Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK ANGKAT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK. HULU, KLAUDIUS ILKAM
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 5 No 1 (2018): Vol.5. No.1 Juli 2018
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1801.666 KB)

 Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, sosial dan rohaniah. Perlindungan terhadap anak angkat dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (Fundamental Rights freedoms children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniakan anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus mengikat kasih sayang orang tua sehingga dalam kenyataannya, pengangkatan anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana konsep pengangkatan anak dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya perlindungan anak angkat.             Metode penelitian yang digunakan dengan melakukan studi pustaka (library research) yang jenis penelitiannya yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan data sekunder berupa bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah, bahan hukum sekunder terdiri dari penelitaian para ahli dan karya-karya ilmiah atau buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan bahan hukum tertier berupa kamus umum, kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data yang digunakan deskriptif analisis kualitatif.             Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa konsep pengangkatan anak dapat dilakukan melalui prosedur hukum yakni penetapan di pengadilan dan melalui adat kebiasaan setempat dan kebijakan pemerintah dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak Pemerintah mempunyai peranan  penting dalam  melindungi hak hak anak tersebut,  karena anak  merupakan harta kekayaan bangsa dan negara yang menjadi generasi penerus bagi masa yang akan datang, sehingga pemerintah memberikan perlindungan terlihat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak dan Peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Pemerintah dapat memberikan pengawasan, konsultasi, konseling penyuluhan dan pendampingan dalam proses pengangkatan anak. Hal ini, dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak serta menjadi pedoman bagi pemerintah untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pengangkatan anak untuk lebih efektif dan efisien.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK ANGKAT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK. KLAUDIUS ILKAM HULU
Jurnal Education and Development Vol 5 No 1 (2018): Vol.5.No.1.2018
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, sosial dan rohaniah. Perlindungan terhadap anak angkat dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (Fundamental Rights freedoms children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniakan anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus mengikat kasih sayang orang tua sehingga dalam kenyataannya, pengangkatan anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana konsep pengangkatan anak dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya perlindungan anak angkat. Metode penelitian yang digunakan dengan melakukan studi pustaka (library research) yang jenis penelitiannya yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan data sekunder berupa bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah, bahan hukum sekunder terdiri dari penelitaian para ahli dan karya-karya ilmiah atau buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan bahan hukum tertier berupa kamus umum, kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data yang digunakan deskriptif analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa konsep pengangkatan anak dapat dilakukan melalui prosedur hukum yakni penetapan di pengadilan dan melalui adat kebiasaan setempat dan kebijakan pemerintah dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak Pemerintah mempunyai peranan penting dalam melindungi hak hak anak tersebut, karena anak merupakan harta kekayaan bangsa dan negara yang menjadi generasi penerus bagi masa yang akan datang, sehingga pemerintah memberikan perlindungan terlihat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak dan Peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Pemerintah dapat memberikan pengawasan, konsultasi, konseling penyuluhan dan pendampingan dalam proses pengangkatan anak. Hal ini, dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak serta menjadi pedoman bagi pemerintah untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pengangkatan anak untuk lebih efektif dan efisien.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENETAPAN SUKU BUNGA YANG TELAH DISEPAKATI DALAM SURAT PERJANJIAN KREDIT Klaudius Ilkam Hulu
Jurnal Education and Development Vol 8 No 2 (2020): Vol.8.No.2.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang didasari dengan persetujuan antara kedua belah-pihak, persetujuan kredit tesebut melahirkan hubungan antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi berarti prestasi buruk yang akan berdampak pada suatu perjanjian, dalam hal ini perjajian suku bunga bank yang telah disepakati dalam perjanjian kredit di suatu bank. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami penanggulangan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit. Selain itu untuk mengetahui dan memahami alasan hakim memberikan putusan yang berbeda atas perjanjian kredit mengenai suku bunga yang telah disepakati kedua belah-pihak dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kreditdi mana hakim mengesampingkan perjanjian yang telah disepakati. Penulis melakukan studi pustaka (library research), jenis penelitianya yakni normative yuridis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya, bahan hukum sekunderterdiri dari hasil penelitian para ahli, hasil-hasil karya ilmiah dan buku-buku refrensi serta media informasi lainnya dan bahan hukum tertier terdiri dari kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lainnya. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis kualitatif yaitus umber-sumber ilmu hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penanggulangan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit yakni dengan melakukan pendekatan hukum, pendekatan sosial. Pendekatan hukum dalam hal ini, kreditur sebelum melakukan transaksi atau membuat suatu perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur perlu melakukan atau memaparkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam perjanjian kredit tersebut baik dalam pendekatan hukum nasional maupun peraturan perusahaan, supaya nasabah yang hendak melakukan hubungan perjanjian kredit mengerti dan memahaminya perjanjian kredit tersebut. Pendekatan sosial dan budaya adalah suatu pendekatan untuk mengsurvei dan menilai setiap nasabah serta mengetahui setiap kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat terutama yang akan menjadi calon nasabah. Setiap sengketa antara nasabah dengan bank harus dilakukan penyelesaian terlebih dahulu mendahului negoisasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase harus dilakukan kreditur apabila terjadinya wanprestasi dan sebelum masalah sampai di pengadilan, kreditur atau pihak bank melakukannya terlebih dahulu.

