Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.606
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Biologi Edukasi : Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Studies in English Language and Education Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Mukhlis Mukhlis
Universitas Syiah Kuala
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Pada Aksi Gerakan “People Power” Dalam Kaitannya Dengan Delik Makar Terhadap Pemerintahan Yang Sah (Suatu Analisis Pada Kasus Seruan People Power Pasca Pemilihan Presiden 2019) Jefri Wahyudi; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol. 8 No.3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i3.1287

Abstract

Makar merupakan sebuah kejahatan yang bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan dengan hukuman penjara selama lima belas tahun dan maksimal penjara seumur hidup. Dalam penelitian menggunakan metode normatif yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, kemudian di Analisa dengan analisis kualitatif. Dari kesimpulan yang di dapatkan bahwa, sebuah makar terjadi apabila memenuhi unsur yaitu telah adanya niat, adanya perbuatan permulaan dengan tujuan untuk menggantikan pemerintahan. Selanjutnya, bagi penegak hukum untuk meninjau kembali kebijakan atas prosedur dalam penerapan pasal makar agar tidak menjadi alat politik pemerintah dalam membungkam kebebasan berpendapat
Ekstraksi Zat Warna Alami Dari Kulit Batang Jamblang (Syzygium cumini) Sebagai Bahan Dasar Pewarna Tekstil Mukhlis Mukhlis
Biologi Edukasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi Vol 3, No 1 (2011): Biologi Edukasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.155 KB)

