Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.792
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Wawasan Yuridika Recital Review WAJAH HUKUM Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Social Science Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Lili Naili Hidayah
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta Asrika Fazlia, Shelly; Suryahartati, Dwi; Naili Hidayah, Lili
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.18693

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia serta Indikator objek Jaminan fidusia terhadap Hak Cipta Lagu yang dijaminkan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Menurut Pasal 16 (3) UU No. 28 Tahun 2014 yang menyebutkan: “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek fidusia”, mengenai tersebut Hak Cipta bermanfaat bagi pencipta karya cipta salah satunya Hak Cipta Lagu, karena hasil ciptaannya dapat digunakan sebagai agunan memperoleh hutang. Dari hasil penelitian ini bahwa pembebanan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dengan kredituratas dasar kebebasan berkontrak, hak cipta atas lagu bila diajukan sebagai objek jaminan maka sebelumnya, Ciptaan Lagu tersebut wajib didaftarkan terlebih terdahulu pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dapat diikutsertakan dalam Daftar Umum Ciptaanuntuk memperoleh hasil ekonomi dari Ciptaannya, serta didaftarkan pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Indikator objek Jaminan Fidusia terhadap Hak Cipta Lagu yang dijaminkan Fidusia yaitu sebagai berikut: 1) Memiliki Nilai Ekonomis; 2) Terdaftar pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual serta Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia; 3) Masih Dalam Masa Perlindungan; 4) Milik Pribadi; 5) Dapat Beralih atau Dialihkan. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia serta Indikator objek Jaminan fidusia terhadap Hak Cipta Lagu yang dijaminkan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Menurut Pasal 16 (3) UU No. 28 Tahun 2014 yang menyebutkan: “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek fidusia”, mengenai tersebut Hak Cipta bermanfaat bagi pencipta karya cipta salah satunya Hak Cipta Lagu, karena hasil ciptaannya dapat digunakan sebagai agunan memperoleh hutang. Dari hasil penelitian ini bahwa pembebanan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dengan kredituratas dasar kebebasan berkontrak, hak cipta atas lagu bila diajukan sebagai objek jaminan maka sebelumnya, Ciptaan Lagu tersebut wajib didaftarkan terlebih terdahulu pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dapat diikutsertakan dalam Daftar Umum Ciptaanuntuk memperoleh hasil ekonomi dari Ciptaannya, serta didaftarkan pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Indikator objek Jaminan Fidusia terhadap Hak Cipta Lagu yang dijaminkan Fidusia yaitu sebagai berikut: 1) Memiliki Nilai Ekonomis; 2) Terdaftar pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual serta Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia; 3) Masih Dalam Masa Perlindungan; 4) Milik Pribadi; 5) Dapat Beralih atau Dialihkan.
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bumdes Kelapa Sawit Dengan Pihak Kedua Di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV HS, Asmida; Naili Hidayah, Lili
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v4i1.19409

Abstract

This study aims to determine the position, authority, and responsibility of the parties in the memorandum of cooperation agreement. This study uses empirical juridical research methods. Based on these objectives, the formulation of the problem is obtained, namely how are the positions and authorities, and what are the responsibilities of the parties in the memorandum of agreement on cooperation between Palm Oil BUMDes and Second Parties in Jelutih Village, Batin District XXIV?. The research is expected to be useful for developing knowledge and insight in practicing scientific thinking skills in making scientific papers, and can be input for Palm Oil BUMDes with Second Parties in Jelutih Village, Batin District XXIV. From the results of the study, it is known that 1) The position and authority of the parties in the memorandum of agreement of cooperation are BUMDes Jelutih as the first party, namely as the provider of business funds (capital), while the Head of the Oil Palm Nursery Unit (second party) as the recipient of the power of attorney to carry out seed sales activities dominant palm oil. 2) The responsibility of the parties in the memorandum of understanding of cooperation is that the first party provides business funds and divides the business results in a 60:40 pattern, namely 60% for the first party and 40% for the second party, while the second party's responsibility is to carry out the work until all the seeds are planted. sold, control all the work in the field in the sale of oil palm seeds, and be responsible. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan tujuan tersebut diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan dan kewenangan, dan bagaimana tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerjasama BUMDes Kelapa Sawit dengan Pihak Kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV?. Penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam melatih kemampuan berpikir ilmiah dalam pembuatan karya ilmiah, dan dapat menjadi masukan bagi BUMDes Kelapa Sawit dengan Pihak Kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa 1) Kedudukan dan kewenangan para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama yaitu BUMDes Jelutih sebagai pihak pertama yaitu sebagai pemberi dana (modal) usaha, sedangkan Kepala Unit Pembibitan Sawit (pihak kedua) selaku penerima kuasa untuk melaksanakan kegiatan penjualan bibit sawit yang sangat mendominasi. 2) Tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama yaitu pihak pertama memberikan dana usaha dan membagi hasil usaha dengan pola 60:40 yaitu 60% untuk pihak pertama dan 40% untuk pihak kedua, sedangkan tanggung jawab pihak kedua adalah melaksanakan pekerjaan sampai semua bibit terjual, mengontrol semua pekerjaan di lapangan dalam penjualan bibit sawit, dan bertanggung jawab.  
Village-Owned Enterprises Legal Accountability for Village Natural Resources Management in the Perspective of Separate Legal Entity and Legal Certainty Naili Hidayah, Lili; Najwan, Johni; Suryahartati, Dwi
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 6 No. 3 (2025): 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v6i3.52967

