusun dan menetapkan tata cara serta tata laksana Pemilihan Umum sebagai penjabaran teknis peraturan perundaang-undangan; Merencanakan, memimpin, dan menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian logistik pelaksanaan Pemilihan Umum; Mengumpulkan, mensistematisasi, mengolah dan mempublikasikan bahan serta data hasil Pemilihan Umum; (2). Faktor pendukung kinerja KPU Kabupaten Takalar dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum adalah (a). Integritas (b). Netralitas (c). Independensi; Adapun Faktor penghambat kinerja KPU Kabupaten Takalar dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum adalah : (a). Mekanisme Kerja, (b). Kontribusi Partai Politik dan Caleg yang kurang memadai, (c) kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap sistem, cara dan mekanisme pemilu yang berlandaskan peraturan UU.KATA KUNCI: Peran KPU, Sistem Pemilu

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DESA DESA DI DESA MASSILA KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE . HASNIATI; LUKMAN ILHAM; ANDI KASMAWATI
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (52.559 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan. (1) Untuk mengetahui penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. (2) Untuk mengetahui kendala dalam penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil informan sebanyak 7 orang yaitu Kepala Desa Massila, Ketua BPD. Sekertaris BPD, dan empat masyarakat Desa Massila. Data yang telah di peroleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana desa, adapun penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Belum berjalan secara efektif karena pembagian ketentuan 30% digunakan untuk biaya oprasioanal pemerintah desa dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008. sedangkan dalam pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Telah sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 bahwa semua pemasukan dan pengeluaran sebagai akibat di berikanya Alokasi Dana Desa harus di catat dan dibukukan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak transparan dan Laporan Pertanggung Jawaban di satukan dengan pelaporan APBDesa lainya. (2) Kendala dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpenga Kabupaten Bone, yaitu terlambatnya pencairan dana, penentuan waktu yang kurang tepat serta terbatasnya sarana dan prasarana sehingga menyebabkan adanya pembangunan yang tidak terlaksanan. Sedangkan kendala dalam pertanggung jawaban ADD yaitu terlambatnya panitia pelaksana dalam mengumpulkan laporan. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Alokasi Dana Desa ABSTRACT: This study aims. (1) To know the use and accountability of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. (2) To know the obstacles in the use and accountability of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. By taking informants as many as 7 people namely Village Head Massila, Chairman of BPD. Secretary of BPD, and four communities of Massila Village. The data has been obtained from the results of research processed using qualitative data analysis techniques with three main components of data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results showed that: (1) The use and accountability of Village Fund Allocation, while the use of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. It has not been effective yet because the 30% division is used for rural government operational costs and 70% is used for community empowerment activities that are not in accordance with regional regulation number 11 in 2008. while in account of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. It has been in accordance with regional regulation number 11 of 2008 that all income and expenditure as a result in the grant of Village Fund Allocation must be recorded and recorded in the form of accountability report. Although the implementation is not transparent and the Report of Responsibility is united with the reporting of other APBDesa. (2) Obstacles in the use of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpenga Sub-district of Bone District, namely the late disbursement of funds, improper timing and the limited facilities and infrastructures resulting in the development of non-implementation. While the obstacle in the responsibility of ADD is the delay of the organizing committee in collecting the report. Keywords: Implementation, Local Regulation, Village Fund Allocation