Abstract

Has done research on the extraction of natural pigments from bark of Jamblang (Syzygium cumini) as a base for textile dyes. This study aims to extract natural dyes from bark of  Jamblang as the base material of textile dyes. The research was conducted in the laboratory of Chemistry FKIP Syiah Kuala University. The population in this study is Jamblang bark (Syzygium cumini) in Ujung Batee, Aceh Besar as much as 3 kg. A total of 500 gram sample of wet bark of jamblang sokhletasi extracted with 2500 ml of water. Water extract was concentrated by evaporator and the viscous extract obtained as many as 77.984 grams. Confirmation test results of water condensed tannins in the bark extract showed a positive presence jamblang hydrolyzed tannins. Viscous extract obtained water test conducted on fabric dyeing, paper, and wood. Dyeing process is done by soaking for 1 hour at a temperature of 100oC and followed by a fixation on the fabric color by using FeSO4, alum, and potassium bichromate for 15 minutes. Dyeing with bark extract of Jamblang give good results on fabric and paper, whereas the only stain on the wood surface is uneven. The results of dyeing the cloth with a fixation process to vary the color and fastness is good.
Pemanfaatan Getah Pepaya (Carica papaya) sebagai Katalis pada Pembuatan Biodisel dari Minyak Jelantah Syahrial Syahrial; Sulastri Sulastri; Mukhlis Mukhlis; Muhammad Nazar
Biologi Edukasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi Vol 2, No 1 (2010): Biologi Edukasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (42.456 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan memanfaatkan getah pepaya (Carica papaya) sebagai katalis pada pembuatan biodisel dari minyak jelantah. Getah pepaya (Carica papaya) diperoleh dari Lembah Seulawah Aceh Besar dan minyak jelantah berasal dari Kentucky Fried Chiken (KFC). Target khusus yang ingin dicapai adalah mendapatkan informasi tentang kemampuan getah papaya (Carica papaya) bertindak sebagai sumber enzim lipase. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa getah pepaya (Carica papaya) dapat berfungsi sebagai sumber enzim lipase pada proses transesterifikasi antara minyak jelantah dan 1-butanol. Struktur butil ester ditegaskan oleh spektrum FT-IR pada 1746 cm-1 untuk regang  C=O dan pada 1213,7 cm -1 untuk regang C-O. Meskipun demikian, butil ester yang dihasilkan masih bercampur dengan alkohol dan asam lemak bebas yang ditegaskan adanya puncak pada 3350,5 cm-1 untuk regang –O-H.
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG PENETAPAN TERSANGKANYA TELAH DIBATALKAN PRAPERADILAN Muhammad Iqbal; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak - Objek praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP, adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-Xil/2014 yang menambah objek praperadilan, salah satunya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka. Putusan praperadilan yang memutuskan penetapan tersangka tidak sah yaitu putusan praperadilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel dengan tersangka Edwars Seky Soeryadjaya. Namun setelah adanya putusan tersebut, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap melanjutkan persidangan dan mengabaikan putusan praperadilan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan akibat hukum Hakim mengabaikan putusan praperadilan, konsekuensi hukum dilanjutkan peradilan yang penetapan tersangkanya telah dibatalkan praperadilan dan untuk mengkaji apakah putusan Hakim memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka. Hasil penelitian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jkt.Pst menunjukkan bahwa hakim mengabaikan putusan praperadila sehingga melanggar kode etik hakim yang menyatakan bahwa hakim tidak beritikad semata-mata untuk menghukum. Akibat dari pengabaian putusan praperadilan tersebut, persidangan hingga putusan menjadi tidak sah dikarenakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah batal demi hukum. Pengabaian putusan praperadilan mengakibatkan tidak adanya keadilan dan kepastian hukum bagi tersangka. Disarankan bagi hakim untuk menghormati putusan praperadilan dan bagi hakim yang terbukti melanggar kode etik profesi hakim dan tidak mematuhi putusan praperadilan, Komisi Yudisal (KY) harus memberikan sanksi yang tegas.Kata Kunci : praperadilan, pengadilan, putusan, hakim, penetapan tersangka
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Safnil Hadisara Parinduri; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak.- Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa seorang Justice Collaborator tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana bilamana ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan hukuman pidanya, tetapi dalam praktiknya seringkali terjadi masalah seperti penetapan Justice Collaborator dan perlindungannya. Penelitian memiliki tujuan untuk menganalisis pengaturan penetapan Justice Collaborator dan perlidungannya didalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan ialah metode penelitian secara yuridis normatif, data diambil dari kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya UU secara khusus tentang Justice Collaborator, hanya ada kriteria Justice Collaborator sebagaimana Poin Nomor 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama,  dan adanya keringanan tuntutan pidana kepada Justice Collaborator di indonesia,namun perlindungannya belum memenuhi standart Internasional. Diharapakan adanya aturan khusus mengenai Justice Collaborator agar dapat tercapainya pemanfaatan yang maksimal.Kata kunci : Justice Collaborator, korupsi, perlindungan hukum.
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MEULABOH) Fadhel Adyaksa Purwanto; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya, proses penyelesaian dan hambatan serta usaha-usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan emas tanpa izin usaha pertambangan di Kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan emas tanpa izin usaha pertambangan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pekerjaan turun temurun, tidak paham hukum dan sulitnya memperoleh izin usaha pertambangan, lalu proses penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin usaha pertambangan dilakukan sesuai ketentuan KUHAP dan diproses dengan semestinya serta hambatan yaitu karena letak pertambangan yang sulit dijangkau dan terjal, belum memiliki laboratorium forensik, keterbatasan dana operasional dan vonis hakim yang dijatuhkan relatif ringan. Usaha-usaha untuk mencegahnya dengan melakukan kerjasama Kepolisian Bersama pihak kecamatan dalam melakukan kegiatan sosialisasi hukum mengenai izin-izin dalam pertambangan, melakukan pemasangan spanduk mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin dan Kepolisian melakukan operasi rutin terhadap aktivitas pertambangan di wilayah hukum Polresta Meulaboh. Disarankan agar adanya upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas tanpa izin usaha pertambangan tanpa tebang pilih hingga perkaranya tuntas, diharapkan agar meningkatkan pengawasan dengan membentuk tim terpadu untuk melakukan operasi khusus penanggulangan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin usaha pertambangan dan menerapkan ketentuan pidana secara kumulatif sehingga pelaku mendapatkan sanksi pidana yang berat dan membayar denda yang tinggi serta memperoleh sanksi tambahan.Kata Kunci : Tindak Pidana, Pertambangan, Emas, Izin Usaha Pertambangan.
TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU TANPA MEMILIKI IZIN DI HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LAUSER (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUTACANE) Remita Vintalena; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Artikel ilmiah ini tujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penebangan kayu tanpa memiliki izin di hutan taman nasional gunung lauser, menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan kayu, serta upaya dan hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penebangan kayu tanpa memiliki izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penebangan kayu tanpa memiliki izin adalah karena  ekonomi, kurangnya pengetahuan, tingginya ketergantungan hidup pada hutan, kurangnya pemberdayaan ekonomi kreatif, adanya kesempatan, kurangnya pengawasan dan karena tidak memiliki hutan produksi. Upaya dalam penanggulangan tindak pidana penebangan kayu dengan melakukan penyuluhan terhadap pelaku tindak pidana penebangan kayu tanpa memiliki izin, melakukan patroli rutin, membuat himbauan dipinggir hutan yang dilindungi, pembuatan agrowisata. Hambatannya adalah karena minimnya sarana prasarana, kurangnya personil dalam penjagaan hutan, lemahnya penegakan hukum. Disarankan terhadap Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk lebih mengutamakan kepedulian pada masyarakat khususnya yang tinggal dipinggir hutan agar selalu dilakukan penyuluhan. Dan kerjasama antara BKPH dan Balai Pengelolan Hutan TNGL dalam melakukan penjagaan yang lebih ketat dan pengawasan hutan.Kata Kunci: Tindak Pidana, Penebangan Kayu Tanpa Izin.
TINDAK PIDANA PENIPUAN UANG MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP ORANG LAIN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) Riza Amalia; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak – Artikel ilmiah ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan uang menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Modus operandi yang pelaku lakukan dan upaya hukum dalam penanggulangan tindak pidana terhadap pelaku penipuan uang. Hasil penelitian menjawab faktor pelaku melakukan tindak pidana penipuan uang yaitu adanya faktor kesempatan dimana pelaku melihat korban menginginkan proyek dan disitulah pelaku memberikan proyek  dan keuntungan yang besar, setelah menunggu kepastian ternyata korban dibohongi, dimana kasus diselesaikan oleh penegak hukum dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Modus Operandi yang dilakukan pelaku menjanjikan mendapat proyek tapi ternyata tidak, mungkin pelaku sudah terbiasa menipu dengan menjanjikan proyek kepada korban lain seperti calo proyek dan ingin kemenangan atas proyek dan ternyata proyek sudah dikerjakan dan uang tidak bisa dikembalikan. Upaya Hukum dalam menanggulangi yaitu Aparat Hukum harus membedakan tindak pidana penipuan bukan wanprestasi, harus mengetahui adanya niat jahat, harus mampu membedakan janji keuntungan yang disampaikan pelaku kepada korban agar tidak tergerak untuk menanamkan modal. Disarankan kepada masyarakat agar bekerja lebih keras, rajin serta jujur dalam mencari rezeki tidak perlu mencari rezeki dengan cara menyimpang seperti membohongi orang.Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Uang, Kerugian.
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 372/PID.B/2020/PN.JKT UTR TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP NOVEL SALIM BASWEDAN Tasya Anisa; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa penerapan dasar hukum yang digunakan penuntut umum kurang tepat dalam menentukan tuntutan pidananya dan menganalisis putusan hakim yang tidak memperhatikan fakta-fakta di persidangan serta menjelaskan putusan hakim yang belum memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan penuntut umum kurang tepat dalam menentukan tuntutan pidananya dan penuntut umum tidak cermat dalam melihat unsur-unsur dari perbuatan terdakwa merujuk ke dalam Pasal 356 angka ke 3e KUHP yang merupakan penganiayaan dengan pemberatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak tepat dengan menerapkan Pasal 353 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke–1 KUHP (Subsidair) karena perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, seharusnya perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur Pasal 355 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke–1 KUHP (Primair). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hakim tidak melihat keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga menerapkan pidana yang terlalu ringan kepada terdakwa. Disarankan kepada Penuntut umum agar lebih teliti dalam merumuskan setiap unsur-unsur dalam suatu tindak pidana dan disarankan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan oleh fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan serta harus lebih memerhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan.Kata Kunci: Studi Kasus, Tindak Pidana Penganiayaan, Novel Salim Baswedan.
The conceptualization of jihad in the Acehnese saga of Hikayat Prang Sabi Herman Rusli; Mukhlis Mukhlis; Abu Bakar; Armia Armia
Studies in English Language and Education Vol 9, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.109 KB) | DOI: 10.24815/siele.v9i3.25447

