Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[sri mulyani]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (238.92 KB)
<![CDATA[Dalam keadaan pandemi virus Corona ini di mana pemerintah menyediakan strategi untuk meminimalisir penyebaran virus corona ini dengan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dari rumah dan tetap menjalankan physical distancing atau social distancing. Anak sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataannya masih seringkali mendapat perlakuan salah baik dengan kekerasan verbal (fisik) maupun non verbal (psikis) yang kerap dilakukan oleh orang-orang sekitarnya pada saat pandemi covid-19 ini sehingga anak perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pada saat pandemi covid-19 di Kota Denpasar. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan menggunakan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan teknik studi dokumen di lakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak saat pandemi dapat dimulai dari lingkungan keluarga dimana keluarga khususnya orangtua perlu meningkatkan pengetahuan dalam hal pengasuhan anak saat pandemi covid-19 serta upaya pemerintah dilakukan dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif anak yang menjadi korban atas perlakuan salah dari orang tuanya akan mendapatkan pelayanan berupa konseling, pendampingan psikolog, dan advokasi hukum dari P2TP2A Kota Denpasar.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocatus Hasil Korban Perkosaan ]]>
<![CDATA[Ni Putu Putri Silvia Dewi]]>;
<![CDATA[A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.933 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocatus Hasil Korban Perkosaan Anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi adalah anak yang belumberusia 18 tahun telah diduga melakukan tindak pidana aborsi yang akibatdari perkosaan. Bahwa dalam hal ini dominan aborsi dilakukan akibat dariperkosaan yang secara sepihak sehingga mengalami gangguan psikispada anak yang harus melakukan tindakan aborsi. Seperti contoh kasusPutusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn. tertanggal 19Juli 2012. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat adalahBagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindakpidana abortus provocatus hasil korban perkosaan dan Apakah perlu anakpelaku tindak pidana abortus provocatus akibat kekerasan seksual dijatuhihukuman. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metodepenelitian normatif, dengan menggunakan jenis data primer, data sekunderdan data tersier, Penelitian ini penulis memperoleh bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriptifkualitatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwapertama, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidanaabortus provocatus hasil korban perkosaan dengan beberapa persyaratansebagai alasan medis seperti yang diatur dalam Pasal 75 ayat (3) dan Pasal76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua,anak pelaku tindak pidana abortus provocatus akibat kekerasan seksualtidak perlu dijatuhi hukuman terhadap Anak Korban Perkosaan sebagaiPelaku Aborsi, di dalam kasus ini Hakim tidak melihat latar belakang anaktersebut merupakan korban pemerkosaan dengan adanya unsur-unsurtertuang dalam Pasal 49 KUHP. Kata Kunci : Anak Berhadapan dengan Hukum, Perlindungan Hukum,Pelecehan Seksual, dan Abortus provocatus]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG ADA HUBUNGAN KELUARGA DI TINJAU DARI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Martha Teja Agastya]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda]]>
<![CDATA[ Jurnal Aktual Justice Vol 5 No 2 (2020): Aktual Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47329/aktualjustice.v5i2.552
<![CDATA[Labor in Indonesia is one of the ways for the community to be able to obtain an economy and is an abundant human resource. Practically, the definition of labor and labor is only differentiated by age limits. A financial institution is also a business entity whose main assets are in the form of money and cashable assets such as movable and immovable objects. One form of the financial institution itself is a bank. A bank is a business entity that specifically operates in the financial sector, which is obtained from the owner of the bank and then distributed to the public by providing savings and loans or what is commonly known as credit loans in that way the community can improve their economy and life expectancy. Regarding marriage, in companies, both government and private companies, stipulate a clause that limits the right to enter into marriage between workers working in the company. Termination of employment on the grounds that there is a marriage bond between workers, which has been approved or has been signed at the time of signing the contract agreement before starting to work in a company.]]>
<![CDATA[LEGAL PROTECTION OF INTERIOR DESIGN IN INDUSTRIAL DESIGN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Sadnyini]]>;
<![CDATA[I Gede Putu Agus Wistama Putra]]>;
<![CDATA[A.A.A.Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[A.A.A. Ngurah Tini Rusmini Gorda]]>
<![CDATA[ NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jn.6.1.3614.27-37
