Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW

Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia Frenki, Frenki
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2021): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v1i1.8540

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politisasi identitas dalam kompetisi pada pemilu di Indonesia. Politisasi identitas tersebut berupa mempolitisir simbol-simbol agama dan etnis sebagai alat politiknya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, bersifat deskriptif analisi, dari sumber data primer dan sekunder, data dikumpulkan mengunakan riset kepustakaan (library research), data dilolah melalui editing, coding, dan sistematizing, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Adapun hasil dari penilitian ini adalah bahwa para kandidat yang ikut serta dalam kontestansi politikĀ  pada pemilu berkemungkinan menang manakalah memiliki tiga modal utama yaitu modal sosial, modal politik dan modal ekonomi. Namun, modal sosial yang dimiliki tersebut banyak disalahgunakan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Politisasi identitas agama dan etnis minoritas dianggap efektif bagi para kandidat untuk memperoleh dukungan dari masyarakat beragama dan etnis mayoritas. Praktik politisasi identitas senantiasa muncul pada tahun politik, baik itu pada tingkat pemilihan kepala daerah bahkan pemilihan presiden. Permasalahan praktik politisasi identitas pada pemilu di Indonesia patut dicermati, karena praktik tersebut berpotensi mengarah pada dampak yang berlawanan dengan tujuan demokrasi dan menjurus pada perpecahan yang menyebabkan terjadinya instabilitas politik dan disintegrasi bangsa Indonesia. Untuk itu, para kandidatĀ  yang terlibat dalam kontesrtasi pilitik pada pemilu hendaknya memiliki kesadaran yang tinggi dan lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dari daripada kepentingan politik sesaat.
The Dominance of Coalitions and the Weakening of the Opposition: Implications for the Principle of Checks and Balances Post-2019 Election Frenki, Frenki; Pradikta, Hervin Yoki
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v4i2.25813

Abstract

Indonesia, as a democratic state, requires the existence of an opposition to perform the functions of oversight, control, and criticism of the government. However, political realities reveal that many party elites prefer to form coalitions by placing their trusted allies in the cabinet rather than serving as the opposition. This study examines the state of coalitions and opposition in parliament following the 2019 General Election and their implications for the principle of checks and balances. It employs a normative method with a statutory and conceptual approach, analyzing secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials descriptively. The findings indicate that major political parties that previously acted as opposition during the 2019 General Election joined the government coalition. This situation strengthened the government's position in formulating policies with minimal resistance. Conversely, the opposition seized this opportunity to secure positions within the government. Although the principle of checks and balances continues to function post-2019, it has proven ineffective due to the limited number of opposition parties. Consequently, government-proposed legislation is frequently passed without significant debate in parliament. This reality negatively impacts Indonesia's democracy, reducing the effectiveness of oversight over executive power. The study concludes that the dynamics of coalitions and opposition post-2019 General Election have weakened the principle of checks and balances, ultimately jeopardizing the quality of democracy in Indonesia.