Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.9
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Equilibrium: Jurnal Pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan Untirta Civic Education Journal JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Journal of Civic Education Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Journal Civics and Social Studies Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Kewarganegaraan PREDIKSI (Profesi Pendidikan Indonesia) Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Simpati: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion
Ronni Juwandi
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Relevansi Kualitas Pembelajaran Dengan Kemandirian Siswa SMP Negeri 3 Pandeglang Ratri Agung Nugroho; Ujang Jamaludin; Ronni Juwandi
Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Vol 1, No 2 (2024): September 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mesir.v1i2.2901

Abstract

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui Relevansi Kualitas Pembelajaran Dengan Kemandirian Siswa melalui penerapan program kelas unggulan. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Pandeglang pada tahun ajaran 2024/2025. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan statistik deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8A dan 9A SMP Negeri 3 Pandeglang tahun ajaran 2024/2025 berjumlah 73 siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program kelas unggulan berada pada kategori cukup sebesar 89,04% dengan jumlah siswa sebanyak 65 siswa. Sedangkan untuk karakter mandiri siswa menghasilkan kategori sebasar 67,12% dengan jumlah siswa sebanyak 49 siswa. Dengan perhitungan koefisen korelasi yang diperoleh nilai 0,587. Kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan taraf signifikasi 5% untuk N=73 dan df = N-2 =71 maka diperoleh angka 0,2303 dan dapat dilihat bahwa 0,587 0,2303 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Penerapan Program Kelas Unggulan terhadap Karakter Mandiri Siswa.
Kebijakan Pemerintah Kota Serang Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Wujud Pelayanan Publik dan Good Governance Ronni Juwandi; Dinar Sugiana F; Muhammad Ali Taufan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5730

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 23 & 45 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Kerangka Good Governance serta hambatan dalam melaksanakan implementasinya. Penelitian ini dilakukan di Kota Serang dengan menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Implementasi pasal 23 yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang adalah menyelenggarakan pengangkutan sampah. Dan pada pasal 45 terkait dengan kompensasi Pemerintah Kota Serang belum memberikan kompensasi yang bersumber dari anggaran Pemerintah Kota Serang. Dalam menghadapi hambatan pada pasal 23 dan 45, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang kekurangan anggaran sehingga penyelenggaraan pengangkutan sampah di Kota Serang tidak bisa terangkut semua. Selain itu, pada pasal 45 Pemerintah Kota Serang tidak mempunyai anggaran khusus untuk kompensasi pada warga yang terdampak atas adanya TPAS Cilowong. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 23 sudah berjalan baik, namun memiliki hambatan dalam pelaksanaan teknis di lapangan disertai kurangnya armada pengangkut sampah. Sementara untuk pasal 45 belum berjalan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menggunakan cara lain yaitu dengan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pengangkutan sampah dari Kota Tangerang Selatan ke TPAS Cilowong sehingga masyarakat mendapat kompensasi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kata Kunci: Implementasi, Good Governance, Pengelolaan Sampah Abstract The aim of this research is to determine the implementation of Articles 23 & 45 of Serang City Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning Waste Management within the Good Governance Framework and the obstacles in implementing it. This research was conducted in Serang City using qualitative methods. Researchers collected data using observation, interview and documentation techniques. The implementation of article 23 carried out by the Serang City Environmental Service is to carry out waste transportation. And in article 45 related to compensation, the Serang City Government has not provided compensation sourced from the Serang City Government budget. In facing the obstacles in articles 23 and 45, the Serang City Environmental Service lacks a budget so that all waste transportation in Serang City cannot be transported. Apart from that, in article 45 the Serang City Government does not have a special budget for compensation for residents affected by the Cilowong TPAS. From the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the implementation of Article 23 has gone well, but there are obstacles in technical implementation in the field accompanied by a lack of waste transport fleet. Meanwhile, Article 45 has not yet been implemented, the Serang City Environmental Service is using another method, namely by collaborating with the South Tangerang City Government in transporting waste from South Tangerang City to Cilowong TPAS so that the community receives compensation from the South Tangerang City Government. Keywords: Implementation, Good Governance, Waste Management
Women's Perceptions and Gender Equality in the Context of Improving the Family Economy Seffi Lolita; Ujang Jamaludin; Ronni Juwandi
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 3, No 2 (2024): September 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v3i2.2391