PERSELISIHAN KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KEPADA AHLI WARIS Dalinama Telaumbanua; Klaudius Ilkam Hulu; Fianusman Laia; Antonius Ndruru; Eka Periaman Zai
Jurnal Education and Development Vol 10 No 3 (2022): Vol.10. No.3 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.295 KB)

Perselisihan pemutusan hubungan kerja menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, menentukan bahwa perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Persoalan pemutusan hubungan kerja kadangkala dilakukan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang disebabkan oleh pekerja atau pemberi kerja, dan/atau sebab yang lain.Satu satu persoalan mengenai pemutusan hubungan kerja yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 385/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN-JKT.PST dan putusan Mahkamah Agung Nomor 765 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Dimana dalam persoalan ini penggugat (Bayu Cahyadi) adalah suami dari almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap, yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal, 13 Mei 2020. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan data sekunder berupa bahan huku primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan uraian pada pembahan, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 385/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN-JKT.PST mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh ahli waris sudah tepat karena menolak provisi penggugat untuk seluruhnya. Selain itu, dalam pokok perkara menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja antara PT.Swasti Candika Prasama dengan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) karena meninggal dunia sejak 13 Mei 2020. Selain itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 765 K/Pdt.Sus-PHI/2022 sudah sesuai karena telah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dalam hal ini PT.Swasti Candika Prasama. Oleh sebab itu, PT.Swasti Candika Prasama wajib membayar kompensasi PHK kepada ahli waris dari almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap (istri penggugat) secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp194.093.061.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BAGI PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA SESUAI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI NOMOR 184/PID.SUS/2018/PN. GST Laka Dodo Laia; Klaudius Ilkam Hulu; Feriana Ziliwu
Jurnal Education and Development Vol 10 No 3 (2022): Vol.10. No.3 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.825 KB)

Tindak pidana penyahgunaan narkotika adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan Pemerintah dimana pelaku juga dapat disebut sebagai korban dengan segala hak-haknya harus diperjuangkan, jika pelaku adalah juga korban, maka sudah jelas bahwa seorang penylahgunaan dan pecandu narkotika jenis shabu harus dijauhkan daristikma pidana, tetapi diberikan perawaatan, tindakan rehabilitasi oleh Pengadilan dan/atau Hakim diatus dalam Pasal54 yunto Pasal 103 UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta SEMA No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korba Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomo 184/Pid.Sus/2018/PN.Gst). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku penyalahgunaan narkotika; Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data skunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan menarik kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan peneliti dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan dan/atau Hakim seyogianya tidak menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, sebagaimana Putusan Nomo 184/Pid.Sus/2018/PN.Gst), tetapi memerintahkan agar terdakwa ditempatkan kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua Klaudius Ilkam Hulu; Dalinama Telaumbanua
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Tanah warisan merupakan tanah yang diperoleh dari pembagian warisan seseorang yang telah meninggal dunia (orangtua) diwariskan kepada ahli waris yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kepemilikan hak tanah warisan yang diperoleh melalui harta peninggalan orang tua. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan analisis, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi pustaka yang dilakukan dengan cara menganalisis data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan dimana terbukanya harta warisan ketika orang tua apabila pewaris telah meninggal dunia maka pembagian harta warisan harus dilakukan secara tertulis dengan dibuktikan para keluarga terdekat, tokoh adat dan kepala desa, hal ini supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Fariaman Laia; Klaudius Ilkam Hulu; Fianusman Laia
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Vol 6 No 2 (2023): JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Juli 2023
Publisher : Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/mathedu.v6i2.5453

