Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.277
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Kajian Bali Jurisprudence Jurnal Notariil Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Unes Law Review Jurnal Hukum Prasada Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat LEGAL BRIEF Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Aktual Justice Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vidhisastya: Journal for Legalscholars Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (JESP) Jurnal Hukum Pidana Indonesia
Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG ADA HUBUNGAN KELUARGA DI TINJAU DARI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Ida Bagus Martha Teja Agastya; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda
Jurnal Aktual Justice Vol 5 No 2 (2020): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v5i2.552

Abstract

Labor in Indonesia is one of the ways for the community to be able to obtain an economy and is an abundant human resource. Practically, the definition of labor and labor is only differentiated by age limits. A financial institution is also a business entity whose main assets are in the form of money and cashable assets such as movable and immovable objects. One form of the financial institution itself is a bank. A bank is a business entity that specifically operates in the financial sector, which is obtained from the owner of the bank and then distributed to the public by providing savings and loans or what is commonly known as credit loans in that way the community can improve their economy and life expectancy. Regarding marriage, in companies, both government and private companies, stipulate a clause that limits the right to enter into marriage between workers working in the company. Termination of employment on the grounds that there is a marriage bond between workers, which has been approved or has been signed at the time of signing the contract agreement before starting to work in a company.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocatus Hasil Korban Perkosaan Ni Putu Putri Silvia Dewi; A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda
Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.933 KB)

Abstract

ABSTRAK Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocatus Hasil Korban Perkosaan Anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi adalah anak yang belumberusia 18 tahun telah diduga melakukan tindak pidana aborsi yang akibatdari perkosaan. Bahwa dalam hal ini dominan aborsi dilakukan akibat dariperkosaan yang secara sepihak sehingga mengalami gangguan psikispada anak yang harus melakukan tindakan aborsi. Seperti contoh kasusPutusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn. tertanggal 19Juli 2012. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat adalahBagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindakpidana abortus provocatus hasil korban perkosaan dan Apakah perlu anakpelaku tindak pidana abortus provocatus akibat kekerasan seksual dijatuhihukuman. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metodepenelitian normatif, dengan menggunakan jenis data primer, data sekunderdan data tersier, Penelitian ini penulis memperoleh bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriptifkualitatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwapertama, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidanaabortus provocatus hasil korban perkosaan dengan beberapa persyaratansebagai alasan medis seperti yang diatur dalam Pasal 75 ayat (3) dan Pasal76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua,anak pelaku tindak pidana abortus provocatus akibat kekerasan seksualtidak perlu dijatuhi hukuman terhadap Anak Korban Perkosaan sebagaiPelaku Aborsi, di dalam kasus ini Hakim tidak melihat latar belakang anaktersebut merupakan korban pemerkosaan dengan adanya unsur-unsurtertuang dalam Pasal 49 KUHP. Kata Kunci : Anak Berhadapan dengan Hukum, Perlindungan Hukum,Pelecehan Seksual, dan Abortus provocatus
Application of Restorative Justice on Criminal Acts of Narcotics Abuse Performed By Children Through Diversion In Denpasar Yunita Parisman; A.A.A.N. Tini Rusmini Gorda
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v11i5.477

Abstract

Drug abuse is a crime and a violation that threatens safety. Narcotics abusers are currently not only carried out by adults, even children are involved in it. Children as perpetrators of narcotics crimes must be given protection by prioritizing the fulfillment of their rights and preventing children from the criminal justice process which will stigmatize or label children, including preventing children from being punished. imprisonment in Indonesia has Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which was issued with the aim of realizing a court that truly guarantees the best interests of children in conflict with the law. especially children in conflict with the law In the Juvenile Criminal Justice System Act, there is a principle of restorative justice which aims to keep children away from the judicial process and keep away criminal sanctions for children in conflict with the law. But in the application of the law it still has a negative impact on the future of children
Penyuluhan Tentang 3R (Reuse, Reduce, Dan Reycle) Di SMPN 2 Penebel, Tabanan, Bali I Made Chandra Mandira; Ni Putu Dian Puspana Dewi; Putu Sri Arta Jaya Kusuma; Gede Crisna Wijaya; I Gst Ayu Wirati Adriati; Ni Putu Nina Eka Lestari; A.A.A.Ngr Sri Rahayu Gorda; A.A.A.Ngr Tini Rusmini Gorda; Ida Bagus Teddy Prianthara
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.799 KB)