Abstract

As time goes by, demands for household needs increase and job opportunities and socio-cultural conditions become narrower. Not a few women choose to work abroad as Indonesian Migrant Workers. Gender equality in work is the government's responsibility to protect people's rights. For this reason, the government's role is needed in increasing gender awareness for female workers. The aim of this research is to describe women's perceptions regarding the existence of gender equality in the family economy and the related role of government for female workers. The method used is a qualitative descriptive approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation processes. The results of this research illustrate that there are differences in perception, namely 1) positive perception allows women to work 2) negative perception assumes that female migrant workers abandon their role as mothers resulting in a lack of harmony in the household. Then the regional government of Serang Regency, through DKBP3A, also created policies and assistance in implementing gender mainstreaming, including the Role of Gender Responsive Budgeting (PPRG), which was then socialized to each sub-district of Serang Regency.
Peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang Siti Asyiah; Ria Yuni Lestari; Ronni Juwandi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4243

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan UMKM di kota serang yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Serang. Untuk mengetahui inovasi yang dilakukan Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam melakukan Pemberdayaan UMKM di Kota Serang. Metode yang digunakan ialah metode pendekatan kualitatif. Adapun sumber informan dalam penelitian ini diantaranya kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang, Kepala Bidang UMKM Pemerintah Kota Serang, dan pelaku UMKM (mikro) di Kota Serang. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang Dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Serang sudah cukup baik dalam pemberdayaan terhadap Usaha Kecil Menengah. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Serang adalah pertama, keterbatasan sumber daya manusia diantaranya adalah konsultan dan tenaga penyuluh. Kedua, terbatasnya anggaran yang dimilki. Ketiga, kesulitan permodalan UMKM. Keempat, Permasalahan teknis UMKM. Permasalahan teknis yang dihadapi oleh UMKM adalah seputar proses produksi, teknik pemasaran, promosi produk. Inovasi yang dilakukan Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam melakukan Pemberdayaan UMKM di Kota Serang adalah pertama, adanya struktur yang terintegrasi. Kedua, adanya Koperasi yang menaungi UMKM. Ketiga, pemanfaatan teknologi ebusiness. Keempat, dukungan pihak-pihak terkait. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Serang memilki pegawai yang sebagian kurang berkompeten dalam bidang UMKM sehingga perlu mengembangkan jaringan kerjasama dengan Dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdangan. Kata Kunci: Peran, UMKM, Pemberdayaan Masyarakat. Abstract This study aims to determine the empowerment of UMKM in the city of Serang carried out by the Department of Trade, Industry and Cooperatives of UMKM, Serang City Government. To find out the challenges faced by the Department of Trade, Industry and Cooperatives of UMKM in Serang City Government in Empowering UMKM in Serang City. To find out the innovations made by the Department of Trade, Industry and Cooperatives of UMKM, Serang City Government, in empowering UMKM in Serang City. The method used is a qualitative approach method. The sources of informants in this study include the head of the Department of Trade, Industry and Cooperatives of UMKM in Serang City Government, Head of the UMKM Division of Serang City Government, and UMKM (micro) actors in Serang City. The results showed that the role of the Department of Trade, Industry and UMKM Cooperatives of Serang City Government in Empowering UMKM in Serang City was quite good in empowering Small and Medium Enterprises. There are several challenges faced by the Office of Trade, Industry and Cooperatives of UMKM in Serang City Government in empowering UMKM in Serang City. First, the limitations of human resources include consultants and extension workers. Second, the limited budget they have. Third, the difficulty of UMKM capital. Fourth, UMKM technical problems. The technical problems faced by UMKM are around the production process, marketing techniques, product promotion. The innovations carried out by the Department of Trade, Industry and Cooperatives of UMKM in Serang City Government in empowering UMKM in Serang City are the first, the existence of an integrated structure. Second, there is a cooperative that houses UMKM. Third, the use of e-business technology. Fourth, the support of related parties. The Office of Cooperatives and UMKM in Serang City has employees who are partially incompetent in the field of UMKM, so it is necessary to develop a network of cooperation with related agencies such as the Department of Industry and Trade. Keywords: Role, UMKM, Community Empowerment.
PENGARUH PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PANDEGLANG Seftia Ira Anggraeni; Ronni Juwandi; Qotrun Nida
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i1.1974