<![CDATA[Intellectual property is creativity that results from human thought in order to meet the needs and welfare of human life. Currently, IPR issues are widely discussed in the context of international issues. IPR includes two parts, namely Copyrights and Industrial Property Rights. Industrial property rights include patents, industrial designs, integrated circuits layout designs, trade secrets, geographic indications, trademarks and plant variety protection (PVP). Interior design is part of industrial design. Interior design has experienced significant developments in recent years, including in Indonesia. Problems that arises is plagiarisms done by imitating or using the "similarity" of an interior design that already has an industrial design certificate without any permission from the design owner. This study aims to find out the legal protection of interior design in the intellectual property rights of industrial design and the legal basis used by judges in deciding industrial design rights disputes. The result of this study showed that the legal protection of interior design in the intellectual property rights of industrial design involved two legal protections; they are preventive legal protections and repressive legal protections. Furthermore, Gustav Radbruch's theory of legal ideals is used as a legal basis in deciding cases of disputes over industrial design rights based on justice, benefits, and legal certainty in the case of industrial design disputes Ecosfera Room.]]>
<![CDATA[New Clause in Bank Credit Agreement in Relation to Consumer Protection Act ]]>
<![CDATA[Yustika Dewi]]>;
<![CDATA[Ngr. Tini Rusmini Gorda]]>
<![CDATA[ Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 6 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/pi.6.1.2021.1-7
<![CDATA[The importance of banking institutions’ existence in one side provide very high risk for banks and in the other side provide profit for public as fund user’s clients. Standard contract circulating in public seen from viewpoint of many parties is still detrimental with clauses presence in the contract. The content of standard contract in general is biased because it tends to benefit the contract maker. The standard contract if seen from the legal side is still being debated in terms of principles and validity requirement of an agreement. The inclusion of this clause shows the strength of creditor’s position which actually already strong despite without the inclusion of this clause. In banking practice, it is found in credit granting by bank the inclusion of unilateral terms which states that “the bank at any time is allowed to change the interest rate beforehand” in the contract that has been standardized previously by the bank. Credit agreement in standard form which is being made unilaterally by the bank until present is still becoming a special legal issue in agreement field of civil law. In addition, viewed from the side of the agreement it is also against consumer protection law as set in Consumer Protection Act. Problem formulation of this thesis is divided into namely regarding the existence of standard clause in bank agreement if associated with Article 18 of Consumer Protection Act and legal consequence of standard clause in credit agreement associated with consumer protection. The research in this thesis is Juridical empirical. The author is guided by laws and regulations related with public fact, that is first problem formulation is analyzed from balancing principle and next the second problem formulation is from consumer protection theory.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocatus Hasil Korban Perkosaan ]]>
<![CDATA[Ni Putu Putri Silvia Dewi]]>;
<![CDATA[A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.933 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocatus Hasil Korban Perkosaan Anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi adalah anak yang belumberusia 18 tahun telah diduga melakukan tindak pidana aborsi yang akibatdari perkosaan. Bahwa dalam hal ini dominan aborsi dilakukan akibat dariperkosaan yang secara sepihak sehingga mengalami gangguan psikispada anak yang harus melakukan tindakan aborsi. Seperti contoh kasusPutusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn. tertanggal 19Juli 2012. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat adalahBagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindakpidana abortus provocatus hasil korban perkosaan dan Apakah perlu anakpelaku tindak pidana abortus provocatus akibat kekerasan seksual dijatuhihukuman. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metodepenelitian normatif, dengan menggunakan jenis data primer, data sekunderdan data tersier, Penelitian ini penulis memperoleh bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriptifkualitatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwapertama, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidanaabortus provocatus hasil korban perkosaan dengan beberapa persyaratansebagai alasan medis seperti yang diatur dalam Pasal 75 ayat (3) dan Pasal76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua,anak pelaku tindak pidana abortus provocatus akibat kekerasan seksualtidak perlu dijatuhi hukuman terhadap Anak Korban Perkosaan sebagaiPelaku Aborsi, di dalam kasus ini Hakim tidak melihat latar belakang anaktersebut merupakan korban pemerkosaan dengan adanya unsur-unsurtertuang dalam Pasal 49 KUHP. Kata Kunci : Anak Berhadapan dengan Hukum, Perlindungan Hukum,Pelecehan Seksual, dan Abortus provocatus]]>
<![CDATA[Application of Restorative Justice on Criminal Acts of Narcotics Abuse Performed By Children Through Diversion In Denpasar ]]>
<![CDATA[Yunita Parisman]]>;
<![CDATA[A.A.A.N. Tini Rusmini Gorda]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35335/legal.v11i5.477
