Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Repertorium Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Darma Agung International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) International Journal of Law and Society Jurnal Hukum dan Keadilan Rechtsvinding Greenation International Journal of Law and Social Sciences
Burhanudin Harahap
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Repertorium

 1 
ANALISIS PENERAPAN BIAYA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU DENDA DALAM PEMBIAYAAN AL MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH Teuku Arie Azhari; Burhanudin Harahap
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to find out and analyze the implementation costs for the delay of payment or penalty in financing al Murabaha on Islamic banking. This article is an article of law or doctrinal dogmatic, or juridical normative method. Approach to an alyze or harmonise the clauses in the legislation and regulations in the Islamic law. Legal materials analysis techniques used in this article is with the method of reasoning deduction. The method of reasoning deduction is used for drawing conclusions from things that are commonly headed into special incidental who then pulled into a conclusion. The results of this article shows that the application of a fee for the delay of payment or penalty in financing al Murabaha on Islamic banking is not allowed, because the existence of the application of the fines can be assumed that the value of the sale price buy goods will increase. The presence of the addition cost of delay in payment or fine can be categorized as usury perpetrated by people and ignorance in the era of the Prophet Muhammad. The result of the presence of not a good faith and deliberate action to delay the payment, the bank can suffer losses. This loss because the bank performs an effort in order to perform its due top billing to customers. The cost is calculated as compensation (ta’widh).Keywords: Financing;Fine;Murabahah;Islamic BankingAbstrakArtikelini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan biaya atas keterlambatan pembayaran atau denda dalam pembiayaan al murabahah pada perbankan syariah. Artikel ini merupakan artikel hukum doktrinal atau dogmatik, atau metode yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis atau menyelaraskan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan dalam Hukum Islam.Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan metode penalaran deduksi. Metode penalaran deduksi ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju ke dalam hal yang bersifat khusus yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa penerapan biaya atas keterlambatan pembayaran atau denda dalam pembiayaan al murabahah pada perbankan syariah ini tidak diperbolehkan, karena dengan adanya penerapan denda tersebut dapat diasumsikan bahwa nilai harga jual beli barang akan bertambah. Adanya penambahan biaya keterlambatan pembayaran atau denda ini dapat dikategorikan sebagai riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi Muhammad SAW. Akibat dari adanya itikad tidak baik dan kesengajaan untuk menunda-nunda pembayaran tersebut, pihak bank dapat mengalami kerugian. Kerugian ini dikarenakan pihak bank melakukan suatu upaya dalam rangka untuk melakukan penagihan atas haknya kepada nasabah. Biaya yang dikeluarkan ini dapat diperhitungkan sebagai ganti rugi (ta’widh).Kata Kunci: Pembiayaan;Denda; Murabahah;Perbankan Syariah
FUNGSI PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH NOTARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 Sita Ulima Ekawati; Burhanudin Harahap
Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengesahan oleh Notaris terhadap perjanjian perkawinan yang disepakati oleh para pihak. Metode Penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dengan peraturan perundang-undangan dan catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim serta juga yang bersumber dari Hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah Suatu perjanjian harus berbentuk akta notariil sebagaimana yang telah diharuskan dlm  bntuk akta notariil agar dapat di catatkan dukcapil, akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak Kemudian setelah dicatatkan agar sesuai dengan ketentuan asas publisitas yaitu mengikat kedua belah pihak dan berlaku bagi pihak ketiga. Akta notaris tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebelum didaftarkan/ dicatatkan di kantor catatan sipil, poin penting dalam hal ini adalah  perjanjian perkawinan harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian perkawinan yang dimaksud supaya pihak ketiga (diluar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Dalam artikel ini penulis memberikan saran yaitu Perlunya sosialisasi terhadap Dinas Pencatatan perkawinan dalam mendaftarkan perjanjian perkawinan bahwa perjanjian perkawinan harus dengan akta otentik dari notaris, apabila tidak ada akta otentik tersebut maka perjanjian perkawinan tidak berkekuatan hukum.Kata Kunci : Perjanjian; Perkawinan; Pengesahan.