Berbagai konflik yang dihadapi dewasa ini, telah dilakukan berbagai formula baik yuridis maupun non yuridis, yang maksud dan tujuan akhirnya hendak melindungi kepentingan anak yang bersangkutan karena apapun alasannya anak dalam hal ini bukanlah miniatur orang dewasa, sehingga dalam setiap konflik yang melibatkannya maka anak senantiasa dalam posisi yang lebih banyak dirugikan padahal anak yang melakukan tindak pidana tersebut, sebenarnya tidak hanya sebagai pelaku tapi termasuk korban, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan metode pendekatan analisis (analytical approach). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian perpustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.Dasar folosofis, Dasar etis, Dasar yuridis, merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang dirancanakan benar-benar rasioanal positif dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama dan nilai sosial yang tradisioanal maupun yang modern dan peran aparat penegak hukum dan pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan, orang tua juga untuk selalu mengawasi dan memberikan bimbingan terhadap anak itu sendiri. Begitu juga dengan organisasi pemuda tentang keagamaan supaya dapat tertanaman jiwa-jiwa kemanusian terhadap anak itu sendiri.

IMPLEMENTASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH Laia, Fariaman; Hulu, Klaudius Ilkam; Laia, Fianusman
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v3i2.1979

In terms of buying and selling land, it is a common thing that is easily recognized by every community, but on the other hand, it must be noted that buying and selling land must see the completeness of the seller's files so that evidence of an authentic deed can be seen from the certificate or letter issued by the PPAT, to avoid legal personal in the future. This study aims to determine the implementation of the legal responsibility of land deed making officials in making land sale and purchase deeds. This study uses a normative legal research method with a conceptual and legislative approach. The results of the study show that by carrying out the sale and purchase before the PPAT, clear requirements are met (not dark legal acts, which are carried out secretly). The PPAT is responsible for checking the requirements for the validity of legal acts that the responsibility as a PPAT profession, in making a sale and purchase deed, a PPAT is expected and required to be more careful and issue a sale and purchase deed without ignoring the standardization of the issuance of a sale and purchase deed.

AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Hulu, Klaudius Ilkam; Telaumbanua, Dalinama; Laia, Fianusman
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v3i2.1995

The fulfillment of the element of utility in a judge's ruling is achieved through execution, ensuring that justice for the parties involved is not merely inscribed on paper, as paper is merely a tool, while justice must be felt. This study aims to understand, comprehend, and analyze the legal consequences of the non-execution of administrative court rulings. The type of research employed is normative legal research, utilizing a statutory approach and an analytical approach, with data collection techniques involving literature study through the analysis of secondary data. Based on the findings and discussions, it can be concluded that the legal consequence of not executing an administrative court ruling is the imposition of sanctions as stipulated in Article 116 of Law No. 51 of 2009 concerning Administrative Courts, in the form of the payment of coercive fines and administrative sanctions. Dwangsom or coercive fines refer to the payment of a certain amount of money, either in a lump sum or in installments, to the individual or their heirs, or to a private legal entity, which is charged to the defendant (a State Administrative Body or Official) for failing to execute an Administrative Court ruling that has permanent legal force (inkracht van gewijsde) and which causes material losses to an individual or private legal entity. In such cases, sanctions in the form of compensation and rehabilitation may be imposed. In administrative court proceedings, the obligation to pay compensation and the imposition of compensation may result in enforcement actions, such as execution, if the losing party fails to comply with or neglects to implement the court's ruling. This action is carried out by the state through court officials upon the request of the winning party in the ruling.

PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PERKARA PERDATA DI INDONESIA Hulu, Klaudius Ilkam
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penerapan asas ne bis in idem dalam perkara perdata sangat penting khususnya perkara perdata yang terjadi di berbagai daerah di Negara Republik Indonesia, pentingnya penerapan asas ne bis in idem ini untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum tidak dilaksanakan putusan hakim pengadilan tata usaha negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan analisis dan pendekatan filsafat dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi pustaka yang dilakukan dengan cara menganalisis data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan penerapan asas ne bis in idem dalam perkara perdata misalkan perkara sengketa hak milik atas tanah, perkara wanprestasi, utang piutang, perceraian dan lain-lainnya, bahwa perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang mengabulkan atau menolak. Maka pengadilan atau hakim tidak dapat memeriksa mengadili kembali untuk kedua kalinya. Bahwa yang menjadi perkara yang dapat dikalasifikasikan sebagai perkara Ne bis In Idem, dimana sudah pernah digugat, sudah pernah diperkarakan, telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan bersifat positif seperti menolak gugatan, objek yang sama, subjek yang sama, materi pokok yang sama.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search