Garuda - Garba Rujukan Digital

The Impact of Inquiry Method Usage through Arranging Concept Map for Student Learning Results and Response on Environment Subject in SMA NEGERI 1 Sigli Tarmizi Tarmizi
Biologi Edukasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi Vol 6, No 2 (2014): Biologi Edukasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.248 KB)

The study used quatitative approach with comparative study. The aims were to determine the student achievement and learning response as well as the different of student achievemnt tought by inquiry method with concept maps. The population were students of Class X SMA Negeri 2 Sigli consisting of 227 pupils and the samples were 35 students (experimental-group class) and 35 students (control-group class). Data of teaching learning type was collected throught observation. interview, and field data whereas student achievement collected by design and presentation of concept map, student worksheets, and final test. Data of student response in using the map was collected by questionnaire. The result showed that the value of t-count t-table for student achievement which was 3,45 1,67 indicating the method has affected the student achievement. The mean values of student responses were 3,73 (agree category) for positive qustions and 2,27 (uncentain category) for negative questions. It can be concluded that learning learning process on concept of environment throught inquiry method with concept map has increased student achievement and response of students of SMA Negeri 2 Sigli.

TINDAK PIDANA PENJUALAN ROKOK TANPA PELEKATAN PITA CUKAI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI) Cristina Natalia Rahmawat; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyatakan bahwa “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.” Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab, upaya dalam mencegah dan menanggulangi serta kendala yang dihadapi dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penjualan rokok tanpa pelekatan pita cukai. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penjualan rokok tanpa pelekatan pita cukai ialah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, besarnya keuntungan yang diperoleh dari penjualan rokok tanpa pelekatan pita cukai, adanya permintaan dari masyarakat terhadap rokok tanpa pelekatan pita cukai, adanya rasa gengsi dalam diri masyarakat, penerapan sanksi pidana yang relatif rendah dan lemahnya pengawasan. Upaya dalam mencegah dan menanggulanginya dengan operasi pasar, sosialisasi melalui media sosial, menyediakan layanan informasi, melakukan penindakan melalui operasi darat, laut dan udara, mengekspos tuntutan pidana dan putusan pengadilan, serta terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Kendala yang dihadapi yaitu masih tingginya resistensi masyarakat terhadap petugas saat operasi pasar, rendahnya rasa kepekaan masyarakat, menemukan pelaku utama dan jumlah penyidik yang terbatas. Disarankan kepada pedagang rokok agar lebih memperhatikan rokok yang diperjualbelikannya serta untuk tidak mengulangi tindak pidana tersebut.Kata Kunci : Tindak Pidana, Rokok, Pita Cukai

PERTANGGUNGJAWABAN SIPIR TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ( Suatu penelitian di Wilayah Rutan Kelas II B Kota Sabang) Nadia Indra Hidayati; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pertanggungjawaban sipir terhadap narapidana yang melarikan diri di Rutan Kelas II B Kota Sabang,untuk menjelaskan hambatan apa saja yang dihadapi sipir dalam menjalankan tugasnya dan Untuk menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan petugas untuk mencegah narapidana yang melarikan diri di lembaga pemasyarakatan. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris untuk mendapatkan bahan dan data agar tetap berfokus terhadap pertanggungjawaban sipir terhadap narapidana yang melarikan diri di Rutan Kota Sabang. Hasil penelitian menjelaskan pertanggungjawaban sipir terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan yaitu terdapat 2 (dua) sanksi yaitu sanksi administratif Tentang Disiplin PNS dan pasal 426 KUHP. Kemudian hambatan yang dialami petugas dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan minimnya jumlah petugas pengamanan di Rutan sabang tidak sebanding dengan jumlah tahanan dan narapidana, adapun Upaya petugas Lapas dalam penanggulangan terjadinya narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan yaitu dengan Penambahan jumlah petugas pengamanan (RUTAN) Kelas II B Sabang.Kata Kunci : Pertanggungjawaban, sipir, narapidana, lembaga pemasyarakatan, kota sabang.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI ( SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERRI BANDA ACEH ) Anggi Theresia; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan acuan atau perbandingan setiap tahunya kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah pengadilan negeri banda aceh. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yaitu adanya masalah dalam rumah tangga baik faktor internal maupun faktor eksternal, pernikahan dini yang dalam biologis mereka belum cukup mampu secara pemikiran dan tindakkan- tindakan.Perlindungan hukum yang diberikan diatur dalam UPKDRT No.23 Tahun 2004. Dari tahun 2018 sampai 2020 menunjukkan populasi kenaikan nagkat kekerasan dalam rumah tangga , pada 2018 terdapat 26 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 19 kasus , tahun 2020 sebanyak 16 kasus dari data laporan menunjukkan angkat penurunan hal ini dikarenakan laporan terkait kekerasan dalam rumah tangga hanya sedemikian dan ada kasus yang diberhentikan sehingga tidak terhitungan dalam penangangan. Saran kepada pemerintah perlu dilakukan sosialisasi UUPKDRT dan program daerah yang tindak sebatas pada institusi pemerintahan dan lembaga formal formal tetapi kepada masyarakat lebih luas. Memberikan eduksi hukum kepada masyarakat terutama mengenai kekerasan dalam tangga, menyebarkan prinsip hidup sehat anti kekerasan terhadap perempuan serta menolak kekerasan sebagai cara untukmemecahkan masalah dan membangun rumah lindung untuk korban. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

