Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.42
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Ulul Albab: Jurnal Studi Islam DE JURE El-HARAKAH : Jurnal Budaya Islam Hukum Islam Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Sistem : Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Widya Yuridika AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman Jambura Law Review El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Journal Justiciabelen (JJ) Indonesia Law Review (ILREV) JBEST MAHAKIM: Journal of Islamic Family Law Al-Bayyinah
Khoirul Hidayah
Fakultas Syariah UIN Maliki Malang
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Public Health Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : DE JURE

 1 
KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MEREK SEBAGAI OBYEK DALAM PERJANJIAN RAHN Hidayah, Khoirul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 6, No 1: Juni 2014
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.704 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v6i1.3187

Abstract

Trademark right is industry property right that can to be company reputation and can protect the consumen from infringement. Trademark has economic value more than the other company assets.The fenomena about syariah economic in Islamic finance in Indonesia had to be interesting topic to study about trademark right as the object in rahn contract. The private law of Indonesia had explain that trademark right is the immovable intangible object. Trademark right can move to the other people. It can be sold and be inherited, hibah, and contract.  In Islamic law studies, Ulama Hanafiah explain that the trademark as marhun, because it fulfill the requirement of rahn contract. MUI explain too about trademark in fatwa MUI in 2005. It explain that the trademark is  huquq maliyah (property right)and it protect by the law.
TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS (Studi Terhadap Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) Hidayah, Khoirul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 1: Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.553 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i1.3001

Abstract

The research background is the fenomena of infringement (copyright) in the Univercity. This research will analizes about The knowledge of UIN Maulana Malik Ibrahim student about the protection of copyright. The purpose of this research is to describe the influence of student knowledge about copyright with infringement (copyright). The research method is empirical research (sociological yurisprudence) with kwalitatif analyzes. The result of the research is the law attitude of students don’t show the positive of law attitude in protection the copyrights. Although the students respect with the creation of mine (literary), but they have not the law attitude to obey the law of copyright. Fenomena  adanya  pelanggaran  hak  cipta  di  lingkungan  kampus  telah  melatarbelakangi penulis  untuk  mengadakan  penelitian  tentang  tingkat  pemahaman  mahasiswa  UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai perlindungan hak cipta. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman hukum mahasiswa tentang hak cipta dengan tingkat pelanggaran hukum hak cipta atas karya tulis. Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian  empiris  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  tingkat  pemahaman  mahasiswa  masih  kurang.  Sikap  hukum mahasiswa belum menunjukkan sikap positif terhadap perlindungan hak cipta atas karya tulis.  Meskipun  mahasiswa  mempunyai  kehendak  menghargai  hasil  karya  orang  lain, namun belum nampak sikap menerima undang-undang dalam perilaku sehari hari
Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota Malang Hidayah, Khoirul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 7, No 2: Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.314 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v7i2.3517

Abstract

Sebagai adalah salah satu kota yang mempunyai pertumbuhan ekonomi cukup bagus, Kota Malang memiliki 1.057 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sekitar 66.007 orang. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengawasan ketenagakerjaan di Kota Malang, persoalan yang dihadapi dan upaya optimalisasinya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Disnakertrans Kota Malang dalam melakukan optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan hanya bersifat pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis. Sejak tahun 2012 tidak ada penambahan jumlah pengawas pegawai Ketenagakerjaan. Sehingga jumlah temuan pelanggaran ketenagakerjaan tidak berubah secara signifikan. Keterbatasan jumlah pengawas, pegawai pengawas tidak mempunyai kewenangan dalam pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, penghentian sementara alat produksi dan pencabutan ijin, peraturan tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menentukan jumlah pengawas dan kultur pengawas yang selalu mengutamakan upaya non yustisial dalam bentuk pembinaan jika terjadi pelanggaran merupakan masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh Disnakertrans Kota Malang dalam melakukan tugasnya.
PERSOALAN HUKUM PEREMPUAN REMBANG AKIBAT PRAKTEK NIKAH SIRRI Hidayah, Khoirul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 1: Juni 2011
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v3i1.1322

Abstract

Economics factor motivates Rembang (Pasuruan)  women to practice unregistered marriage. Their positions within the marriage causes law problem directing them to poverty. Having no birth certificate registration and no economic warranty in divorce are among law problems facing by the women. Some efforts can be taken by local  government are through preventif and repressive efforts. Preventive effort is law empowermnent about marriage, divorce and domestic violence. For repressive effort, the gaverment may implement alternative law solution which is gender sensitive in form of  defining  the marriage formally ( istbat nikah) and registering the marriage in office of religious affairs proactively in cooperation with local officials (village and district).Faktor ekonomi telah mendorong perempuan di daerah Rembang Pasuruan melakukan praktek nikah sirri. Posisi perempuan Rembang yang dilemahkan sebagai perempuan simpanan dalam praktek nikah sirri menjadikan perempuan menghadapi persoalan hukum yang dapat  mengakibatkan kemiskinan. Beberapa persoalan hukum yang dihadapi perempuan Rembang akibat praktek nikah sirri adalah persoalan pengakuan anak melalui akte kelahiran, nafkah anak jika terjadi perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pemerintah daerah dan jajaran pemerintahan yang terkait ada dua yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah dalam bentuk pemberdayaan hukum tentang perkawinan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Upaya represif dapat dilakukan dengan upaya penyelesaian hukum alternatif yang sensitif gender yaitu dalam bentuk istbat nikah (penetapan nikah) atau pencatatan nikah oleh KUA secara proaktif melalui kerjasama aparat setempat (desa dan kecamatan).Kata Kunci: Persoalan Hukum, Perempuan Rembang, Praktek Nikah Sirri
PERLINDUNGAN HAK PATEN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN PERAN UMAT ISLAM DALAM BIDANG IPTEK Hidayah, Khoirul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 1: Juni 2012
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v4i1.2160

