Claim Missing Document
Check
Articles

Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Pelaku Usaha Ganepo Melalui Legalitas Usaha Dan Inovasi Produk di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau Emilda Firdaus; Sukamarriko Andrikasmi; Firdaus Firdaus; Hengki Firmanda; Deby Kurnia
Journal of Community Engagement Research for Sustainability Vol. 2 No. 1 (2022): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.135 KB) | DOI: 10.31258/cers.2.1.28-36

Abstract

Women business actors processing cassava, especially ganepo products in Paluh Village do not yet have business legality and lack of product innovation, there is no business legality and no product innovation. Women entrepreneurs will find it difficult to expand their business network, and cannot penetrate the modern market, therefore it takes an empowerment that can improve the economy and social, and can create great women and independent villages. The purpose of community service activities that will be carried out is to provide knowledge and understanding of the importance of business legality and the need for product innovation so that later it can increase economic and social income and create jobs. The results of this community service are expected to have a good impact in terms of economic and social changes so that women can help the family economy and create an independent village community.
Pemberdayaan perempuan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) RT 01/ RW 09 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Emilda Firdaus; Sukamarriko Andrikasmi
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 1 (2019): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.1.598-605

Abstract

Domestic violence is a form of human rights violation especially against women who are always victims. The government has issued a regulation namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. But domestic violence continues. Data from the National Commission on Violence Against Women shows graphs of violence against women especially domestic violence is increasing every year. Likewise, the case of domestic violence in Pekanbaru City, Riau Province, shows quite high data. For this reason, understanding and training regarding legislation related to domestic violence are needed. The purpose of community service activities is to support higher education programs through women's studies centres to protect women's rights. Besides that, it is also to disseminate information to the public to prevent domestic violence. The method used in community service is lectures, dialogues and solving domestic violence cases, a combination of these methods is expected not only to get participants material about PKDRT but also trained to solve various problems of domestic violence. Participants in this activity are 50 PKK RT 01 / RW 09 Air Putih Village Pekanbaru City residents, with the consideration that as PKK administrators and members, they can transfer their knowledge to mothers in their neighbourhood.
Penerapan pemberdayaan masyarakat pelaku usaha lopek bugih melalui perlindungan hukum dan inovasi usaha Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau Emilda Firdaus; Firdaus Firdaus; Hengky Firmanda; Deby Kurnia; Sukamarriko Andrikasmi
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 2 (2020): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.2.10-15

Abstract

Palung Raya village has culinary potential that can be developed such as lopek bugih, lopek bugih which is a traditional food belonging to Kampar Regency, this meal is a meal of processed glutinous rice flour which is filled with grated coconut filled with sugar. The purpose of this activity is to support higher education programs through realizing the three principles of higher education as well as improving the economy of lopek bugih business actors. The method of application is provided by providing socialization and assistance in managing business legality, and creating the latest innovative taste of lopek bugih which so far only consists of one taste, these activities are carried out by directly involving business groups that have met the elements. The empowerment of lopek bugih business actors resulted in business legality and innovation in variations of lopek bugih.
Pemberdayaan masyarakat terhadap akibat hukum dalam penyalahgunaan narkotika di Desa Naumbai Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Sukamarriko Andrikasmi; Emilda Firdaus; Dessy Artina; Mexsasai Indra
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 3 (2021): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.3.590-596

Abstract

Community empowerment in an effort to prevent narcotics abuse is needed to protect the nation's future generations, thus it will help create a great community and independent village and will be able to create more creativity and wider work. The problem that occurs is community empowerment against the legal consequences of narcotics abuse in Naumbai Village, Kampar District, Kampar Regency, Riau Province. The purpose of community service activities that will be carried out is to provide knowledge and understanding of the importance of staying away from narcotics so as to create a healthy and creative society. The benefits are expected to have a good impact in terms of health, economy and social so that women can help the family economy and village communities, so that the people of Naumbai Village, Kampar District, Kampar Regency, Riau Province can obey and obey the law and are not involved in narcotics abuse.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Sukamarriko Andrikasmi
Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v6i2.7945

