Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

ANALISIS PERMINTAAN MINYAK KAYU PUTIH OLEH RUMAH TANGGA BERDASARKAN VOLUME PENJUALAN APOTEK STUDI KASUS SUKABUMI, JAWA BARAT Satria Astana
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.4.289-319

Abstract

Untuk meningkatkan peranan minyak kayu putih (MKP) dalam perekonomian nasional diperlukan upaya-upaya perbaikan sistem komoditas MKP mulai dari produksi hingga pemasaran. Terbatasnya informasi ekonomi dan pasar MKP menyulitkan dalam membuat prioritas strategi perbaikannya. Salah satu permasalahannya adalah apakah kondisi permintaan pasar MKP memungkinkan upaya pengembangannya. Sebagai studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permintaan MKP oleh rumah tangga berdasarkan pada volume penjualan apotek di Sukabumi, Jawa Barat. Hasil studi menunjukkan rerata permintaan MKP oleh rumah tangga per bulan adalah 39 botol setara dengan 2.201 ml, yang berarti satu jenis ukuran dan merk dagang berpeluang dibeli per bulan oleh rumah tangga sebanyak 39 botol setara dengan 2.201 ml. Dua belas jenis ukuran dan sembilan merk dagang memperebutkan peluang pasar tersebut. Ukuran botol yang mendominasi permintaan oleh rumah tangga adalah ukuran 15 ml, 30 ml, 60 ml dan 120 ml dan masing-masing ukuran didominasi oleh merk Caplang, Sidola, Dragon dan Konicare. Harganya berkisar antara Rp 91,63 hingga Rp 227,50 per ml. Menggunakan model persamaan regresi linier berganda, hasil studi menunjukkan harga MKP dan promosi MKP di TV mempengaruhi permintaan MKP oleh rumah tangga secara signifikan. Nilai elastisitas harga MKP cenderung lebih besar dari satu, yang berarti jika harga MKP meningkat atau menurun sebesar 1%, maka permintaan MKP oleh rumah tangga per bulan dapat diharapkan menurun atau meningkat dengan jumlah yang lebih besar yang mana dalam kasus Sukabumi sebesar 1,71%. Promosi MKP di TV yang secara signifikan berhubungan positif mengindikasikan bahwa permintaan MKP oleh rumah tangga per bulan dapat diharapkan meningkat dengan adanya promosi yang mana dalam kasus Sukabumi sebesar 3.372 ml.
DAMPAK PENGGANDA INDUSTRI PEMBIBITAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Satria Astana; Deden Djaenudin; Lukas Rumpoko Wibowo; Lasmanto Gatot Haryono; Nunung Parlinah; Indartik Indartik
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.1.19-55

Abstract

Salah satu upaya pemerintah mengatasi kerusakan hutan dan lahan kritis adalah melaksanakan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). Secara keseluruhan dampak Gerhan diharapkan dapat menimbulkan perubahan perilaku sosial masyarakat menuju terbangunnya kesadaran nasional untuk menanam pohon. Namun kecenderungan demikian tidak dapat diramalkan selama dampak sosial, dampak lingkungan dan dampak ekonominya tidak diketahui dengan pasti. Idealnya ketiga dampak tersebut perlu dikaji secara simultan. Namun penelitian ini lebih memfokuskan pada dampak ekonomi khususnya dampak pengganda industri pembibitan Gerhan, yang bertujuan untuk mengkaji dampak pengganda terkait dengan output, pendapatan dan tenaga kerja. Penelitian dilaksanakan di tiga desa contoh yang terlibat dalam program Gerhan: Desa Sirnajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat; Desa Margomulyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah; dan Desa Golo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dengan menggunakan model I-O, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pengganda industri pembibitan Gerhan dalam perekonomian masing-masing desa contoh adalah kecil. Hal ini menyarankan bahwa kebijakan Gerhan perlu diperbaiki terutama terkait dengan pentingnya menggunakan sumberdaya lokal seperti pupuk kandang dan pembangunan benih sendiri di masing-masing desa yang akan melaksanakan Gerhan.
DAMPAK KEBIJAKAN PENGURANGAN SUBSIDI HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TERHADAP KINERJA INDUSTRI HASIL HUTAN KAYU Satria Astana; Bonar M Sinaga; Erwidodo Erwidodo; Hariadi Kartodihardjo
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.4.367-398

Abstract

Sebagai suatu upaya meningkatkan efisiensi ekonomi, pemerintah secara bertahap telah mengurangi subsidi harga bahan bakar minyak (SH-BBM). Tetapi pelaksanaannya telah menimbulkan kontroversi. Dengan menggunakan model ekonometrika, tujuan penelitian adalah mengkaji dampak kebijakan pengurangan SH-BBM terhadap kinerja industri hasil hutan kayu, termasuk dampak kesejahteraan sosialnya. Industri kayu olahan hulu yang dikaji adalah kayu bulat, kayu gergajian dan kayu lapis. Model diduga dengan metode three-stage least squares, menggunakan data sekunder rangkaian waktu tahun 1980-1996. Data dikumpulkan dari publikasi statistik Departemen Kehutanan, Food and Agriculture Organization, International Monetary Fund, dan Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengurangan SH-BBM menurunkan kinerja industri hasil hutan kayu, yang menyebabkan penurunan dalam kesejahteraan sosialnya.
LACAK BALAK UNTUK VERIFIKASI UJI LEGALITAS KAYU PADA PEMANENAN KAYU HUTAN ALAM Soenarno; Satria Astana
Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol. 36 No. 1 (2018): Jurnal Penelitian Hasil Hutan
Publisher : BRIN Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jphh.2018.36.1.47-58

Abstract

Currently, timber trade requires that wood products must come from legally and responsibly managed forests. In Indonesia, to prove that wood products are legal if they are equipped with Legitimate Certificate of Forest Product, V-legal mark and electronic label in the form of Barcode. One method of proving wood origin in timber harvesting is log tracking method through labeling. This study examines the accuracy of log tracking in a Timber Forest Product Enterprise of Natural Forest (IUPHHK-HA) PT. Sumalindo Lestari Jaya II in Mahakam Ulu District, East Kalimantan Province. The log tracking was accomplished by tracking the comformity between wood documents in production result report (LHP), the numbered tree label attached on the stump till the cruising result report (LHC) document. Methods of sampling of LHP wood documents were conducted purposively through sample plots in three different felling sites. Results showed that timber traceability based on the LHP document to the tree number label attached on the tree stump wae 100%. However the level of log traceability from LHP documents to LHC documents ranges from 85.7–100% with average of 96.2%. Mismatch information between timber documents on LHP, the stump and LHC was mainly caused by wrong group of wood species and tree diameter classes.