Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.829

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL ILMU SOSIAL Politika: Jurnal Ilmu Politik Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora JURNAL KOLABORASI ARISTO JWP (Jurnal Wacana Politik) Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Etika Demokrasi Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Nation State : Journal of International Studies Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Moderat Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes MIMBAR INTEGRITAS

I.G.A.AG. Dewi Sucitawathi Pinatih

Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

Author-ID : 1035179

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

KONSEP âSMART CITYâ DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KOTA DENPASAR Sucitawathi, I.G.A.AG Dewi
PUBLIC INSPIRATION Vol 3, No 1 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Smart city is a concept created to manage urban systems. The system is integrated into local government information systems, schools, campuses, transportation systems, hospitals, businesses, commerce, power plants, water supply networks, law enforcement, job vacancies and other community services. The concept of smart city itself has actually been applied in several countries such as Turkey, Malta, Stockholm (Sweden), Gujarat (India), Kuching (Malaysia) to several cities in Indonesia such as Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Magelang, and Denpasar (Bali). This concept essentially emphasizes on the utilization of information technology (IT) ie internet, social media (medsos) in the life of society. In the local governance (local government) of Denpasar, the concept of smart city is not a new item. Several agencies such as the Office of Communications and Informatics, BPBD Denpasar, Health Office (Diskes), Samsat Office, Immigration Office, Denpasar City Licensing Agency, Kesbangpol Denpasar City and other government agencies have applied this Smart City concept. Benefits with the implementation of online-based system (smart city) is a faster service, easy and efficient.

RESPONSIVITAS KEBIJAKAN LOKAL DALAM MENGHADAPI DINAMIKA SOSIAL DI DESA TRADISIONAL BALI AGA: KASUS DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN, KARANGASEM BALI. Sucitawathi P, Dewi; Dewi, Ni Luh Yulyana; Joniarta, I Wayan
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 2 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v9i2.1632

Desa Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu desa Bali Aga yang ada di Bali. Di Bali dikenal ada beberapa desa tradisional Bali Aga seperti Desa Terunyan (Kabupaten Bangli), Desa Pedawa (Kabupaten Singaraja), Desa Sembiran (Kabupaten Singaraja), Desa Sidetapa (Kabupaten Singaraja). Untuk di kabupaten Karangasem desa tradisional Bali Aga yang dikenal oleh dunia adalah Desa Tenganan Pegringsingan. Kebijakan lokal Desa Tenganan Pegringsingan mempunyai keunikan dibandingkan dengan desa-desa lain di Bali. Menurut sejarah, di Bali terdapat desa Bali Aga dan keturunan Majapahit, dan Desa Tenganan Pegringsingan adalah termasuk Desa Bali Aga. Di zaman orde baru desa adat di Bali diseragamkan oleh pemerintah, sehingga pada saat itu mulai ada lomba desa. Seiring dengan perkembangan zaman, maka desa Bali Aga juga diharapkan mengikuti perubahan tersebut. Tetapi kenyataannya Desa Tenganan Pegringsingan cenderung tidak mengikuti perubahan yang diatur oleh pemerintah seperti dalam sistem perkawinan, kematian, warisan, dan upacara agama lainnya. Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan, hasil pengataman tokoh atau pengamat budaya desa Tenganan Pegringsingan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan Desa Tenganan Pegringsingan mengalami dilema, disatu sisi ingin mempertahankan amanat nenek moyang, dan disisi lain tidak bisa menghindari dinamika sosial akibat globalisasi, kebijakan nasional, dan kebijakan pemerintah daerah Bali. DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v9i2.1632

PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PKM) DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI KOTA DENPASAR Pujaningsih, Ni Nyoman; Dewi Sucitawathi P, I.G.A.AG
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3537

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk melakukan pembatasan mobilitas masyarakat melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sedangkan Pemerintah Provinsi Bali menerapkan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Munculnya Keppres No. 9 Tahun 2020, Presiden telah mendelegasikan kewenangannya pada setiap Gubernur untuk dapat lebih merespon aktif dan menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi daerahnya. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) merupakan salah satu kebijakan yang dibuat Pemkot Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan PKM dalam penanggulangan wabah Covid-19 di kota Denpasar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur buku, situs web resmi yang kemudian digambarkan melalui analisa deskriptif yaitu menggambarkan penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di kota Denpasar. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan kebijakan PKM di Kota Denpasar meliputi beberapa hal yaitu pembatasan kerumunan masyarakat, larangan bepergian tanpa menggunakan masker, pergerakan masyarakat tanpa tujuan jelas, larangan kendaraan roda empat yang penuh penumpang, pembatasan aktivitas kendaraan barang dan pembatasan jam operasional kegiatan usaha (toko). Penerapan kebijakan PKM dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Kota Denpasar sudah berjalan efektif. Keterlibatan pihak desa adat sangat membantu program pemerintah dalam menanggulangi Covid-19,dikarenakan pihak pengurus desa melalui prajuru banjar lebih memahami situasi dan kondisi masyarakat di lingkungannya. Keterlibatan instansi lain seperti TNI/Polri sangat membantu demi terciptanya keamanan serta ketertiban selama kegiatan PKM berlangsung. PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini bertujuan untuk menekan angka positif Covid-19 di Denpasar.

