Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.155
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Syntax Idea Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PANAH KEADILAN Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Strafvodering Indonesian Jurnal Profil Hukum
Fariaman Laia
Universitas Nias Raya
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK Fariaman Laia
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan persetubuhan yang sering meresahkan masyarakat adalah persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak merupakan kaum yang lemah dari segi fisik sehingga memudahkan orang dewasa untuk melakukan kejahatannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan metode pendekatan analisis (analytical approach). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian perpustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, dalam hal ini hakim sebagai penentu salah atau tidak bersalahnya orang karena hakim merupakan wakilnya tuhan dalam menentukan lamanya pidana, berpedoman pada ketentuan ancaman minimum dan maksimum pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Ancaman minimum dan maksimum pidana umum telah dirumuskan dalam KUHP, sedangkan ancaman minimum dan maksimum pidana khusus telah dirumuskan dalam masing-masing undang-undang di luar KUHP, dan saran hakim dalam menganani kasus terhadap persetubuhan terhadap anak harus memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia, karena Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama, sehingga setiap orang yang berhadapan dengan hukum dapat terjaminnya keadilan.
PENERAPAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA TRAFFICKING Fariaman Laia; Laka Dodo Laia
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v2i2.979

Abstract

Perdagangan orang dikenal dengan istilah human trafficking muncul menjadi suatu masalah yang banyak ditingkat regional maupun ditingkat global yang saat ini perdagangan orang merupakan tindakan yang memperdagangkan orang untuk tujuan eksploitasi dalam bentuk kejahatan dengan bentuk modus operandi. Korban yang paling rentan adalah perempuan dan anak terutama dari kalangan yang kurang mampu, perempuan yang putus sekolah, dan yang sedang mencari pekerjaan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, metode pendekatan kasus dan metode pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data hukum sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang diperoleh disimpulkan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana trafficking merupakan suatu kasus yang sering muncul diberbagai media elektronik yang hampir setiap hari, maka dari itu pemerintah dan penegakan hukum harus benar-benar dapat mempertingkan kepastian hukum itu sendiri, karena kasus trafficking ini sangat berdampak buruk ditengah-tengah masyarakat luas, dan juga kepentingan Hak Asasi Manusia itu sendiri, maka harus benar-benar diwujudkan tujuan pemidanaan itu supaya ada efek jera kepada setiap pelaku trafficking. Sehingga dimasa yang akan datang kasus trafficking tidak tergeneralisasi suatu saat, meskipun tidak untuk menghapus setidaknya dengan hadirnya peradilan yang baik dan penegak hukum yang baik kasus ini ada pengurungan kejahatan trafficking ini.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Fariaman Laia; Klaudius Ilkam Hulu; Fianusman Laia
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Vol 6 No 2 (2023): JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Juli 2023
Publisher : Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/mathedu.v6i2.5453

Abstract

Berbagai konflik yang dihadapi dewasa ini, telah dilakukan berbagai formula baik yuridis maupun non yuridis, yang maksud dan tujuan akhirnya hendak melindungi kepentingan anak yang bersangkutan karena apapun alasannya anak dalam hal ini bukanlah miniatur orang dewasa, sehingga dalam setiap konflik yang melibatkannya maka anak senantiasa dalam posisi yang lebih banyak dirugikan padahal anak yang melakukan tindak pidana tersebut, sebenarnya tidak hanya sebagai pelaku tapi termasuk korban, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan metode pendekatan analisis (analytical approach). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian perpustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.Dasar folosofis, Dasar etis, Dasar yuridis, merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang dirancanakan benar-benar rasioanal positif dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama dan nilai sosial yang tradisioanal maupun yang modern dan peran aparat penegak hukum dan pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan, orang tua juga untuk selalu mengawasi dan memberikan bimbingan terhadap anak itu sendiri. Begitu juga dengan organisasi pemuda tentang keagamaan supaya dapat tertanaman jiwa-jiwa kemanusian terhadap anak itu sendiri.
IMPLEMENTASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH Laia, Fariaman; Hulu, Klaudius Ilkam; Laia, Fianusman
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 3 No 2 (2024): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v3i2.1979

Abstract

In terms of buying and selling land, it is a common thing that is easily recognized by every community, but on the other hand, it must be noted that buying and selling land must see the completeness of the seller's files so that evidence of an authentic deed can be seen from the certificate or letter issued by the PPAT, to avoid legal personal in the future. This study aims to determine the implementation of the legal responsibility of land deed making officials in making land sale and purchase deeds. This study uses a normative legal research method with a conceptual and legislative approach. The results of the study show that by carrying out the sale and purchase before the PPAT, clear requirements are met (not dark legal acts, which are carried out secretly). The PPAT is responsible for checking the requirements for the validity of legal acts that the responsibility as a PPAT profession, in making a sale and purchase deed, a PPAT is expected and required to be more careful and issue a sale and purchase deed without ignoring the standardization of the issuance of a sale and purchase deed.
ANALISIS HUKUM PEMINDANAAN PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN KEKERASAN Fariaman Laia; Yonathan Sebastian Laowo; Dikir Dakhi
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 2 (2024): Vol 12 No 2 Mei 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan kesusilaan merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma, dan adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus mengarah pada hubungan kelamin (seks) seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabula dengan kekerasan. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa bukan merupakan percobaan melakukan kejahatan disebabkan tidak selesainya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan oleh unsur lain bukan karena kehendak/niat dari terdakwa. Pertimangan hakim sebagai pemutus keadilan baiknya tidak hanya berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Hakim mestinya dapat memberikan keadilan hukum apalagi kepada anak dan perempuan.
Criminal Law Implication on the Spread of Hoax News on Social Media in the Perspective of ITE Law Arianus Harefa; Fariaman Laia
Journal of Strafvordering Indonesian Vol. 1 No. 5 (2024): JOSI-NOVEMBER
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/10z57x15

