Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.323

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Signifikan : Jurnal Ilmu Ekonomi Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender DE JURE El Dinar Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Tazkia Islamic Finance and Business Review Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law Kordinat : Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) EKONOMIKA SYARIAH : Journal of Economic Studies Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Advances In Social Humanities Research Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah GoodWill Journal of Economics, Management, and Accounting

Nur Hidayah

Faculty Of Economics And Business Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta

Author-ID : 2824356

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Strategies for Strengthening Halal Industries towards Integrated Islamic Economic System in Indonesia: Analytical Network Process Approach Euis Amalia; Nur Hidayah
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Shariah and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

The halal economy has become a crucial issue in the context of the development of the global Sharia economy. The halal economy is a holistic concept and integral to Sharia values. One of the problems facing the halal economy is the absence of an integrated system between the halal industries and Islamic finance in Indonesia. This research aims to investigate the problems contributing to the divergence of the halal industries from Islamic finance in Indonesia and find solutions in the form of strategic priorities. Data obtained through in-depth interviews and focused discussions with ten experts. It reveals that the main problems are regulation, human resources, institutional building, services and information technology (IT), sharia issues and public awareness. By using the analytical network process (ANP) approach, it finds that the rater agreement value of W = 0.5514, meaning that 55.14% of respondents agree the problems are, based on the order of priority, regulations (17.4%), services and IT (17.0%), institutional building (16.6%), human resources (16.4%), Sharia Issues (16.4%) and public awareness (16.3%). As for alternative priority strategies, the rater agreement shows the value of W = 0.5754, meaning that 57.54% of respondents agree the three main alternative strategies for building the integrated halal industries in Indonesia, namely, strengthening regulations and policies (13.8%), building halal lifestyle (13.3 %) and strengthening human resource capacity (12.7%). It concludes that the regulatory and policy aspects rank first and foremost priority for the development of an integrated Sharia economic system. All stakeholders need to strengthen regulatory and policy aspects so that they are responsive for the development of the halal industries in Indonesia to be able to compete at the national and global levels. Ekonomi halal telah menjadi isu yang sangat krusial dalam konteks perkembangan ekonomi Syariah global. Ekonomi halal merupakan sebuah konsep yang holistik dan integral dengan nilai-nilai Syariah. Problem terbesarnya adalah belum adanya suatu sistem terintegrasi antara industri halal dengan lembaga keuangan Syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan melakukan investigasi terhadap permasalahan yang menyebabkan munculnya divergensi industri halal dari keuangan syariah di Indonesia, memetakan permasalahan sehingga dapat diurutkan berdasarkan skala prioritas, serta menemukan solusi berupa alternatif strategis prioritas. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan diskusi terfokus (FGD) dengan sejumlah ahli terdiri dari regulator, ulama, akademisi, dan pelaku bisnis syariah berdasarkan kriteria utama yaitu: regulasi, sumber daya manusia, institutional building, layanan dan teknologi informasi (IT), isu syariah dan public awareness. Dengan menggunakan pendekatan analytical network prosess (ANP), ditemukan aspek kriteria di atas, hasil rater agreement menunjukkan nilai W=0.5514, yang berarti 55.14% responden sepakat berdasarkan urutan prioritasnya adalah regulasi (17.4%), layanan dan IT (17.0%), institutional building (16.6%), sumber daya manusia (16.4%) dan Isu syariah (16.4%) serta Public awareness (16.3%). Dari setiap kriteria tersebut selanjutnya dapat diidentifikasi urutan sub kriteria masing-masing. Adapun untuk alternatif strategi prioritas, hasil rater agreement menunjukkan nilai W=0.5754, yang berarti 57.54% responden sepakat berdasarkan urutan prioritasnya, tiga alternatif strategi utama untuk membangun industri halal di Indonesia adalah penguatan regulasi dan kebijakan (13.8%), buiding halal lifestyle (13.3%) dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (12.7%). Kesimpulan akhir penelitian menunjukkan bahwa aspek regulasi dan kebijakan menduduki urutan prioritas pertama dan terpenting untuk pembanguan sistem ekonomi syarah yang terintegrasi. Implikasi penelitian ini adalah perlunya adanya perhatian yang serius dari para stakeholder untuk penguatan aspek regulasi dan kebijakan agar responsif terhadap kebutuhan pengembangan industri halal di Inonesia agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Dari Jabariyah, ke Qadariyah, hingga Islam Progresif: Respons Muslim atas Wabah Corona di Indonesia Nur Hidayah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i6.15365

