Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYADAPAN YANG DILAKUKAN KPK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Fianusman Laia
Jurnal Education and Development Vol 8 No 3 (2020): Vol.8.No.3.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (800.545 KB)

KPK merupakan suatu lembaga independen yang khusus dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi yang telah menjadi prioritas utama bangsa Indonesia. Tindak pidana ini seakan sulit untuk diatasi, sehingga dibutuhkan satu lembaga khusus dengan kewenangan khusus pula yang tidak dimiliki oleh penegak hukum lain. Kewenangan khusus tersebut salah satunya adalah dapat melakukan penyadapan, yang pada akhirnya memunculkan pro dan kontra karena oleh sebagian pihak menganggap itu merupakan pelanggaran HAM. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kewenangan penyadapan oleh KPK dari perspektif HAM bukan merupakan pelanggaran HAM. Oleh karena kewenangan penyadapan KPK tersebut telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, mekanisme kewenangan penyadapan oleh KPK adalah penyidik mengajukan permohonan izin penyadapan ke Dewas. Penyidik kemudian mengadakan gelar perkara dihadapan Dewas. Selanjutnya, Dewas akan memberikan pendapat atas permohonan izin yang diajukan. Surat pemberian/penolakan pemberian izin akan disusun setelahnya. Kalau disetujui maka ditandatangani, kalau tidak disetujui maka tidak ditandatangani. Kemudian penyidik harus melampirkan syarat-syarat dalam permintaan penyadapan itu. Diantaranya surat perintah penyelidikan (sprinlidik), surat perintah penyidikan (sprindik), nomor telepon yang akan disadap, uraian singkat mengenai perkara, dan alasan melakukan penyadapan.

PERSELISIHAN KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KEPADA AHLI WARIS Dalinama Telaumbanua; Klaudius Ilkam Hulu; Fianusman Laia; Antonius Ndruru; Eka Periaman Zai
Jurnal Education and Development Vol 10 No 3 (2022): Vol.10. No.3 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.295 KB)

Perselisihan pemutusan hubungan kerja menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, menentukan bahwa perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Persoalan pemutusan hubungan kerja kadangkala dilakukan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang disebabkan oleh pekerja atau pemberi kerja, dan/atau sebab yang lain.Satu satu persoalan mengenai pemutusan hubungan kerja yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 385/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN-JKT.PST dan putusan Mahkamah Agung Nomor 765 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Dimana dalam persoalan ini penggugat (Bayu Cahyadi) adalah suami dari almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap, yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal, 13 Mei 2020. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan data sekunder berupa bahan huku primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan uraian pada pembahan, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 385/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN-JKT.PST mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh ahli waris sudah tepat karena menolak provisi penggugat untuk seluruhnya. Selain itu, dalam pokok perkara menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja antara PT.Swasti Candika Prasama dengan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) karena meninggal dunia sejak 13 Mei 2020. Selain itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 765 K/Pdt.Sus-PHI/2022 sudah sesuai karena telah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dalam hal ini PT.Swasti Candika Prasama. Oleh sebab itu, PT.Swasti Candika Prasama wajib membayar kompensasi PHK kepada ahli waris dari almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap (istri penggugat) secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp194.093.061.

Analisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pengawasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Fianusman Laia
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang telah di tentukan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, artinya bahwa segala sesuatu tindakan dan perbuatan harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam Negara kesatuan republik Indonesia. Berdasarkan Latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pengawasan Terhadap Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pengawasan Terhadap Anak. Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan pemidanaan pengawasan terhadap anak yaitu pertimbangan secara yuridis yakni fakta-fakta hukum dalam persidangan baik dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan. Sedangkan pertimbangan secara non yuridis terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatanya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanya.

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Fariaman Laia; Klaudius Ilkam Hulu; Fianusman Laia
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Vol 6 No 2 (2023): JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Juli 2023
Publisher : Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/mathedu.v6i2.5453

Berbagai konflik yang dihadapi dewasa ini, telah dilakukan berbagai formula baik yuridis maupun non yuridis, yang maksud dan tujuan akhirnya hendak melindungi kepentingan anak yang bersangkutan karena apapun alasannya anak dalam hal ini bukanlah miniatur orang dewasa, sehingga dalam setiap konflik yang melibatkannya maka anak senantiasa dalam posisi yang lebih banyak dirugikan padahal anak yang melakukan tindak pidana tersebut, sebenarnya tidak hanya sebagai pelaku tapi termasuk korban, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan metode pendekatan analisis (analytical approach). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian perpustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.Dasar folosofis, Dasar etis, Dasar yuridis, merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang dirancanakan benar-benar rasioanal positif dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama dan nilai sosial yang tradisioanal maupun yang modern dan peran aparat penegak hukum dan pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan, orang tua juga untuk selalu mengawasi dan memberikan bimbingan terhadap anak itu sendiri. Begitu juga dengan organisasi pemuda tentang keagamaan supaya dapat tertanaman jiwa-jiwa kemanusian terhadap anak itu sendiri.

IMPLEMENTASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH Laia, Fariaman; Hulu, Klaudius Ilkam; Laia, Fianusman
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v3i2.1979

In terms of buying and selling land, it is a common thing that is easily recognized by every community, but on the other hand, it must be noted that buying and selling land must see the completeness of the seller's files so that evidence of an authentic deed can be seen from the certificate or letter issued by the PPAT, to avoid legal personal in the future. This study aims to determine the implementation of the legal responsibility of land deed making officials in making land sale and purchase deeds. This study uses a normative legal research method with a conceptual and legislative approach. The results of the study show that by carrying out the sale and purchase before the PPAT, clear requirements are met (not dark legal acts, which are carried out secretly). The PPAT is responsible for checking the requirements for the validity of legal acts that the responsibility as a PPAT profession, in making a sale and purchase deed, a PPAT is expected and required to be more careful and issue a sale and purchase deed without ignoring the standardization of the issuance of a sale and purchase deed.

AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Hulu, Klaudius Ilkam; Telaumbanua, Dalinama; Laia, Fianusman
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v3i2.1995

The fulfillment of the element of utility in a judge's ruling is achieved through execution, ensuring that justice for the parties involved is not merely inscribed on paper, as paper is merely a tool, while justice must be felt. This study aims to understand, comprehend, and analyze the legal consequences of the non-execution of administrative court rulings. The type of research employed is normative legal research, utilizing a statutory approach and an analytical approach, with data collection techniques involving literature study through the analysis of secondary data. Based on the findings and discussions, it can be concluded that the legal consequence of not executing an administrative court ruling is the imposition of sanctions as stipulated in Article 116 of Law No. 51 of 2009 concerning Administrative Courts, in the form of the payment of coercive fines and administrative sanctions. Dwangsom or coercive fines refer to the payment of a certain amount of money, either in a lump sum or in installments, to the individual or their heirs, or to a private legal entity, which is charged to the defendant (a State Administrative Body or Official) for failing to execute an Administrative Court ruling that has permanent legal force (inkracht van gewijsde) and which causes material losses to an individual or private legal entity. In such cases, sanctions in the form of compensation and rehabilitation may be imposed. In administrative court proceedings, the obligation to pay compensation and the imposition of compensation may result in enforcement actions, such as execution, if the losing party fails to comply with or neglects to implement the court's ruling. This action is carried out by the state through court officials upon the request of the winning party in the ruling.

MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU MELALUI LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM TERPADU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMILU DI INDONESIA Telaumbanua, Dalinama; Laia, Fianusman; Hulu, Klaudius Ilkam
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.7410

Pemilihan umum di Indonesia merupakan sebuah pencerminan dari penerapan konsep demokrasi yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Pemilihan umum merupakan sarana untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Pemilu berfungsi untuk mengkonversi kehendak rakyat menjadi jabatan-jabatan di lembaga Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari 3 bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang undangan yang terkait dengan Tahapan Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Melalui Lembaga Penegakan Hukum Terpadu di Indonesia, dan peraturan perundang undangan yang terkait dengan Pemilu. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, dan artikel yang telah dimuat yang terkait dengan bidang kajian sesuai dengan judul artikel ini. Kemudian bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru, dan internet. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa mekanisme penyelesaian tindak pidana Pemilu melalui lembaga penegakan hukum terpadu berdasarkan Undang-Undang pemilu di Indonesia yaitu diawali dengan penerimaan dan pengkajian laporan/temuan, pembentukan sentra Gakkumdu, tindak lanjut Gakkumdu, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum, dan eksekusi putusan.

EKSITENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN Laia, Fianusman; Dalinama Telaumbanua; Klaudius Ilkam Hulu
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v3i1.1444

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa daerah, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis/ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksitensi hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan adalah telah di akui oleh negara berdasarkan Undang-Undanga Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan serta kodifikasi hukum pidana adat setelah kemerdekaan diatur dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara PengadilanPengadilan Sipil. Oleh karena itu, hukum pidana adat secara holistik menjiwai seluruh lapisan ilmu hukum dalam praktek hukum sehingga eksistensi dari dimensi ilmu hukum hukum pidana adat tidak diragukan kapabilitasnya sebagai karakteristik praktek hukum di Indonesia.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search