Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH)
Diah Gayatri Sudibya
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Pinjaman Online kepada Ahli Waris Audina Rahma; I Nyoman Putu Budiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.3.2.4931.282-286

Abstract

Fintech Lending or Online Loans is an electronic media-based financial loan service that facilitates lenders and loan recipients through an application or website. All financial transactions are carried out under Electronic Contracts. Often the Online Loan Contract does not include a clause regarding the risks that may occur if the loan recipient (debtor) dies before the loan (receivable) is paid off. The problems in this study is the validity of the online loan agreement and the transfer of responsibility for paying debts from online loan debtors to their heirs. This study applies a normative method with a statutory and conceptual approach. The conclusion of this study is that the recipient of the loan/debtor is obliged to repay the money borrowed to the lender/creditor according to the amount and the agreed time period. The heirs can be held responsible for paying off debts when the heirs have stated that they have received the inheritance as referred to in Article 1045 of the Civil Code.
Rekonstruksi Hukum Adat Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Desa Adat Kota Tabanan Diah Gayatri Sudibya; Dessy Lina Oktaviani Suendra; Kade Richa Mulyawati
KERTHA WICAKSANA Vol. 15 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.15.2.2021.99-107

Abstract

The higher the number of people affected by COVID-19, the government continues to aggressively issue regulations to suppress the growth of new cases and minimize new clusters of the spread of COVID-19. The Tabanan City Traditional Village, which has been listed twice as being in the red zone for the spread of Covid-19, is responding to the increasingly rampant Covid-19 pandemic problem by forming a perarem or customary rules that apply to the local Traditional Village, namely the Tabanan City Customary Regulation Number 5 of 2020 on the Regulation of Prevention and Control of Gering Agung Covid-19. This Perarem was ratified on July 19, 2020 and has been gradually socialized to the traditional banjars. The purpose of the formation of this regulation itself is to break the chain of the spread of Covid-19 and increase the discipline of the village community because this regulation also includes fines. As for the problem that will be studied, how are the legal arrangements regarding violations of health protocols during the Covid-19 pandemic in the traditional village of Tabanan city? and how is the ideal reconstruction of customary law in overcoming violations of health protocols during the Covid-19 pandemic in the traditional village of Tabanan city?. The method used in this research is the empirical legal method and is studied with a statutory approach. The results of this study are the traditional village of Tabanan City already has the Pararem of the Traditional Village of Tabanan City Number 5 of 2020 which includes fine sanctions for violators of the health protocol, only that there are still many people who do not comply with these regulations. To overcome this, it is necessary to reconstruct norms so that there are no gaps that can be exploited by health protocol violators.
Kedudukan Anak Astra dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat Bali di Desa Adat Bengkel Tabanan I Putu Aldi Wiryatama; I Nyoman Putu Budiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.1.6033.73-77

Abstract

Berdasarkan hukum waris bersama Bali, status hukum anak Astra mengikuti status hukum ayah mereka setelah orang tua mereka menikah secara sah. Dalam kehidupan bermasyarakat, kemunculan anak oleh perempuan yang belum menikah secara sah dapat menimbulkan masalah. 1) status hukum anak Astra dalam pengertian hukum waris adat di Bali; 2) status hukum anak Astra dalam hal pewarisan setelah sahnya perkawinan. Hukum Waris Adat Bali Orang Tua. Untuk pembahasan ini, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer seperti penelitian lapangan dan sumber sekunder yang ditulis oleh para ahli, dan hasil para ilmuwan diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk mencapai kesimpulan. Penyelidikan membuktikan bahwa status hukum anak Astra setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mulai berlaku secara hukum hanyalah hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Hak Anak Astra dalam Hukum Adat Bali Setelah orang tua kandung menikah secara sah di Bali, setelah anak Astra lahir dalam perkawinan yang sah, hak dan statusnya didasarkan pada ayahnya (Pursa).
Implikasi Kebijakan Affirmative Action dalam Penentuan Quota Wanita Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perwujudan Kesetaraan Gender di Indonesia Anak Agung Dita Intan Pertiwi; I Nyoman Putu Budiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.3.5313.493-498

