Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Sebagai Upaya Peningkatan Potensi Sumber Pangan (Studi Pada Kelompok Wanita Tani di Kota Bandar Lampung) Anita Pratiwi; Novita Tresiana; Ita Prihantika
Jurnal Administrativa Vol 2 No 3 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v2i3.43

Abstract

Food shortages is an issue that has imposes the community because it has to get food needs at a high price. To overcome the food shortages, every country needs to do the development potential food security to ensure the availability of sufficient, nutritious, and balanced food potential. The fulfillment of food can be done by utilizing the potential of existing land through the Sustainable Food House Area Program (KRPL). This study attempted to know groups of women farmers’ empowerment success through the Sustainable Food House Area Program and to know the supporting factors and inhibitory factors in the implementation of the Sustainable Food House Area Program.
Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19 Amelia Tasyah; Puji Ayu Lestari; Anada Syofira; Cintania Ade Rahmayani; Rizka Dwi Cahyani; Novita Tresiana
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v18i2.808

Abstract

Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui inovasi dari pelayanan publik yang berbasis digital (e-government) di era pandemi covid-19 dalam mengatasi keterbatasan layanan publik yang bertatap muka langsung agar menghindari penyebaran Covid-19. Selain itu, apa saja hambatan yang ada dalam penerapan e-government dalam masa pandemi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi dan penelusuran data secara online, serta dengan penggunaan teknik analisis isi. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan bahwa penggunaan electronic government masih membutuhkan pemantapan serta pematangan dalam hal kualitas pelayanan seperti efisiensi (efficiency), kepercayaan (trust), reliabilitas (reliability), maupun dukungan masyarakat (citizen support). Hambatan pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital masih belum dapat dihindari, dikarenakan e-government di Indonesia yang masih berkutat dengan masalah teknis. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik yang berbasis digital.  Ciri khusus penelitian ini ialah peneliti menggunakan topik e-government di Indonesia yang dijalankan semasa pandemi Covid-19 dan juga menggunakan beberapa website resmi pemerintah sebagai contoh dalam pembahasan penelitian.
Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Sektor Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19 Devi Puspita Sari; Fenitha Angkuna; Ita Fauzia Septiana; Ranie Adellia Islamia Kaloko; Dhea Amelia Ayus; Novita Tresiana
Musamus Journal of Public Administration Vol 5 No 1 (2022): Musamus Journal of Public Administration, Vol 5. 1. October 2022
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v5i1.4310

Abstract

Terkait penerapan berbagai kebijakan pada sektor kesehatan di tingkat pemerintah daerah yang terdampak karena penyebaran kasus Covid-19 sehingga pemerintah daerah memerlukan langkah strategis agar mampu menekan angka penyebaran virus tersebut. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan deskripsi dan membantu memahami mengenai bagaimana pengaruh pandemi terhadap sektor kesehatan di tangkat pemerintah daerah dan efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan sektor kesehatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode studi pustaka dengan pengumpulan data berdasarkan hasil dokumentasi dan penelusuran elektronik. Data hasil yang telah ditemukan selanjutnya digunakan teknik analisis isi. Hasil penelusuran tersebut ditemukan bahwa pengaruh pandemi terhadap sektor kesehatanpada tingkat pemerintah daerah yakni berdampak pada kesehatan masyarakat secara langsung, tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara tegas untuk menekan penyebaran virus salah satunya dengan vaksin Covid-19 yang secara rutin dimonitoring langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dan turut berpengaruh terhadap penurunan akses layanan kesehatan. Berdasarkan data yang diperoleh tingkat efektivitas penerapan kebijakan kesehatan dipengaruhi oleh rendahnya pengawasan dan ketegasan oleh pemerintah daerah. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan sektor kesehatan yang telah dilakukan sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerjanya.
Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19 Amelia Tasyah; Puji Ayu Lestari; Anada Syofira; Cintania Ade Rahmayani; Rizka Dwi Cahyani; Novita Tresiana
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 18 No. 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v18i2.808

Abstract

Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui inovasi dari pelayanan publik yang berbasis digital (e-government) di era pandemi covid-19 dalam mengatasi keterbatasan layanan publik yang bertatap muka langsung agar menghindari penyebaran Covid-19. Selain itu, apa saja hambatan yang ada dalam penerapan e-government dalam masa pandemi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi dan penelusuran data secara online, serta dengan penggunaan teknik analisis isi. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan bahwa penggunaan electronic government masih membutuhkan pemantapan serta pematangan dalam hal kualitas pelayanan seperti efisiensi (efficiency), kepercayaan (trust), reliabilitas (reliability), maupun dukungan masyarakat (citizen support). Hambatan pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital masih belum dapat dihindari, dikarenakan e-government di Indonesia yang masih berkutat dengan masalah teknis. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik yang berbasis digital.  Ciri khusus penelitian ini ialah peneliti menggunakan topik e-government di Indonesia yang dijalankan semasa pandemi Covid-19 dan juga menggunakan beberapa website resmi pemerintah sebagai contoh dalam pembahasan penelitian.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA Anjani Eka Puteri; Esa Yuliarti; Nabilla Putri Maharani; Atika Alya Fauzia; Yohanes Sandy Wicaksono; Novita Tresiana
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 19 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v19i1.863