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DAN DISKRIMINASI MEDIA dewi sucitawathi
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 1 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

ABSTRACTThe existence of women is always overshadowed by the domination of men. These conditions have made women always in second position in social life, economy, education and politics. So far we know that the minimum level of women's participation in politics is due to a strong patriarchal culture, but the media plays an important role especially in providing space and opportunities for women to have the same opportunities as men. Media during this time was often made a product news hoax (hoax) against the performance of women politicians. And the media itself sometimes forgets that women's opinions are sometimes needed when taking policy. Discriminatory conditions as mentioned above are not only experienced in our country, but also experienced by several countries around the world. Discriminative acts experienced by Indonesian women one of them interviews that only focused on the ability of men to answer questions, as well as media substance that seemed biased.Keywords: Media Abuse, Stereotype Gender, Impromptu Candidate

PEMAHAMAN TERHADAP GELOMBANG DEMOKRATISASI DUNIA: ANALISA TERHADAP FAKTOR EKONOMI DAN POLITIK SEBAGAI KEKUATAN UTAMA PEMICU PENERAPAN NILAI DEMOKRASI dewi sucitawathi
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

ABSTRACTDuring a democratic wave, the organization of governments is altered – sometimes by peaceful reform, sometimes by dramatic overthrow – in ways that are widely held to be more democratic. During such a democratic wave, there is a great deal of discussion of the virtues of democracy, social movements often demand more democracy, and people in positions of authority proclaim their democratic intentions. During antidemocratic waves, governments are transformed in ways that are widely held to be undemocratic, social movements proclaim their intention to do away with democracy, and government figures proudly express their hostility to democracy.1(Markoff 1996b: 1–2)

The Existence of Female Politicians in Denpasar Disaster Management I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P; Ni Luh Yulyana Dewi
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 21 No. 4 (2018)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The purpose of this study is to explain the role of female politicians in disaster management in Denpasar City. The disaster category taken in this study consists of some major disasters which severely damage public facilities and harm the community such as fire, flood, tornado and earthquake. The role of female politicians is not expected to always focus on political issues, but also requires active involvement in addressing social problems, especially disasters because disaster response in disaster management does not only require community contributions but also government contributions.The specific target to be achieved is to find out how far the level of active participation of female politicians in disaster management in Denpasar City. The involvement of female politicians is considered on pre-disaster, disaster, and post-disaster response. The female politicians referred to in this study are the regional house of representatives,Â the cadres, and the administrators of political parties in Denpasar City. In addition, this study aims to determine the policy model formulated by female politicians in handling disasters in Denpasar City, along with their role in helping the female victims.The method used in this study consists of primary data and secondary. The primary data is obtained from the observations, interviews, and documentation whereas the secondary data is obtained from the internet, literature and scientific journals. The research stage starts from 1) Collecting data and information from the government through Regional Disaster Management Agency, the regional house of representatives, cadres and the administrators of political parties in Denpasar City. 2) Collecting data and information from people who have been the victims of disasters and those who live in the vicinity of the disaster site by distributing some questionnaires.

COMMUNITY RESPONSE IN SUPPORTING THE SMART CITY PROGRAM IN DENPASAR CITY Shania Natasya; I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 6, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v6i2.3664

The concept of Smart City is a concept currently adopted to describe the conditions of information technology-based governance. Public services must adapt to change, and must be able to apply the principles of Good Governance. Community response is one measure of the success of policies / programs created by the government, such as the Denpasar Smart City program. This study aims to determine the response of the community in supporting the Smart City program in the city of Denpasar. The research method used was descriptive qualitative, and data collection techniques used were in the form of interviews, observation, study of literature and qualitative documents, qualitative audio and visual. The results showed that the implementation of Smart City policies in order to realize Smart Government in Denpasar City, in general, had a positive impact on target groups. The context of implementation of the Smart City program in Denpasar showed poor conditions, while the content of policy showed good conditions, and there was a positive public response to the application of the Denpasar Smart City program that emphasized the principles of transparency and public openness.

Accountability of Bali Regional Officers in Applying Good Governance Principles I.G.A.AG Dewi Sucitawathi Pinatih; I Wayan Joniarta; Ni Luh Yulyana Dewi
Iapa Proceedings Conference 2019: Proceedings IAPA Annual Conference: Theme 4
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2019.246

Development in Bali is generally largely initiated, proposed, executed by the legislature, in this case the members of the Regional Representative Council, both the Provincial DPRD, Regency DPRD, Denpasar City DPRD. Conceptually, the legislature has the task of making policies, regulations and regional regulations (PERDA) in collaboration with executives. The fact is in Bali, it is precisely the people's representatives who sit in the DPRD dominating the planning process, and implementing policies such as submitting grants for both physical and non-physical development in the community. Submission of proposals for regional development is often bridged by legislative members, causing the existence and authority that the executive should have taken over by members of the legislature. Not infrequently this triggered the emergence of corrupt practices in the bureaucratic body. The purpose of this research is to find out how the accountability of Balinese officials in applying the principles of good governance. The research methods used were interview techniques, observation techniques, and documentation techniques. The results of this study were to obtain information about the accuracy of the implementation of the principles of good governance carried out by the legislature and executive in the Bali region.