Abstract:WHO, The United Nation Health Agency, has declared COVID-19 as a global pandemic. The Indonesian government has issued some measures and policies to deal with this outbreak. Various elements of civil society have also been moving to deal with this pandemic. As the largest Muslim country, a question arises as to what extent Islam plays a role in tackling this corona outbreak. By analyzing the various responses of the Muslim community, based on primary and secondary data, this paper argues that Indonesian Muslims are polarized in responding to the COVID-19 pandemic. The spectrum extends from the 'fear zone' which considers this outbreak as having prevented them from worshiping God, to the 'learning zone', which is the majority, by accepting this outbreak as a disaster and attributing its cause to human actions damaging nature, to the 'growth zone' which takes active role in dealing with the outbreak. This diversity is influenced by the different theological believes spanning from the Jabbariyah to Qadariyah to Progressive Islam. The influence of Jabbariyah's theology leads to the attitudes of fatalism, while the influence of the Qadariyah theology leads to the attitude of accepting the plague as a disaster and attributing this pandemic to human’s excessive exploitation of nature. The influence of progressive Islamic theology leads to the flexibility of Islamic interpretations rooted in the concept of Maqasid Sharia to prioritize harm prevention over seeking benefits and Islamic teaching of amar ma'ruf nahyi munkar as a religion playing active role in social transformation.Keywords: Indonesia, Islam, Muslims, Pandemic, COVID-19, Jabbariyah, Qadariyah, Progressive Islam. Abstrak:WHO, lembaga kesehatan PBB, telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Pemerintah Indonesia mengambil serangkaian kebijakan untuk menanggulangi wabah ini. Berbagai elemen masyarakat sipil bergerak untuk membantu menanggulangi pandemi ini. Sebagai negara Muslim terbesar, timbul pertanyaan sejauh mana Islam memainkan peran dalam penanggulangan wabah corona ini. Dengan menganalisa berbagai respon komunitas Muslim terhadap wabah ini berdasarkan data primer dan sekunder, paper ini berargumen bahwa Muslim Indonesia terpolarisasi dalam merespon pandemi COVID-19 ini. Spektrum response ini terbentang dari ‘fear zone’ yang menganggap wabah ini telah menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah, kepada ‘learning zone’ yang merupakan mayoritas dengan menerima wabah ini sebagai musibah dan teguran atas perbuatan manusia merusak alam, hingga ‘growth zone’ yang mengambil peran aktif untuk menangani wabah. Keragaman ini dilatari oleh perbedaan pengaruh teologis yang dianutnya dari spektrum Jabbariyah ke Qadariyah hingga Islam Progresif. Pengaruh teologi Jabbariyah membawa kepada sikap fatalisme, sedangkan pengaruh teologi Qadariyah membawa kepada sikap menerima wabah sebagai musibah dan mengatributkan pandemi kepada kesalahan manusia mengelola alam. Pengaruh teologi Islam progresif membawa pada kelenturan penafsiran Islam yang berakar pada konsep Maqasid Syariah untuk mendahulukan pencegahan madharat ketimbang pencarian maslahat dan ajaran amar ma’ruf nahyi munkar Islam sebagai agama yang aktif melakukan transformasi sosial.Kata Kunci: Indonesia, Islam, Muslim, Pandemi, COVID-19, Jabbariyah, Qadariyah, Islam Progresif

