Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.363
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Cakrawala Hukum Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Cakrawala Hukum
Wahyu M.Hum. S.H. Hariadi
Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BERDASARKAN PERMENSOS RI NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA Dinarila Balqis, Adinda Syifa; Iskatrinah, Iskatrinah; Hariadi, Wahyu
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2020): April
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara berkembang di dunia. Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip welfare state, dimana negara memiliki prinsip sebagai negara kesejahteraan. Dengan predikat negara kesejahteraan tersebut maka pemerintah Indonesia mengupayakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan mengeluarkan program bantuan sosial yang berupa beras kepada masyarakat dengan kategori fakir miskin. Program tersebut terus diperbaiki dari semula bernama beras miskin (RASKIN) menjadi beras sejahtera (RASTRA) dan yang terbaru saat ini adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program tersebut diatur dalam Permensos No 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian clinical legal research. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokkan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan : Berasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat disimpulkan : -Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara belum dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai serta Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2019. Dalam proses validasi di tahun 2019 masih terdapat data dari Pusat Data dan Informasi tentang Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga mengakibatkan data tersebut belum tepat sasaran terhadap calon peseta keluarga penerima manfaat.
Implementation of Regional Parking Regulations in Kabupaten Banyumas: A State Administrative Law Perspective on the “City of a Thousand Parking Spots” Phenomenon Hariadi, Wahyu; Supriyo, Doni Adi; Anindito, Teguh
IJOSPOL - International Journal of Social, Policy and Law Vol. 7 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : IJOSPOL - International Journal of Social, Policy and Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Parking management plays a strategic role in regional governance, as it relates to traffic order, public services, and local revenue generation. In Banyumas Regency, the rapid growth of urban activities, particularly in Purwokerto, has led to the proliferation of parking points, popularly known as the “city of a thousand parking spots.” While this reflects economic vitality, it also raises concerns regarding legality, tariff consistency, and administrative supervision in the implementation of Regional Regulations on parking. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The statutory approach examines the legal framework governing parking management, while the conceptual approach applies the principles of State Administrative Law, especially the principle of legality and the General Principles of Good Governance, as analytical benchmarks. Data were collected through library research and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The study finds that although parking management in Banyumas Regency has a formal legal basis, discrepancies remain between regulatory provisions and field practices, particularly in tariff application and supervision. Effective parking governance therefore requires not only valid regulations but also consistent implementation aligned with principles of legality, transparency, accountability, and legal certainty to ensure public trust and sustainable regional revenue.
PERLINDUNGAN HUKUM CALON PEKERJA MIGRAN NON PEMERINTAH TUJUAN JEPANG MELALUI LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) JACKO EDUCATION INTERNATIONAL DI SAMPANG KABUPATEN CILACAP Tauhid Santosa; Esti Ningrum; Wahyu Hariadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.teq7ec88

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-pemerintah tujuan Jepang melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Jacko Education International di Kabupaten Cilacap. Permasalahan difokuskan pada bentuk perlindungan hukum dan hambatan pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan LPK serta kendala yang dihadapi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian hukum klinis, didukung data sekunder dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bersifat preventif pada tahap pra-penempatan, namun terhambat keterbatasan kewenangan, rendahnya kesadaran hukum calon PMI, kompleksitas administrasi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga.
PENANGANAN DAN PENCEGAHAN TINDAKAN BULLYING DI SEKOLAH: penanganan, pencegahan, bullying di sekolah Wahyu Hariadi
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i1.503

Abstract

Tindakan tercela dan bullying merupakan fenomena yang meresahkan dan memiliki dampak negatif yang luas, baik bagi korban maupun pelaku. Korban bullying sering kali mengalami trauma psikologis, depresi, menurunnya prestasi akademik, bahkan hingga munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup. Sementara itu, pelaku bullying juga cenderung memiliki masalah dalam empati, agresi, dan kesulitan beradaptasi dengan norma sosial. Berbagai upaya telah dilakukan, penanganan terhadap bullying masih belum optimal. Bentuk bullying verbal sangat mudah dikenali dan kemungkinan besar terjadi seperti, ejekan, gosip, memaki, dan mengucilkan. Sengaja atau tidak. Entah dalam konteks bercanda atau serius. Bullying verbal ini terjadi baik dalam lingkungan keluarga, pergaulan, dan bisa lebih buruk lingkungan pendidikan. Setelah dampaknya mengkristal di dalam sang anak, maka rasa percaya diri anak menjadi relatif rendah, hal itu juga mempengaruhi aspek kehidupannya secara pribadi
Peningkatan Pemahaman Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah, Regulasi Pajak gholibuddin zuhairmanto; wahyu hariadi; agoes djatmiko
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i3.564

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan dengan karakteristik tertentu yang memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Pemahaman yang kurang tentang regulasi PBB, terutama dengan adanya perubahan peraturan terbaru, seringkali menyebabkan kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran pajak oleh masyarakat.pemahaman masyarakat mengenai PBB sering kali masih rendah, yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan kesalahan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hukum mengenai PBB menjadi krusial untuk mencapai optimalisasi penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan masyarakat.Hukum pajak, memiliki kompleksitas tersendiri yang kerap membingungkan masyarakat awam. Faktor seperti peraturan perundang-undangan yang terus berubah, prosedur administrasi yang rumit, dan kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pajak, berkontribusi pada rendahnya tingkat pemahaman hukum pajak di kalangan masyarakat.
SEMINAR ANAK TIDAK SEKOLAH: Pentingnya Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang SMA/K di Desa Karangsalam Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Haris Kusumawardana; Wahyu Hariadi; Agoes Djatmiko
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i3.567

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk membantu menanggulangi permasalahan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Banyumas melalui seminar anak tidak sekolah yang diselenggarakan di SMP N 2 Kemranjen. Menghadirkan siswa kelas 9 (sembilan) dan perangkat Desa Kemranjen dalam seminar memiliki tujuan untuk membangkitkan motivasi siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta unsur pemerintah Desa Kemranjen untuk dapat memfasilitasi siswa yang tidak mampu secara keuangan untuk dapat tetap melanjutkan pendidikan. Materi pengabdian disampaikan kepada siswa tentang pentingnya melanjutkan Pendidikan ke jenjang SMA/K untuk dapat memperbesar peluang dalam dunia kerja kelak. Materi disampaikan kepada perangkat Desa untuk menjelaskan peran dari Pemerintah Desa Kemranjen untuk dapat mengakomodir para siswa yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah. Dari seminar ini diharapkan seluruh siswa kelas 9 (Sembilan) SMP N 2 Kemranjen dapat melanjutkan Pendidikan ke jenjang SMA/K. Pemerintah Desa Kemranjen diharapkan lebih peka dan memberikan perhatian dalam bentuk bantuan kepada para siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dikarenakan masalah finansial.
Co-Authors Adinda Syifa Dinarila Balqis Agoes M.H. S.H. Djatmiko Aniek Periani Dinarila Balqis, Adinda Syifa Esti Ningrum Esti Ningrum Ferryani Krisnawati Haris Kusumawardana Iskatrinah - Kusumasari, Prosawita Ririh Ninik M.H. S.H. Hartariningsih Ranjani, Ranjani Supriyo, Doni Adi Tauhid Santosa Teguh Anindito Teguh Anindito, Teguh Zuhairmanto, Gholibuddin