LOCAL POLITICS ARISTOCRACY OF BALI IN THE POST-REFORM ERA I Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi Pinatih; Kacung Marijan; I.B. Wirawan
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 7, No 1 (2022): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v7i1.36688

Puri (Balinese palace) is one of the cultural symbols of the Balinese people. The power system that once placed puri as a central actor became a political tradition that led to the local politics aristocracy model which still adopted the values of feudalism, including in the political life of government. This study itself aims to analyze the political culture that shapes the pattern of local politics aristocracy of Bali in the post-reform era. The theories used to analyze the problem are elite theory and patron-client theory using the point of view of political sociology. The research method is qualitative research in the form of literature studies derived from books, journals, and descriptive analysis related to the research topic. The findings in this study are that the survival of puri in Bali is caused by an elitist political culture that is influenced by the caste system, and the position of the puri which places itself as a patron (ruler) to clients (community) related to religion, economy, and politics.

The Hong Kong-China Government's Democratic Instability in terms of the Political Realism Perspective I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P
JED (Jurnal Etika Demokrasi) Vol 5, No 2 (2020): JED (Jurnal Etika Demokrasi)
Publisher : Universitas of Muhammadiyah Makassar

Abstract. The political stability and governance of a country are greatly influenced by public support and the commitment of public officials to accommodate the people's voice. The chaos that occurred in mainland China from June 2019 until the end of 2020 became a reflection that the political system of government of 'One Country, Two Systems' was a formidable challenge for the Chinese government after the surrender of Hong Kong by the British on July 1, 1997, where China used the communism system and on the other hand, Hong Kong uses a system of liberalism. Hong Kong's strong understanding of freedom makes this region very sensitive on several issues, one of which is legal issues due to the killing of Hong Kong citizens in the country of Taiwan. This article aims to explain the dualism of leadership used by the Hong Kong-China government, which led to anarchism, political instability of the government, and causing the investment climate in Hong Kong-China to decline sharply. The research method used is a qualitative method, with secondary data types taken from journals, book literature, and official websites used to search for theories and data that are vaild. This research shows that political realism in the demonstration case in Hong Kong is proof that the state in this case the central government in Beijing still has the power to always interfere in Hong Kong's domestic affairs.Keywords: Democratic Instability, Political Realism, One Country Two SystemsAbstrak. Stabilitas politik dan pemerintahan sebuah negara sangat dipengaruhi dukungan masyarakat dan komitmen pejabat publik untuk mengakomodir suara rakyat. Kekacauan yang terjadi di daratan China sejak bulan Juni 2019 hingga akhir tahun 2020 menjadi cerminan bahwa sistem politik pemerintahan ‘Satu Negara, Dua Sistem’ merupakan tantangan berat bagi pemerintah China pasca diserahkannya Hongkong oleh Inggris pada 1 Juli 1997, dimana China menggunakan sistem komunisme, dan dipihak lain Hongkong menggunakan sistem liberalisme. Kuatnya pemahaman Hongkong terhadap kebebasan menyebabkan wilayah ini sangat sensitif dalam beberapa isu, salah satunya isu hukum akibat adanya peristiwa pembunuhan yang dilakukan warga Hongkong di negara Taiwan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dualisme kepemimpinan yang digunakan pemerintah Hongkong-China, yang berujung pada peristiwa anarkisme, instabilitas politik pemerintahan, hingga menyebabkan iklim investasi di Hongkong-China merosot tajam. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif, dengan jenis data sekunder diambil dari jurnal, literatur buku, dan website resmi yang digunakan untuk mencari teori dan data yang vaild. Penelitian ini menunjukkan bahwa realisme politik dalam kasus demonstrasi di Hongkong menjadi bukti bahwa negara dalam hal ini pemerintah pusat di Beijing tetap memiliki kekuasaan untuk selalu ikut campur tangan terhadap urusan dalam negeri HongkongKata Kunci: Instabilitas Demokrasi, Realisme Politik, Satu Negara Dua Sistem

Co-Authors Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu I Nyoman Subanda I Wayan Joniarta I Wayan Joniarta I Wayan Joniarta I Wayan Suderana I.B. Wirawan Inácio Soares Kacung Marijan Kacung Marijan, Kacung Ni Luh Yulyana Dewi Nuning Indah Pratiwi Pradnyaswari, Made Kalpika Pujaningsih, Ni Nyoman Rian Prayana, I Kadek Shania Natasya Unaraja, Katarina Maria Gelu Wirawan, Ida Bagus

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search