<![CDATA[Drug abuse is a crime and a violation that threatens safety. Narcotics abusers are currently not only carried out by adults, even children are involved in it. Children as perpetrators of narcotics crimes must be given protection by prioritizing the fulfillment of their rights and preventing children from the criminal justice process which will stigmatize or label children, including preventing children from being punished. imprisonment in Indonesia has Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which was issued with the aim of realizing a court that truly guarantees the best interests of children in conflict with the law. especially children in conflict with the law In the Juvenile Criminal Justice System Act, there is a principle of restorative justice which aims to keep children away from the judicial process and keep away criminal sanctions for children in conflict with the law. But in the application of the law it still has a negative impact on the future of children]]>
<![CDATA[Penyuluhan Tentang 3R (Reuse, Reduce, Dan Reycle) Di SMPN 2 Penebel, Tabanan, Bali ]]>
<![CDATA[I Made Chandra Mandira]]>;
<![CDATA[Ni Putu Dian Puspana Dewi]]>;
<![CDATA[Putu Sri Arta Jaya Kusuma]]>;
<![CDATA[Gede Crisna Wijaya]]>;
<![CDATA[I Gst Ayu Wirati Adriati]]>;
<![CDATA[Ni Putu Nina Eka Lestari]]>;
<![CDATA[A.A.A.Ngr Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[A.A.A.Ngr Tini Rusmini Gorda]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Teddy Prianthara]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Utility Project Solution ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (568.799 KB)
<![CDATA[Sampah menjadi salah satu permasalahan yang cukup sulit di tangani di Indonesia. Masih banyak ditemukan sampah organik dan anorganik yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat di lingkungan sekitar pemukiman warga Desa Penatahan yang bersumber dari aktifitas rumah tangga. Pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) memberikan pengetahuan kepada masyakat tentang pentingnya memilah sampah organik dan anorganik sebagai kunci awal penerapan konsep 3R dan (2) memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos dan pengolahan sampah anorganik menjadi berbagai jenis kerajinan tangan. Metode pengabdian dengan cara penyuluhan dan pemberian pelatihan pengelolaan, serta pemanfaatan sampah menggunakan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau pengurangan, penggunaan kembali dan mendaur ulang sampah. Hasil yang didapatkan dari kegiatan penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah menggunakan konsep 3R ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang sampah. Masyarakat juga menyadari dan mulai membiasakan diri untuk memilah sampah organik dan anorganik sebagai kunci awal penerapan konsep 3R. Penggunaan konsep 3R (reuse, reduce, recycle) dapat menginspirasi pelajar SMPN 2 Penebel sebagai generasi muda untuk menciptakan suatu kawasan dengan tingkat pengelolaan sampah mandiri yang akan membantu pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman.]]>
<![CDATA[PERAN LEMBAGA PERKERDITAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT AKIBAT COVID-19 DESA GELGEL ]]>
<![CDATA[AAA. Ngr. Sri Rahayu Gorda]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Oka Martni]]>;
<![CDATA[AAA. Tini Rusmini Gorda]]>
<![CDATA[ Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/cdj.v4i3.16705
<![CDATA[Sejak itu, pemerintah telah mengambil serangkaian langkah untuk mengurangi dampak epidemi Covid-19 pada berbagai industri. Pembatasan kegiatan masyarakat berdampak pada kegiatan usaha yang pada gilirannya berdampak pada perekonomian sektor ketenagakerjaan. Dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19, bantuan diberikan kepada desa adat Gelgel untuk membantu ekonomi masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bantuan yang diberikan dalam acara ini adalah untuk mendapatkan bantuan kredit murah dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di desa adat Gelgel di Kabupaten Klungkung dan kabupaten dengan memberikan dana pinjaman untuk pekerja yang di-PHK karena penutupan perusahaan mereka. Bekerja. Metode yang digunakan adalah metode analisis situasi di masyarakat. Acara ini bertujuan untuk membantu kelangsungan ekonomi masyarakat desa adat Gegel.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Kedudukan Amicus Curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual ]]>
<![CDATA[AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda]]>;
<![CDATA[I Gusti Bagus Yudas Swastika]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Children as child offender who is not yet 18 years old has been suspected of commiting a criminal act. A criminal act sexual harassment is a crime that is often committed by minors in the form of ex pressions, actions until physical intercourse. So that in this case the concept of “amicus curiae” can help examine and clarify the case of a child perpetrator of sexual harassment in proving a crime. In this studyiaimsutoideterminelthe mechanismsof “amicus curiae” position towards children as perpetrators of sexual harassment and the research method used was normative research method or research using literature study by examing primaryllegalsmaterials, secondary legal materialsand tertiaryylegalsmaterials. So that thehresult ofithis study indicatesthataposition of “amicus curiae” in a criminal act as evidence can be in writing and not in writing. “Amicus Curiae” if it is linked to evidence of article 184 KUHAP ofrthe criminalkproceduremcode, “amicus curiae” can be classified in material evidencetof letter and intructions but not formally. And the concept of amicus curiae canihelp examine and clarify the juvenite criminal justice process as a perpetrator of sexual harassment who is studied from a philosophical, sociological, and juridical perspective by providing a basis for consideration to the judge related to a child perpetrators of sexual harassment and this case the judge can use the concept of a amicus curiae in deciding the sentence for a child perpetrators of sexual abuse by putting forward the best principles for Children without sacrifing children’s rights.]]>
