Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Sosiohumaniora International Journal of Supply Chain Management Jurnal Agregasi Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities
Utang Suwaryo
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BAGI KEGIATAN INDUSTRI DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2017-2022 Siti Nurul Ajizah; Utang Suwaryo; Rahman Mulyawan
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 6 No 2 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i2.1231

Abstract

Peran pemerintah dapat dilakukan dalam berbagai aspek salah satunya, yaitu kegiatan industri yang wajib melaksana tanggung jaawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal. Namun, terdapat permasalahan, yaitu tidak berjalannya pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, belum mengembangkan denda dan insentif dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, tidak adanya kemitraan strategis yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, serta belum memliki manajemen sektor publik yang sesuai dan Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan. Maka, dilakukan penelitian dengan menggunakan teori dari Fox.T., Ward. H., dan Howard. B bahwa Pemerintah Daerah yang bereperan sebagai mandating, facilitating, partnering, dan endorsing. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada masyarakat, pengusaha penyamakan kulit, perusahaan PT. Herlinah Cipta Pratama), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Hasil penelitian yang dilakukan, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai mandating ini masih belum menunjukkan keseriusannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai fasilitator masih belum terpenuhi, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai partnering masih belum optimal, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai endorsing masih belum optimal.
Strategy for Implementing the New Bandung Integrated Manpower Management Application (New Bimma) in Increasing Employment Opportunities in the City of Bandung Suci Azizah Febriyani; Utang Suwaryo; Dede Sri Kartini
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2090

Abstract

Quality public services are related to continuous innovation. For public sector organizations, innovation is a demand amidst changes in people's lives. In fact, local governments need to innovate to improve the quality of their public services. In Indonesia, the city of Bandung has one of the innovations in overcoming the number of unemployed in the form of the New Bandung Integrated Manpower Management Application or New Bimma. This study aims to examine and analyze the strategies carried out by the Bandung City Manpower Office in implementing New Bimma in increasing employment opportunities. This study applies a descriptive qualitative approach with data collected through observation, interviews, and document studies. The analysis focuses on Mulgan's (2009) strategy theory which contains the stages of purpose, environment, direction, action, and learning. The results of the study show that in general the existing stages show an increase or development even though there are some shortcomings and obstacles.
Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya terhadap Program Pusat Pengembangan Industri Kerajinan (PPIK) Tahun 2021-2023 Farida Hanifah; Utang Suwaryo; Dede Sri Kartini
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3034

Abstract

Kota Tasikmalaya memiliki potensi yang cukup besar pada bidang industri usaha mikro kecil menengah, khususnya kerajinan tangan menjadi komoditas unggulan dalam meningkatkan perekonomian. Kota Tasikmalaya memiliki sembilan komoditas unggulan diantaranya: payung geulis, bordir, batik, anyaman bambu, anyaman mendong, mebel, konveksi, alas kaki dan makanan olahan. Untuk mengembangkan komoditas tersebut diperlukan fasilitasi sarana prasarana dalam menunjang dan meningkatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Adapaun fasilitas yang dimiliki Kota Tasikmalaya dalam menunjang kegiatan UMKM yaitu program Pusat Pengembangan Industri dan Kerajinan (PPIK). Penelitian dilatarbelakangi oleh manajemen kinerja yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya terhadap program Pusat Pengembangan Industri Kerajinan. Peneliti menggunakan teori manajemen kinerja balanced scorecard yang terdiri dari empat dimensi, namun pada penelitian ini akan menggunakan dua dimensi dikarenakan keterbatasan data yang dimiliki oleh peneliti. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya pada perspektif pelanggan, secara keseluruhan pembinaan dan pelayanan yang diselenggarakan Diskumkm Perindag Kota Tasikmalaya sudah baik meskipun belum ada penilaian dinas dengan PPIK belum dibuat secara terpisah.  Sedangkan pada perspektif proses bisnis internal, Diskumkm Perindag Kota Tasikmalaya memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia dan anggaran sehingga ada beberapa fasilitas di PPIK yang kesulitan dipelihara karena keterbatasan tersebut. Diskumkm Perindag Kota Tasikmalaya memiliki opsi agar PPIK diberi kewenangan yang mandiri maka PPIK harus berdiri mandiri menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Kesimpulan menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan balanced scorecard sudah terlaksana namun belum optimal dalam beberapa perspektif.
Co-Authors Affan Sulaeman Agustina Setiawan Auradian Marta Dede Mariana Dede Sri Kartini Dicky Febriansyah Rokhmat Diharna - Erlan Suwarlan Farida Hanifah Iyep Saefulrahman Leo Agustino Mudiyati Rahmatunnisa Rahman Mulyawan Siti Nurul Ajizah Suci Azizah Febriyani