Abstract

Sampah menjadi salah satu permasalahan yang cukup sulit di tangani di Indonesia. Masih banyak ditemukan sampah organik dan anorganik yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat di lingkungan sekitar pemukiman warga Desa Penatahan yang bersumber dari aktifitas rumah tangga. Pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) memberikan pengetahuan kepada masyakat tentang pentingnya memilah sampah organik dan anorganik sebagai kunci awal penerapan konsep 3R dan (2) memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos dan pengolahan sampah anorganik menjadi berbagai jenis kerajinan tangan. Metode pengabdian dengan cara penyuluhan dan pemberian pelatihan pengelolaan, serta pemanfaatan sampah menggunakan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau pengurangan, penggunaan kembali dan mendaur ulang sampah. Hasil yang didapatkan dari kegiatan penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah menggunakan konsep 3R ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang sampah. Masyarakat juga menyadari dan mulai membiasakan diri untuk memilah sampah organik dan anorganik sebagai kunci awal penerapan konsep 3R. Penggunaan konsep 3R (reuse, reduce, recycle) dapat menginspirasi pelajar SMPN 2 Penebel sebagai generasi muda untuk menciptakan suatu kawasan dengan tingkat pengelolaan sampah mandiri yang akan membantu pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman.
PERAN LEMBAGA PERKERDITAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT AKIBAT COVID-19 DESA GELGEL AAA. Ngr. Sri Rahayu Gorda; Ida Ayu Oka Martni; AAA. Tini Rusmini Gorda
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.16705

Abstract

Sejak itu, pemerintah telah mengambil serangkaian langkah untuk mengurangi dampak epidemi Covid-19 pada berbagai industri. Pembatasan kegiatan masyarakat berdampak pada kegiatan usaha yang pada gilirannya berdampak pada perekonomian sektor ketenagakerjaan. Dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19, bantuan diberikan kepada desa adat Gelgel untuk membantu ekonomi masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bantuan yang diberikan dalam acara ini adalah untuk mendapatkan bantuan kredit murah dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di desa adat Gelgel di Kabupaten Klungkung dan kabupaten dengan memberikan dana pinjaman untuk pekerja yang di-PHK karena penutupan perusahaan mereka. Bekerja. Metode yang digunakan adalah metode analisis situasi di masyarakat. Acara ini bertujuan untuk membantu kelangsungan ekonomi masyarakat desa adat Gegel.
Tinjauan Yuridis Kedudukan Amicus Curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda; I Gusti Bagus Yudas Swastika
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Children as child offender who is not yet 18 years old has been suspected of commiting a criminal act. A criminal act sexual harassment is a crime that is often committed by minors in the form of ex pressions, actions until physical intercourse. So that in this case the concept of “amicus curiae” can help examine and clarify the case of a child perpetrator of sexual harassment in proving a crime. In this studyiaimsutoideterminelthe mechanismsof “amicus curiae” position towards children as perpetrators of sexual harassment and the research method used was normative research method or research using literature study by examing primaryllegalsmaterials, secondary legal materialsand tertiaryylegalsmaterials. So that thehresult ofithis study indicatesthataposition of “amicus curiae” in a criminal act as evidence can be in writing and not in writing. “Amicus Curiae” if it is linked to evidence of article 184 KUHAP ofrthe criminalkproceduremcode, “amicus curiae” can be classified in material evidencetof letter and intructions but not formally. And the concept of amicus curiae canihelp examine and clarify the juvenite criminal justice process as a perpetrator of sexual harassment who is studied from a philosophical, sociological, and juridical perspective by providing a basis for consideration to the judge related to a child perpetrators of sexual harassment and this case the judge can use the concept of a amicus curiae in deciding the sentence for a child perpetrators of sexual abuse by putting forward the best principles for Children without sacrifing children’s rights.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Sumba Barat Rosi Ina Ragawino; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan hal yang sangat berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak peran pemerintah sangat dibutuhkan dengan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertamgggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak,salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual. Pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak dengan melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Adapun rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana peran pemerintah daerah kabupaten sumba barat dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak?. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah daerah dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak 3 (tiga) upaya yaitu upaya pencegahan, upaya penanganan dan upaya pemulihan. Upaya pencegahan seperti sosialisasi, pembetukan perlindugan anak terpadu berbasis masyarakat, kerjasama lintas sektor, pembentukan forum anak daerah dan upaya penanganan seperti layanan pengaduan, pendampingan korban, layanan kesehatan, bantuan hukum dan upaya pemulihan menyediakan psikolog, serta layanan kesehatan dan rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual.
Harnessing Collaboration for Tourism in Kuta, Bali: Dual Analysing SWOT and Porters Diamond Model I Made Chandra Mandira; I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra; Ni Putu Nina Eka Lestari; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda; I Ketut Nuraga
Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um002v16i22024p136