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif, dimana variabel independen adalah penerapan prinsip good governance dan variabel dependen adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima pelayanan di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang yang diambil 100 orang untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket tertutup. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis korelasi product moment dan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance (X) sebagai variabel bebas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) sebagai variabel terikat. Hasil penenlitian ini menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip good governance (X) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut berdasarkan pengujian analisis korelasi pearson product moment, nilai pearson correlation sebesar 1,000 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Dimana, apabila nilai korelasi product moment yakni thitung lebih besar daripada ttabel atau taraf signifikansi kurang dari 0,05 dan koefisien determinasi bernilai menandakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan uji t pada Analisis Linier Regresi Sederhana yang menunjukan bahwa thitung yaitu 4,910 lebih besar > ttabel yaitu 1,984.Kata Kunci : Good Governance, Kualitas Pelayanan Publik AbstractThis research is a correlation research with a quantitative approach, where the independent variable is the application of the principles of good governance and the dependent variable is the improvement of the quality of public services. The population in this study was the service recipient community at the BPN (National Land Agency) Pandeglang Regency, which were taken 100 people to be used as research samples. The data collection technique in this study used a closed questionnaire. The data analysis technique used to test the hypothesis is a product moment correlation analysis technique and simple linear regression analysis to determine the effect of applying the principles of good governance (X) as an independent variable to improving the quality of public services (Y) as the dependent variable. The results of this study indicate that there is a significant effect between the application of the principles of good governance (X) on improving the quality of public services (Y) at the BPN (National Land Agency) Pandeglang Regency. This is based on the Pearson product moment correlation analysis test, the Pearson correlation value is 1,000 with a significance level of 0.000. Where, if the product moment correlation value is tcount greater than ttable or the significance level is less than 0.05 and the coefficient of determination is worth indicating that there is a significant influence between the application of the principles of good governance on improving the quality of public services. The results of this study are also strengthened by the t-test on Simple Linear Regression Analysis which shows that tcount is 4.910 greater than ttable is 1.984.Keywords : Good Governance, Public Service Quality
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PETANI YANG BERKUALITAS DI PROVINSI BANTEN (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 12 DAN PASAL 42 UU NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI) Heri Fransisco Siagian; Damanhuri Damanhuri; Ronni Juwandi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2028