Strengthening the Function of BAZNAS as Zakat Regulator: Legal Draft Proposal and Its Public Perceptions Muhammad Nadratuzzaman Hosen; Abdul Wahab; Diah Larasati; Nur Hidayah; Tira Mutiara
Jurnal Cita Hukum Vol 10, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v10i1.24448

Zakat management in Indonesia is historically developed in civil society. In Law Number 38 of 2011, the state recognizes two official institutions in managing Zakat. While in Law Number 23 of 2011, zakat management is in BAZNAS, an institution formed by the government. There is an unequal position where LAZ is subordinated to BAZNAS. This can be seen in the task of LAZ, which is in charge of assisting BAZNAS in the management of national Zakat. The method used in this research is the descriptive statistical analysis method by distributing questionnaires. This study looks at the perception or views of the community if BAZNAS is the only authority in making arrangements for Zakat. As a result, BAZNAS has not become the only institution that the public can trust in managing national Zakat. People are accustomed to paying Zakat directly to mustahik or amil in the villages, such as paying Zakat to kyai. Distribution and distribution are not yet optimal, so the community prefers to give it themselves. Today's regulation of LAZ was adopted by the Ministry of Religion so that the relationship between BAZNAS and LAZ does not unite, which considers each other to be competitive. The proposal related to strengthening the regulation and management of Zakat by BAZNAS by only opening one coordination door has not been approved by the community because it is considered that the presence of BAZNAS will eliminate LAZ.Keywords: Public Perception, BAZNAS, LAZPenguatan Fungsi BAZNAS Sebagai Regulator Zakat: Usulan RUU dan Persepsi PublikAbstrakPengelolaan Zakat di Indonesia berdasarkan sejarah berkembang di masyarakat sipil. Dalam UU Nomor 38 tahun 2011, negara mengakui adanya dua lembaga yang resmi dalam melakukan pengelolaan zakat. Sementara di UU Nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat berada di BAZNAS yang merupakan lembaga bentukan pemerintah sehingga adanya kedudukan yang tidak seimbang, dimana LAZ menjadi subordinasi BAZNAS. Hal ini terlihat pada tugas LAZ yang bertugas untuk mebantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat nasional. Penelitian ini melihat bagaimana persepsi atau pandangan masyarakat, apabila BAZNAS menjadi satu-satunya otoritas dalam melakukan pengaturan tentang zakat. Metode yang digunakan penelitian ini ialah metode analisis statistik deskriptif dengan penyebaran kuesioner. Hasilnya, BAZNAS belum menjadi satu-satunya lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dalam melakukan pengelolaan zakat nasional. Masyarakat terbiasa dengan membayar zakat secara langsung kepada mustahik atau amil di kampung-kampung seperti membayar zakat kepada kyai. Distribusi dan penyaluran yang belum optimal, maka masyarakat lebih memilih sendiri untuk memberikan. Aturan hari ini LAZ dianggap oleh Kemenag, sehingga hubungan BAZNAS da LAZ tidak menyatu yang menganggap saling bersaing. Usulan terkait dengan penguatan regulasi dan pengelolaan zakat oleh BAZNAS dengan hanya membuka satu pintu koordinasi belum disetujui masyarakat, karena dianggap kehadiran BAZNAS akan meniadakan LAZ.Kata Kunci: Persepsi Masyarakat; BAZNAS; LAZ Усиление функции BAZNAS как регулятора закята: Правовой проект предложения и его общественное восприятие АннотацияУправление закятом (Один из пяти столпов Ислама) в Индонезии исторически развивалось в гражданском обществе. В Законе № 38 от 2011 года государство признает два официальных учреждения в управлении закятом. В то время как в Законе № 23 от 2011 года управление закятом находится в BAZNAS (учреждение, которое осуществляет управление закятом на национальном уровне), учреждении, созданном правительством, так что возникает несбалансированная позиция, где LAZ (учреждение по управлению закятом, созданное частным сектором или вне правительства) становится подчиненным BAZNAS. Это видно из задачи LAZ, которое помогало BAZNAS в управлении национальным закятом. Метод, используемый в этом исследовании, представляет собой метод описательного статистического анализа путем распространения анкет. В этом исследовании рассматривается восприятие или взгляды сообщества на то, является ли BAZNAS единственным авторитетом в принятии решений о выплате закята. В результате BAZNAS не стал единственным учреждением, которому общественность может доверять в управлении национальным закятом. Люди привыкли платить закят непосредственно “Mustahik” (людям, которые имеют право на получение закята) или “Amil” (людям, ответственным за сбор и распределение закята) в деревнях, например, выплачивать закят в “kyai“ (Эксперт по исламу). Распространение и раздача пока не оптимальны, поэтому сообщество предпочитает раздавать его самостоятельно. Сегодняшнее положение о LAZ было принято Министерством по делам религии, чтобы отношения между BAZNAS и LAZ не объединялись, так как они считаются конкурирующими друг с другом. Предложение, связанное с усилением регулирования и управления закятом со стороны BAZNAS путем открытия только одной координационной двери, не было одобрено сообществом, поскольку считается, что присутствие BAZNAS устранит LAZ.Ключевые слова: Общественное восприятие; BAZNAS; LAZ

