Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.487
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MERCATORIA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Law_Jurnal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Pencerah Bangsa
Ediwarman Ediwarman
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi Ridha Fahmi Ananda; Ediwarman Ediwarman; Edi Yunara; Edy Ikhsan
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 1- January 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i1.125

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan pelechan seksual di daerah tersebut. Selain itu untuk melihat peran dari Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Uatara melalui stakeholder yang berkaitan dengan perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) beserta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kajian penelitian ini berisifat normatif dan empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa peran serta pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pelecehan seksual melalui dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dan Dinas Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang di adukan baik di Dinas Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Labuhanbatu Utara di selesaikan secara diversi dan proses laporan di Kepolisan Resor Labuhanbatu. Akan tetapi ketika proses diversi tidak ditemukan hasil kesepakatan maka lanjut ke proses Kepolisian dan persidangan di Pengadilan. Maka disarankan kepada pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara meningkatkan pelayanan dan pendampingan baik pada saat dimulainya pengaduan dan sampai berakhirnya proses hukum agar anak merasa aman dan mendapat perlindungan hukum.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perintangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pid.Sus/2009 Dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI) Alvin Ziawa; Ediwarman Ediwarman; Madiasa Ablisar; M. Hamdan
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbagai kasus korupsi yang mencuat saat ini nampaknya merupakan upaya pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghalangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, menghalangi tindakan tersebut jika tidak diambil secara tegas, pelaku korupsi dapat menggunakan jaringan atau rekannya untuk menghindari proses hukum atau melemahkan pembuktian. Bahwa pelakunya tidak terjerat undang-undang atau putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyidikan perkara tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap penyidikan perkara korupsi, dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan analisis data menggunakan metode kualitatif. analisis data. Tanggung jawab seseorang secara pidana atas perbuatan yang melawan atau melanggar hukum, di mana dalam ketentuan hukum tersebut memuat sanksi pidana. Pemberian hukuman sangat erat kaitanya dengan pertanggungjawaban pidana di mana orang yang dihukum harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif Soritua Agung Tampubolon; Ediwarman Ediwarman; Marlina Marlina; Mahmud Mulyadi
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.137

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui tentang sistem hukum terhadap penanganan tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif, mekanisme penegakan hukum oleh kejaksaan dalam penghentian penuntutan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Poso Nomor: B-912/P.2.13/Eoh.2/11/2021, dan kebijakan kriminal sebagai landasan pemahaman kebijakan restorative justice di Kejaksaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem hukum terhadap penanganan tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Mekanisme penghentian penuntutan dalam Surat Ketetapan Nomor: B-912/P.2.13/Eoh.2/11/2021 dimulai dari upaya perdamaian, proses perdamaian, dan pelaksanaan perdamaian. Kebijakan kriminal sebagai landasan pemahaman kebijakan restorative justice di Kejaksaan dibagi dalam tiga bagian yang pertama, arti sempit ialah asas kebijaksanaan menuntut serta asas dominus litis yang menjadi dasar kebijakan restorative justice, arti luas yaitu fungsi penegak hukum ketika kemanfaatan dan kepastian hukum dilandasi dengan hati Nurani maka keadilan akan terwujud secara paripurna, arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan atau peraturan untuk mewujudkan keadilan restoratif.
Kebijakan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Luka Nia Khairunnisya; Ediwarman Ediwarman; Marlina Marlina; Rosmalinda Rosmalinda
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.143

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui tentang penerapan kebijakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka khususnya dalam penetapan Nomor: 15/Pen.div/2021/PN Rap dan Penetapan Nomor: 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, penetapan hakim, teori hukum dan pendapat sarjana yang berhubungan dengan kebijakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang luka. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penetapan Nomor: 15/Pen.div/2021/PN Rap dan Penetapan Nomor: 47/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn menyatakan Anak sebagai pelaku kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka yang penyelesaiannya melalui diversi. Diversi yang berhasil dilaksanakan pada tahap Penyidikan, Penuntutan maupun pada tahap Persidangan maka akan dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan penghentian pemeriksaan perkara di depan persidangan dengan Anak dikembalikan kepada orang tua dan tetap melanjutkan sekolah.
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Putri Mauliza Fonna; Ediwarman Ediwarman; Mahmud Mulyadi
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 4 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v5i4.1734