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 12 & Pasal 14 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta hambatan dalam pelaksanaan Implementasinya. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Banten dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan sarana dan prasarana pertanian berupa alat-alat pertanian, memberikan kepastian usaha dan kontrol harga dengan penentuan harga melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan juga stabilisasi harga yang dilakukan oleh Bulog, Pemerintah juga memberikan asuransi bagi petani yang mengalami gagal panen melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Selain pemberian prasarana, sarana pertanian dan kontrol harga, pemerintah juga memberikan penyuluhan dan pendampingan untuk pengembangan petani lebih berkualitas dalam proses produksi pertanian.  Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di simpulkan bahwa perlindungan dan pengembangan yang dilakukan pemerintah dilihat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 sudah berjalan cukup baik dengan adanya bantuan bagi petani dalam usaha taninya, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dalam pemerataan sarana pertanian, perubahan kebijakan atas Bulog yang berdampak terhadap tidak rutinnya Bulog dalam menyerap panen petani dan juga minimnya penyuluh di Provinsi Banten tidak sebanding dengan jumlah desa yang ada di Provinsi Banten.Kata kunci: Perlindungan Hak Petani, Pemberdayaan Petani, Implementasi AbstractThe purpose of the study is to knowing the Implementation of Article 12 & Article 14 of the Number 19 Act 2013 About Farmer Protection and Empowerment also the obstacles of its Implementation. This research located in Banten Province using the descriptive method of qualitative approaches. Researcher collect data using observation techniques, interviews and documentation. The result of this study is the Implementation was done by the government providing agricultural infrastructure within of agricultural tools, giving business certainty and price control with establishment prkce named (HPP) also price stabilization by Bulog, the Government also provided insurance for farmers who experienced crop failure through named Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Moreover infrastructure management, agricultural infrastructure and price control, the government also done socialization and mentoring for the development of more qualified farmers in the agricultural production process. From this research can conclude that the protection and development that the government has seen from the Number 19 Law of 2013 has been well enough with assistance for farmers in its farming efforts, although in the implementation there are still barriers to the equalization of agricultural means, policy changes over Bulog that have impacted the non-routine of Bulog in absorbing farmers' harvests and also lack of socialization in Banten Provinces as not worth as number of villages in the Banten Province.Keywords: Farmers' Rights Protection, Farmers' Empowerment, Implementation of Law
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM KONTEKS PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SERANG PADA TAHUN 2021 Siti Nurul Hasanah; Damanhuri Damanhuri; Ronni Juwandi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2095

Abstract

AbstrakMelayani masyarakat merupakan tugas utama pemerintah, salah satu pelayanan pemerintah yaitu pembuatan E-KTP dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta keberlangsungan penyediaan data kependudukan secara nasional, pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan data kependudukan yang akurat dan terkini. Dalam hal ini peneliti memilih untuk meneliti Kualitas Pelayanan Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih ditemukannya beberapa masalah dalam proses pembuatan KTP-El seperti waktu pengurusan yang lama, rendahnya sikap kedisiplinan pegawai, serta sarana dan prasarana kurang memadai. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pembuatan KTP-El di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskrptif kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi dan skala likert. Pengumpulan data dilakukan dengan pembagian kuesioner kepada 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Kualitas Pelayanan KTP-El di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kota Serang dengan menggunakan teori yang dikemukakan Zeithaml, Bitner dan Gremler yakni bukti langsung (Tangible), Keandalan (Reliability), Daya tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), Kepedulian/Empati (Empathy) sudah berkualitas.Kata kunci: Pelayanan, Kualitas Pelayanan, KTP-El AbstractServing the community is the main task of the government, one of the government services is the creation of an Electronic Cards ID in order to realize orderly population administration and the continuity of providing population data nationally, the government is responsible for providing accurate and up-to-date population data. In this case, the researcher chose to examine the Quality of Service for Making E-KTP at the Makassar City Population and Civil Registry Service. This research is motivated by the discovery of several problems in the process of making the Electronic Cards ID such as long processing time, low employee discipline, and inadequate facilities and infrastructure. The goal to be achieved in this study is to find out how the quality of service for making Electronic Cards ID at the Department of Population and Civil Registry of Serang City is. The method used in this research is quantitative descriptive using a frequency table and a Likert scale. Data was collected by distributing questionnaires to 100 respondents. The results showed that in general the Quality of Service of the Electronic Cards ID at the Department of Population and Civil Registry of Serang City by using the theory put forward by Zeithaml, Bitner and Gremler, namely direct evidence (Tangible), Reliability (Reliability), Responsiveness (Responsiveness), Guarantee (Assurance), Caring / Empathy (Empathy) is already qualified.Keywords: service, quality of service, Electronic ID Cards
PERAN CIWISATA (CINIBUNG WISATA) DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN EKONOMI KREATIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT KAMPUNG CINIBUNG Samsul Ma'arif; Ria Yuni Lestari; Ronni Juwandi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2234

