Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Law, Development and Justice Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Pujiyono Pujiyono
Fakultas Hukum, Diponegoro University
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG UNDANG KHUSUS DAN IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KUHAP Alcadini Wijayanti, Pujiyono, Bambang Dwi Baskoro
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.048 KB)

Abstract

Along with the rapid advancement of such crimes are characterized by transnational crime, extraordinarycrime to transborderless crime and the birth of a new modus operandi of the crime, the effects caused by the greater evil. To law enforcement for crimes that are very advanced, the legal arrangements in Indonesian legislation, namely the Code of Penal Code (Code), which is a translation of the Wetboek Van Voor Strafrecht Netherlands Indies and policies in Indonesia would have a very inadequate Methods of research in legal writing is analytical description, which describes the applicable legislation related to legal theories and practices related to the implementation of positive law above problems. This type of research in writing this law using normative research, sources of data in this study is a secondary data source. Data collection methods used in the writing of this law is the study of literature, while the data analysis method used is descriptive qualitative The setting and the development of evidence proving a crime in criminal law legislation in Indonesia has experienced the development of science and technology, crime and modus operandi, and people will always influence the development of the evidence in the criminal procedure law in Indonesia, which is set in Criminal Procedure Code or in special legislation. Which will be discussed in the writing of this law is the Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption, as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 and Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction
PENGATURAN WAJIB LAPOR ADVOKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Richard Purnomo*, Nyoman Serikat P.J, Pujiyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (640.574 KB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 seharusnya dapat memperkecil bahkan menghilangkan praktek pencucian uang. Maraknya pencucian uang sangat dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang mengikat kerahasian antara advokat dengan kliennya.Menurut hukum di kebanyakan negara hubungan klien dan advokat dilindungi oleh undang-undang. Citra advokat sebagai penegak hukum seringkali mendapat stigma yang negatif dari masyarakat.Dalam praktek pelaksanaan undang-undang advokat banyak pelanggaran yang dilakukan advokat itu sendiri. Hal ini menjadikan profesi advokat tidak lagi sebagai “officium nobile”.Penelitian ini dibatasi 2 rumusan masalah:Bagaimana peranan advokat sebagai pihak pelapor berdasarkan PP No.43 Tahun 2015?Bagaimana korelasi advokat sebagai pihak pelapor dengan prinsip wajib menjaga kerahasiaan klien pada advokat berdasarkan PP No.43 Tahun 2015?Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang  menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Hasil analisa adalah,Peranan advokat sebagai pihak pelapor meskipun belum diatur dalam peraturan khusus dari PPATK tapi dapat dilihat dalam Peraturan Kepala PPATK bagi penyedia barang dan/atau barang jasa lainnya juga dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Advokat disejajarkan dengan penyedia barang dan/ jasa lainnya karena advokat juga memberikan jasa bantuan hukum bagi kliennya. Advokat sebagai pihak pelapor tidak melanggar prinsip menjaga kerahasiaan klien.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Patardo Yosua Andreas Naibaho*, Purwoto, Pujiyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.201 KB)