Islam, Gender, dan Kewirausahaan dalam Pespektif Budaya Muslim Indonesia: Kendala dan Strategi Peningkatan Partisipasi Perempuan Nur Hidayah
Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender, 12(1), 2016
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Paper ini berupaya menganalisa rendahnya tingkat partisipasi perempuan di sektor wirausaha di Indonesia dari perspektif budaya Muslim Indonesia. Penulis berargumen bahwa diperlukan transformasi budaya Muslim di Indonesia ke arah yang lebih progresif untuk menumbuh-kembangkan budaya wirausaha di kalangan Muslim Indonesia dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam berwirausaha. Berbagai kendala yang diidentifikasi diupayakan dicarikan solusi dan strategi untuk mengeliminir kesenjangan gender di bidang ini. Paper ini berupaya melakukan kritik terhadap wacana keagamaan dan budaya Muslim di Indonesia yang mengindikasikan masih rendahnya budaya kewirausahaan di kalangan umat Islam. Selanjutnya paper ini berupaya menggali khazanah nilai-nilai Islam dan budaya Muslim di Indonesia beserta preseden historisnya untuk direvitalisasi dan dijadikan landasan bagi transformasi nilai-nilai dan lembaga-lembaga keagamaan Islam sehingga dapat lebih mendorong kewirausahaan di kalangan umat Islam, termasuk perempuan, dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan dan berkesetaraan

THE ROLE OF COORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE ON FINANCIAL PERFORMANCE OF INDONESIAN ISLAMIC BANKING Mutmainah Juniawati; Nur Hidayah
istinbath Vol 19 No 1 (2020): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Islamic banking is committed to using Islamic ethical values. This certainly raises the question, whether Islamic banking that is committed to Islamic ethical values also has a high commitment to social and environmental responsibility called Corporate Social Responsibility (CSR, called social responsibility). The purpose of this study was to determine the effect of partial and simultaneous CSR disclosure on CAR, ROA, ROE, and BOPO. Based on the purposive sampling method, the sample in this study was 4 BUS and 7 UUS which published sustainability reports using GRI guidelines 4 and annual reports in 2014-2017. The analytical method used in this study is multiple linear regression. The results of this study indicate that this study shows a positive effect on CAR, because the disclosure of high CSR will increase investor loyalty and trust to invest. CSR social indicators are not needed on CAR, because it takes a long time to see their effects. All CSR indicators also do not approve of ROA and ROE. The companyâ€™s ROA and ROE are issued at the end of the year, while CSR is issued at the beginning of the following year at the AGM. CSR economic indicators show a negative effect on BOPO, because they will save resources so they will reduce their operational costs, social indicators have a positive effect on BOPO because the higher the social activities will increase the operational costs incurred