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE MELINDAH .; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.996 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. (2) Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, dan Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone berjalan cukup Baik. Hal ini dapat terlihat dari tahap perencanaan berupa aparat Pemerintahan telah melakukan musyawarah dalam hal perencanaan ADD, dan melakukan pembuatan RPJMDes, serta pembuatan RKPDes Sebagaimana Peraturan daerah tentang ADD yang dapat menjadi arahan bagi Tim Pelaksana Desa dalam menjalankan ADD baik dalam hal pengalokasian dana serta tujuan penggunaan dana. (2) Beberapa hambatan dalam pelaksanaan ADD yang ditemui yakni pembuatan laporan pertanggungjawaban dan kondisi cuaca di lingkungan desa seperti musim hujan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Setiap permasalahan yang mereka dapatkan dalam proses pelaksanaan ADD di Desanya dapat di selesaikannya dengan adanya bimbingan dan konsultasi dengan pihal-pihak yang terkait seperti tim Pembina tingkat kabupaten dan tim Pembina tingkat kecamatan.Kata Kunci: Alokasi Dana Desa ABSTRACT: This study aims to determine (1) Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2008 on the Village Fund Allocation In District Libureng Bone regency. (2) Barriers in Implementing Regional Regulation No. 11 of 2008 on the Village Fund Allocation In District Libureng Bone regency. To achieve these objectives, the researchers used a technique of collecting data through interviews and documentation. This research is a qualitative descriptive study. Sources of data used consist of primary data and secondary data. Data have been obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to determine Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2008 on the Village Fund Allocation In District Libureng Bone regency, and Barriers in the Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2008 on the Village Fund Allocation In District Libureng Bone District , The results showed that: (1) Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2008 concerning Village Allocation Fund (ADD) in District Libureng Bone regency runs quite Good. It can be seen from the planning stage in the form of personnel administration has to be consulted in planning ADD, and do manufacture RPJMDes, as well as the manufacture RKPDes As local regulation of ADD can be a direction to the Executive Team Village in running ADD both in terms of allocation of funds and purpose of use fund. (2) Some of the obstacles encountered in the implementation ADD ie reporting of accountability and weather conditions in the village as the rainy season may hamper the implementation of the development undertaken. Every problem that they get in the process of implementation of ADD in his village can selesaikannya with their guidance and consultation with pihal-parties, such as team Pembina Pembina district and sub-district level teams.Keywords: Village Fund Allocation

PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PEDESAAN TERPADU (STUDI DI DESA PAKATTO KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA) MATHIAS FANDY SETIAWAN; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.456 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang: (1) Peranan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam mengatasi permasalahan pembangunan pedesaan terpadu di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, (2) Faktor penghambat dan pendorong dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang jumlah keseluruhannya adalah 9 orang, teknik sampel yang digunakan sebanyak 9 informan. Dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dilakukan berdasarkan pertimbangan dari pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Peranan LPMD dalam meningkatkan pembangunan desa terpadu di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yaitu sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sebagai penggerak partisipasi masyarakat dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat telah mengatasi permasalahan dengan baik dalam pembangunan. 2). Faktor penghambat yaitu kualitas sumber daya manusia, rendahnya swadaya masyarakat terhadap pembangunan desa terpadu dan faktor pendorong dalam meningkatkan pembangunan desa terpadu yaitu sumber daya aparatur desa, partisipasi masyarakat dan sumber dana desa.Kata Kunci : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembangunan, Desa.This study aims to provide an overview of: (1) The role of institutions rural community empowerment in addressing the problems of integrated rural development in the Village Pakatto District of Bontomarannu Gowa, (2) inhibiting factors and driving in promoting integrated rural development in the Village Pakatto District of Bontomarannu District Gowa. The method used is a qualitative descriptive study, the population in this study were all official institutions rural community empowerment which in aggregate was 9, a technique used as a sample 9 informant. By using purposive sampling technique that is based on consideration of its implementation to achieve certain goals. The data collection was done by using in-depth interviews, observation and documentation. The results of this study show that: 1). LPMD role in promoting integrated rural development in the Village Pakatto Bontomarannu District of Gowa is as the voice of the community, as a driver of community participation and public services have to overcome the problems well under construction. 2). Inhibiting factor is the quality of human resources, low nongovernmental towards integrated rural development and the driving factor in improving the unified village development personnel resources of the village, community participation and funding sources of the village.Keywords: Role of Rural Community Empowerment Institution (LPMD), Development, Rural

KINERJA KEPOLISIAN DALAM PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI KANTOR SATLANTAS POLRES SOPPENG MUHAMMAD ZUL AHMADI; . RIFDAN; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.528 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kinerja kepolisian dalam memberikan pelayanan penerbitan surat izin mengemudi (SIM), (2) Kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan penerbitan SIM di Satlantas Polres Soppeng. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan sumber data primer adalah kepolisian di kantor Satlantas Polres Soppeng dan 6 orang masyarakat yang sedang mengurus penerbitan surat izin mengemudi di Kantor Satlantas Polres Soppeng. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan (1) Kinerja Kepolisian dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di kantor Satlantas Polres Soppeng sudah berjalan cukup baik, namun masih terkendala berbagai persoalan seperti kapasitas ruang tunggu dan ruang foto SIM yang masih minim dibanding jumlah pemohon SIM yang mencapai ratusan orang setiap harinya. (2) Kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan Surat Izin mengemudi sudah cukup puas namun lamanya antrian membuat masyarakat lama menunggu. Dan kesadaran semua pihak harus lebih ditingkatkan mengingat bahwa kualitas pelayanan sangat bergantung pada layanan yang diberikan. Kata Kunci: Kinerja Kepolisian, Kualitas Layanan, Kepuasan. ABSTRACT: This study aims to find out: (1) The performance of the police in providing services for the issuance of driving licenses (SIM), (2) Satisfaction of the community in receiving services for issuing SIMs at the Soppeng Police Station. To achieve this goal the researcher uses data collection techniques through observation, interviews and documentation. With the primary data source is the police in the Soppeng Regional Police Satlantas office and 6 people who are in the process of issuing a driving license at the Soppeng Police Station Satlantas Office. Data that has been obtained from the research results is processed using descriptive qualitative analysis techniques. From the results of the study, it was obtained an illustration that overall (1) the performance of the police in the service of issuing a driving license (SIM) at the Soppeng police station's Satlantas office was running well, but was still constrained by various problems such as the waiting room capacity and the photo SIM room which was still minimal compared to the number SIM applicants who reach hundreds of people every day. (2) The satisfaction of the community in receiving the service of driving licenses is quite satisfied, but the length of the queue makes the community long to wait. And the awareness of all parties must be further enhanced considering that the quality of service depends heavily on the services provided. Keywords: Police Performance, Service Quality, Satisfaction.

PERANAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PANGKEP ASRIANI .; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 2, September 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.122 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peranan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep. (2) Kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam penanganan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep. (3) Upaya hakim dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan metode bentuk deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah hakim dalam lingkup Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep yang berjumlah 9 orang hakim. Dalam penelitian ini tidak dilakukan penarikan sampel karena populasinya terjangkau. Pengumpulan data dilakukan melalui tekhnik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkajenne yaitu Hakim menasehati dan memberikan ilmu pengetahuan berupa pemahaman kepada pihak yang ingin melakukan perceraian,sebelum melakukan persidangan.Terkadang hakim mengalami kendala-kendala dalam memberikan pemahaman atau memberikan nasehat didalam persidangan berupa pengarahan yang tidak bisa diterima bagi para pihak berperkara yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah atau yang sangat rendah. Sehinga upaya hakim dalam menanggapi terjadinya Perkara Perceraian itu beragam artinya memberikan tanggapan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada atau melakukan suatu penyuluhan bersama instansi yang terkait yang tidak sebatas membahas tentang perceraian,tapi penyuluhan tentang meminimalisir terjadinya pernikahan di usia dini yang sering terjadi didalam masyarakat.KATA KUNCI: Hakim, Pengadilan Agama, Perkara Perceraian

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA KLAS II B KABUPATEN PINRANG (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN PINRANG) . NURDIA; IRSYAD DAHRI; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.495 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1)Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di lembaga permasyarakatan kelas IIB Kabupaten Pinrang, 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga permasyarakatan kelas IIB Kabupaten Pinrang terhadap narapidana wanita. Jenis penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Sumber data ini menggunakan data primer yaitu informan narapidana wanita sebanyak 5 orang, Kepala LAPAS dan petugas LAPAS sebanyak 2 orang, dan data sekunder yaitu diperoleh dari lembaga pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Pinrang.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Pinrang yaitu a) pembinaan kepribadian meliputi a. kerohanian misalnya diajarkan sholat 5 waktu, mengaji, yasinan, mendengarkan ceramah. b. jasmani (olahraga) misalnya senam dan volly b) pembinaan kemandirian meliputi pembinaan keterampilan misalnya menjahit dan membuat kerajinan tangan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi LAPAS Klas II B Kabupaten Pinrang yaitu faktor internal yaitu jumlah narapidana terlalu banyak yang berjumlah 300 narapidana dengan jumlah tersebut ini dapat memicu narapidana emosi dan terjadi selisih paham antara narapidana. Faktor eksternal yaitu keluhan-keluhan keluarga narapidana yang menjenguk karena jauh dari jalan poros. Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana Wanita ABSTRACT: This study aims to determine 1) Implementation of the formation of female prisoners in the penitentiary class IIB Pinrang District, 2) Barriers faced by Pinrang District IIB classrooms against female prisoners. This type of research is a qualitative approach. This data source uses primary data, that is 5 female inmate informants, 2 heads of LAPAS and LAPAS officers, and secondary data obtained from the Klas II B Correctional Institution in Pinrang Regency. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is qualitative descriptive. The results of the study show that 1) The implementation of female prisoner guidance is carried out in the Pinrang Regency Class II B Correctional Institution, namely a) personality coaching including a. spirituality for example taught to pray 5 times, recite, yasinan, listen to lectures. b. physical (sports) such as gymnastics and volleyball b) fostering independence includes skill building such as sewing and making handicrafts so that inmates after their ability to leave LAPAS can be developed. 2) Obstacles faced by LAPAS Class B B Pinrang Regency are internal factors, namely the number of prisoners is too many, amounting to 300 inmates with this number can trigger emotional inmates and there is a difference between prisoners. External factors are family complaints of prisoners who visit because they are far from the axis road. Keywords: Coaching, Female Prisoners

