Articles
<![CDATA[Penerapan Sistem Self Assesment Pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( BPHTP) Oleh Wajib Pajak Untuk Menentukan Pajak Terhutang ]]>
<![CDATA[Djatmiko, S.H., M.H., Agoes]]>;
<![CDATA[Hartariningsih, S.H., M.H., Ninik]]>;
<![CDATA[Hariadi, S.H., M.Hum., Wahyu]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum Vol 16, No 42 (2014): Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cakrawala Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study uses a method used is the method of normative juridical approach . Research the law that contain legitis - positivist conception , which profound that the law is identical to the written norms are created and legislated by agencies / officials authorized state made ââwritten and promulgated by agencies or officials of the state. This conception of law as a sisitem see normative autonomous , closed and regardless of peoples lives . This study uses the specification of legal discovery research in concreto , in an attempt to discover whether the appropriate law to be applied , in order to solve a particular case where the rule of law and it can diketemukan.Selain it also has the objective to test whether a particular normative postulates it may or may not used to solve a specific legal problem . Source of data needed in this study is a secondary data source which secondary data required in this study consists of the following: a . Primary legal materials are materials - materials that form a binding legal regulations - regulations in the field of taxation . b . Secondary legal materials are materials - materials that explain the law of primary legal materials consisting of books , journals , and papers - papers relating to tax matters Methode Data Collection , Data needed in research , collected by way of literature , namely explore the literature and other reference sources available in the library or elsewhere Keywords : Self Assessment , Dty Acquisition Right up Lang and Building , Assessable , tax due]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ETNIS ROHINGYA DALAM PERPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Periani, Aniek]]>;
<![CDATA[Hariadi, Wahyu]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i2.25427
<![CDATA[Human rights are basic rights that humans have from the time they were born or when they began to interact with society. This right cannot be taken by anyone, even the state has the responsibility to protect the rights possessed by each individual, regardless of whether he is an individual belonging to the ethnic majority or ethnic minority. Regarding ethnic minorities, there is already protection for ethnic minorities regarding their rights which under international law are generally regulated in international instruments, Rohingyas in Myanmar are ethnic minorities who experience many violations such as the termination of citizenship, restriction of freedom of confession religion, oppression of children and women. Some instruments that regulate violations experienced by the Rohingya ethnic group are the Universal Declaration of Human Rights, the Declaration on the Rights of Population which includes Minority Groups Based on Citizenship. ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BERDASARKAN PERMENSOS RI NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA ]]>
<![CDATA[Dinarila Balqis, Adinda Syifa]]>;
<![CDATA[Iskatrinah, Iskatrinah]]>;
<![CDATA[Hariadi, Wahyu]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 1 (2020): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jmpppkn.v2i1.133
<![CDATA[Negara Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara berkembang di dunia. Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip welfare state, dimana negara memiliki prinsip sebagai negara kesejahteraan. Dengan predikat negara kesejahteraan tersebut maka pemerintah Indonesia mengupayakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan mengeluarkan program bantuan sosial yang berupa beras kepada masyarakat dengan kategori fakir miskin. Program tersebut terus diperbaiki dari semula bernama beras miskin (RASKIN) menjadi beras sejahtera (RASTRA) dan yang terbaru saat ini adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program tersebut diatur dalam Permensos No 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian clinical legal research. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokkan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan : Berasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat disimpulkan : -Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara belum dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai serta Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2019. Dalam proses validasi di tahun 2019 masih terdapat data dari Pusat Data dan Informasi tentang Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga mengakibatkan data tersebut belum tepat sasaran terhadap calon peseta keluarga penerima manfaat.]]>
<![CDATA[ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) IN LAW IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hariadi, Wahyu]]>;
<![CDATA[Anindito, Teguh]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28627
<![CDATA[Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan alternatif yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa atau konflik kepentingan dan pemenuhan kebutuhan. Para pihak yang bersengketa duduk secara bersama-sama, merumuskan jalan keluar untuk mengakhiri perbedaan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan individual menjadi kepentingan dan kebutuhan bersama. Jalan keluar yang dirumuskan berisi penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Selain itu, cara penyelesaiannya dirumuskan pula secara bersama oleh para pihak, baik dengan maupun tanpa bantuan pihak ketiga. Pada tanggal 12 Agustus 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang ini diatur mengenai arbitrase, dan juga mengenai ADR. Secara yuridis formal, pelembagaan arbitrase dan ADR ini dimungkinkan dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Semula pelembagaan ini diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu sebagai berikut: “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.†Di samping itu, ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa: “Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan u ntuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ETNIS ROHINGYA DALAM PERPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Aniek Periani]]>;
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i2.25427
<![CDATA[Human rights are basic rights that humans have from the time they were born or when they began to interact with society. This right cannot be taken by anyone, even the state has the responsibility to protect the rights possessed by each individual, regardless of whether he is an individual belonging to the ethnic majority or ethnic minority. Regarding ethnic minorities, there is already protection for ethnic minorities regarding their rights which under international law are generally regulated in international instruments, Rohingyas in Myanmar are ethnic minorities who experience many violations such as the termination of citizenship, restriction of freedom of confession religion, oppression of children and women. Some instruments that regulate violations experienced by the Rohingya ethnic group are the Universal Declaration of Human Rights, the Declaration on the Rights of Population which includes Minority Groups Based on Citizenship. ]]>
