Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum AGRIKAN Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan IKRA-ITH ABDIMAS Jurnal Jatiswara Jurnal Abdi Insani COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Jurihum
Kotan Y. Stefanus
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Pemberlakuan Asas Lex Posteriori UU IKN 2023 terhadap UU Pokok Agraria 1960 Fatimah Nurikhsani Rahman; Kotan Y. Stefanus; Umbu Lily Pekuwali
JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Publisher : CV. Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asas hukum lex posteriori derogat legi priori merupakan prinsip penting dalam sistem hukum Indonesia yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih baru dapat mengesampingkan undang-undang yang lebih lama. Pemberlakuan asas ini dalam konteks Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (IKN) berperan signifikan dalam menentukan validitas dan penerapan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan agraria, khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.Dengan diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2023, terdapat perubahan substansial dalam pengaturan kewenangan dan penataan ruang Ibu Kota Nusantara, yang berpotensi berkonflik dengan ketentuan ketentuan yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1960. Penerapan asas lex posteriori diharapkan dapat menghindari ketidakpastian hukum yang mungkin timbul akibat adanya dua norma yang saling bertentangan. Dalam hal ini, UU No. 21 Tahun 2023 sebagai norma baru harus diutamakan, terutama dalam konteks penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan IKN.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas lex posteriori dalam konteks perubahan regulasi terkait IKN dan dampaknya terhadap peraturan agraria yang lebih lama. Terdapat dua rumusan masalah di antara nya adalah Apakah 1. Ratio Legis pemberlakuan Asas lex Posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria dan 2. Apakah dampak pemberlakuan Asas lex Posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Ratio legis pemberlakuan Asas lex Posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria adalah : Inovasi dalam prosedur percepatan pengandaan tanah untuk kepentingan ikn, strategi pendorongan investor untuk menanamkan modal di ikn dan optimalisasi pencegahan konflik antara UU Ikn dan UUPA. Pemberlakuan Asas lex Posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria memiliki beberapa dampak di antaranya adalah dampak pada lingkungan, dampak pada hukum, dampak pada ekonomi dan sosial. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai interaksi antara kedua undang-undang tersebut dan dampak terhadap kepastian hukum serta pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia.
SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA DI DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG Rafael R. Tupen; Kotan Y. Stefanus; Josef M. Monteiro; Marlyani A. Seran; Megi O. Radji; Mario A. Lawung
Jurnal Abdi Insani Vol 13 No 6 (2026): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v13i6.3827

Abstract

Pemerintah Desa berwenang melakukan pungutan desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Secara normatif pungutan desa harus dilakukan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes), namun di desa Oeletsala pungutan desa dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. Penyelenggara Pemerintahan Desa mengalami kesulitan membentuk Perdes yang digunakan sebagai dasar hukum dalam melakukan pungutan desa. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya Perdes sebagai dasar hukum melakukan pungutan desa, menginventarisasi obyek pungutan desa, dan mendampingi penyelenggara pemerintahan desa membuat rancangan perdes tentang pungutan desa. Sosialisasi dan pendampingan. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk seminar, sedangkan pendampingan dilakukan dengan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan perdes tentang pungutan desa. Peserta kegiatan memperoleh pemahaman tentang pentingnya perdes sebagai dasar hukum dalam melakukan pungutan desa, menginventarisasi beberapa obyek yang dapat dijadikan pungutan desa, subyek pungutan dan tarif pungutan. Disamping itu, rancangan perdes tentang pungutan desa yang diajukan oleh kepala desa disempurnakan dalam kegiatan pendampingan. Penyelenggara pemerintahan desa Oletsala semakin mengetahui dan memahami tentang pentingnya pengaturan pungutan desa dengan perdes, metode pemecahan masalah sosial, dan mengidentifikasi beberapa obyek pungutan desa dan dituangkan dalam rancangan peraturan desa tentang pungutan desa.
DESAIN MODEL DESA ADAT DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KUPANG Abya Dechorolly Benusu; Kotan Y. Stefanus; Saryono Yohanes
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2.7103

Abstract

Penghormatan dan pengakuan negara memformulasikan pemerintahan desa tidak sekedar menempatkan konsep desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam tata hierarki pemerintahan tetapi juga diorientasikan pada efektifitas pelayanan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul secara tradisional yang sesuai dengan perkembangan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urgensitas keragaman budaya dan kelembagaan adat hadir sebagai aset dan potensi yang perlu mendapat perhatian. Kabupaten Kupang sebagai bagian integral dari bangsa indonesia memiliki karakteristik budaya yang terdesain sejak masa pemerintahan tradisional dengan model tata kelola berdasarkan nilai-nilai dan tatanan norma sebagai karakteristik masyarakat adat Timor. Tata kelola pemerintahan berdasarkan nilai-nilai dan tatanan norma adat Timor terakomodir sebagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat maupun hukum yang terlembaga dalam masyarakat timor dalam bentuk Desa Adat. Kondisi ini tentunya akan memberikan kontribusi terhadap bentuk kelembagaan pemerintahan tingkat desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
Implikasi Penghapusan Presidential Threshold terhadap Demokrasi di Indonesia Arnoldus Jansen Tabung; Kotan Y. Stefanus; Agnes Doortji Rema
Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi Vol. 9 No. 1 (2026): Januari: Jurnal Abdimas KESOSI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesetiakawanan Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57213/abdimas.v5i1.424