Abstract

The purpose of this study is to analyze the rule of law in dealing with criminal acts of narcotics abuse by children in the Legal Area of the North Sumatra Regional Police and the obstacles they face. The type used in this research is normative juridical and analytical descriptive in nature. The results of the study state that the regulation of narcotics abuse is regulated in Article 127 paragraphs (1), (2) and (3) of the Narcotics Law, punishable by imprisonment under 7 (seven) years. The provisions of Article 111, whoever owns it, carries a penalty of imprisonment for more than 7 (seven) years based on the modus operandi of child abuse, so that diversion cannot be attempted at the three levels based on the provisions of the Juvenile Criminal Justice System Act. The handling of criminal acts of narcotics abuse by children in the Legal Area of the Regional Police of Sumatra is carried out through means of criminal law (Repressive) and non-criminal law means (Preventive). Internal obstacles faced in overcoming criminal acts of narcotics abuse by children in the jurisdiction of the Sumatra Regional Police, include: Budget, office facilities, operational facilities, operational facilities, while external factors such as lack of community participation and drug dealers usually have high mobility.
Kekuatan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pada Persidangan Virtual Online Joharlan Hutagalung; Ediwarman Ediwarman; Sunarmi Sunarmi
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 9 - September 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i9.228

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum yang mengatur kekuatan pembuktian Tindak Pidana Korupsi pada persidangan online; legalitas alat bukti atau barang bukti yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan elektronik; serta mengananalisis dasar pertimbangan Hakim dalam pembuktian sidang virtual online terhadap alat bukti dan barang bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/ Pid.Sus.TPK/2020/PN. Medan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa aturan pembuktian terhadap alat bukti dan barang bukti tindak pidana korupsi pada persidangan elektronik (virtual online) diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia (SEJA RI) Nomor: B-049/A/Seja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19, dimana peraturan tersebut tetap mengakomodir ketentuan yang di atur didalam KUHAP. Selanjutnya legalitas alat bukti dan barang bukti yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum secara Sidang Virtual/Online tidak sesuai dengan Pasal 183, 184 dan 185 KUHAP. Hakim didalam putusan Pengadilan Negeri Medan No 40/Pid/Sus-TPK/2020/PN.MEDAN terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum melalui virtual online telah diakomodir sebagai nilai-nilai pembuktian yang relevan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Adminstrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan Risnawati Br Ginting; Ediwarman Ediwarman; Edi Yunara; Marlina Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 10 - October 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i10.233

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis landasan hukum penerapan restorative justice oleh kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana; tindak pidana yang dapat dihentikan penuntut melalui restorative justice; dan kebijakan hukum yang dilakukan jaksa penuntut umumdalam penghentian penuntutan melalui restorative justice. Menggunakan penelitian normatif, bersifat deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa landasan hukum penerapan restorative justice oleh kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana, secara yuridis yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice, secara sosiologis, meliputi Sistem Peradilan Pidana (konvensional) yang berporos pada retributive justice, dan secara filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian restorative justice berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020, Tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana denda atau pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun, seperti tindak pidana pencurian biasa, penggelapan, penipuan, penadahan, penganiayaan, lalu lintas dan angkutan darat. Kebijakan hukum yang dilakukan penuntut umum dalam penghentian penuntutan melalui restorative justice studi penetapan Penetapan No. S.TAP-3104/L.2.10.3/Eoh.2/4/202 dan S.TAP-2506/L.2.10.3/Eoh.2/11/2021. Untuk menghentikan penuntutan, jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal, seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, serta cost and benefit penanganan perkara.
Peranan Jaksa Dalam Menangani Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Ratih Intan Gayatri; Ediwarman Ediwarman; Marlina Marlina; Wessy Trisna
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 17 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13917839