<![CDATA[ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) IN LAW IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>;
<![CDATA[Teguh Anindito]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28627
<![CDATA[Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan alternatif yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa atau konflik kepentingan dan pemenuhan kebutuhan. Para pihak yang bersengketa duduk secara bersama-sama, merumuskan jalan keluar untuk mengakhiri perbedaan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan individual menjadi kepentingan dan kebutuhan bersama. Jalan keluar yang dirumuskan berisi penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Selain itu, cara penyelesaiannya dirumuskan pula secara bersama oleh para pihak, baik dengan maupun tanpa bantuan pihak ketiga. Pada tanggal 12 Agustus 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang ini diatur mengenai arbitrase, dan juga mengenai ADR. Secara yuridis formal, pelembagaan arbitrase dan ADR ini dimungkinkan dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Semula pelembagaan ini diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu sebagai berikut: “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.” Di samping itu, ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa: “Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan u ntuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BERDASARKAN PERMENSOS RI NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA ]]>
<![CDATA[Adinda Syifa Dinarila Balqis]]>;
<![CDATA[Iskatrinah Iskatrinah]]>;
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 1 (2020): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jmpppkn.v2i1.133
<![CDATA[Negara Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara berkembang di dunia. Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip welfare state, dimana negara memiliki prinsip sebagai negara kesejahteraan. Dengan predikat negara kesejahteraan tersebut maka pemerintah Indonesia mengupayakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan mengeluarkan program bantuan sosial yang berupa beras kepada masyarakat dengan kategori fakir miskin. Program tersebut terus diperbaiki dari semula bernama beras miskin (RASKIN) menjadi beras sejahtera (RASTRA) dan yang terbaru saat ini adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program tersebut diatur dalam Permensos No 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian clinical legal research. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokkan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan : Berasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat disimpulkan : -Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara belum dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai serta Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2019. Dalam proses validasi di tahun 2019 masih terdapat data dari Pusat Data dan Informasi tentang Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga mengakibatkan data tersebut belum tepat sasaran terhadap calon peseta keluarga penerima manfaat.]]>
<![CDATA[PENDAMPINGAN BAGI GURU PAUD MEKAR SARI KELURAHAN KRANJI TENTANG MEDIA LITERASI ANAK USIA DINI ]]>
<![CDATA[Esti Ningrum]]>;
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>;
<![CDATA[Ranjani Ranjani]]>
<![CDATA[ Abdimas Galuh Vol 5, No 1 (2023): Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/ag.v5i1.9775
<![CDATA[Kemajuan teknologi yang semakin pesat ini menuntut masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri, tak terkecuali bagi anak usia dini. Sehingga menjadi penting untuk memberikan bekal mengenai media literasi bagi anak usia dini. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat di sekitar PAUD Mekar Sari Kelurahan Kranji, khususnya kepada orangtua, guru, seluruh lapisan masyarakat lain yang kemungkinan memiliki keterbatasan pemahaman berkaitan dengan media literasi sehingga mendapatkan pemahaman berkaitan dengan pentingnya media literasi bagi anak usia dini. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pendamping Universitas Wijayakusuma Purwokerto ini dilakukan dengan metode sosialisasi dan pendampingan. Dari beberapa sosialisasi dan pendampingan yang diberikan oleh tim pendamping, guru PAUD Mekar Sari dan masyarakat Kelurahan Kranji kemudian dapat turut mengembangkan dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya media literasi untuk ditanamkan kepada anak sejak usia dini, untuk kemudian dapat dipraktikan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-harinya.]]>
<![CDATA[DISPENSASI PERNIKAHAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kusumawardana, Haris]]>;
<![CDATA[Hariadi, Wahyu]]>;
<![CDATA[Iskatrinah, Iskatrinah]]>
<![CDATA[ WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wijayakusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56681/wikuacitya.v4i1.340
<![CDATA[According to the Explanation of Article 7 paragraph (2) of the Marriage Age Change Law, what is meant by "deviation" is that it can only be done by submitting a dispensation application by the parents of one or both parties of the prospective bride and groom to the Religious Court for those who are Muslim and the District Court for others, if the man and woman are under 19 (nineteen) years old. What is meant by very urgent reasons is "there is no other choice and it is very necessary to have a marriage. What is meant by sufficient supporting evidence", a certificate proving that the age of the bride and groom is still below the provisions of the law and a certificate from a health worker supporting the statement of the parents that the marriage is very urgent to be carried out. The community service carried out aims to increase awareness of carrying out marriages in accordance with positive law in Indonesia and to provide insight to the people of Bendogarap Village about the meaning of marriage dispensation.]]>
<![CDATA[BEKERJA KELUAR NEGERI SECARA LEGAL DAN AMAN ]]>
<![CDATA[Wahyu Hariadi]]>;
<![CDATA[Prosawita Ririh Kusumasari]]>;
<![CDATA[Ferryani Krisnawati]]>
<![CDATA[ PARADIGMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): PARADIGMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, University Wijaykusuma Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The demands of an increasingly modern era make the needs move very quickly to affect income and employment. There are some Indonesians who choose to work abroad to meet their needs and help their families. This legal counseling aims to provide understanding to students, parents, teachers, the elderly, candidates for employment with disabilities and all other levels of society who may be vulnerable to crime in prospective workers abroad so as to gain a legal understanding of working abroad legally and safely. It is hoped that the community can participate in developing and maintaining what is good and realize that goodness in daily life wholeheartedly, becoming a habit that is continuously practiced and carried out every day. Ease of legal understanding of working abroad legally and safely.]]>