Abstract

This article examines the construction of legal accountability for the management of natural resource-based village assets by Village-Owned Enterprises (BUMDesa) after its recognition as a legal entity through Government Regulation Number 11 of 2021. This recognition places BUMDesa as an independent legal subject that operates based on the principle of separate legal entity. However, in practice, the application of this principle still leaves juridical problems, especially related to the separation between village wealth and BUMDesa wealth and the potential shift in the character of village assets from public wealth to objects of private interest. This condition has implications for the weakening of legal protection for village assets and the increased risk of irregularities in the management of village natural resources. This article emphasizes that the legal accountability of BUMDes is dualistic, namely corporate responsibility for business activities and public accountability for the protection of the interests of village communities and the sustainability of natural resources. The absence of a firm and systematic regulation causes a legal gray space that blurs the boundaries of responsibility between BUMDesa and the village government. Therefore, it is necessary to reconstruct the regulation and strengthening of BUMDesa governance to ensure legal certainty, maintain the public character of village assets, and ensure that its use remains in line with the constitutional goals of maximum prosperity of the people
Ketiadaan Regulasi dan Risiko Kesehatan: Tinjauan Hukum atas Perdagangan Pakaian Bekas dalam Negeri di Indonesia Cendani, Enggar; Muskibah, Muskibah; Naili Hidayah, Lili
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v6i3.43662

Abstract

The secondhand clothing trade is becoming increasingly popular in Indonesia, but this practice raises health and legal concerns. Various studies have shown that secondhand clothing contains Staphylococcus aureus bacteria and Aspergillus sp. fungi, which can potentially cause skin infections and other diseases. This condition violates consumers' rights to comfort, security, and safety as stipulated in the Consumer Protection Law (UUPK). This study aims to analyze the legal regulations and forms of consumer protection in the domestic secondhand clothing trade. The method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach, as well as a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that although the domestic secondhand clothing trade is legal according to the Indonesian Standard Classification of Industrial Fields (KBLI), there are no clear quality and hygiene standards. Existing regulations only provide general protection without specifically regulating quality standards or product information. Therefore, additional regulations are needed that establish quality standards, information obligations, and stricter oversight to protect consumer rights.
Compensation for Consumers for Illegal Acts in E-Commerce Transactions from the Perspective of Legislation Amir, Diana; Hidayah, Lili Naili; Pahlefi, Pahlefi; Suhermi, Suhermi; Muskibah, Muskibah
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 5 No 3 (2026): Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/0wtv6t44

Abstract

The rapid growth of e-commerce has significantly reshaped the global marketplace, enabling consumers to engage in digital transactions easily. However, alongside its benefits, e-commerce has introduced challenges, particularly regarding consumer protection in cases of unlawful acts committed by business actors. The aim of this study is to analyze the legal concept of compensation for consumers in e-commerce transactions, focusing on unlawful acts. This research investigates the responsibilities of business actors in ensuring consumer protection and the applicability of various laws, such as the Civil Code, the Consumer Protection Law, and the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law), to e-commerce contexts. Using a descriptive-analytical approach with normative juridical methods, the research explores case law, legal frameworks, and secondary data related to consumer complaints, including issues of fraud, product misrepresentation, and privacy violations. The findings highlight the complexities surrounding compensation claims for both material and immaterial damages resulting from e-commerce violations. The study concludes that there is a need for stronger legal provisions to ensure fair compensation and accountability for e-commerce business actors. This research also recommends enhancing digital literacy among consumers and reinforcing the regulatory mechanisms to promote a safer e-commerce environment. The study contributes to a deeper understanding of consumer rights in the digital economy and suggests improvements in the legal framework for e-commerce transactions.
Co-Authors Adifa Rahmandini Ageng Triganda Sayuti Agus Irawan Alissa, Evalina Amir, Diana Anggraini, Shela Dwi Asrika Fazlia, Shelly Aulia, M. Zulva Cendani, Enggar Dwi Suryahartati Eko Nuriyatman Faizah Bafadhal Fatni, Indriya Fitria Fitria Futri Wisma Hayati Herlina Manik Herlina, Nelli HS, Asmida Indriya Fathni Isran Idris Johni Najwan Jufira Nur Annisa Litama Fira M. Amin Qodri M. Hosen M. Zulva Aulia Muhammad Taufiq Muskibah Muskibah Nelli Herlina Nelli Herlina Nikma Ruslian Pahlefi . Pahlefi, Pahlefi Prayoga Tayosa Qodri, Muhammad Amin Raffles Raffles Raffles Raffles Raffles Raffles Raffles Raffles Saputri, Erda Siti Fatimah Suhermi, Suhermi Taufik Yahya Triganda Sayuti, Ageng Umar Umar Windarto, Windarto