Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.155
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Syntax Idea Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PANAH KEADILAN Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Strafvodering Indonesian Jurnal Profil Hukum
Fariaman Laia
Universitas Nias Raya
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
EFEKTIFITAS PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PERALIHAN JUAL BELI Fariaman Laia
Jurnal Profil Hukum Volume 3 Nomor 1 Januari 2025
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penerbitan sertifikah hak atas tanah sangatlah perlu untuk membuktikan tentang kepemilikan hak atas tanah dan dapat dibuktikan jika dikemudian hari terjadi sengketa hak atas tanah, dalam menentukan hak atas tanah jika terjadi peralihan hak, maka kedua belah pihat harus benar-benar dapat dibuktikan dengan surat sah pemegang pertama di dialihkan kepada pihak kedua dalam pembuatan sertifikat ha katas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskrisikan tata cara pendaftaran peralihan hak milik atas tanah dengan jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, setiap peralihan hak milik atas tanah dengan perjanjian jual beli, setelah dilakukannya peralihan haknya oleh PPAT yang dibuktikan dengan akta jual beli, selanjutnya PPAT yang bersangkutan dalam 7 hari kerja sejak penandatanganan akta, wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah tersebut pada Kantor Pertanahan khususnya di Kantor BPN setempat dengan membawa berkas-berkas pemohon yang diperlukan. Terkait dengan mekanisme ini sangat perlu action dari pemerintah supaya penerbita sertifikat tersebut lebih cepat dan efisiensi.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI HUKUM ADAT Fariaman Laia
Jurnal Profil Hukum Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Profile Hukum Edisi Juli 2025
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement is an effort to implement the law and prevent discrimination in society, in order to achieve legal certainty in tracing whether this law is working well or not. And how this law provides protection for victims of violence. This research uses normative legal research methods with a conceptual and statutory approach. The research results show that law enforcement against domestic violence in terms of customary law is still inadequate. Therefore, strict law enforcement is very necessary to provide protection to victims, provide preventive action against perpetrators, and carry out rehabilitation to stop the cycle of violence. Enforcement of this law has not had a deterrent effect on perpetrators while there is already a PKDRT law. If we look at it from customary law, it depends on customary law, which is more about providing education to victims of domestic violence and giving fines to perpetrators. The laws and regulations should be enforced in accordance with the crimes committed. According to customary law, it is adequate, from the fines to the punishments that apply in each custom.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PADA TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK Laia, Fariaman; Laia, Laka Dodo; Ndruru, Antonius
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v3i1.1339

Abstract

In cases of criminal acts of exploitation of children, many still occur in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and this is very likely to occur because there are several ways to destroy the economy of each person and also fulfill the interests of individuals who take advantage of this opportunity so that in this situation it occurs. this exploitation. The type of research used in this research is normative legal research. In resolving the legal problems that occurred in this research, the author also used the statutory approach, case approach and analytical approach methods. The author uses secondary data collection to draw conclusions from general to specific. So from these results the author believes that, in the judge's consideration of child exploitation carried out by certain elements the judge must reflect the applicable law even though the judge is not only a mouthpiece for the applicable law but at least the judge can look further into the future of the child himself. . The conditions experienced, mental and physical. It must really be able to be recovered well. The judge must be able to provide a deterrent effect on the perpetrator to break the chain of crimes, as in the discussion the term punishment theory is known as a theory of retaliation in correcting crimes against children themselves. The state must also be present in protecting its citizens, as well as parents in the current situation must be really wary because there are so many methods used by each person so that their interests can be achieved.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Laia, Fariaman
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 04 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i04.251

Abstract

Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup semakin meningkat. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup guna memberikan efek jera kepada pelaku, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, dan metode pendekatan analisis dengan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif secara deskriptif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup adalah sesungguhnya pelaku sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun, penjatuhan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH yang dijeratkan kepada terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Yang artinya pidana penjara dan pidana denda bersifat kumulatif. Tetapi dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Klk, hakim hanya menjatuhkan pidana denda tanpa disertai dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, sehingga tidak memberi efek jera kepada pelaku.
Co-Authors Aca Surya Zai Antonius Ndruru Dikir Dakhi HAREFA, ARIANUS KLAUDIUS ILKAM HULU Laia, Fianusman LAIA, LAKADODO Moho, Hasaziduhu Yonathan Sebastian Laowo Zai , Aca Surya