Articles
<![CDATA[Meluruskan Logika Pemerintah Soal Kegentingan Moratorium UU Kepailitan dan PKPU ]]>
<![CDATA[Serlika Aprita]]>
<![CDATA[ ADALAH Vol 6, No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/adalah.v6i6.27582
<![CDATA[The discussion that emerged from the moratorium on the Bankruptcy Law and the PKPU, all forms of changes to regulations are the absolute right of the Government which of course, before issuing the policy, the Government has considered and reviewed all inputs from stakeholders. As the main purpose of the decision is in the public interest. the concept of PKPU and bankruptcy only by considering the indications of “Moral Hazard” that may arise in the process. The spirit of business continuity adopted by the Bankruptcy Law and PKPU must be taken into consideration because it has been proven to have saved several debtors from business destruction. The imposition of a moratorium is not the only way out to avoid the threat of "Moral Hazard" which can actually be handled by other mechanisms. The solution or input that can be considered by the Government is to encourage changes, improvements, and improvements in the Bankruptcy Law and PKPU, either through the Perppu mechanism or other mechanisms. Changes or improvements will be good if they go into a more substantial or basic real.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase Bagi Pelaku Usaha ]]>
<![CDATA[Siti Mardiyati]]>;
<![CDATA[Serlika Aprita]]>
<![CDATA[ Mizan: Journal of Islamic Law Vol 6, No 3 (2022): MIZAN: Journal of Islamic Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32507/mizan.v6i3.1809
<![CDATA[The purpose of this study was to determine the process of resolving disputes through arbitration institutions for business actors. Dispute resolution through arbitration institutions is in great demand by business people, because dispute resolution through arbitration institutions has advantages over formal court institutions. The advantages of arbitration institutions include fast and simple processes, low costs, confidentiality of disputes is maintained, decisions are embracing and beneficial to the parties (win-win solution), as well as maintaining the business relationship of the parties, so that they are made choices by business actors.Keywords: Dispute Settlement, Arbitration Institution. Abstrak.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase bagi pelaku usaha. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase banyak diminati oleh para pelaku bisnis, sebab penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki kelebihan dibanding lembaga pengadilan yang bersifat formal. Kelebihan lembaga arbitrase diantaranya yaitu proses cepat dan sederhana, biaya murah, kerahasiaan sengketa terjaga, putusan bersifat merangkul dan menguntungkan para pihak (win-win solution), serta menjaga hubungan usaha para pihak, sehingga dijadikan pilihan oleh pelaku usaha.Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Lembaga Arbitrase]]>
<![CDATA[Dinamika Hukum Perusahaan dan Kepailitan Dalam Era Revolusi Industri 4.0 ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Yonani Yonani]]>;
<![CDATA[Serlika Aprita]]>;
<![CDATA[Diky Ariansyah]]>;
<![CDATA[Syahdila Nuriah]]>
<![CDATA[ Mizan: Journal of Islamic Law Vol 6, No 3 (2022): MIZAN: Journal of Islamic Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32507/mizan.v6i3.1808
<![CDATA[In Indonesia, the last five years is very rapid development of technology until it penetrated into the field of transportation called online transportation. The existence of online transportation is hypothesized by most people as a positive part of the evolution of Industry 4.0 in the field of transportation in Indonesia. Not a few people also look negatively at this online transportation, because the existence of online transportation is considered to displace the existence of conventional transportation and the impact of income from conventional transportation is decreasing. The need for legal protection against online transportation businesses and conventional transportation must be provided by the government. This research is a normative research that examines regulations related to transportation and legal protection of online transportation businesses. Then there needs to be a role from the government to provide a legal umbrella on this online transportation.Keywords: Legal Protection; Revolution; Industry 4.0. Abstrak.Di Indonesia, lima tahun terakhir ini sangat pesat perkembangan teknologi sampai sampai merambah ke bidang transportasi yang dinamakan transportasi online. Keberadaan transportasi online dihipotesiskan oleh sebagian besar masyarakat sebagai hal yang positif dari revolusi Industri 4.0 dalam bidang transportasi di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat juga memandang negatif transportasi online ini, karena keberadaan transportasi online ini dianggap menggusur keberadaan transportasi konvensional dan berdampak penghasilan dari transportasi konvensional ini semakin menurun. Perlu adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha transportasi online maupun transportasi konvensional harus diberikan oleh pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji peraturan terkait transportasi dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha transportasi online. Maka perlu adanya peran dari pemerintah untuk memberi payung hukum tentang transportasi online ini.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Revolusi; Industri 4.0]]>
<![CDATA[Analisis Terhadap Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Serlika Aprita]]>