Abstract

Terganggunya perekonomian dan sistem keuangan disebabkan Covid 19 dapat dijadikan sebagai wadah baru bagi setiap orang yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, ataupun menghasilkan uang dengan cara yang illegal atau dikenal dengan tindak pidana pencucian uang. Pandemi covid 19 memang mendatang akibat besar bagi kesehatan dan ekonomi masyarakat, namun itu bukanlah suatu alasan dalam  penegakan hukum, terlebih pada kasus tindak pidana pencucian uang yang semakin meningkat, Covid-19 mestinya menjadi momen untuk menyadari berbagai kelemahan dalam bidang hukum dan memerlukan suatu sistem sehingga memberikan penyegaran dalam prakteknya, sebab pada masa normalpun penegakan hukum juga mengalami banyak kendala, sehingga diperlukan pembaharuan hukum memerlukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan pada saat itu, berikut beberapa upaya  atau inovasi dalam penegakan hukum yang  dapat di tuangkan dalam bentuk kebijakan yang menangani penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Pada masa pandemi covid 19 atau pasca pandemi pertumbuhan ekonomi harus berimbang dengan upaya pelaksanaan penegakan hukum. Perpaduan penegakan hukum  dan penyelamatan ekonomi harus menjadi model penegakan hukum yang kuat secara bersama-sama. Upaya tersebut juga untuk memelihara dan menjaga stabilitas ekonomi tetap terjalin baik secara berkensinambungan. Pemulihan ekonomi bertujuan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, sama halnya dengan tujuan hukum dalam masyarakat
Penyuluhan Hukum Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Pasar Inuman Sukamarriko Andrikasmi; Rani Sri Wahyuni
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3: September 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v1i3.930

Abstract

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual semakin meningkat dan meresahkan. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak ada payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai sanksi dari tindakan pelecehan seksual. Selain itu korban pelecehan seksual umumnya dialami oleh perempuan dan anak-anak walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki dapat menjadi korban pelecehan seksual. Artikel ini akan membahas mengenai tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual dengan harapan meningkatnya kesadaran hukum tentang tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual.
Pengelolaan Perhutanan Sosial Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Ekologis di Provinsi Riau Gusliana HB; Mardalena Hanifah; Sukamarriko Andrikasmi
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v11i2.8315

Abstract

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, begitu pula yang terjadi di Provinsi Riau keberadaan hutan sudah sangat mengkhawatirkan. Mulai dari deforestasi, konflik kehutanan, korupsi kehutanan dan lain sebagainya yang terjadi di Provinsi Riau. Oleh karena itu perlu pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui Program Perhutanan Sosial. Namun disayangkan keberadaan perhutanan sosial di Provinsi Riau saat ini belum maksimal dan belum sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hambatan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial selama ini di Provinsi Riau antara lain : pertama, minimnya anggaran yang disediakan Kedua, Perizinan dan administrasi yang panjang dan berbelit belit, Ketiga, kesalahan menetapkan target perhutanan sosial berdasarkan luas. Keempat, kesulitan menentukan lokasi lahan, terkadang lahan yang diberikan kepada masyarakat sangat sulit untuk dijangkau, Kelima, komoditi yang ditawarkan ke masyarakat tidak bernilai ekonomis. Untuk mengatasi hambatan di atas, maka perlu dilakukan beberapa hal, di antaranya : pertama, tersedianya anggaran yang memadai. Kedua, Dipermudah perizinan dan administrasi Ketiga, Peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk pendampingan. Keempat, lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat Kelima, komoditi yang ditawarkan ke masyarakat bernilai ekonomis. Oleh karena itu perlu adanya suatu Model Pengelolaan Perhutanan Sosial Berkelanjutan berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Ekologis di Provinsi Riau dengan menekankan pengelolaan berdasarkan nilai-nilai agama untuk menjaga hutan dan melestarikannya secara berkelanjutan
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PERDERAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) Luthfialdo Mu’ayyadi; Gusliana HB; Sukamarriko Andrikasmi
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2023): Januari - Juni 2023
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Drug crime is an International crime, organized crime, has an extensive network,has large financial support and already uses advanced technology. This study aims to findout how the legal policy of the establishment of Regional Regulation Number 10 of 2021concerning Facilitation of Prevention, Eradication of Abuse, and Illicit Circulation ofNarcotics. The formulation of the proposed problem is how legal politics and legal policieswill be in the future in Pekanbaru City Regional Regulation Number 10 of 2021 concerningFacilitation of Prevention, Eradication of Abuse, Illicit Circulation of Narcotics from thepolitical aspect of law.The research used is normative legal research that uses library legal research. Theresults of this study show that in the process of forming regional regulations, there arecertainly reasons, this is in consideration of the formation of Regional Regulations on thePrevention, Eradication of Abuse, and Illicit Circulation can be seen from philosophical,juridical, and sociological foundations. In a formation of a regulation, there must be a namefor addition or commonly referred to as Ius Contiuendum which means a rule or policy thatwill be aspired to, in Pekanbaru City Regional Regulation Number 10 of 2021 concerningFacilitation of Prevention, Eradication of Abuse, and Illicit Circulation of Narcotics, thereneeds to be a legal policy in the future in order to facilitate the prevention, eradication ofabuse, and illicit circulation of narcotics In other words, there is a Rules that need to beadded such as the existence of legal protections for the community to exercise their rights orwhere present in the judicial process, then there is a need to add related rules that explainthe supervision of the circulation of narcotics through food.The suggestion proposed by the author is that it is hoped that the government,especially the pekanbaru city regional government as part of the control of a country andthe originator of policies through legal politics that are carried out should be able to betterdetail the things produced, especially in the legal products produced. So that the policies tobe set can be accepted by the community and become the right solution to problems insociety.Keywords: Legal Politics- Regional Regulation Number 10 of 2021-Formation and IusContuendum
Penyuluhan Hukum Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Pasar Inuman Sukamarriko Andrikasmi; Rani Sri Wahyuni
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3: September 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v1i3.930