Akad Wakalah Menjadi Penyebab Pembiayaan Murabahah Bergeser Dari Transaksi Jual Beli Menjadi Transaksi Jasa Abdul Azis; Mochamad Bukhori Muslim; Nur Hidayah
Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Vol 19, No 2 (2020): Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam
Publisher : Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/kordinat.v19i2.18898

This paper examines the wakalah contract as the cause of the shift of murabaha financing from buying and selling transactions to service transactions. Analysis of wakalah legal norms with normative philosophical approaches, normative juridical and empirical juridical. The wakalah contract given by Islamic banks absolutely to customers to make purchases has caused murabaha financing to shift from buying and selling transactions to service transactions, because the customer has acted for and on behalf of himself in purchasing goods from suppliers, while the money transferred by the bank sharia to customers is considered as borrowed money. A wakalah contract that does not have any effect on transactions on customers in purchasing goods from suppliers, cannot be called wakalah but has the effect of transferring money from Islamic banks to customers as service transactions

Complying with Sharia While Exempting from Value-Added Tax: Murābaḥah in Indonesian Islamic Banks Nur Hidayah; Moch. Bukhori Muslim; Abdul Azis
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v22i1.22833

Law number 42/2009 on Value Added Tax and some subsequent amendments have exempted Islamic banks from the value-added tax on their murābaḥah transactions. This provision raises the sharia issue because the goods are delivered directly from the supplier to the customer. At the same time, the DSN-MUI Fatwa regarding the murābaḥah contract sets that banks must first buy and own the goods from the suppliers before selling them back to the customers. With this tax provision, murābaḥah transactions have shifted from trade systems to service ones because banks directly transfer funds to customers to purchase goods. Such tax policy has dealt with the so-called double taxation issue of Islamic banks but sacrificed the compliance of sharia principles. This paper seeks to solve this dilemma by proposing a revision of tax regulations for murābaḥah transactions using philosophical, juridical, and sociological legal approaches. The delivery of goods from suppliers to banks and from banks to customers is included in non-taxable goods transactions for Islamic banks. With this proposal, Islamic banks are expected to be exempted from value-added tax while complying with sharia principles and competing with conventional banks. AbstrakUU No. 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan beberapa amandemen berikutnya telah membebaskan bank syariah dari pajak pertambahan nilai (PPN) pada transaksi murabahah. Namun ketentuan ini dianggap menimbulkan isu syariah karena barang diserahkan langsung dari pemasok ke nasabah, sedangkan Fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah mengatur bahwa bank harus membeli dan memiliki barang terlebih dahulu dari pemasok sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Dengan ketentuan pajak ini, transaksi murabahah telah bergeser dari sistem jual beli menjadi sistem jasa karena bank dianggap tidak melakukan pembelian barang melainkan mentransfer dana pembelian barang kepada nasabah. Ketentuan pajak ini telah meringankan beban pajak pertambahan nilai bank syariah namun mengorbankan pemenuhan prinsip syariah. Kajian ini berupaya mencari solusi dilema ini dengan usulan revisi regulasi perpajakan untuk transaksi murabahah dengan pendekatan analisa legal filosofis, normatif, dan sosiologis. Penyerahan barang dari pemasok kepada bank dan dari bank kepada nasabah dimasukkan dalam transaksi barang tidak kena pajak. Dengan usulan ini diharapkan bank syariah tetap terhindar dari pajak ganda, namun tetap memenuhi prinsip syariah serta berdaya saing dengan bank konvensional.

Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Murabahah: antara Jual Beli dan Hutang Piutang Nur Hidayah; Moch. Bukhori Muslim; Abdul AA Azis
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 15 No 2 (2021)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

The issue of shifting from sale and purchase transactions to service transactions due to the binding of collateral with a mortgage or fiduciary rights can become a transaction that is null and void. Solving legal issues related to how the concept of binding collateral needs to be seen in an ontological and philosophical scope. The binding of collateral on murabahah financing should be based on the existence of customer obligations for purchases that have not been paid off based on the Sharia Banking Law. The binding of collateral on murabahah transactions can also be carried out with mortgage rights or fiduciary guarantees based on the existence of customer obligations for purchases that have not been paid off as guided by the Mortgage Law and the Fiduciary Guarantee Law which has accommodated the binding of collateral by basing other main agreements other than the main agreement due to accounts payable.