Abstract

This study focuses on the conceptualization of jihad in the text of Hikayat Prang Sabi by Teungku Chik Pante Kulu. This study provides a constructive discourse of thought for readers in understanding jihad. This study narrates jihad as literally meaning ‘striving’ or ‘struggling’ in Arabic, such as in wars, and it also examines the conceptualization of jihad in Acehnese literary texts. The method used in this research is descriptive-qualitative. The data were analyzed through a literary hermeneutic approach so that the interpretation of the Hikayat Prang Sabi text can be considered a universal truth in the lives of the Acehnese and Muslim communities in the world regarding the concept of jihad. The results of the analysis show that the concept of jihad in the Hikayat Prang Sabi is divided into three: (1) jihad for religious reasons, (2) jihad to defend the homeland, and (3) jihad for peace. These three concepts form the conceptualization of jihad based on the relationship between humans and God, the relationship between humans and humans, and the relationship between humans and the universe. This confirms the linguistic concept of jihad in the perspective of Muslims, especially the people of Aceh, that jihad is not only about war and suicide but also an inspiration to call for truth and peace.
Co-Authors Abu Bakar Ainal Hadi Armia Armia Efendi Efendi Fadhel Adyaksa Purwanto Herman Rusli Inouna Hardy Jefri Wahyudi M. Iqbal M. Iqbal M. Zuhri Mahfud Mahfud Muhammad Iqbal R. Sapto Hendri Boedi Soesatyo Remita Vintalena Riza Amalia Rizanizarli, Rizanizarli Safnil Hadisara Parinduri Sulastri Sulastri Tarmizi Tarmizi Tasya Anisa