Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI Journal Recht Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Rony Andre Christian Naldo
Universitas Simalungun
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK KORPORASI SEBAB KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN MENGAKIBATKAN ANCAMAN SERIUS Rony Andre Christian Naldo; Mesdiana Purba
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v9i2.2132

Abstract

As a legal subject, in addition to rights holders, corporations are also legal obligations. In carrying out business activities estates, corporations bear a legal obligation to implement the Corporate Governance (Good Corporate Governance / GCG) and the Social Responsibility and Environment (Corporate Social Responsibility / CSR) to the realization of sustainable development. With regard to the legal obligation to implement good corporate governance and CSR activities in the plantation business, the corporation shall not open or tilling the land by burning, as fire plantation corporation can lead to a serious threat to inflict harm the environment. The fact is that on the island of Sumatera, there have been fires on plantations of various corporations resulting in a serious threat, which in Civil Law is an Act Against the Law (PMH) with the consequence of absolute liability to corporations to compensate for environmental losses. This study discusses the concept of absolute corporate accountability because plantation land fires pose a serious threat. This study is prescriptive, using normative legal methods, referring to the legal norms contained in the legislation, using secondary data. This study uses a variety of legal approaches, concepts, legal comparisons, and history. The results of the study concluded that there are 13 (thirteen) concepts related to corporate absolute responsibility because plantation land fires cause a serious threat, and there are still 4 (four) things that are weaknesses.Keywords: Accountability, Corporate, Serious Threats.
Kebijakan Non Penal Guna Pencegahan Pemungutan Liar Dana Bantuan Sosial Diarmin Saragih; Rony Andre Christian Naldo
Journal Recht (JR) Vol. 3 No. 2 (2024): September : Journal Recht (JR)
Publisher : Journal Recht (JR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dana bansos disalurkan kepada warga masyarakat di setiap kabupaten/kota yang telah membentuk KUBE. Dalam penyaluran dana bansos kepada KUBE, diharapkan tidak terjadi pungli. Fakta hukumnya, terjadi pungli dalam penyaluran dana bansos kepada KUBE. Penelitian ini membahas mengenai kebijakan non penal guna pencegahan pungli dana bansos. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai kebijakan secara non penal guna mencegah pungli dana bansos bagi KUBE pada masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian juridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data sebagaimana layaknya dalam penelitian hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada 4 (empat) hal terkait kebijakan secara non penal guna mencegah pungli dana bansos bagi KUBE pada masa yang akan datang.
Pengimplementasian Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Srikandi Karmeli Lusia Sianipar; Rony Andre Christian Naldo
Journal Recht (JR) Vol. 3 No. 2 (2024): September : Journal Recht (JR)
Publisher : Journal Recht (JR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual. Fakta hukum di Indonesia, hingga saat sekarang ini masih terjadi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Guna menekan angka terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, telah diatur sanksi kebiri kimia sebagai pidana tambahan. Penelitian ini membahas mengenai pengimplementasian sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai kendala pengimplementasian sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian juridis normatif holistik. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data sebagaimana layaknya dalam penelitian hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) kendala pengimplementasian sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.
Tunggakan Pinjaman Warga Masyarakat Pada Badan Usaha Milik Desa Simanobak Feburanto Hutagaol; Rony Andre Christian Naldo; Elpina
Journal Recht (JR) Vol. 3 No. 2 (2024): September : Journal Recht (JR)
Publisher : Journal Recht (JR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis, Bumdes Simanobak memberikan pinjaman kepada warga masyarakat Desa Simanobak. Terkait pinjaman tersebut, diharapkan agar semua warga masyarakat Desa Simanobak yang menjadi debitor Bumdes Simanobak, melaksanakan kewajiban hukumnya. Fakta hukumnya, ada 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak yang menunggak. Penelitian ini membahas mengenai pemberian pinjaman oleh Bumdes Simanobak kepada warga masyarakat Desa Simanobak. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai faktor penyebab tertunggaknya pinjaman ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak kepada Bumdes Simanobak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian juridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data sebagaimana layaknya dalam penelitian hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada 2 (dua) faktor penyebab tertunggaknya pembayaran pinjaman ke 12 (dua belas) warga masyarakat Desa Simanobak kepada Bumdes Simanobak.
Potensi Dampak Sebab Terjadinya Dugaan Praktik Peredaran Gelap Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar Andri Rinaldi Sembiring; Rony Andre Christian Naldo; Elpina Elpina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/djdsbe62