Abstract

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual semakin meningkat dan meresahkan. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak ada payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai sanksi dari tindakan pelecehan seksual. Selain itu korban pelecehan seksual umumnya dialami oleh perempuan dan anak-anak walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki dapat menjadi korban pelecehan seksual. Artikel ini akan membahas mengenai tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual dengan harapan meningkatnya kesadaran hukum tentang tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual.
Kedudukan Hukum Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Peradilan Pidana Indonesia Kevin Mandala; Erdianto Erdianto; Sukamarriko Andrikasmi
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2023): Januari - Juni 2023
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Evidence occupies an important position. The judge in making a decision will need a lot of time tostudy and analyze in depth the existing evidence and the results of the evidence will be used as aguide in making a decision. Indonesia adheres to a system of proof according to negative law orNegative Wettelijk Stelsel, this can be seen in the provisions of Article 183 of the CriminalProcedure Code, where to convict the Defendant, the Judge must have at least two valid pieces ofevidence plus valid evidence. the judge's conviction, meaning that at least two valid pieces ofevidence, the judge obtains confidence that the crime actually occurred and the defendant was theperpetrator. Therefore, the judge must carefully, thoroughly, and maturely assess and consider thevalue of an evidence by examining the extent to which the "Power of Evidence" or minimumbewijskracht of each piece of evidence as referred to in Article 184 of the Criminal ProcedureCode and besides that the judge must also distinguish between criminal acts other with evidence ofa crime of sexual violence.The objectives to be achieved in this research are the first, namely to find out how the legalposition of evidence in the crime of sexual harassment in the Indonesian criminal court. Second, tofind out the ideal form of regulation regarding the position of evidentiary law in the crime ofsexual harassment in criminal justice in Indonesia.The author conducts research using normative juridical methods or literature studies to obtainsecondary data which is divided into 3 (three) namely primary, secondary and tertiary legalmaterials. In this study, researchers used a statutory approach to study law, namely the principleof justice associated with the problems studied.From the research results, there are three main things that can be concluded: First, regarding thelegal position of evidence in the crime of sexual harassment in the Indonesian criminal justicesystem, it plays an important role. what the defendant has done. Two ideal forms of arrangementregarding the legal position of proof in the crime of sexual harassment in the Criminal Courts inIndonesia are if it is not accompanied by a crime and other evidence that does not meet thestandards in Article 184 of the Criminal Procedure Code. Code, then the proof is useless.Indonesia still adheres to negative evidence by requiring that two pieces of evidence must bepresented in court, and this is difficult to prove in crimes of sexual violence. Therefore, the authoris of the opinion that especially with the crime of sexual violence there is no need to pay attentionto two pieces of evidence, the witness-victim testimony is the key and the perpetrator's lie detectortool is one of the expert statements.Keywords: Legal Standing, Evidence, Sexual Harassment, Criminal Justice