PELAKSANAAN TRADISI UPACARA ADAT PATTAUNGENG DI TINCO KELURAHAN OMPO KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG LESTARI OCTAVIA; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.724 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan upacara adat pattaungeng dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan upacara Adat Pattaungeng di Tinco. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan sumbernya, jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif diperoleh langsung dari 20 informan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Persepsi masyarakat dalam pelaksanaan upacara adat pattaungeng di Kelurahan Tinco Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, beranggapan bahwa tradisi tersebut sah-sah saja dilaksanakan sebagai sikap untuk menghargai dan menghormati peninggalan nenek moyang dan leluhur. Selain itu, masyarakat beranggapan upacara adat pattaungeng memberikan manfaat bagi mereka yang melaksanakannya seperti mereka akan terhindar dari malapetaka atau bahaya. 2) Faktor pendukung yang menyebabkan pelaksanaan upacara adat pettaungeng masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat di daerah Tinco kelurahan Ompo yaitu adanya niat dari dalam diri untuk membudayakan dan melestarikan upacara adat pattaungeng, adanya kecintaan terhadap budaya itu sendiri, adanya penerus atau pergantian generasi yang akan melaksanakan sehingga budaya tersebut tetap terlaksana dan bertahan didalam masyarakat. Sedangkan yang dianggap sebagai penghambat pelaksanaan upacara adat pattaungeng seperti ketidakmampuan masyarakat untuk mempertahankan budaya lokal sendiri, masih adanya masyarakat yang beranggapan bahwa kebudayaan tersebut merupakan kebudayaan kuno, banyaknya budaya asing yang masuk di kabupaten Soppeng dan masih adanya masyarakat yang kurang peduli terhadap upacara adat pattaungeng tersebut.Kata Kunci : Pelaksanaan, Adat Pattaungeng ABSTRACT: This study aims to determine the public perception of the implementation of traditional ceremonies and factors that support and hamper the implementation of traditional ceremonies Pattaungeng in Tinco. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This research uses phenomenological approach and qualitative research type. Based on the source, the type of data in this study is qualitative data. Qualitative data were obtained directly from 20 informants. The data have been obtained from the results of the study processed by using descriptive qualitative analysis. The results showed that: 1) Public perception in the implementation of traditional ceremony of pattaungeng in Tinco Village, Lalabata Sub-district, Soppeng Regency, assumed that the tradition was legitimately implemented as an attitude to appreciate and respect the relics of ancestors and ancestors. In addition, the community thinks the traditional ceremony of pattaungeng provides benefits to those who carry it out as they will be spared from calamity or danger. 2) Supporting factors that cause the implementation of traditional ceremony pettaungeng still held by the community in the Tinco Ompo urban area that is the intention of the inside to cultivate and preserve the traditional ceremony of pattaungeng, the love of the culture itself, the successor or succession of the generation that will carry out so the culture remains in place and survives in society. While those considered as obstacles to the implementation of traditional ceremonies such as pattaungeng inability of the community to maintain their own local culture, there are still people who think that the culture is an ancient culture, the many foreign cultures that enter in Soppeng district and still the people who are less concerned about the ceremony pattaungeng. Keywords: Implementation, Adat Pattaungeng