Abstract

Penyimpanan barang bukti narkotika yang telah mendapat keputusan untuk dimusnahkan menimbulkan risiko potensial seperti penyebaran kembali ke masyarakat atau penyalahgunaan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Terdapat fakta bahwa banyak barang bukti narkotika yang telah memiliki keputusan hukum tetap masih disimpan sementara karena berbagai kendala, termasuk keterbatasan jumlah atau hambatan lainnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait pengaturan kewenangan jaksa dalam menangani barang bukti tindak pidana narkotika, pelaksanaan peran jaksa dalam konteks tersebut, dan upaya serta hambatan yang dihadapi oleh jaksa dalam menangani barang bukti narkotika. Metodologi penelitian yang diterapkan bersifat normatif dengan dukungan data empiris dari hasil wawancara dengan pendekatan analisis deskriptif, dengan fokus pada aspek perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta wawancara sebagai tambahan informasi. Dalam ranah hukum Indonesia, kewenangan jaksa terhadap barang bukti narkotika diatur dalam Pasal 270 hingga 276 KUHAP, Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, dan Pasal 91 Ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan wewenang dalam menentukan status barang narkotika. Peran jaksa dalam penanganan barang bukti narkotika dijelaskan dalam SOP Kejaksaan RI No. 2 Tahun 2022 pada Bab III yang meliputi pencatatan, penelitian, penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan, pengembalian, dan penyelesaian barang rampasan. Hambatan yang dihadapi melibatkan faktor internal dan eksternal, namun upaya preventif dan represif telah ditempuh untuk mengatasinya. Upaya ini difokuskan pada penyelesaian faktor internal dan eksternal dalam penanganan barang bukti narkotika. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran jaksa dalam menangani barang bukti narkotika, sambil menekankan perlunya upaya yang lebih efektif dalam mengatasi hambatan demi perbaikan penanganan di masa depan.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Bom Bunuh Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Terorisme di Polrestabes Medan Tomy Mangaratua Butar-butar; Ediwarman Ediwarman; Rizkan Zulyadi
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 3 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (991.979 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v5i3.1440

Abstract

With the formulation of the problem, namely (1) What is the form of prevention of criminal acts of terrorism according to the provisions of Law no. 05 of 2018 concerning terrorism, (2) What are the causes of terrorism at the Medan Polrestabes, (3) How is the law enforcement carried out by the Police related to the occurrence of terrorism at the Medan Polrestabes. This research method uses normative juridical research by analyzing laws and regulations and conceptual analysis with descriptive data analysis. The results of this study indicate that the prevention of criminal acts of terrorism conducted by the government is conducted through national preparedness, counter-radicalization, and deradicalization. The cause of the suicide bombing at Polrestabes Medan was the lack of vigilance by the police officers guarding the front post, leaving people who at that time wanted to take care of the SKCK free. Law enforcement conducted by the National Police regarding the occurrence of terrorism at the Medan Polrestabes can be seen from (a) Legal Substance, (b) Law Enforcement, (c) Facilities and Infrastructure, (d) Society, (e) Culture.
Co-Authors Alvin Ziawa Benri Sitinjak Damai Syukur Waruwu Edi Yunara Edy Ikhsan Happy Margowati Suyono Hendy Iskandar Herman Frenky Sinaga Hidayat Hidayat Imanuel Sembiring Joharlan Hutagalung Kaston Rudy Samosir M Citra Ramadhan M. Ekaputra M. Ekaputra M. Hamdan Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Marlina, Marlina Mirza Nasution Nia Khairunnisya Putri Mauliza Fonna Ratih Intan Gayatri Ridha Fahmi Ananda Risnawati Br Ginting Rizkan Zulyadi Rosmalinda Sahputra, Irvan Soritua Agung Tampubolon Suhaidi Suhaidi Sunarmi, Sunarmi Suprihanto Pardjanihadi Taufik Siregar Tomy Mangaratua Butar-butar Wessy Trisna