Abstract

The phenomenon of hoaxes on social media in Indonesia is a major challenge in the digitalization era, with false information often targeting sensitive issues and potentially triggering public unrest. The increase in internet users accelerates and expands the reach of hoaxes, especially on politics, health, and racial issues, which can lead to social instability. To combat this, the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) provides the legal basis for taking action against perpetrators of hoaxes, particularly through Article 28 Paragraph (1), which prohibits the dissemination of false information that is disturbing. However, the effectiveness of the ITE Law is still hampered by the unclear definition of hoaxes, technical challenges in tracking down perpetrators who often use fake identities, and limited capacity of law enforcement. On the other hand, people's low digital literacy increases the risk of inadvertently spreading hoaxes. Therefore, a normative juridical approach is used in this study to analyze the ITE Law regulation and its challenges, as well as to identify the need for integration between law enforcement and improving digital literacy as a strategic step in reducing the spread of hoaxes and maintaining social stability
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGOLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN TELUKDALAM laia, Fariaman; Laowo, Yonathan Sebastian; Zai , Aca Surya
Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2022): Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/haga.v1i2.326

Abstract

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan kegiatan yang sangat perlu sekali dalam menghindari yang namanya pencemaran lingkungan hidup, sebagai Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.Manusia diberi tanggung jawab agar memelihara, menjaga serta mengelola bumi ini beserta isinya.Namun, pada kenyataannya masih terbengkalai sehingga terjadi banjir akibat dari pembuangan sampah sembarangan, maka untuk menghindari hal-hal tersebut, sangat perlu sekali untuk melakukan sosialisasi peraturan ini untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan supaya juga lingkungan masyarakat terhindar dari banjir dan penyakit akibat tumputkan sampah sembarangan.Menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah tugas dari seluruh umat manusia di muka bumi ini, karena lingkungan yang baik dan sehat serta berkualitas merupakan hak setiap warga negara Indonsia.Permasalahan lingkungan hidup dewasa ini yang semakin kompleks menuntut produk peraturan perundang-undangan yang lebih memadai untuk menjawab kompleksitasnya.Hukum lingkungan baik dari substansi materi peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, hingga pada aparat penegak hukum serta masyarakat semua memiliki andil dalam pembentukan lingkungan hidup yang ideal.
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN DARI KEKERASAN DI DESA TETEGAWA’AI KECAMATAN MAZO KABUPATEN NIAS SELATAN Laia, Fariaman
Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2022): Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/haga.v1i1.530

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan dan anak diberbagai macam tempat khususnya didesa Tetegawa’ai cukup sering terjadi. Berbagai pihak kalangan mengatakan bahwafaktor ekonomi, sosial, dan budaya merupakan penyebab utama terjadinya situasitersebut. Ditinjau dari perspektif hukum, fenomena ini dapat diduga muncul karenaminimnya pengetahuan atau sosialisasi mengenai perlindungan hukum yangtertuang di dalam peraturan perundang-undangan, dan kurangnya pemahamanmasyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak. Artikel ini bertujuan untukmemberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memberi perlindunganterhadap perempuan dan anak dan supaya menghindari hal-hal buruk yang terjadidimasa yang akan datang karena Negara telah memberikan perlindungan kepadamasyarakat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2021Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Bahwa dalamperaturan ini tentang perlindungan Perempuan dan Anak memiliki hak yang samayang harus dilindungi bersama.
ANALISIS HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN KORPORASI Laia, Fariaman
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada perkembangan sekarang ini Pencemaran lingkungan hidup semakin meningkat. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup guna memberikan efek jera kepada pelaku, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis analisis hukum pada tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan korporasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum itu sangatlah penting terhadap penerapan lingkungan hidup yang bersih dan bebas dari segala pencemaran, dan penegakan hukum tidak boleh hanya melihat apa hal-hal yang meringankan terdakwa karena hukum ini haruslah tegak karena hanya ketegakan hukumlah dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran penulis adalah pemerintah dan penegakan hukum harus lebih berpihak kepada rakyat, kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DITINJAU DARI KRIMINOLOGI Fariaman Laia
Jurnal Profil Hukum Volume 2 Nomor 2 Juli 2024
Publisher : LPPM Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan penganiayaan dapat dilakukan oleh setiap masyarakat sampai kepada aparat penegak hukum. Penegakan hukum tindak pidana penganiayaan dalam sistem hukum Indonesia juga turut berkembang, karena di samping peraturan hukum pidana, negara mengakui kesatuan hukum adat dalam penegakan hukum dengan keadilan restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan dalam sistem hukum dan sudahkah memberikan keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai peraturan yang ada saat ini, belum dapat memberikan kepastian hukum, dan belum mampu memberikan keadilan baik bagi korban dan manfaat bagi masyarakat luas sehingga penegakan hukum merupakan wujud perjuangan reformasi dalam penegakan keadilan
Co-Authors Aca Surya Zai Antonius Ndruru Dikir Dakhi HAREFA, ARIANUS KLAUDIUS ILKAM HULU Laia, Fianusman LAIA, LAKADODO Moho, Hasaziduhu Yonathan Sebastian Laowo Zai , Aca Surya