Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun Muskibah Muskibah; Lili Naili Hidayah; Evalina Alissa
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.265 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v5i1.421

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait kegiatan pertambangan batubara yang merugikan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan, serta untuk menemukan penyelesaian sengketa tuntutan ganti rugi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kegiatan pertambangan batubara serta tanggung jawab perusahaan pertambangan batubara yang merugikan masyarakat sekitar lokasi pertambangan dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam penyelesaian sengketa terkait kegiatan pertambangan.
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bumdes Kelapa Sawit Dengan Pihak Kedua Di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV Asmida HS; Lili Naili Hidayah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the position, authority, and responsibility of the parties in the memorandum of cooperation agreement. This study uses empirical juridical research methods. Based on these objectives, the formulation of the problem is obtained, namely how are the positions and authorities, and what are the responsibilities of the parties in the memorandum of agreement on cooperation between Palm Oil BUMDes and Second Parties in Jelutih Village, Batin District XXIV?. The research is expected to be useful for developing knowledge and insight in practicing scientific thinking skills in making scientific papers, and can be input for Palm Oil BUMDes with Second Parties in Jelutih Village, Batin District XXIV. From the results of the study, it is known that 1) The position and authority of the parties in the memorandum of agreement of cooperation are BUMDes Jelutih as the first party, namely as the provider of business funds (capital), while the Head of the Oil Palm Nursery Unit (second party) as the recipient of the power of attorney to carry out seed sales activities dominant palm oil. 2) The responsibility of the parties in the memorandum of understanding of cooperation is that the first party provides business funds and divides the business results in a 60:40 pattern, namely 60% for the first party and 40% for the second party, while the second party's responsibility is to carry out the work until all the seeds are planted. sold, control all the work in the field in the sale of oil palm seeds, and be responsible. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan tujuan tersebut diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan dan kewenangan, dan bagaimana tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerjasama BUMDes Kelapa Sawit dengan Pihak Kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV?. Penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam melatih kemampuan berpikir ilmiah dalam pembuatan karya ilmiah, dan dapat menjadi masukan bagi BUMDes Kelapa Sawit dengan Pihak Kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa 1) Kedudukan dan kewenangan para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama yaitu BUMDes Jelutih sebagai pihak pertama yaitu sebagai pemberi dana (modal) usaha, sedangkan Kepala Unit Pembibitan Sawit (pihak kedua) selaku penerima kuasa untuk melaksanakan kegiatan penjualan bibit sawit yang sangat mendominasi. 2) Tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama yaitu pihak pertama memberikan dana usaha dan membagi hasil usaha dengan pola 60:40 yaitu 60% untuk pihak pertama dan 40% untuk pihak kedua, sedangkan tanggung jawab pihak kedua adalah melaksanakan pekerjaan sampai semua bibit terjual, mengontrol semua pekerjaan di lapangan dalam penjualan bibit sawit, dan bertanggung jawab.  
Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Muskibah Muskibah; Lili Naili Hidayah
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.25671

Abstract

Artikel ini membahas isu hukum tentang kekuatan mengikat perjanjian arbitrase dalam kontrak kerja konstruksi dan kepastian hukum pelaksanaan putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal terhadap semua peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perjanjian arbitrase mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang. Pelaksanaan putusan arbitrase dalam sengketa konstruksi dari hasil analisis terhadap beberapa putusan arbitrase belum memberikan kepastian hukum. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase sehingga penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Oleh Perusahaan di Daerah Sarolangun Saputri, Erda; Yahya, Taufik; Naili Hidayah, Lili
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v4i2.17740