<![CDATA[ ADALAH Vol 5, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/adalah.v5i2.27639
<![CDATA[In the application of laws and regulations in Indonesia, there are many weaknesses, one of which does not meet the concept of fair efficiency as regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations, both at the level of formation, application or law enforcement. Today, technology is experiencing an increasingly rapid development along with the times. The development of technology is something that cannot be touched. The role of law as a tool of social control involves the state to run it, therefore the role of the executive and legislature in making the rule of law is very important and dominant because the state has the obligation to protect all its citizens.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN PENGGUGAT PADA SIDANG PERKARA PERDATA DALAM AGENDA PEMBUKTIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 80 / PDT.G / 2020 / PN. PLG) ]]>
<![CDATA[Mohammad Maulana Kusumawardhana]]>;
<![CDATA[Helwan Kasra]]>;
<![CDATA[Serlika Aprita]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3493
<![CDATA[Suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjadi tujuan dalam hukum adalah mendapatkan keadilan, yaitu sama rata dalam mencapai hukum yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menjamin hak-hak para pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan, justru apabila tetap memaksakan aturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada di masyarakat tersebut maka para pihak tersebut akan dirugikan tujuan, Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normative. Pendekatan yang diambil yaitu, pendekatan filsafat (Philosophy Approach), pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), jenis dan sumber hukum lainnya dihubungkan dasar hukum dan keterangan para ahli maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Akibat hukum jika Penggugat tidak hadir pada sidang pertama perkara perdata maka gugatan Penggugat gugur hal ini sesuai dengan Pasal 124 HIR. Bahwa Hukum acara perdata sudah mengatur sangat tegas tentang hak-hak dan kewajiban baik itu Penggugat atau Tergugat, jika Penggugat yang mengajukan gugatannya tidak hadir setelah pada waktu sidang yang ditentukan sedangkan Relaas penggilan kepada Penggugat sudah patut maka hakim akan menggugurkan gugatannya.]]>
<![CDATA[The Role of Syariah Banking in Strengthening Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in Indonesia ]]>
<![CDATA[Serlika Aprita]]>;
<![CDATA[Erisa Ardika Prasada]]>
<![CDATA[ International Journal of Global Sustainable Research Vol. 1 No. 2 (2023): October 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[MultiTech Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59890/ijgsr.v1i2.656
<![CDATA[Islamic banks have the opportunity to realize the government's expectations as stated in the policy of regulatory changes with the priority of cooperatives, micro, small and medium entrepreneurs or the people's economic system that provides opportunities to all levels of society without discrimination. The axiological content that underlies the operation of Islamic banks is also a separate force in efforts to develop the overall economy of the community. This research aims to examine the role of Islamic banking as a social institution in strengthening micro, small and medium enterprises (MSME or known as UMKM in Indonesia). The type of legal research used in this legal writing is normative legal research with a statutory approach. The statutory approach is carried out by examining all laws and regulations related to the role of Islamic banking in strengthening MSMEs. The results of the research found that Islamic banking must be able to act as a social institution in addition to being a commercial institution. Acting as a social institution that can maximally improve the economy of MSMEs through al-qardh and al-qardh al-hasan financing. Both of these financing models are based on non-profit lending contracts.]]>
<![CDATA[Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ]]>
<![CDATA[Muhamad Sanusi]]>;
<![CDATA[Cholidi Zainuddin]]>;
<![CDATA[Serlika Aprita]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10781
<![CDATA[Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Martapura mengalami lonjakan yang cukup tinggi, meskipun pada dasarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan syarat yang lebih ketat dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana implementasi Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan? 2). Bagaimanakah rasio hukum dari pertimbangan hakim dalam memtus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura kelas II sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan? Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan 1) Implementasi Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu menggambarkan bahwa pernikahan anak mereka tersebut adalah sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sangat sulit dipisahkan dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang agama. 2) Rasio hukum dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura kelas II sebelum dan sesudah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah cenderung kepada kemaslahatan kedua mempelai dan termasuk kemanfaatan terhadap anak dikemudian hari.]]>
<![CDATA[Analisis Kepailitan PT Istaka Karya Sebagai Badan Usaha Milik Negara ]]>
<![CDATA[Ledy Wila Yustini]]>;
<![CDATA[Serlika Aprita]]>;
<![CDATA[M. Andres Arta Al Fajri]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34622