TINJAUAN PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PEKERJA PRE DELIVERY CENTRE (PDC) PT. HADJI KALLA AGUNG PRAKASA SUPRIYATMAN; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.351 KB)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilaksanakan di perusahaan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan K3 dan upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program K3 di perusahaan Pre Delivery Centre (PDC) PT. Hadji Kalla Makassar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah informan kunci yaitu ketua anggota Safety, Health, and Environment (SHE) yang merupakan ahli K3 dan informan pendukung terdiri dari 3 (tiga) orang anggota SHE dan karyawan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. (1) Pelaksanaan program K3 pada pekerja Pre Delivery Centre (PDC) PT. Hadji Kalla menekankan produktivitas kerja karyawan berdasarkan program yang dilaksanakan di perusahaan yaitu: (a) peraturan keselamatan kerja bagi karyawan berdasarkan hasil adopsi dari OHSAS 18001 dan UU No. 13 tahun 2003, (b) pembinaan K3 dilaksanakan dengan menggunakan metode komunikasi proaktif, pelatihan dan motivasi, (c) penyediaan fasilitas dan sarana K3 meliputi: MCK, kamar ganti dan istirahat karyawan, mushollah, kantin, rest area, dan APD, (d) pemberian pelayanan kesehatan bagi pekerja baik penyakit akibat kerja maupun penyakit bawaan; (2) Faktor pendukung dalam pelaksanaan K3 adalah tersedianya fasilitas dan sarana K3 yang memadai sedangkan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan K3 yaitu kurangnya kesadaran karyawan dalam menggunakan APD dan rendahnya kesadaran karyawan terhadap K3; (3) Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memberikan training, re-training, counseling, pemberian peringatan lisan dan tulisan, serta pengawasan oleh manajemen. Kata Kunci: Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) ABSTRACT: This study aims to find out the implementation of Occupational Safety and Health (K3) implemented in the company, the factors that support and hamper the implementation of K3 and efforts made by the company in overcoming obstacles in the implementation of the OHS program in the company Pre Delivery Center (PDC) PT . Hadji Kalla Makassar. This research is descriptive research using qualitative approach. Technique of data collection is done by observation, interview, and documentation. The informant in this research is the key informant that is the chairman of Safety, Health, and Environment (SHE) member who is an OSH expert and supporting informant consists of 3 (three) SHE members and employees. Data analysis technique used is interactive model. The results showed that. (1) Implementation of Occupational Health and Safety program of Pre Delivery Center (PDC) workers of PT. Hadji Kalla emphasizes the work productivity of employees based on the programs implemented in the company, namely: (a) work safety regulations for employees based on the adoption of OHSAS 18001 and Law no. (C) the provision of facilities and facilities K3 include: MCK, changing rooms and rest employees, mushollah, canteen, rest area, and PPE, (d) ) the provision of health services for workers of both occupational and congenital diseases; (2) Supporting factors in the implementation of K3 is the availability of facilities and facilities K3 adequate while the obstacles encountered in the implementation of K3 is the lack of awareness of employees in using PPE and low awareness of employees against K3; (3) Efforts to overcome these obstacles is to provide training, re-training, counseling, oral and written warning, and supervision by management. Keywords: Occupational Safety and Health (K3)

ANALISIS NILAI-NILAI MORAL TRADISI ACCERA KALOMPOANG DI MUSEUM BALLA LOMPOA KABUPATEN GOWA Mrs Fitriani; Rasmawati Sombuo; Aprian Early; Lukman Ilham
Jurnal Kajian Sosial dan Budaya: Tebar Science Vol 3 No 2 (2019): TEBAR SCIENCE: JURNAL KAJIAN SOSIAL & BUDAYA
Publisher : Rayhan Intermedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research was conducted to determine the moral values â€‹â€‹of the accera kalompoang tradition carried out at the Balla Lompoa museum in Gowa district. The type of research used in this study is the type of qualitative research using a qualitative approach. The data in this research are the history of the birth and development of the accera kalompoang tradition, the ceremonial procession of the accera kalompoang tradition and the moral values â€‹â€‹of the accera kalompoang tradition. The informants in this study were historians and culturalists of Gowa district, the royal family of Gowa, the management of the Balla Lompoa museum, the government and the local community who were involved and participated in the ceremony. The data collection method used in this study is the interview method and documentation. The results showed that the tradition of accera kalompoang existed since the reign of To Manurung Baineya, then continued by the 14th gowa king Sultan Alauddin by including Islamic nuances in it, monetized its implementation on the 10th of Dhulhijjah by the 14th king of Gowa, then this tradition was continued by his son king gowa the 15th Sultan of Malikussaid and during the reign of Sultan Hasanuddin the king of Gowa to the 16th this tradition was applied in an orderly manner both customarily and breathing Islam continuously and crystallized the way and shape to the king of Gowa who reigned until now. The process was carried out with various series of events which began with the allekka jeâ€™ne, Appidalleki, ammolong tedong program, and the washing of large objects starting with the allangiri, annyossorok and annimbang events. The results of the analysis of moral values â€‹â€‹contained in this tradition are that this ceremony contains the value of glorification of the creator, respect for the ancestors, preserving cultural values, establishing friendship between noble families, the government and society, good cooperation, orderly rules and realizing tolerance and the existence of care for others.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search