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of corporate social responsibility PT. Lubuk Lancang Kuning towards the people of Lubuk Sepuh Village, Pelawan District, Sarolangun Regency. The formulation of the problem is 1. What is the form of the corporate social responsibility program of PT. Lubuk Lancang Kuning against the people of Lubuk Sepuh Village, Pelawan District, Sarolangun Regency? 2. How is the implementation of the corporate social responsibility program of PT. Lubuk Lancang Kuning towards the people of Lubuk Sepuh Village, Pelawan District, Sarolangun Regency? The research method used is empirical juridical, namely a study that shows a gap between das sollen and das sein (hope and reality). The result of this research is in the implementation of corporate social responsibility which is carried out by PT. Lubuk Lancang Kuning to the people of Lubuk Sepuh Village was provided through assistance for the construction of places of worship, sports assistance, assistance in celebration of major holidays such as the national new year, Islamic new year, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, and MTQ assistance as well as educational assistance to schools which is in the village of Lubuk Sepuh. In its implementation there are several programs that have not been implemented due to obstacles that occur in their distribution and have not been properly socialized in the community so that there are still some people who do not know about social responsibility. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Lubuk Lancang Kuning terhadap masyarakat Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. Rumusan Masalah adalah 1. Bagaimana bentuk Program tanggung jawab sosial perusahaan PT. Lubuk Lancang Kuning terhadap masyarakat Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun? 2. Bagaimana pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan PT. Lubuk Lancang Kuning terhadap masyarakat Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun?. Metode penelitian yang digunakan yaitu  yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein (harapan dan kenyataan). Hasil dari penelitian ini adalah dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan oleh PT. Lubuk Lancang Kuning terhadap masyarakat Desa Lubuk Sepuh diberikan melalui Bantuan pembangunan tempat ibadah, bantuan olahraga, bantuan dalam perayaan hari besar seperti tahun baru nasional, tahun baru Islam, Maulid Nabi, Isra Mi’raj, dan batuan MTQ serta bantuan pendidikan terhadap sekolah-sekolah yang ada di Desa Lubuk Sepuh. Dalam pelaksanaanya terdapat beberapa program yang belum dijalankan disebabkan oleh hambatan yang terjadi dalam penyalurannya serta belum tersosialisasikan  dengan baik di masyarakat sehingga masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang tanggung jawab sosial.
Perjanjian Gadai Sawah Pada Masyarakat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci Taufiq, Muhammad; Idris, Isran; Naili Hidayah, Lili
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v5i2.29597

Abstract

The purpose of writing this article is to find out and analyze the rice pawn agreement made by the Tigo Luhah Kemantan community of Kerinci Regency according to customary law if it is related to Law Number 56 Prp of 1960 concerning Determination of Agricultural Land Area and to find out about the factors that cause difficulties in redemption in agreement to pawn rice fields in the Tigo Luhah community, Kemantan, Kerinci Regency. The research is empirically juridical in nature, namely to examine the effectiveness of the enforcement of a legal norm. The results of the research show that 1) the implementation of pawning rice fields which is carried out according to customary law shows that there are elements of extortion so that it is not in accordance with what is expected and regulated in the law, because the land can be used by the recipient of the pawn, the risk of changes in the value of the currency is completely borne by the giver. pledge, and the pledge lasts indefinitely; 2) there are several factors behind why customary rice pawn agreements are difficult for the pawnbroker to redeem, namely from an economically disadvantaged perspective, changes in the currency value required during redemption, and the public's lack of knowledge of the laws and regulations related to the law. pawn the rice fields.
Problematika Dalam Pembagian Waris Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Di Kabupaten Tebo Naili Hidayah, Lili; Najwan, Johni; Raffles, Raffles; Herlina, Nelli; Fatni, Indriya
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.474 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v5i3.17013

Abstract

Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian kepada masayarakat mengenai pembagian waris sebagai upaya peningkatan pemah aman hukum terhadap guru dan masyarakat sekitar diwilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tebo. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai problematika dalam pembagian waris. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris sehingga dapat mengecilkan permasalahan yang timbul dari pembagian waris. Metode yang digunakan adalah ceramah, Pengabdian ini sangat direspon oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan pembagian waris. Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam hukum waris.
Penyuluhan Hukum dan Peningkatan Pemahaman Terhadap Produk Unggulan Pada Masyarakat Kedepatian Semerap Hidayah, Lili Naili; Raffles, Raffles; Qodri, M. Amin; Aulia, M. Zulva; Manik, Herlina
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.129 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v6i1.19366

