Articles
<![CDATA[KEBIJAKAN KRIMINALISASI MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) SEBAGAI DELIK KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Bondan Ferry Prasetio*, Pujiyono, Umi Rozah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (748.114 KB)
<![CDATA[Ratifikasi UNCAC yang dilakukan oleh Indonesia, mengakibatkan perlunya dilakukan upaya kriminalisasi terhadap perbuatan korupsi yang belum mampu diakomodir melalui hukum pidana nasional, salah satunya perbuatan memperdagangkan pengaruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana praktik pemidanaan perbuatan memperdagangkan pengaruh di Indonesia serta kebijakan kriminalisasi memperdagangkan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder, yang fokus penelitiannya menekankan pada studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa kasus “Kuota Impor Daging Sapi” dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq yang dijatuhi Pasal 12 huruf a UU Tipikor dan kasus “Proyek Hambalang” dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin yang dikenakan Pasal 12 huruf b UU Tipikor merupakan perbuatan memperdagangkan pengaruh, bukan tindak pidana penyuapan. Perbuatan memperdagangkan pengaruh sebagai delik koruspi dapat dikriminalisasi melalui revisi UU Tipikor maupun KUHP.]]>
<![CDATA[TINJAUAN EMPIRIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA SUAP OLEH SATGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI) DI WILAYAH KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Muhamad Khoirul Imam]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>;
<![CDATA[A.M. Endah Sri Astuti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (833.6 KB)
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan jaman tindak pidana juga semakin berkembang bentuknya. Salah satunya yaitu tindak pidana pungutan liar yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri dan juga oknum masyarakat. Oleh karena itu dibentuklah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satgas saber pungli ini bertugas untuk melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana pungutan liar yang terjadi di lingkungan masyarakat yang telah merugikan masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu dirasa sangat penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Tujuan penulisan hukum ini mengangkat tentang permasalahan mengenai bagaimana pemberantasan tindak pidana suap oleh satgas saber pungli di wilayah Kota Semarang pada saat ini dan bagaimana prospek dari pemberantasan tindak pidana suap oleh satgas saber pungli di wilayah Kota Semarang pada masa yang akan datang. Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai penegakkan hukum kebijakan pemberantasan tindak pidana pungutan liar oleh satgas saber pungli Kota Semarang disertai dengan penjelasan tentang faktor penghambat yang dialami dan upaya penanggulangan yang dilakukan satgas saber pungli kota semarang dalam memberantas tindak pidana pungutan liar.]]>
<![CDATA[EKSEKUSI BARANG BUKTI PADA PERKARA ILLEGAL LOGGING DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG ]]>
<![CDATA[Hani Irham Dessetya, Pujiyono ,Bambang Dwi Baskoro]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (111.503 KB)
<![CDATA[One of the problems in the environmental field in the forestry sector is the problem of illegal logging or known by the term "illegal logging". Crimes encourage illegal logging forestry deforestation, law enforcement has been unable to provide a deterrent effect to the perpetrators. Attorney as an implementing agency in the execution of the verdict in kracht van gewijide will run the verdict was legally binding if the decision has received a copy of a letter from the registrar (Section 270 Criminal Procedure Code). Legal writing is to discuss the security deposit and proceeds of crime evidence of illegal logging in Semarang District Court as well as the mechanisms for the execution of case evidence of illegal logging in Semarang District Court. This thesis uses the normative research methods. Specifications research is descriptive analysis. Writing this paper uses data collection techniques to study the documents and literature searches. Data and analysis is qualitative. The data was then analyzed by the approaches defined descriptively and presented in a descriptive analytical overview of the general description of the problem. Storage and security of evidence illegal logging results in Semarang District Court can be distinguished as authorized in the storage and safeguarding of evidence illegal logging results are RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) are set out in presence of the State Foreclosure Home Storage Objects ( RUPBASAN), which is regulated in Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure, Government Regulation. 27 Year 1983 on the Implementation of the Code of Criminal Procedure, and the Minister of Justice M.05.UM.01.06 No. 1983 on Management of Confiscated Objects and Items Confiscated by the State in the State Foreclosure Home Storage Objects. Meanwhile, those responsible for the items confiscated in the investigation and inspection is the prosecutor's office and the police department, the proceeds of crime evidence eventually placed in RUPBASAN. Storage of confiscated items should be implemented as well as possible and responsibility by the prosecutor and the thing is prohibited for use by anyone]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PRAKTIK PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Hardina Anindya Putri]]>;