<![CDATA[Overlapping regulations regarding SOE bankruptcy have resulted in inconsistencies in Judges' decisions in deciding SOE bankruptcy cases. The bankruptcy case that befell PT Istaka Karya (Persero) was due to debts in the form of promissory notes that had not been paid. In the Cassation Decision, PT Istaka was declared bankrupt, but in the Judicial Review Decision, PT Istaka's bankruptcy statement was canceled. The writing of this law is intended to find out the legal consequences of canceling a bankruptcy statement at a State-Owned Enterprise (Persero) for paying off its debts to creditors and to find out the reasons for the Supreme Court Review Decision canceling the Cassation Decision in the bankruptcy case of PT. Istaka Karya (Persero). Based on the results of the study, the cancellation of a bankruptcy statement at BUMN (Persero) does not eliminate the obligation of BUMN (Persero) to pay its debts to creditors. Debtor debt problems to creditors after the cancellation of the bankruptcy decision were resolved in a way outside the bankruptcy institution which was agreed upon by both parties. The reasons for the Supreme Court Review decision annulled the Cassation Decision in the bankruptcy case of PT. Istaka is the elimination of the element "there is one debt that has matured and can be collected" in the submission of PT Istaka's bankruptcy application so that PT Istaka's bankruptcy statement was canceled by the Panel of Judicial Review Judges.Keywords: Legal Consequences; Cancellation; Bankruptcy; BUMN (Persero) AbstrakPengaturan mengenai kepailitan BUMN yang masih tumpang-tindih mengakibatkan inkonsistensi pada putusan Hakim dalam memutus perkara kepailitan BUMN. Kasus kepailitan yang menimpa PT Istaka Karya (Persero) disebabkan karena adanya utang berupa surat sanggup yang belum terbayar. Pada Putusan Kasasi PT Istaka dinyatakan pailit, namun pada Putusan Peninjauan Kembali Pernyataan pailit PT Istaka dibatalkan. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk mengetahui akibat hukum pembatalan pernyataan pailit pada Badan usaha Milik Negara (Persero) terhadap pelunasan hutang-hutangnya kepada para Kreditur serta untuk mengetahui Alasan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Istaka Karya (Persero). Berdasarkan hasil penelitian, pembatalan pernyataan pailit pada BUMN (Persero) tidak menghapuskan kewajiban BUMN (Persero) dalam membayar utang-utangnya kepada para Kreditor. Permasalahan utang Debitor kepada para Kreditor pasca dibatalkanya putusan pailit diselesaikan dengan cara diluar lembaga kepailitan yang disepatkati oleh kedua belah pihak. Alasan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Istaka adalah hapusnya unsur “adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” dalam pengajuan permohonan pailit PT Istaka sehingga pernyataan pailit PT Istaka dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Kata Kunci: Akibat Hukum; Pembatalan; Pailit; BUMN (Persero)]]>
<![CDATA[Criminal Liability of the Curator for Illegal Acts in the Independence Principle ]]>
<![CDATA[Serlika Aprita]]>;
<![CDATA[Mona Wulandari]]>;
<![CDATA[Sarah Qosim]]>
<![CDATA[ Jurnal Cita Hukum Vol 10, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jch.v10i2.27801
<![CDATA[An entity or individual bankruptcy statement can occur if the debtor fulfills the elements of bankruptcy where the application is submitted to the commercial court by an advocate. The appointment of a curator in one of the contents of a commercial court decision will determine a person or more curators who originate at the request of the bankruptcy applicant, either by the creditor applicant or the debtor applicant himself. This study aims to determine the form and mechanism of the curator's criminal liability to the law based on the principle of independence in managing and settling bankrupt assets. This study uses a prescriptive normative legal research method with a statutory approach. The results of the study state that the recommendation of a curator by the bankruptcy applicant will tend to have a conflict of interest if there is no independent curator in carrying out the obligations mandated to him in Article 15, paragraph (3) of the PKPU UUK. The applicable criminal threat remains based on the source of criminal law in force in Indonesia following the actions of the curator as an individual who is not immune to the law.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI E-TILANG DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS DI KOTA LUBUK LINGGAU ]]>
<![CDATA[Serlika Aprita]]>;
<![CDATA[Meirina Nurlani]]>
<![CDATA[ Karya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2024): EDISI DESEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70656/jpkm.v1i2.174
<![CDATA[Abstract The implementation of electronic tickets can have a positive influence in the midst of the low legal awareness of the people of Lubuk Linggau City in traffic. E-ticketing speeds up the process of taking action against traffic violations. With technology, violations can be detected automatically through CCTV cameras. The National Police of the Republic of Indonesia implements a traffic order enforcement strategy known as E-TLE, which is an electronic system to monitor and implement traffic regulations in electronic form that utilizes supporting resources such as CCTV. CCTV footage is used as evidence, this system uses video cameras to display and record images at a specific time and location where the device is located, which implies a closed signal. Keywords: Traffic, E-Ticket, Electronic Traffic Law Enforcement, Legal Awareness]]>
