Garuda - Garba Rujukan Digital

SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SESUKU DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN HUKUM ADAT KAMPAR Sandy, Ferri; Hanifah, Mardalena; ', Dasrol
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2016): Wisuda Oktober 2016
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Marriage is a bond physically and mentally between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family or household that is happy and eternally based on God. Not all marriages can take place, even though the marriage has met all the pillars and the conditions stipulated. As well as the ban on intermarriage indigenous tribe at the Tanjung Village, Subdistrict Koto Kampar Hulu, Kampar District. A ban on marriage is that tribal customs rules that have long been in force. This is because the community is adopting exogamy in which a man or woman is required to marry with people outside the family clan. The problem of this essay, namely: First, What are the factors causing the banning marriage tribesmen at the Tanjung Village Subdistrict Koto Kampar Hulu Kampar District? Second, whether the sanction against the perpetrators of marriage tribesmen at the Tanjung Village Subdistrict Koto Kampar Hulu Kampar District? Third, How does the process of applying sanctions against the perpetrators of customary marriages tribesmen at the Tanjung Village Subdistrict Koto Kampar Hulu Kampar District? This type of research can be classified in this type of sociological juridical research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the Tanjung Village, Subdistrict Koto Kampar Hulu, Kampar District, while the sample population is an all parties associated with the issues examined in this study, the data source used, primary data and secondary data, data collection techniques in this study with interviews and literature study. From the research, there are three things that can be inferred First, factors which led to the ban on marriage for their tribe is blood relation, will give birth to offspring quality, socially narrow, could decide the kinship, and will break the line. Second, the sanctions imposed against the perpetrators of that tribal marriage was fined a buffalo, expelled from their homes and should no longer re- settled in villages as husband and wife. Third, the process of implementation of sanctions against the perpetrators of indigenous tribesmen marriages conducted in the form of consultation or village meeting, attended by all Ninik Mamak , theologian and village authorities. Keywords : Indigenous Sanctions - Marriage Tribesmen - Tanjung Village

KAJIAN YURIDIS : MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN Mardalena Hanifah
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 2, No 1 (2016): Januari – Juni 2016
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v2i1.21

Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang Mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah hukum Privat/Perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, bisnis, kontrak, perbankan dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur Mediasi. Kewajiban untuk melaksanakan Mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan, di mana anjuran oleh hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Berdasarkan Pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg, perkara yang tidak menempuh prosedur Mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan HIR dan Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Persoalannya adalah bagaimana prosedur dan syarat Mediasi yang diatur dalam PERMA No 1 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apakah proses penyelesaian perkara melalui mediasi sudah merupakan pilihan para pihak dalam mengakhiri perkara di Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap asas hukum yang merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang dapat dipedomani. Sifat penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan dalam kalimat yang jelas dan terperinci. Mediasi di Pengadilan dianggap sebagai proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan relatif murah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam memenuhi rasa keadilan serta memberikan hasil yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Hal tersebut disebabkan pengintegrasian sistem Mediasi lebih mengutamakan pendekatan konsensus dalam mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa.Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian, Sengketa Perdata

PERBANDINGAN TUGAS MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA INDONESIA DENGAN MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA Mardalena Hanifah
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v6i2.134

Article 3 (2) Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures, Case Examining Judges in the consideration of a decision must state that the case has been pursued peace through mediation by mentioning the mediator. The court is not only tasked with examining, trying, and resolving cases it receives but also seeks to reconcile the parties. The court, which has been impressed as a law enforcement and justice institution, now appears as an institution that seeks peaceful solutions for the parties. The implementation of Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts can be an eff ort to resolve civil disputes so that the settlement of civil disputes through mediation is the main choice. The research method used is normative legal research which includes research on legal principles which is very basic in guided law. The nature of the research carried out is descriptive, namely research that describes and explains in clear and detailed sentences. The data used are secondary data obtained from literature, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Processing and data analysis used qualitative methods. The defi nition of mediation according to the Religious Courts in Indonesia and the Syari’ah Courts in Malaysia is the eff ort of the judges and courts to reconcile the parties so that the divorce process does not continue at the next trial. When the mediation process was carried out at the Indonesian Religious Court and the Syari’ah Court in Malaysia, there was a similarity, namely the mediation process was carried out at the fi rst trial and it was an obligation for the disputing parties in a divorce case to take mediation. according to the procedure for the appointment of mediators at the Indonesian Religious Courts and the Syari’ah Courts in Malaysia and the appointments of these mediators are both made by the judges.

PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT OLEH MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA Mardalena Hanifah
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 3, No 1 (2017): Januari – Juni 2017
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses damai yaitu para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang besar. Keharusan melaksanakan mediasi berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Salah satu ketentuan menarik dari Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah ketentuan yang tidak boleh diabaikan serta perlu di perhatikan oleh berbagai pihak, karena konsekuensi hukumnya adalah putusan batal demi hukum jika tidak melakukan prosedur mediasi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 3 (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi menyatakan Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebut mediatornya. Artikel ini akan mengulas tentang mediasi dalam perkara perceraian khususnya pada cerai gugat. Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata, sehingga penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menjadi pilihan utama. Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat menjadi upaya penyelesaian perkara cerai gugat sehingga penyelesaian perkara di Pengadilan Agama melalui mediasi menjadi pilihan utama, karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian. Upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.

Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Mardalena Hanifah
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 4, No 2 (2018): Juli – Desember 2018
Publisher : Departemen Hukum Perdata

The obligations of parents to children include the maintenance of children both their parents who are still intact in marriage or divorced. Article 156 Compilation of Islamic Law about the Result of Marriage Breakups due to Divorce which reads that a child who has not been mumayyiz has the right to obtain a hadhanah from his mother unless his mother has passed away. Children who are already mumayyiz have the right to choose to have hadhanah from their father or mother and all hadhanah costs and the livelihood of the child is borne by the father according to his ability, at least until the child is mature and can take care of their self (21 years), but in social, there are still many parents especially fathers who neglect their obligations if he has divorced his wife (mother’s children). The problem is how is the obligation of child care (alimentation) by parents due to divorce in the Religious Court and how is the legal effort if there is no obligation to carry out childcare (alimentation) by parents due to divorce in the Religious Court. The research method is normative juridical, covering research on legal principles which are something very basic in law that can be guided by the nature of descriptive research. Factors that cause obstruction of the obligation of child care (alimentation) by parents due to divorce are economic factors, legal awareness of the community, facilities in the implementation of law enforcement obligations of childcare (alimentation). The legal effort taken if the maintenance of children is not carried out is by paying money.

KAJIAN YURIDIS : MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN Mardalena Hanifah
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 2, No 1 (2016): Januari – Juni 2016
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v2i1.21

Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang Mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah hukum Privat/Perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, bisnis, kontrak, perbankan dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur Mediasi. Kewajiban untuk melaksanakan Mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan, di mana anjuran oleh hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Berdasarkan Pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg, perkara yang tidak menempuh prosedur Mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan HIR dan Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Persoalannya adalah bagaimana prosedur dan syarat Mediasi yang diatur dalam PERMA No 1 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apakah proses penyelesaian perkara melalui mediasi sudah merupakan pilihan para pihak dalam mengakhiri perkara di Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap asas hukum yang merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang dapat dipedomani. Sifat penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan dalam kalimat yang jelas dan terperinci. Mediasi di Pengadilan dianggap sebagai proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan relatif murah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam memenuhi rasa keadilan serta memberikan hasil yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Hal tersebut disebabkan pengintegrasian sistem Mediasi lebih mengutamakan pendekatan konsensus dalam mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa.Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian, Sengketa Perdata

PERBANDINGAN TUGAS MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA INDONESIA DENGAN MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA Mardalena Hanifah
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v6i2.134