Abstract

The affirmative action policy of determining the quota of women as candidates for members of the DPR regulates the relationship between women in the involvement of legislative candidates, not from the seats of women's representation. The purpose of this study is to find out the practical political arrangements as members of the DPR through elections. Knowing the position of women in practical politics in council members through elections as a manifestation of Affirmative Action policies in Indonesia. This research uses normative legal research. The collection technique is an inventory, analysis with a statutory and theoretical approach. The results of the study indicate that the regulation of practical politics for members of the People's Representative Council (DPR) through general elections is regulated in Law no. 7/2017which requires political parties to assign at least 30% of female legislative candidates to contest in the legislative elections. The position of women in practical politics as members of the council through elections as the embodiment of Affirmative Action policies in Indonesia, has an important role to participate in, but in the general election contestation in Indonesia it is still descriptive, namely only to fulfill administrative requirements.
Peranan Desa Adat Sawagunung dalam Pengelolaan Objek Wisata Goa Garba Putu Wahyu Permana; I Made Suwitra; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.5.1.8699.123-128

Abstract

Desa Adat Sawagunung memiliki objek wisata Goa Garba, ini dulunya sebagai tempat pasraman kaum bangsawan, ditempat ini pulalah Kebo Iwa ditempa sebelum menjadi mahapatih kerajaan Bedahulu. Objek wisata ini baru dikelola pada tahun 2021 sehingga di dalam pembahasan ini terdapat dua topik permasalahan yaitu yang pertama peranan Desa Adat Sawagunung dalam pengelolaan objek wisata Goa Garba dan pengawasan terhadap kesucian objek wisata Goa Garba. Penelitian ini memakai tipe penelitian Hukum empiris, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Hukum Adat, dalam mengumpulkan data, data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. Untuk Menggali data dilakukan Teknik Wawancara, Observasi, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini untuk mengamati dan mengetahui bentuk dari peranan Desa Adat dalam pengelolaan dan pengawasan objek wisata Goa Garba di Desa Adat Sawagunung. Pengelolaan objek wisata Goa Garba dilakukan dengan membentuk perjanjian kerjasama antara Desa Adat Sawagunung dengan Dinas Pariwisata kabupaten Gianyar. Dimana Desa Adat Sawagunung memberi pengawasan terhadap kebersihan, kelestarian dan keamanan dan memberi pengawasan terhadap kesucian objek wisata Goa Garba. Objek wisata Goa Garba yang merupakan kawasan tempat suci yang berdekatan langsung dengan pura Pengukur-ukuran harus diberi pengawasan.
Gugatan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 I Gusti Agung Gede Pramudia Anggara Deva; A.A Sagung Laksmi Dewi; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.1.8639.14-19

Abstract

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang mengatur hubungan lahir dan batin terhadap pasangan yang melakukan hubungan suami istri yang dalam melakukannya harus memenuhi dasar dalam perkawinan yaitu sah menurut menurut agama dan hukum negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan akta perkawinan jika terjadinya perceraian dan Bagaimana akibat hukum gugatan perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan. Menggunakan metode dari penelitian hukum normatif diharapkan tepat dipilih dalam menyelesaikan penelitian ini dengan dapat menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian diketahui bahwa akta perkawinan memiliki hukum yang kuat dan penting demi kepentingan bagi suami istri serta anaknya. Perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan dapat ditolak oleh pengadilan karena syarat mutlak untuk mengajukan gugatan adalah akta perkawinan sebagai alat bukti yang sah bahwa perkawinan itu memang terjadi.
Kedudukan Anak Tunggal dalam Perceraian bagi Perkawinan pada Gelahang di Jembrana I Kadek Bagus Indra Pramana Putra; I Made Suwitra; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.1.8641.26-31