Abstract

Tindak pidana korupsi telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Korupsi, selain merugikan keuangan negara, juga menimbulkan dampak berupa kemiskinan di Indonesia. Diperlukan kebijakan yang dapat mencegah dan  memberantas korupsi sampai ke akar permaslahannya. Salah satu kebijakan dalam mencegah dan memberantas korupsi yaitu melalui peran serta masyarakat. Namun kebijakan tersebut masih dinilai belum berjalan efektif. Diperlukan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Pembahasan dari jurnal ini adalah mengenaikebijakan hukum pidana dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hukum pidana di Indonesia telah menganut sistem dimana peran serta masyarakat memiliki ruang untuk turut berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
PRAKTEK PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PEJABAT BIROKRASI YANG BERINDIKASI TIPIKOR MELALUI MOU ANTARA APIP DAN APH Aridya Wicaksono; Pujiyono Pujiyono; A.M. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.479 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Praktek Penyelesaian Perkara Penlayahgunaan Kewenangan Pejabat Birokrasi yang Berindikasi Tipikor Melalui MoU Antara APIP dan APH. Pembangunan di tingkat daerah haruslah maju seiring berkembangnya zaman agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Hal ini merupakan tugas bagi pejabat birokrasi di tingkat pemerintahan daerah untuk tetap melaksanakan pembangunan daerahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Realita menunjukkan bahwa masih banyak pejabat birokrasi di tingkat pemerintahan daerah yang mengalami ketakutan dalam mengambil keputusan dalam proyek pembangunan strategis nasional karena akan dilaporkan atas tuduhan penyalahgunaan kewenangan berindikasi tipikor. Berdasarkan hal tersebut  ditandatanganilah MoU antara APIP dan APH pada tahun 2018 untuk memberikan kesepahaman dalam menangani laporan antara APIP dan APH selaku pihak yang berwenang menyelesaikan laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan di tingkat pemerintahan daerah. Hal ini merupakan langkah untuk mengedepankan langkah administrasi dalam penyelesaian laporan penyalahgunaan kewenangan pejabat birokrasi berindikasi tipikor yang inheren dengan asas Ultimum Remedium.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN Eko Sugiyanto*, Pujiyono, Budhi Wisaksono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.357 KB)

Abstract

Tindak pidana perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu perbuatan atau tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Unsur kesengajaan itu harus terbukti pada sipelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Revisi terhadap pasal perzinaan tersebut, terutama mengenai pelaku perzinaan atau dengan kata lain kriminalisasi terhadap kegiatan seks (hubungan seks) yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perzinahan yang berlaku saat ini. Untuk mengetahui kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perzinahan di masa yang akan datang.
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS SERTA KONSEP PENEGAKAN HUKUMNYA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Herman P. Isodorus Mahulae*, Pujiyono, Umi Rozah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.705 KB)

Abstract

Pesatnya pertumbuhan transportasi darat saat ini, ternyata disertai dengan bertambahnya angka kecelakaan lalu lintas, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemberitaan terkait kecelakaan lalu lintas baik itu di media cetak maupun media elektronik. Terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal pengemudi. Kebanyakan kasus kecelakaan lalu lintas melibatkan perusahaan angkutan umum, seperti perusahaan otobus yang mengabaikan kelaikan armada busnya dengan tujuan menghemat biaya. Selain itu keadaan jalan yang menjadi sarana utama transportasi darat juga seringkali ditemukan dalam keadaan rusak dan berdampak terhadap timbulnya kecelakaan lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi mengalami hambatan karena undang-undang tidak mengatur secara jelas dalam hal apa dan kapan korporasi dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, selain itu secara yuridis korporasi juga belum diakui di dalam KUHP Indonesia sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI PENGADILAN NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG Ajeng Arindita Lalitasari; Pujiyono Pujiyono; Purwoto Purwoto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.232 KB)