Article 3 (2) Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures, Case Examining Judges in the consideration of a decision must state that the case has been pursued peace through mediation by mentioning the mediator. The court is not only tasked with examining, trying, and resolving cases it receives but also seeks to reconcile the parties. The court, which has been impressed as a law enforcement and justice institution, now appears as an institution that seeks peaceful solutions for the parties. The implementation of Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts can be an eff ort to resolve civil disputes so that the settlement of civil disputes through mediation is the main choice. The research method used is normative legal research which includes research on legal principles which is very basic in guided law. The nature of the research carried out is descriptive, namely research that describes and explains in clear and detailed sentences. The data used are secondary data obtained from literature, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Processing and data analysis used qualitative methods. The defi nition of mediation according to the Religious Courts in Indonesia and the Syari’ah Courts in Malaysia is the eff ort of the judges and courts to reconcile the parties so that the divorce process does not continue at the next trial. When the mediation process was carried out at the Indonesian Religious Court and the Syari’ah Court in Malaysia, there was a similarity, namely the mediation process was carried out at the fi rst trial and it was an obligation for the disputing parties in a divorce case to take mediation. according to the procedure for the appointment of mediators at the Indonesian Religious Courts and the Syari’ah Courts in Malaysia and the appointments of these mediators are both made by the judges.

PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT OLEH MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA Mardalena Hanifah
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 3, No 1 (2017): Januari – Juni 2017
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v3i1.45

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses damai yaitu para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang besar. Keharusan melaksanakan mediasi berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Salah satu ketentuan menarik dari Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah ketentuan yang tidak boleh diabaikan serta perlu di perhatikan oleh berbagai pihak, karena konsekuensi hukumnya adalah putusan batal demi hukum jika tidak melakukan prosedur mediasi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 3 (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi menyatakan Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebut mediatornya. Artikel ini akan mengulas tentang mediasi dalam perkara perceraian khususnya pada cerai gugat. Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata, sehingga penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menjadi pilihan utama. Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat menjadi upaya penyelesaian perkara cerai gugat sehingga penyelesaian perkara di Pengadilan Agama melalui mediasi menjadi pilihan utama, karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian. Upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.

Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Mardalena Hanifah
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 4, No 2 (2018): Juli – Desember 2018
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v4i2.77

The obligations of parents to children include the maintenance of children both their parents who are still intact in marriage or divorced. Article 156 Compilation of Islamic Law about the Result of Marriage Breakups due to Divorce which reads that a child who has not been mumayyiz has the right to obtain a hadhanah from his mother unless his mother has passed away. Children who are already mumayyiz have the right to choose to have hadhanah from their father or mother and all hadhanah costs and the livelihood of the child is borne by the father according to his ability, at least until the child is mature and can take care of their self (21 years), but in social, there are still many parents especially fathers who neglect their obligations if he has divorced his wife (mother’s children). The problem is how is the obligation of child care (alimentation) by parents due to divorce in the Religious Court and how is the legal effort if there is no obligation to carry out childcare (alimentation) by parents due to divorce in the Religious Court. The research method is normative juridical, covering research on legal principles which are something very basic in law that can be guided by the nature of descriptive research. Factors that cause obstruction of the obligation of child care (alimentation) by parents due to divorce are economic factors, legal awareness of the community, facilities in the implementation of law enforcement obligations of childcare (alimentation). The legal effort taken if the maintenance of children is not carried out is by paying money.

MARRIAGE UNDER AGE AND THEIR EFFECT ON THE RATE OF DIVORCE IN ROKAN HILIR DISTRICT Mardalena Hanifah
Diponegoro Law Review Vol 6, No 2 (2021): Diponegoro Law Review October 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Article 1 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, marriage is an outer and inner bond between a man and a woman as husband and wife to form an eternal and happy family based on the One Godhead. One. In general, no one wants their marriage to end in divorce, different environments make the marriage untenable. The problem is the factors that cause underage marriage. The research method is sociological juridical with descriptive research nature. This study deals with family law. Based on the results of the research conducted, the factors causing underage marriage are a moral factor because married by accident, economic factors because their parents had arranged an arranged marriage with the following percentages, 40% experienced underage marriages because they were not mentally and religiously prepared, 30% Divorce occurs because they do not have a permanent job, and another 30% are due to arranged marriages and forced marriages.

Title

Found 103 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 103 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 103 Documents
Search