<![CDATA[Eko Soponyono]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (776.808 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) pengaturan antara sistem pembuktian dalam KUHAP dengan sistem pembuktian dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia saat ini; dan 2) sinkronisasi pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam peradilan tindak pidana korupsi dengan hak asasi terdakwa dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang deskriptif analitis, sehingga penelitian ini hanya bermaksud menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan beban pembuktian terbaik dari kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1824.K/Pid.Sus/2012. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa: 1) sistem pembalikan beban pembuktian terbatas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni pada delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap sebagaimana diatur pada Pasal 12 B ayat (1) huruf a. Pembalikan juga dapat diterapkan terhadap harta benda milik terdakwa yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan (Pasal 37 A) dan harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yang diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi (Pasal 38 B). 2) Terkait dengan Pasal 37 A dan 38 B yang mengatur tentang pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa hendaknya diberikan petunjuk teknis/operasional ataupun hukum acaranya secara khusus untuk menghindari sifat ragu-ragu dari penegak hukum dalam penerapan sistem ini. Selanjutnya mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda yang belum didakwakan (Pasal 38 B), undang-undang haruslah memberikan batasan dan penjelasan mengenai maksud dari harta benda yang belum didakwakan tersebut, sehingga haruslah dipahami bahwa maksudnya harta tersebut adalah dalam konteks harta benda yang ditemukan dalam persidangan namun belum didakwakan penuntut umum yang juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[PERAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) ]]>
<![CDATA[Osel Haposan B. M. Hutahaean*, Pujiyono, Sukinta]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.861 KB)
<![CDATA[Kejahatan narkotika di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya.Hal inilah yang menyebabkan para pengedar narkotika menjadikan Indonesia sebagai pasar yang menjanjikan untuk melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika. Dalam perkembangannya para penegak hukum yang berwenang menangani tindak pidana peredaran gelap narkotika, salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan adanya perkembangan kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika ke arah Tidak Pidana Pencuciang Uang (TPPU).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dilingkungan Badan Narkotika Nasional yang merupakan lembaga negara non kementrian yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani peredaran gelap narkotika, dimana peredaran gelap narkotika merupakan salah satu tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI POLRES PATI ]]>
<![CDATA[Hendricus Andrianto*, Pujiyono, Nur Rochaeti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.271 KB)
<![CDATA[Anak sebagai bagian dari generasi muda berperan penting sebagai succesor suatu bangsa. Perlindungan terhadap anak harus menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan bermasyarakat. Negara memberikan alternatif yang sangat bagus untuk menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan diversi. Diversi adalah proses pengalihan penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana..Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar-dasar yang digunakan dalam pelaksanaan diversi di negara Indonesia dan secara spesifik untuk mengetahui pelaksanaan diversi oleh Polres Pati serta mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dari pelaksanaan diversi serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa 1) Pelaksanaan diversi di Negara Indonesia didasarkan pada dua instrumen hukum yakni instrumen hukum yang berasal dari hukum internasional dan berdasarkan pada instrumen hukum nasional. 2) Pelaksanaan diversi di Polres Pati telah berjalan sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang diversi, dimana setiap kasus yang melibatkan anak akan langsung diupayakan diselesaikan menggunakan proses diversi 3) Hambatan yang muncul selama proses diversi dilaksanakan terbagi menjadi tiga yakni hambatan struktural yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan diversi, hambatan substansial yang berkaitan dengan dasar peraturan pelaksanaan diversi dan hambatan yang berkaitan dengan kultur hukum masyarakat Pati, ]]>
<![CDATA[PROBLEM YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM BENTUK TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Monika Oktaviani]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>;
<![CDATA[Umi Rozah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.685 KB)