PEMBUATAN AKTA SYARIAH OLEH NOTARIS DI WILAYAH PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Keabsahan Saksi) Ari Nankanti Purbatin; Burhanudin Harahap
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe article of this research is to find out and analyse the implementation of the designation of a witness in the sharia made by deed of notary public. Research methods used are non doctrinal research methods included in empirical sociological research. The results of this research show that the witnesses in the syariah certificate specified by law number 2 by 2014 about changes in the law number 30 of 2004 concerning the office of a notary, without specifying the gender of the witness from the perspective of Islamic law be accepted if it consists of two male witnesses or one male and two female witnesses, because in matters of property (mu’amalah) women’s testimony can only be accepted if the two female witnessesKeyword : witnesses, notary, deed of sharia AbstrakTujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penunjukan saksi dalam akta syariah yang dibuat oleh notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non doktrinal termasuk dalam penelitian Sosiologis Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saksi didalam akta syariah yang ditentukan oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yaitu dengan dua orang saksi tanpa menjelaskan jenis kelamin dari saksi tersebut menurut Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 dan perspektif hukum islam dapat diterima apabila terdiri dari dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi perempuan, karena dalam urusan harta (mu’amalah) kesaksian perempuan hanya dapat diterima apabila dengan dua orang saksi perempuan.Kata kunci : Saksi, Notaris, Akta Syariah
PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI KALANGAN PEMUKA AGAMA ISLAM DI KAUMAN KABUPATEN MAGETAN Tira Widyasari; Burhanudin Harahap
Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.38 KB)

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik pembagian harta waris di kalangan pemuka agama Islam di Kauman Kabupaten Magetan dan juga untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian harta waris di kalangan pemuka agama Islam di Kauman Kabupaten Magetan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara dengan beberapa pemuka agama Islam yang berada di Kauman Kabupaten Magetan. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan data, pengelompokan data, analisis data dan terakhir pengambilan simpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Hukum Kewarisan Islam belum digunakan seutuhnya oleh pemuka agama Islam di Kauman Kabupaten Magetan, karena terdapat pemuka agama Islam yang menggunakan hibah untuk pembagian harta dalam keluarganya, terdapat pula pemuka agama Islam yang menggunakan waris untuk pembagian harta dalam keluarganya. Akan tetapi, pembagian melalui jalan waris tersebut terbagi menjadi dua cara, yaitu waris dengan cara satu banding satu, dan waris dengan cara dua banding satu.Kata Kunci : Waris; Hukum Islam; Pemuka Agama.
PEMBATALAN SERTIPIKAT TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH HAKIM (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi No. 11/Pdt.G/2012/Pn.Ngw.) Damar Ariadi; Agus Saptono; Burhanudin Harahap
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this article to find out and analyze the legal reasoning of judges in canceling the certificate of property rights and know the protection granted by law to holders of certificates of property rights has been rejected by the judge. The method used is a normative legal research, where the research was based on reviewing the literature study and document research. The survey results revealed that the legal reasoning of judges in the decision to cancel the certificate is more likely to see evidence that the proposed defendant is proof copy of Ngawi District Court number 11 / Pdt.G / 2010 / PN.Ngw and witnesses brought by the plaintiff, while written evidence submitted by the defendant that the certificate number 227 will be ignored. So in this case the law protects defendants preventively and repressively, namely by the provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration and preventive, namely the role of the judge in determining the legitimate holder of land rights to their certificate land ownership, and by providing remedies include legal remedies resistance (verzet), appeal, and cassation.Keyword: legal considerations, cancellation of certificate, legal protection AbstrakTujuan artikel ini untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan sertipikat hak milik dan mengetahui perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada pemegang sertipikat hak milik yang dibatalkan oleh hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian didasarkan dari mengkaji studi kepustakaan dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan membatalkan sertipikat lebih cenderung melihat bukti yang di ajukan tergugat yaitu bukti fotocopy putusan Pengadilan Negeri Ngawi nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Ngw dan saksi-saksi yang dibawa oleh penggugat, sedangkan bukti tertulis yang di ajukan oleh tergugat yakni sertipikat nomor 227 cenderung diabaikan. Sehingga dalam hal ini hukum memberi perlindungan tergugat secara preventif dan secara represif yaitu dengan adanya ketentuan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan secara preventif, yaitu peran hakim dalam menentukan pemegang sah hak atas tanah dengan adanya sertifikat hak milik atas tanah, dan dengan memberikan upaya hukum yang mencakup upaya hukum perlawanan (verzet), banding, dan kasasi.Kata Kunci: pertimbangan hukum, pembatalan sertipikat, perlindungan hukum
Co-Authors Ade Izdihar, Raihan Adi Sulistiyono Agus Saptono Aldyan, Arsyad Ari Nankanti Purbatin Arief Suryono Caska - Damar Ariadi Hari Purwadi, Hari I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Karim, Yusuf Abdul Khairunnisa, Salsabila Lego Karjoko Luthfiyah Trini Hastuti Magistasari, Elvina Maulan, Anas Nurul Fadilah, Nurul Purwadi , Hari Ramadhani, Titania Isyani Saptanti, Noor Sasmini Seno Wibowo Gumbira, Seno Wibowo Sentot Sudarwanto, A.L. Sita Ulima Ekawati Solikhah Solikhah Sulistiyaningsih, Nur Tazkiya, Khansa Teuku Arie Azhari Tira Widyasari