TINDAK PIDANA PEMAKAIAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KOTA BANDA ACEH) Muhammad Kevin Badarsyah; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor-faktor penyebab Anggota Kepolisian melakukan pemakaian narkotika, menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana pemakaian narkotika serta untuk upaya penanggulangan tindak pidana pemakaian narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Hasil penelitian menunjukan faktor penyebab yaitu adanya kesempatan, lingkungan kerja, keluarga dan kurangnya pengawasan terhadap anggota kepolisian. Proses Penyelesaian ada dua tahap yaitu proses peradilan umum dan proses melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Upaya penanggulangan yaitu pembinaan, penyuluhan, pelatihan tentang penanggulangan, pencegahan dan menekankan pengawasan disipilin terhadap anggota kepolisian dan memastikan setiap pelaku dijatuhi hukuman semaksimal mungkin dan dapat menimbulkan efek yang jera bagi pelaku. Disarankan untuk membenahi kompetensi anggota kepolisian agar tidak meningkatnya jumlah anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dan melanggar Kode Etik, serta perlu adanya upaya lebih lanjut dari pihak Kepolisian untuk menaggulangi dan meminimalisir agar anggota kepolisian tidak melakukan tindak pidana khususnya Tindak Pidana Pemakaian Narkotika.Kata Kunci : Tindak Pidana, Narkotika

BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (PRO BONO) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh) Adinda Hikmah Natari; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang faktor-faktor mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan untuk menjelaskan upaya yang ditempuh dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan normatif, data penelitian artikel di peroleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilapangan dilakukan melalui wawancara kepada responden dan informan data primer. Sedangkan penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), buku-buku, makalah, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu pejabat yang bersangkutan menunjuk penasehat hukum didalam praktek yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dan penetapan kepenunjukan penasehat hukum dilengkapi dengan surat-surat tertentu. Upaya peningkatan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah turut serta pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma serta upaya dari pihak penasehat hukum adalah bantuan hukum terhadap kasus yang dialami oleh pelaku ditangani dengan semestinya dan tidak ada perbedaan antara satu kasus dengan kasus lainnya. Disarankan kepada penegak hukum diperlukan satu pedoman untuk menentukan jenis pemidanaan, sehingga dengan adanya pedoman tersebut dapat menjatuhkan pidana yang tepat agar pelaku tindak pidana narkotika mendapatkan keadilan, dan kepada pemerintah Aceh diharapkan membuat panti rehab yang sepenuhnya gratis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan dapat membangun kerjasama yang baik dengan OBH (Organisasi Bantuan Hukum).Kata Kunci : Tindak Pidana, Probono, Narkotika, Pelaku

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN PEMUDA (Suatu Penelitian di Polres Aceh Selatan) Lilis Sahyana; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda, hambatan yang dialami dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda, dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda diwilayah hukum Polres Aceh Selatan berawal adanya laporan dari warga dan berdasarkan surat perintah sehingga tim satresnarkoba melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, penyitaan dan penangkapan sesuai prosedur yang diatur didalam KUHAP. Adapun mengenai hambatan dalam penegakan hukum ialah terbatasnya anggaran yang dikeluarkan dari pusat untuk wilayah Aceh Selatan yang sedikit luas. Adapun untuk upaya penanggulangan yang dilakukan ialah upaya non penal (Preventif) ialah merupakan bentuk upaya pencegahan, Upaya penal (Represif) ialah merupakan bentuk upaya pemberian hukuman atau sanksi oleh penegak hukum, dan fungsi rehabilitasi. Disarankan untuk penegak hukum hendaknya lebih tegas dan profesional lagi dalam melakukan penegakan hukum. Disarankan untuk pemerintah hendaknya meningkatkan lagi dana khusus guna mempermudah proses penegakan hukum, Disarankan untuk masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran dan adanya kerja sama dengan penegak hukum dan melaporkan jika ada kecurigaan.Kata Kunci: Penegakan hukum, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika.

IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAVI UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN GEOGRAFI DI SMA NEGERI 5 BANDA ACEH Yusriadi Yusriadi; Amsal Amri; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Pendidikan Geosfer Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Pendidikan Geosfer
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (630.267 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kreativitas siswa dalam dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor pada pembelajaran geografi melalui implementasi pendekatan SAVI. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 5 Banda Aceh Tahun Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 245 orang. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas X-IS 1 yang berjumlah 28 orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian pre experimental design, dan dengan desain one-shot case study. Pengumpulan data menggunakan tes tertulis, angket, dan lembar observasi. Pengolahan data menggunakan statistik deskriptif persentase dan uji normal gain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendekatan SAVI dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor pada pembelajaran geografi. Rerata dari dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor mengalami peningkatan dari tahap I ke tahap II dan dari tahap II ke tahap III. Dimensi kognitif pada tahap I memperoleh nilai rata-rata sebesar 52%, tahap II 65%, dan tahap III 82%. Dimensi afektif pada tahap I memperoleh nilai rata-rata sebesar 70%, tahap II 73%, dan tahap III 76%. Uji normal gain dimensi afektif tahap I ke tahap II sebesar 0,100 dengan klasifikasi gain rendah, sedangkan tahap II ke tahap III sebesar 0,111 dengan klasifikasi gain rendah. Dimensi psikomotor pada tahap I memperoleh nilai rata-rata sebesar 53%, tahap II 57%, dan tahap III 83%. Uji normal gain dimensi psikomotor tahap I ke tahap II sebesar 0,085 dengan klasifikasi gain rendah, sedangkan tahap II ke tahap III sebesar 0,605 dengan klasifikasi gain sedang.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PENCURIAN KELAPA SAWIT OLEH MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM ACEH BARAT DAYA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Aceh Barat Daya) Nanda Shava Widana; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Penerapan restorative justice dalam kasus pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Polres Aceh Barat Daya telah dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara pelaku kejahatan, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut dan cara-cara untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagaimana diatur didalam SKDJU Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restorative (Restorative Justice). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Aceh Barat Daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice diterapkan dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk menentukan sanksi tanpa melalui proses pengadilan. Hambatan dalam penerapan restorative justice di wilayah ini adalah kurangnya keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang restorative justice. Pertemuan tersebut juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk membangun kembali hubungan yang terputus antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat.Kata Kunci : Tindak Pidana, Restorative Justice, Pencurian Abstract - The implementation of restorative justice in the case of palm oil theft in the jurisdiction of the Aceh Barat Daya Police has been carried out by holding meetings between the perpetrators, victims, and other concerned parties to discuss the impact of the crime and ways to repair the damage, as provided for in SKDJU Number: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 on the Implementation of Restorative Justice. This study aims to determine the application of restorative justice in the resolution of palm oil theft cases in the jurisdiction of Aceh Barat Daya. The results of the study indicate that restorative justice is applied by bringing together the parties involved in the case to determine sanctions without going through the judicial process. The obstacles to the implementation of restorative justice in this area are the lack of balance of interests of the parties involved, as well as the lack of public understanding of restorative justice. The meeting is also expected to serve as a means of rebuilding the relationship between the perpetrators, victims, and the communityKeywords: Crime, Restorative Justice, Theft.

TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG KONSUMSI DENGAN TANPA MENCANTUMKAN TANGGAL KEDALUWARSA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Nailul Authar Husaman; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Tulisan ini mencoba untuk mengklarifikasi sebab-sebab dan penanggulangan tindak pidana memproduksi atau menjual barang-barang konsumsi kedaluarsa, serta faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara pidana tersebut. Penelitian literatur dan lapangan dilakukan untuk mendapatkan data untuk tulisan ini. Menggabungkan data sekunder dari buku dan data primer dari wawancara langsung dengan orang yang bekerja di lapangan, prosedur pengumpulan data digunakan baik di perpustakaan maupun di lapangan. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan barang yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa ini meliputi berbagai faktor, baik yang disengaja maupun yang dipaksakan. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana memproduksi atau memperdagangkan barang konsumsi tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa tidak dilakukan dengan benar dimana hakim dan jaksa terkesan tidak mengetahui fakta-fakta. Upaya mitigasi dapat dilakukan dengan upaya premitif yaitu melakukan sosialisasi secara rutin dan memberikan program yang meringankan pelaku usaha, kemudian upaya preventif yaitu melalui peningkatan alat pengawasan dan melakukan pemeriksaan, serta upaya represif berupa penjatuhan sanksi. , penuntutan dan hukuman pidana.Kata Kunci : Tindak Pidana, Perdagangan Barang, Kedaluwarsa. Abstract - This study aims to explain the causes and countermeasures that can be carried out against the crime of producing or trading consumer goods without including an expiration date, as well as how the judge considers in resolving the criminal case. To obtain the data in writing this thesis, literature studies and field studies were carried out. Data collection techniques were carried out through library research and field research by combining secondary data from books and primary data by interviewing those directly involved in the field. Factors causing the crime of trade in goods that do not include an expiration date include various factors, both intentional and forced. The judge's considerations in resolving cases of criminal acts of producing or trading consumer goods without including expiration dates are not carried out correctly where the judge and prosecutor seem not to know the facts. Mitigation efforts can be carried out with pre-emptive efforts, namely carrying out routine socialization and providing programs that relieve business actors, then preventive efforts, namely through increasing monitoring tools and carrying out inspections, as well as repressive efforts in the form of imposing sanctions. prosecution and criminal punishment.Keysword: Crime, Merchandise Trading, Expires

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search