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran Ciwisata dalam upaya mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal masyarakat kampung Cinibung, serta kendala apa yang dihadapi Ciwisata dalam upaya mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal masyarakat kampung Cinibung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kelompok Ciwisata, tokoh masyarakat kampung Cinibung, masyarakat kampung Cinibung. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kelompok Ciwisata berperan dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di kampung Cinibung dengan membuat patung badak Ujung Kulon yang memiliki nilai jual, produk-produk kelompok Ciwisata juga bersifat ikonis yaitu badak bercula satu Ujung Kulon. Dalam proses pembuatan produknya Ciwisata juga memberdayakan masyarakat sekitar, memberi pelatihan pembuatan patung badak agar masyarakat memiliki kemampuan dan bisa mandiri perihal ekonomi serta bisa mensejahterakan masyarakat.Kata Kunci: Kelompok Ciwisata, Ekonomi Kreatif, Kearifan Lokal. AbstractThe study has been conducted with a view to discovering the role of Ciwisata in developing a creative economy based on local wisdom from Cinibung communities, as well as to what obstacles the Ciwisata faces in developing a creative economy based on the local wisdom of Cinibung communities. It is a qualitative descriptive study. The subject of this study is the Ciwisata group, public figures of Cinibung village, the people of Cinibung village. Data collection techniques using interviews, observations, documentation. Analysis uses data reduction, data presentation and deduction drawing. The validity of data is done with technical triangulation and source triangulation. The study found that Ciwisata groups play a role in developing a creative economy based on local prudence in the Cinibung village by creating market-point rhinoceros, products of the Ciwisata group as well as iconic one-culled rhino Ujung Kulon. In the process of producing these products tourism also empowers the neighborhood, giving training to build rhinoceros sculptures to provide economic development and economic development for society.Keywords: Ciwisata Group, Creative Economy, Local Wisdom.
Pengaruh Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Peningkatan Keterampilan Partisipasi Siswa Sebagai Bentuk Keterlibatan Aktif Warga Negara Dea Aprilia Wiraman; Ujang Jamaludin; Ronni Juwandi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2526

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Mata Pelajaran PKn terhadap peningkatan Keterampilan Partisipasi Siswa Sebagai Bentuk Keterlibatan Aktif Warga Negara. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 10 Tangerang pada tahun ajaran 2021/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik statistik deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII dan VII SMPN 10 Tangerang tahun ajaran 2021/2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive random sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap keterampilan partisipasi siswa, berdasarkan nilai signifikansi (dari tabel coefficients) diperoleh nilai signifikansi sebesa sebesar 0 lebih kecil dari < probabilitas 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X (Mata Pelajaran PKn) berpengaruh terhadap variabel Y (Keterampilan Berpartisipasi Siswa). Berdasarkan nilai t: diketahui nilai thitung  = 2,639  > ttabel = 1,666, sehingga dapat disimpulkan bahwa Mata Pelajaran PKn berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan berpartisipasi siswa. hipotesis (H1) diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan dan bersifat positif dan signifikan, dengan besaran pengaruh sebesar setiap pertambahan 20% variabel Pendidikan Kewarganegaraan (X) maka variabel Keterampilan Partisipasi (Y) akan bertambah sebanyak 0,209.Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Keterampilan Partisipasi, Partisipasi Siswa, Warga Negara AbstractThis study aims to determine the effect of Civics Subjects on increasing Student Participation Skills as a Form of Active Citizen Engagement. This research was conducted at SMP Negeri 10 Tangerang in the 2021/2022 academic year. The research method used is a quantitative method with descriptive statistical techniques. The population in this study were students of class VII and VII of SMPN 10 Tangerang in the academic year 2021/2022. The sampling technique used is purposive random sampling. The results showed that there was a significant influence between Citizenship Education Subjects on student participation skills, based on the significance value (from the coefficients table) obtained a significance value of 0 which is smaller than < 0.05 probability. So it can be concluded that the variable X (Civil Education Subjects) has an effect on the Y variable (Student Participation Skills). Based on the value of t: it is known that the value of tcount = 2,639 > ttable = 1,666, so it can be concluded that Civics Subjects have an effect on increasing students' participation skills. hypothesis (H1) is accepted because there is a significant and positive and significant effect, with the magnitude of the effect of every 20% increase in the Citizenship Education variable (X) then the Participation Skills variable (Y). will increase by 0.209.Keywords: Civic Education, Participation Skills, Student Participation, Citizen
Implementasi Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten dalam Perspektif Peningkatan Literasi Masyarakat Siti Vinna Fadillah; Qotrun Nida; Ronni Juwandi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3116

