Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.77
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum AGRIKAN Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan IKRA-ITH ABDIMAS Jurnal Jatiswara Jurnal Abdi Insani COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Jurihum
Kotan Y. Stefanus
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Pemberlakuan Asas Lex Posteriori UU IKN 2023 terhadap UU Pokok Agraria 1960 Fatimah Nurikhsani Rahman; Kotan Y. Stefanus; Umbu Lily Pekuwali
JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Publisher : CV. Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asas hukum lex posteriori derogat legi priori merupakan prinsip penting dalam sistem hukum Indonesia yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih baru dapat mengesampingkan undang-undang yang lebih lama. Pemberlakuan asas ini dalam konteks Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (IKN) berperan signifikan dalam menentukan validitas dan penerapan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan agraria, khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.Dengan diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2023, terdapat perubahan substansial dalam pengaturan kewenangan dan penataan ruang Ibu Kota Nusantara, yang berpotensi berkonflik dengan ketentuan ketentuan yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1960. Penerapan asas lex posteriori diharapkan dapat menghindari ketidakpastian hukum yang mungkin timbul akibat adanya dua norma yang saling bertentangan. Dalam hal ini, UU No. 21 Tahun 2023 sebagai norma baru harus diutamakan, terutama dalam konteks penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan IKN.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas lex posteriori dalam konteks perubahan regulasi terkait IKN dan dampaknya terhadap peraturan agraria yang lebih lama. Terdapat dua rumusan masalah di antara nya adalah Apakah 1. Ratio Legis pemberlakuan Asas lex Posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria dan 2. Apakah dampak pemberlakuan Asas lex Posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Ratio legis pemberlakuan Asas lex Posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria adalah : Inovasi dalam prosedur percepatan pengandaan tanah untuk kepentingan ikn, strategi pendorongan investor untuk menanamkan modal di ikn dan optimalisasi pencegahan konflik antara UU Ikn dan UUPA. Pemberlakuan Asas lex Posteriori derogat legi priori terkait Undang-undang No.21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria memiliki beberapa dampak di antaranya adalah dampak pada lingkungan, dampak pada hukum, dampak pada ekonomi dan sosial. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai interaksi antara kedua undang-undang tersebut dan dampak terhadap kepastian hukum serta pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia.
SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA DI DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG Rafael R. Tupen; Kotan Y. Stefanus; Josef M. Monteiro; Marlyani A. Seran; Megi O. Radji; Mario A. Lawung
Jurnal Abdi Insani Vol 13 No 6 (2026): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v13i6.3827

Abstract

Pemerintah Desa berwenang melakukan pungutan desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Secara normatif pungutan desa harus dilakukan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes), namun di desa Oeletsala pungutan desa dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. Penyelenggara Pemerintahan Desa mengalami kesulitan membentuk Perdes yang digunakan sebagai dasar hukum dalam melakukan pungutan desa. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya Perdes sebagai dasar hukum melakukan pungutan desa, menginventarisasi obyek pungutan desa, dan mendampingi penyelenggara pemerintahan desa membuat rancangan perdes tentang pungutan desa. Sosialisasi dan pendampingan. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk seminar, sedangkan pendampingan dilakukan dengan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan perdes tentang pungutan desa. Peserta kegiatan memperoleh pemahaman tentang pentingnya perdes sebagai dasar hukum dalam melakukan pungutan desa, menginventarisasi beberapa obyek yang dapat dijadikan pungutan desa, subyek pungutan dan tarif pungutan. Disamping itu, rancangan perdes tentang pungutan desa yang diajukan oleh kepala desa disempurnakan dalam kegiatan pendampingan. Penyelenggara pemerintahan desa Oletsala semakin mengetahui dan memahami tentang pentingnya pengaturan pungutan desa dengan perdes, metode pemecahan masalah sosial, dan mengidentifikasi beberapa obyek pungutan desa dan dituangkan dalam rancangan peraturan desa tentang pungutan desa.
DESAIN MODEL DESA ADAT DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KUPANG Abya Dechorolly Benusu; Kotan Y. Stefanus; Saryono Yohanes
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2.7103

Abstract

Penghormatan dan pengakuan negara memformulasikan pemerintahan desa tidak sekedar menempatkan konsep desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam tata hierarki pemerintahan tetapi juga diorientasikan pada efektifitas pelayanan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul secara tradisional yang sesuai dengan perkembangan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urgensitas keragaman budaya dan kelembagaan adat hadir sebagai aset dan potensi yang perlu mendapat perhatian. Kabupaten Kupang sebagai bagian integral dari bangsa indonesia memiliki karakteristik budaya yang terdesain sejak masa pemerintahan tradisional dengan model tata kelola berdasarkan nilai-nilai dan tatanan norma sebagai karakteristik masyarakat adat Timor. Tata kelola pemerintahan berdasarkan nilai-nilai dan tatanan norma adat Timor terakomodir sebagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat maupun hukum yang terlembaga dalam masyarakat timor dalam bentuk Desa Adat. Kondisi ini tentunya akan memberikan kontribusi terhadap bentuk kelembagaan pemerintahan tingkat desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
IMPLEMENTASIKAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGUASAAN CAGAR ALAM GUNUNG MUTIS Agustinus Seo Bani; Saryono Yohanes; Rafael Rape Tupen; Kotan Y. Stefanus
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Januari 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i1.1581

Abstract

The recognition and protection of indigenous peoples’ rights constitute a constitutional mandate as stipulated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, the implementation of these rights continues to face significant challenges, particularly in conservation areas. One such area is the Mount Mutis Nature Reserve in North Central Timor Regency, East Nusa Tenggara Province, which has been traditionally controlled and utilized by the Mollo indigenous community. This study aims to analyze the implementation of indigenous peoples’ rights in the control of the Mount Mutis Nature Reserve and to examine the role of local government and community support in managing the area. The research employs a normative legal research method supported by an empirical approach. Data were collected through literature review of relevant laws and regulations, as well as interviews with government officials, conservation area managers, customary leaders, and local community members in Tasinifu Village, Mutis District. The findings reveal that the Mollo indigenous community maintains strong historical, spiritual, and social ties to the Mount Mutis area, as reflected in the existence of customary sites such as sacred stones (faot kanaf) and sacred water sources (oe fam). Although the rights of indigenous peoples over the area are normatively recognized, their implementation remains suboptimal due to limited administrative recognition, boundary disputes, and conservation management approaches that tend to be top-down. Government support is still partial and has not fully positioned indigenous communities as key actors in conservation area management. This study emphasizes the necessity of strengthening legal recognition of indigenous peoples and developing participatory conservation management models that prioritize indigenous involvement to ensure justice, protection of traditional rights, and environmental sustainability.
Co-Authors Abya Dechorolly Benusu Aderytho Djulyanz MC Ratukore Agustinus Seo Bani Apolonius Mardi Pelealu Cyrilius W. T. Lamataro Ebu Kosmas Epafras Jibrael Kidengsing Fatimah Nurikhsani Rahman Hernimus Ratu Udju Hernumus Ratu Udju Jeremia Alexander Wewo Jessica Patricia Yustin Marthinus Johanchris Bryan Adam Josef M. Monteiro Kevy Listiana Fransiska Taneo Mario A. Lawung Marlyani A. Seran Matilde Niis Seran Megi O. Radji Mourest Aryanto Kolobani Nursalam Nursalam Rafael R. Tupen Rafael R. Tupen Rafael Rape Tupen Rio Maksi Arifin Ndoluanak Saryono Yohanes Saryono Yohanes Umbu Lili Pekuwali Umbu Lily Pekuwali Yohanes G.Tubahelan