Abstract

Disparitas  putusan membawa  dampak  yang  negatif  bagi  proses  penegakan  yaitu timbulnya  rasa  ketidakpuasan  masyarakat menyebabkan  hilangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  penyelenggaraan hukum. Disparitas  putusan  tak  bisa  dilepaskan  dari  diskresi  hakim  menjatuhkan hukuman  dalam  suatu  perkara  pidana. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan Teori pemidanaan apa yang mendasari putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri  Tindak Pidana Korupsi Semarang sehingga timbul disparitas pidana Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris. Pendekatan yang dilakukan dengan observasi penelitian mengenai fakta-fakta yang didapat melalui wawancara dan di aplikasikan dengan dasar teori-teori hukum yang ada, ketentuan yang berlaku maupun pendapat sarjana dan para Ahli. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil Hakim dalam sistem hukum pidana Indonesia mempunyai kebebasan yang luas untuk memilih  jenis  pidana  dan  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku  sesuai dengan  tindak  pidana  yang  dilakukannya,  sebab  dalam  hukum  pidana  Indonesia menganut   sistem   alternatif   dalam   pengancaman   pidana   dalam   undang-undang, di  karenakan adanya faktor hukum yaitu Pengaturan antara pidana minimum  dan  maksimum  yang  memberikan  keleluasaan  hakim  dalam  menjatuhkan pidana.Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  yang dilakukan secara bersama-sama adanya pedoman bagi Hakim memenuhi  unsur  yuridis, filosofis  dan  sosiologis  yaitu setiap  orang  berhak  mendapatkan  kepastian  hukum, kemanfaatan   hukum   yang   dapat   bermanfaat   bagi   masyarakat   dan   pelaku   serta keadilan. Saran   yang dapat disampaikan  dalam   mengambil   keputusan,   hakim seharusnya bersifat  adil  dan  profesional  tanpa  ada  tekanan  dari  pihak  lain.
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA (STUDI PUTUSAN NO.228/PID.B/2015/PN.PGP) Cindy Eka Febriana*, Pujiyono, AM. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.136 KB)

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan komputer yang sangat pesat melahirkan internet sebagai fenomena baru dalam kehidupan manusia. Kehadiran internet memberi berbagai macam kemudahan bagi manusia, namun disisi lain internet juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yaitu dengan berkembangnya kejahatan yang dapat dilakukan didalam dunia maya yang berkembang seiring dengan perkembangan pola hidup masyarakat yang semakin canggih, bentuk kejahatan yang muncul salah satunya yaitu prostitusi online. Prostitusi online marak terjadi karena internet memberi kemudahan bagi mucikari untuk melakukan penawaran jasa seks oleh PSK kepada pengguna jasa seks.  kebijakan hukum pidana untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana prostitusi online. Oleh karena itu dalam upaya menanggulangi maraknya prostitusi online, harus dilihat aturan hukum pidana yang berlaku yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana prostitusi online sebagai sarana penjatuhan pidana.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERIKANAN Jegesson P. Situmorang*, Pujiyono, Ameik Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.584 KB)

Abstract

Pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menanggulangi tindak pidana perikanan saat ini, serta bagaimana di masa yang akan datang. Korporasi sebagai subjek hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana perikanan,disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, selanjutnya mengenai siapa yang dipertanggungjawabkan dalam persidangan apabila korporasi dituntut pidana, tuntutan dan sanksi dijatuhkan terhadap pengurusnya. Kebijakan formulasi pertanggungajwaban pidana korporasi saat ini, belum dapat mewujudkan pertanggungjawaban korporasi secara menyeluruh, dan masih meiliki kelemahan-kelemahan dalam penegakan pidananya, serta ketidakseragaman peraturan dalam menjelaskan pertanggungjawaban korporasi itu sendiri. Reorientasi dan reformulasi diperlukan pada kebijakan formulasi di masa yang akan datang, dengan menekankan pada keseragaman dan konsistensi dalam hal kapan, siapa,  dan bagaimana sanksi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.  
Co-Authors A.M. Endah Sri Astuti Agung Budhi Larasati Ajeng Arindita Lalitasari Amalia Diamantina Amiek Soemarmi Ardken Fisabillah Aridya Wicaksono Citra Azka Raditia Tsaniya Dian Wijayanto Eko Soponyono Erlyn Indarti Fitri Ayu Lestari*, Nabitatus Saadah, Muhamad Azhar, Fitri Ayu Lestari*, Hardina Anindya Putri Imentari Siin Sembiring Mahendra Ridwanul Ghoni Monika Oktaviani Muhamad Azhar Muhamad Khoirul Imam Mulia Agung Pradipta Nur Rochaeti Sabarudin Hulu Wenny F Limbong*, Eko Soponyono, Umi Rozah, Wenny F Limbong*, Yoga Nugroho