Abstract

Hak Paten adalah bagian dari hak atas kekayaaan intelektual (HKI). HKI sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak Paten merupakan bentuk reward yang diberikan terhadap seseorang dalam bentuk hak eksklusif. Jika ditinjau dari hukum Islam, keberadaan hak paten dibenarkan, namun tidak diperkenankan kalau hak paten yang sudah diperoleh hanya semata-mata untuk memperkaya diri sendiri. Minimnya jumlah paten negara Islam yang terdaftar di Dirjen HKI ataupun PCT menunjukkan betapa minimnya penelitian yang dilakukan oleh umat Islam. Padahal Al Qur’an telah banyak memberikan pesan agar manusia selalu berpikir menggunakan akalnya untuk menemukan segala. Sudah saatnya umat Islam harus bangkit di era globalisasi. Negara Islam harus mampu menunjukkan eksistensinya melalui riset dan teknologi, sehingga bisa mengungguli negara-negara Barat. Indonesia sebagai negara mayoritas Islam tentunya juga harus memulai eksistensinya dalam IPTEK yaitu dengan memulai melakukan penelitian-penelitian yang berbasis paten.   Paten is a part of Intelectual Property Rights (IPRs). HKI refers to product of human’s intellectual that is beneficial for human being.  Patent is a reward which is awarded to someone in exclusive form. In Islamic perspective, patent right is justified but it is forbidden to get patent merely for economic or financial interest. The inadequate number of muslim countries that are registered in HKI directorate general or PCT shows that only a few number of research conducted by muslims. In fact, Quran has sent its messages to human beings to use their brain in thinking to gather knowledge. This is the time for muslims to awake in this globalization era. Islamic states must be able to show their existences through research and technology in order they go beyond western countries. Indonesia as muslim majority country should start its existence in technology by conducting research which is patent-based.  
Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Sektor Pertanian di Indonesia Hidayah, Khoirul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.13137

Abstract

Abstract: The Warehouse Receipt System (WRS) is a form of state protection for farmers in Indonesia. Through WRS, farmers can access capital and obtain proper selling prices of agricultural commodities. The implementation of WRS is still interesting to study, especially in Malang Regency. This article aims to analyze the factors of the ineffectiveness of WRS in Malang Regency in terms of legal benefit theory. This article is based on empirical law research with a sociological approach. The results showed that the implementation of WRS in Malang Regency has not been able to provide solutions to farmers' problems. The policies issued by the Ministry of Agriculture are easier and less costly. This study can be used as a recommendation for the government to review the WRS arrangements so that the legal objective of WRS to provide maximum benefit to farmers and society in general can be achieved.Keywords: warehouse receipt system; farmer; agriculture; policy.Abstrak: Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan bentuk perlindungan negara terhadap petani di Indonesia. Melalui SRG petani dapat mengakses modal dan mendapatkan harga penjualan komiditas pertanian secara layak implementasi SRG masih menarik untuk dilakukan kajian, khususnya di Kabupaten Malang. Artikel ini bertujuan menganalisis factor kurang efektifnya SRG di Kabupaten Malang ditinjau dari teori kemanfaatan hukum. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SRG di Kabupaten Malang belum mampu memberikan solusi bagi persoalan petani. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian lebih memudahkan dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Kajian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi pemerintah untuk mengkaji ulang pengaturan SRG sehingga tujuan hukum SRG untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi petani dan masyarakat pada umumnya dapat tercapai.Kata Kunci: sistem resi gudang; petani; pertanian; kebijakan.
Co-Authors Achmad Syaichu, Achmad Anugerah, Ghifari Fajar Bachri, Syabbul Dwi Fidhayanti Dwi Hidayatul Firdaus, Dwi Hidayatul Esha, Muhammad In'am Isroqunnajah Istislam Istislam, Istislam Mahasina, Mohammad Wildan Raja Mahendra, Yusril Masidah, Masidah Muhammad Muhammad Mustafa Lutfi Nasyi'ah, Iffaty Rahman, Aulia Arif Ramadhita Ramadhita, Ramadhita Rayno Dwi Adityo Rohman, Miftakur Roibin Roibin Saifullah Saifullah Salam, Nor Shofil Fikri Siti Nur Aisyah Sudirman Sudirman Suhariningsih Suhartono, Bambang Sukarni Sukarni Suwandi Suwandi Tutik Hamidah Umaiyatus Syarifah Wardani, Galuh Retno Setyo