Abstract

The purpose of this study is to analyse and identify the factors of utilizing collaboration and exploring the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of tourism in Kuta Beach, Bali, using a Penta helix approach that will be concluded using Porter's Diamond Model and the identification of collaborative strategies for tourism development. The research method uses a qualitative approach with RRA (rapid rural appraisal) techniques and SWOT analysis and uses Porter's Diamond Model in concluding, assisted by the N-Vivo Plus 12 application. The informants in this study totaled 16 people, with the criteria that 10 people were traditional leaders in Kuta Village, 2 were business people/MSMEs, 2 were academics, 2 were community members, 1 was a media person, and 1 was a government person, namely members of the people's representative council in Badung regency, Bali. The results of the research show that Penta helix collaboration plays a crucial role in the development of sustainable tourism. Real communication and collaboration with the same vision, namely realizing sustainable tourism by building cultural, social, economic, and environmental sustainability with crucial elements in the form of arts, health, accessibility, community, environment, and economic rotation
Kedudukan Hukum Bale Kertha Adhyaksa Dalam Sistem Hukum Indonesia Ni Putu Gita Dewi Naraswari Putri Sumartono; A.A.A. Ngurah Tini Rusmini Gorda; Komang Satria Wibawa Putra; I Putu Edi Rusmana
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.596

Abstract

Bale Kertha Adhyaksa merupakan inovasi hukum Kejaksaan Republik Indonesia dalam menerapkan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penyelesaian tindak pidana ringan di luar pengadilan. Lembaga ini berperan sebagai mekanisme mediasi antara pelaku, korban, dan negara guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bale Kertha Adhyaksa memperkuat prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan serta menandai pergeseran paradigma penegakan hukum dari retributif ke restoratif. Namun, diperlukan penguatan dasar hukum dan harmonisasi regulasi agar implementasinya lebih optimal dan berkelanjutan
Perlindungan Hukum Terhadap Informan Pasif Undercover Buy Narkotika Yang Gagal Pande Ketut Ratih Widhiadnyani; I Made Wirya Darma; I Nyoman Budiana; A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.631

Abstract

Peran masyarakat sebagai informan pasif undercover buy narkotika yang gagal terbukti seringkali menimbulkan ancaman kriminalisasi akibat kurang tegasnya implementasi perlindungan hukum dari penegak hukum. Penelitian ini mengkaji norma kabur yang ditimbulkan pasal 106 huruf (e) undang-undang narkotika terhadap kerahasiaan data informan pasif dan penyempurnaan cakupan hak yang semestinya dijamin dengan perlindungan hukum karena menjalankan tanggungjawab berdasarkan amanat undang-undang. Penelitian ini mengaplikasikan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasilnya menunjukan bahwa perlunya pembenahan dan penyempurnaan implementasi perlindungan hukum yang diamanatkan pasal 106 Undang-Undang Narkotika berupa penjaminan kerahasiaan identitas informan pasif, pendampingan hukum, dan pemerataan standar operasional untuk menjamin kepastian hukum formal dan materiil dalam pelaksanaan pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Kata Kunci: Undercover Buy Narkotika, Informan Pasif, Perlindungan Hukum.
Co-Authors Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Budiana, I Nyoman Desak Putu Rini Larashati Subagia Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Hendri Hermawan Adinugraha I Gde Agoes Caskara Surya Putra I Gede Agus Kurniawan I Gede Putu Agus Wistama Putra I Gusti Bagus Yudas Swastika I Gusti Bagus Yudas Swastika I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra I Made Chandra Mandira I Made Wirya Darma I Putu Edi Rusmana Ida Ayu Oka Martni Ida Ayu Sadnyini Ida Bagus Agung Daparhita Ida Bagus Martha Teja Agastya Ida Bagus Teddy Prianthara Iwan Purwanto Komang Yustika Dewi Suryaningsih Lafri Prasetyono Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Dian Puspana Dewi Ni Putu Gita Dewi Naraswari Putri Sumartono Ni Putu Intan Puspitasari Ni Putu Nina Eka Lestari Ni Putu Putri Silvia Dewi Ni Putu Sawitri Nandari Nuraga, Ketut Pande Ketut Ratih Widhiadnyani Putra, Komang Satria Wibawa Putu Sri Arta Jaya Kusuma Raden Ajeng Ferennata Aryaningrat Agistu Rosi Ina Ragawino Syahrul Ramadhon Wijaya, Gede Crisna Yunita Parisman Yustika Dewi