Abstract

Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian kepada masayarakat mengenai terhadap peningkatan pemahaman terhadap produk unggulan di masyarakat kedepatian, Semerap, Kerinci.. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memahami produk unggulan daerah . sehingga dapat meningkatkan rasa kecintaan terhadap produk unggulan daerah tempatan. Metode yang digunakan adalah ceramah, Pengabdian ini sangat direspon oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait dengan masalah masalah yang sering terjadi dilapangan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat, bahwa dengan adanya produk unggulan mampu menimbulkan potensi peningkatan ekonomi masyarakat.
Upaya Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Pencantuman Label Pada Kemasan Melalui Penyuluhan Hukum Bagi Siswa SMA 2 Di Muara Bungo Hidayah, Lili Naili; Najwan, Johni; Raffles, Raffles; Herlina, Nelli; Fatni, Indriya
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.794 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v6i1.19367

Abstract

Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian kepada masayarakat mengenai peningkatan pemahaman konsumen terhadap pencantuman label pada kemasan terutama bagi siswa SMA 2 Muaro Bungo. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan masyarakat terutama Siswa tentang perlindungan konsumen. sehingga dapat mengecilkan permasalahan yang timbul dari adanya kegiatan yang dilakukan konsumen. Metode yang digunakan adalah ceramah, Pengabdian ini sangat direspon oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait dengan masalah masalah yang sering terjadi dilapangan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat terutama untuk bias bijak dan teliti ketika akan berbelanja dengan memberhatikan label yang ada dalam produk.
Politik Hukum Undang Undang Paten: Perbandingan Indonesia dan Jepang Ageng Triganda Sayuti; Windarto Windarto; Pahlefi Pahlefi; Lili Naili Hidayah
Recital Review Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v6i1.31612

Abstract

This article discusses the development of patent law formation in Japan as a country known to be superior in the field of technology, with a comparison of the development of patent law in Indonesia from the beginning of independence until after the reform era. By using normative methods. The results of the discussion of this paper show that firstly, intervention from various countries in various international agreements related to intellectual property was addressed by Japan with great consideration of economic aspects and in the end, Japan's patent regulations tended to follow America's common law legal tradition. Second, the formation of the Patent Law in Indonesia according to the period of its validity has experienced a shift, if initially the Patent Law was formed to encourage the improvement and development of domestic industry, in subsequent developments it was also influenced by the desire to follow international trade developments and politics by adapting the Law to TRIPs.
STRATEGI IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN DALAM PERUSAHAAN: DAMPAK DAN TANTANGAN Eko Nuriyatman; Fitria Fitria; Lili Naili Hidayah; Siti Fatimah; Agus Irawan
LITIGASI Vol. 25 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v25i2.18877

Abstract

Environmental Social Responsibility is regulated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as part of Corporate Social Responsibility, which encourages companies to act ethically and contribute to improving the quality of life of the community. This study uses a normative legal method to analyze legal norms related to Environmental Social Responsibility and Corporate Social Responsibility and their application in practice. The problems discussed in this scientific article are related to the review of the implementation of environmental social responsibility by State-Owned Enterprises. The discussion includes strategies for implementing Environmental Social Responsibility which include analysis of community needs, stakeholder involvement, and allocation of sufficient resources. Evaluation of the impact of Environmental Social Responsibility is carried out through sustainability reports and the use of Key Performance Indicators, with support from international standards such as ISO 26000 and the Global Reporting Initiative. In conclusion, the effective implementation of Environmental Social Responsibility requires a comprehensive and collaborative approach, where companies must align Corporate Social Responsibility activities with the objectives of the Sustainable Development Goals. Advice for companies is to increase transparency and accountability in reporting Environmental Social Responsibility and integrate feedback from the community for more relevant and impactful programs. Thus, it is hoped that Environmental Social Responsibility will not only provide benefits for the company, but also for the community and the environment in a sustainable manner.