Do Financing Schemes Affect the Functions of Islamic Banks in Indonesia? Wahyu Wastuti Suwasdi; Nur Hidayah; Siti Sarah Nasution
Tazkia Islamic Finance and Business Review Vol. 15 No. 2 (2021)
Publisher : Institute for Research and Community Empowerment (LPPM TAZKIA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30993/tifbr.v15i2.285

This study aims to examine the effect of financing schemes on the dual functions of Islamic banks. For intermediary function, its analysis the financing schemes toward profitability. Financing schemes consist of Mudharabah, Qardh, Istisna’ and Ijarah. Meanwhile, the profitability level is measured by Return on Asset (ROA). In this study, the authors used the data from Financial Services Authority (OJK) for the study period from 2014 till 2022. This research used the Multiple Linear Regression to analyze the data. The results of this study indicate that Mudharabah, Qardh, and Ijarah in Full-Fledged Islamic banks (BUS) are significant effect on ROA. Mudharabah has negative effect but Qardh and Ijarah has positive effect. Meanwhile, in Sharia Business Unit (UUS) Qardh, Istisna’ and Ijarah have significant effect on ROA. All the variables have negative effect. Based on the analysis of Qardh financing, the social function of Islamic banks has not been carried out optimally. Keywords: Mudharabah, Qardh, Istisna’, Ijarah, ROA

Muslim Youth Under Sharia Regime in Aceh: From Accommodation to Resistance Khamami Zada; Windy Triana; Nur Hidayah; Ummi Kultsum; Fathudin
Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 17 No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v17i2.7262

In the context of shari’a implementation in Aceh, there has been resistance among young people wanting freedom and openness in public space with its modernity values. This study aims at investigating the responses of Aceh’s young people to the implementation of Sharia in Aceh and how it implies for the Sharia law enforcement in the region. This is a socio-legal research relying on interviews and focused-group discussions as data collection methods. Respondents consist of young people aged 20-25. This research finds out that there has been a normalization of sharia in the Acehnese society with young people tending to accept sharia in Islamic tenets, propagation, attires, economic system, and penal system. Those who were born after or a while before sharia was implemented for the first time tend to get used to the sharia and consider it a part of their normal life. Their responses vary, from accommodation, adaptation, compromise to resistance. The resistance leads to the agency and creating a counterspace as their comfort zone to express creativity. In turn, this religiosity model contributes to sharia's moderatization in Aceh. Therefore, there is a need for the Aceh local government to maintain and develop spaces for young people to express creativity while maintaining sharia as a part of their lives.

Co-Authors Abdul Azis Abdul Hamid Abdul Wahab Abdul Wahab Ahmad Rodoni Diah Larasati Diah Larasati Erika Amelia Erika Amelia Euis Amalia Fathudin Habibullah Habibullah Habibullah Harisa Harisa Hidayatulloh Irma Novida Isman Pepadri JM Muslimin Junarti Junarti Khamami Zada Meriyati Meriyati Moch. Bukhori Muslim Muhajirin Muhajirin Muhajirin Muhamad Nadratuzzaman Hosen Muhamad Resa Ardiansah Muhammad Maksum Mutmainah Juniawati Nadhil Novarel Mathari Najim Nur Fauziah Nila Sulistiawati Nur Akhlaqul Karimah Nur Syam Ade Rahmawati Rahmawati Raihan Khan Siti Sarah Nasution Tira Mutiara Tira Mutiara Tira Mutiara Ujang Maman Ummi Kultsum Wahyu Wastuti Suwasdi Windy Triana

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search