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bagaimana suatu perkawinan seorang anak tunggal laki dengan seorang anak tunggal perempuan yang melangsungkan perkawinan pada gelahang dan memiliki anak tunggal laki. Tetapi mereka tidak ingin memisahkan dirinya dengan keluarga, sementara di dalam hukum adat Bali mengenal dua sistem perkawinan yaitu perkawinan biasa dan perkawinan nyeburin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban anak tunggal laki dalam penerusan keluarga apabila terjadi perceraian bagi perkawinan pada gelahang, dan hak waris anak tunggal laki terhadap harta peninggalan keluarga pihak bapak dalam hal terjadinya perceraian bagi perkawinan pada gelahang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu mengamati dan menganalisis di Lapangan. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa para pihak untuk meneruskan kewajiban dan hak waris anak dalam perkawinan pada gelahang masih berpihak kepada keluarga bapak. Akan tetapi dalam perkawinan pada gelahang tidak hanya meneruskan ke pihak keluarga bapak saja, melainkan ke pihak keluarga ibu juga. Karena dalam perkawinan ini baik pihak bapak dan ibu sama-sama sebagai purusa.
Peranan Desa Adat Dalam Upaya Filterisasi Budaya Guna Melestarikan Pariwisata Budaya Di Desa Adat Legian, Kabupaten Badung Diah Gayatri Sudibya; Kade Richa Mulyawati; Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi; I Dewa Ayu Diah Permatasari
KERTHA WICAKSANA Vol. 18 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.18.1.2024.12-19

Abstract

Bali yang mempunyai nilai jual di bidang pariwisata memperkenalkan konsep wisata budaya dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali tepatnya pada Pasal 1 Angka 12 yang menyatakan bahwa “Wisata budaya Bali adalah Wisata Budaya Bali”. pariwisata berbasis budaya Bali yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi serta berlandaskan Taksu Bali”. pariwisata berbasis budaya Bali harus berorientasi pada kualitas, sehingga diperlukan penataan yang komprehensif sesuai dengan visi pembangunan daerah Bali dan juga berorientasi pada keberlanjutan dan daya saing yang juga memerlukan standar penyelenggaraan pariwisata berdasarkan Tri Hita Karana. Perkembangan di Bali terlihat perubahan yang sangat besar, mengingat Bali merupakan destinasi wisata favorit dan juga salah satu pulau idaman yang ingin ditinggalkan oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Hal ini mengakibatkan krama (warga) desa yang tinggal di Bali tidak lagi hanya dihuni oleh krama (warga) asli Bali yang mempunyai ciri-ciri homogen tetapi telah berubah menjadi masyarakat yang heterogen. Hal ini tentunya menambah suku, ras dan agama bahkan negara yang memiliki komunitas atau krama berbeda yang tinggal di Bali. Dampaknya juga bisa menjadi pintu masuk budaya asing karena banyaknya wisatawan asing yang tinggal dan kesehariannya di Legian. Hal ini apabila tidak mendapat perhatian khusus dan tidak ada upaya penyaringan atau penyaringan budaya maka dikhawatirkan dapat merusak budaya asli Bali yang dipertahankan selama ini. Hal ini juga akan berdampak pada keberlangsungan wisata budaya yang dicanangkan pemerintah Bali.
Co-Authors A.A Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Dita Intan Pertiwi Audina Rahma Cinta Saraswati Dessy Lina Oktaviani Suendra Gede Mahesa Priyambada Kusuma Gusti Ayu Putri Pratiwi I Dewa Ayu Diah Permatasari I Gede Pasek Darsana Wiratama I Gede Yoga Paramartha Duarsa I Gusti Agung Gede Pramudia Anggara Deva I Kadek Bagus Indra Pramana Putra I Ketut Sukadana I Ketut Sukadana I Made Arjaya I Made Sepud I Made Suriana I Made Suwitra I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiartha I Putu Aldi Wiryatama I wayan Denny Syaputra Kade Richa Mulyawati Kharisma Nanda Sattwika Mulyawati, Kade Richa Ni Luh Gede Astari Dewi Ni Luh Made Noviantini Ni Made Puspasutari Ujianti Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi Putu Budiartha, I Nyoman Putu Wahyu Permana