Abstract

The Presidential Threshold, or the minimum percentage threshold for nominating presidential and vice-presidential candidates by political parties, as stipulated in Article 222 of Law No. 7 of 2007 concerning General Elections, is considered detrimental to the constitutional rights of political parties and undermines the sovereignty of the people. This research uses a normative juridical research method, based on Constitutional Court decisions and laws, using statutory, historical, case, and comparative approaches. The legal sources for this research are primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal material analysis uses an inductive analysis from the specific to the general, conducted qualitatively and presented in descriptive form. The results of this study indicate that: 1) The 1945 Constitution does not require a vote threshold for nominating a president and vice president; 2) The Constitutional Court's implementation of the presidential threshold is deemed detrimental to the political rights and sovereignty of the people and contradicts Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution;  3) The elimination of the presidential threshold opens the opportunity for a more inclusive democracy, strengthens the legitimacy of a president directly elected by the people, opens the opportunity for all political parties to participate in the election, and allows for increased public political participation. However, the elimination of the presidential threshold raises challenges related to coalition formation, political fragmentation, government stability, and the management and strengthening of political party institutions.
Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengupahan dalam Rangka Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur Ignatius Loyola Julio Doni Kuma; Kotan Y. Stefanus; Rafael Rape Tupen
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 4 No. 2 (2025): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i3.3936

Abstract

The Wage Council of East Nusa Tenggara Province is a Non-Governmental Institution that is Independent, Self-Reliant, and Tripartite, tasked with recommending the Minimum Wage for Laborers to the Governor of East Nusa Tenggara Province for determination. The determination of the Minimum Wage for laborers in East Nusa Tenggara Province is established based on the Governor's Decree to be implemented by Companies in providing wages for laborers, especially in the Districts/Cities throughout East Nusa Tenggara Province where the Wage Council has not been formed. The Wage Council of East Nusa Tenggara Province as a Non-Structural Institution that is independent and self-reliant, in carrying out its duties and responsibilities, has not been effective when the survey for decent living needs is omitted as regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower in conjunction with Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages. The tasks and responsibilities of the Provincial Wage Council in determining the minimum wage of laborers in East Nusa Tenggara Province are stipulated in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation as a Replacement for Law Number 13 of 2003 which technically eliminates the Decent Living Needs Survey for one (1) person as a benchmark in recommending Minimum Wage Determination to the Governor. The formulation of the problem in this research is: (1) What is the Position and Function of the Wage Council in Determining the Minimum Wage of Laborers in East Nusa Tenggara Province? (2) What are the Prospects of the Wage Council of East Nusa Tenggara Province in the Future? The author conducted normative research supported by empirical research as complementary data. The focus of the research is the Wage Council as a non-governmental, independent, and self-reliant institution that has a position and function in determining the minimum wage since the Decent Living Needs Survey was eliminated and the Prospects of the Provincial Wage Council in the Future. The results of this research indicate that: (1) The Position and Function of the Wage Council as an independent/self-reliant institution in reality are not independent/self-reliant due to the involvement of third parties, namely the Central Bureau of Statistics. (2) The Prospects of the Wage Council in the Future after the Decent Living Needs Survey is abolished.
Co-Authors Abya Dechorolly Benusu Aderytho Djulyanz MC Ratukore Agnes Doortji Rema Apolonius Mardi Pelealu Arnoldus Jansen Tabung Cyrilius W. T. Lamataro Ebu Kosmas Epafras Jibrael Kidengsing Fatimah Nurikhsani Rahman Hernimus Ratu Udju Hernumus Ratu Udju Ignatius Loyola Julio Doni Kuma Jeremia Alexander Wewo Jessica Patricia Yustin Marthinus Johanchris Bryan Adam Josef M. Monteiro Kevy Listiana Fransiska Taneo Mario A. Lawung Marlyani A. Seran Matilde Niis Seran Megi O. Radji Mourest Aryanto Kolobani Nursalam Nursalam Rafael R. Tupen Rafael R. Tupen Rafael Rape Tupen Rio Maksi Arifin Ndoluanak Saryono Yohanes Saryono Yohanes Umbu Lili Pekuwali Umbu Lily Pekuwali Yohanes G.Tubahelan