<![CDATA[Era globalisasi saat ini membawa banyak dampak terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat. Namun perkembangan masyarakat ini juga diikuti dengan maraknya pembajakan, plagiat, ataupun memalsukan ciptaan milik orang lain. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Indonesia telah memiliki aturan mengenai tindak pidana pembajakan. Akan tetapi, formulasi dari ketentuan tersebut juga masih memiliki beberapa problem yuridis yang menyebabkan ketidakjelasan penerapan pasal. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui konsep dan ide dasar ketentuan mengenai tindak pidana pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kedua untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimanakah problem yuridis yang terdapat pada ketentuan mengenai tindak pidana pembajakan tersebut. Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif. Hasil Penelitian menemukan bahwa dirumuskannya tindak pidana pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini didasari oleh maraknya pembajakan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil terhadap pencipta. Aturan mengenai tindak pidana pembajakan memang telah dibuat, namun dalam formulasinya, pasal ini ternyata mengandung beberapa problem yuridis seperti tidak adanya kualifikasi delik sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran”, tidak jelasnya formulasi tindak pidana pembajakan sebagai delik aduan, dan tidak diaturnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal suatu badan hukum melakukan tindak pidana pembajakan.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME SEBAGAI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Di INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ardken Fisabillah]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>;
<![CDATA[Umi Rozah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (864.262 KB)
<![CDATA[Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat adalah pendanaan terorisme. pendanaan terorisme di Indonesia sudah semakin meluas dan merambah pada berbagai elemen masyarakat. Pendanaan Terorisme yang menjanjikan imbalan materi yang cukup banyak membuat banyak masyarakat mau melakukan tindakan terorisme tanpa tahu sebab dan akibat yang jelas. Pendanaan terorisme dengan cara itulah para teroris diluar negeri merekrut anggota baru yang ada di Indonesia. Masalah pendanaan terorisme pun juga menjadi masalah di berbagai negara termasuk di Kawasan Asean yang tidak terkecuali Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam melakukan pemberantasan pendanaan terorisme sebagai transnational organized crime dalam hukum positif, mengetahui dan menganalalisis tindak pidana pendanaan terorisme sebagai transnational organized crime di waktu yang akan datang.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL) ]]>
<![CDATA[Citra Azka Raditia Tsaniya]]>;
<![CDATA[Nur Rochaeti]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.448 KB)
<![CDATA[Perlindungan hukum bagi anak selaku korban merupakan usaha yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan perlindungan yang bersifat yuridis. Penelitian ini diangkat dari kasus terjadinya pelecehan seksual anak dibawah umur di JIS. Terjadinya pelecehan seksual di JIS menjadikan taraf internasional yang dimilikinya tidak memberikan jaminan anak bebas dari suatu tindak pidana pelecehan seksual. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual saat ini dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS). Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan menganalisis permasalahan menggunakan ketentuan hukum dan bahan yang diperoleh saat penelitian lapangan. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analistis dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual telah dirumuskan dalam beberapa rumusan kebijakan nasional, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 joUU No. 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 joUU No. 31 Tahun 2014tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak. Upaya-upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh KPAI dan LPSK sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di JIS telah memenuhi amanat terkait dengan dengan perlindungan anak, diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan dan pendampingan psikologis, menerima dan merespon aduan, pemantauan dan evaluasi, melakukan kerjasama dengan lembaga lain yang terkait, memberikan layanan pemenuhan hak prosedural, melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak kedutaan besar terkait, memberikan perlindungan fisik, serta menyiapkan sarana teleconference bagi anak korban selama proses peradilan berlangsung. ]]>
<![CDATA[PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Anggun Paramarta*, Pujiyono, Sukinta]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (593.568 KB)
<![CDATA[Sebagai sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan wilayah Kota Semarang. Sehingga tindak pidana terhadap lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat menghambat pembangunan ekonomi dan wilayah harus ditegakkan. Penelitian menggunakan metode yuridis-sosiologis, dengan hasil bahwa praktik penegakan hukum tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh PPNS LLAJ Kota Semarang sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012; kewenangan PPNS umumnya ada pada KUHAP, kewenangan khusus PPNS LLAJ ada pada UU No 22 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2013; kendala yang di hadapi PPNS LLAJ Kota Semarang adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, faktor kebudayaan. ]]>