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui rendahnya tingkat masyarakat provinsi Banten khususnya masyakat kabupaten Lebak. Penelitian ini dilakukan di lima lokasi yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten, Perpustakaan Umum Saidja Adinda Kabupaten Lebak, Perpustakaan Desa Sajira Mekar, dan TBM Kedai Proses. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat literasi di provinsi Banten khususnya di kabupaten Lebak ini dengan mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung literasi, serta peran pemerintah dalam menumbuhkan literasi masyarakat. Yang dimana faktor penghambat gerakan literasi yaitu kebiasaan membaca yang belum dimulai dari rumah, perkembangan teknologi yang makin canggih, sarana dan prasarana, dan ketersediaan dana. Untuk pendukung gerakan literasi yaitu sarana prasarana dan bahan bacaan. Untuk peran pemerintah sendiri yaitu orang tua mengambil peran utama, perpustakaan lebih inovatif menyediakan bahan bacaan, kerjasama pemerintah, penulis, dan publisher, mengadakan lomba literas, memebentuk komunitas literasi, dan mengadakan pelatihan. Kesimpulan dalam penelitian ini peran orang tua, masyarakat, dan pemerintah sangat penting untuk meningkatkan literasi.Kata Kunci: Faktor Penghambat, Faktor Pendukung, Peran Pemerintah AbstractThe purpose of this study is to determine the low level of society in the province of Banten, especially the people of Lebak district. This research was conducted in five locations, namely the Banten Provincial Library and Archives Service, Banten Province Education and Culture Office, Saidja Adinda Public Library, Lebak Regency, Sajira Mekar Village Library, and TBM Kedai Process. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques in this study used interview, observation and documentation techniques. The results showed that the literacy level in Banten province, especially in Lebak district, was to know the inhibiting and supporting factors of literacy, as well as the role of the government in growing community literacy. Where the inhibiting factors for the literacy movement are reading habits that have not been started from home, increasingly sophisticated technological developments, facilities and infrastructure, and the availability of funds. To support the literacy movement, namely infrastructure and reading materials. For the role of the government itself, namely parents take the main role, libraries are more innovative in providing reading materials, cooperation with the government, writers, and publishers, holding literacy competitions, forming literacy communities, and conducting training. The conclusion in this study is that the role of parents, society, and government is very important to improve literacy. Keywords: Inhibiting Factors, Supporting Factors, Government Role
Co-Authors Arif Fajar Pratama Damanhuri Damanhuri Dea Aprilia Wiraman Diki Fahrul Alam Dinar Sugiana F Dinar Sugiana Fitrayadi Dyah Putri Setiawati Eka Darisnadi Elvina Mulyana Marbun Enday Nurmahdiah Fahmi Fakhrudin Febrian Alwan Bahrudin Harfi Nurachman Heri Fransisco Siagian Lediana Munazilah Lidaeni Ihsani M Triyastono Taufik Miftah Hulhilman Muhamad Fiqri Berlian Muhammad Ali Taufan Nazwarini Khairunisa Qotrun Nida Ratna Sari Dewi Ratri Agung Nugroho Ray Ammanda Ria Yuni Lestari Samsul Ma&#039;arif Samsul Ma'arif Sarinah Sarinah Seffi Lolita Seftia Ira Anggraeni Setia Susanti Indriani Siti Asyiah Siti Nurul Hasanah Siti Padia Hijriyana Siti Vinna Fadillah Ujang Jamaludin Wika Hardika Legiani