Abstract

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi hingga saat sekarang ini dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana narkotika. Terhadap para terduga pelakunya telah dilakukan penegakan hukum guna pemidanaan. Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar merupakan salah satu tempat pemidanaan terhadap para terpidana tindak pidana narkotika. Dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap para terpidana tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar, diharapkan tidak ada terjadi dugaan praktik peredaran gelap narkotika. Dalam hal jika ada terjadi dugaan praktik peredaran gelap narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar yang notabene merupakan kejahatan, tentunya berpotensi menimbulkan dampak. Adapun hal tersebut berdampak bagi Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar beserta ASN yang bertugas, dan tentunya juga bagi WBP
Dasar Pemikiran Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Rini Syarifah Panggabean; Rony Andre Christian Naldo; Elpina Elpina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/9c5y6s30

Abstract

Laka lantas merupakan tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana laka lantas, tentunya harus dilakukan penegakan hukum guna pertanggungjawaban pidana. Demikian pula halnya terhadap terduga pelaku laka lantas di wilayah hukum Polres Taput. Terkait penegakan hukum terhadap pelaku laka lantas di wilayah hukum Polres Taput, diimplementasikan keadilan restoratif. Pengimplementasian keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus laka lantas di wilayah hukum Polres Taput, tentunya merealisasikan asas ultimum remedium, yang berarti Hukum Pidana digunakan sebagai jalan terakhir, sehingga Hukum Pidana ditegakkan secara humanis. Ada 6 (enam) hal yang menjadi dasar pemikiran implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus laka lantas di wilayah hukum Polres Taput
Menumbuhkan Kesadaran Hukum Agar Tidak Menjadi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sebab Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Rony Andre Christian Naldo; Hisarma Saragih; Elpina Elpina; Endoko Saragih; Rini Syarifah Panggabean; Parlaungan Silalahi; Tugono Tugono; Donal Tambunan; Henry David Bintang Tobing
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/0215df50

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya dan diupayakan terhindar melakukan tindak pidana, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Fakta hukum yang ada di wilayah PN Tarutung, berbagai anak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum sebab melakukan tindak pidana persetubuhan. Terkait adanya fakta hukum tersebut, tentunya harus ditemukan solusi guna menumbuhkan kesadaran hukum para anak di wilayah hukum PN Tarutung agar tidak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum sebab melakukan tindak pidana persetubuhan. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi solusi menumbuhkan kesadaran hukum para anak agar tidak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum sebab melakukan tindak pidana persetubuhan
Perlindungan Hukum Bagi Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Atas Resiko Pelaksanaan Tugas Ronald Alex Firdaus Sigiro; Muldri Pudamo James Pasaribu; Rony Andre Christian Naldo; Elpina Elpina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/nm74wc71

Abstract

Pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran tentunya berisiko terhadap Petugas Disdamkarmat berupa kecelakaan kerja yang dapat terjadi kapan saja tanpa bisa diprediksi. Terkait resiko pelaksanaan tugas tersebut, diharapkan agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Fakta hukumnya ada terjadi kecelakaan kerja, dan terkait kecelakaan kerja tersebut, Petugas Disdamkarmat tidak mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kajian secara komprehensif dengan mengaitkan kepada prinsip-prinsip jaminan sosial yang berkeadilan. Dengan demikian pada masa yang akan datang dapat tercipta jaminan kepastian perlindungan hukum bagi Pegawai Disdamkarmat yang mengalami kecelakaan kerja saat melaksanakan tugas
Co-Authors Andri Rinaldi Sembiring Diarmin Saragih Donal Tambunan Elpina Elpina Elpina Endoko Saragih Feburanto Hutagaol Henry David Bintang Tobing Hisarma Saragih James Pasaribu, Muldri Pudamo Mesdiana Purba Parlaungan Silalahi Rini Syarifah Panggabean Ronald Alex Firdaus Sigiro Srikandi Karmeli Lusia Sianipar Tugono Tugono