Abstract

Sejak Maret 2020, terjadi lonjakan kasus masyarakat Indonesia yang terpapar virus Covid-19 sehingga membuat pemerintah Indonesia menetapkan berbagai macam kebijakan penanganan pandemi Covid-19, salah satunya yaitu kebijakan vaksinasi Covid-19. Kebijakan vaksinasi Covid-19 diambil oleh pemerintah karena dinilai sebagai salah satu solusi yang dapat meningkatkan kekebalan imunitas tubuh masyarakat sehingga menimalisir penyebaran virus Covid-19 dan dapat mengembalikan kondisi perekonomian yang terhambat oleh adanya pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melengkapi hasil dari penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan kolaborasi pemerintah pusat dengan pihak-pihak lainnya serta memberikan sudut pandang baru terkait dengan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19, dampak vaksinasi bagi masyarakat, serta hal-hal yang terjadi setelah kebijakan vaksinasi Covid-19 ini dilaksanakan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan penulis yaitu metode penelitian kepustakaan (library research). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menonjolkan analisisnya dalam proses penyimpulan dari perbandingan-perbandingan yang ada serta analisis terhadap perkembangan hubungan peristiwa yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Salah satu faktor yang menghambat pengimplementasian vaksinasi Covid-19 yaitu keraguan masyarakat terhadap efektivitas vaksin. Namun, ketika pemerintah berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, maka pengimplementasian vaksinasi Covid-19 mulai terlaksana dengan baik sehingga pengimplementasian kebijakan vaksinasi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat.
Pemetaan Stakeholder Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Pulau Pasaran Kelurahan Kota Karang, Kota Bandar Lampung Dewi, Niken Puspita; Rochana, Erna; Damai, Abdullah Aman; Hartoyo, Hartoyo; Riantini, Maya; Febryano, Indra Gumay; Tresiana, Novita
Journal of Tropical Marine Science Vol 7 No 2 (2024): Journal of Tropical Marine Science
Publisher : Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jour.trop.mar.sci.v7i2.5001

Abstract

The purpose of this study was to map the stakeholders involved in efforts to improve the welfare of fishing communities on Pasaran Island, Kota Karang Village, Bandar Lampung City. The data analysis method was carried out descriptively to map the stakeholders involved based on their interests and influence. The results showed that the players were the Lampung Provincial Government, Bandar Lampung City Government, Bandar Lampung City Fisheries Service, because these stakeholders have a very strong interest and influence. Stakeholders who act as context setters are the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Legislative Members, community leaders, NGOs, Goods and Services Providers, Police and TNI, Universities, because these stakeholders have great influence but low importance. The role of stakeholders with the subject category is small fishermen, namely labor fishermen and fish processing laborers, large fishermen and middlemen. Fishermen are stakeholders who have a high interest, but do not have a strong influence. Stakeholders in the crowd category are the Head of East Teluk Betung Sub-District, Head of Kota Karang Village, Neighborhood and RT officials in Kota Karang Village, because stakeholders, so that the expectations of the government for the provision of the program can be realized and the welfare of the fishing community will increase. In addition, community empowerment can also be carried out through developing the capacities of small fishermen and supporting information in the use of more developed fishing gear by conducting entrepreneurial training, developing skills and expertise for fishermen on Pasaran Island,
Penerapan Konsep Blue Economy Pada Budidaya Udang Vaname Melalui Pemetaan Stakeholder Di Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Ristiawati, Risa; Damai, Abdullah Aman; Rochana, Erna; Febryano, Indra Gumay; Riantini, Maya; Tresiana, Novita
Journal of Tropical Marine Science Vol 7 No 2 (2024): Journal of Tropical Marine Science
Publisher : Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jour.trop.mar.sci.v7i2.5002

Abstract

The purpose of this study was to map the stakeholders involved in efforts to implement the concept of blue economy in vaname shrimp farming in East Rawajitu District, Tulang Bawang Regency. Data were collected using a qualitative approach through in-depth interviews and documentation studies. Data analysis was carried out descriptively to map the stakeholders involved based on their importance and influence. The results showed 21 stakeholders played a role consisting of private government, community and academics. Stakeholders who play a role as players are the Lampung Provincial Government, the Maritime and Fisheries Service, the Tulang Bawang Regency Government, the Tulang Bawang Regency Fisheries Service, which has a very strong interest and influence. Stakeholders who act as context setters are the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Ministry of Environment and Forestry, Commission IV of the House of Representatives, Lampung Marine Aquaculture Center, Mesuji Sekampung River Basin, Fish Quarantine Center for Quality Control and Safety of Fishery Products, INDOGAP Certification Institute, Seed Supplier, Shrimp Buyer, Feed and Medicine Company, P3UWL, KPBD, Yagasu, PPNI, LPMUKP, Universities have a large influence but low importance. The role of stakeholders in the subject category is shrimp farmers, who have a high interest but do not have a strong influence. Crowd stakeholders consist of the East Rawajitu District Government. Cross-sectoral cooperation must be carried out, so that the government's expectations towards applying the concept of blue economy or sustainable shrimp farming can be applied in protecting the environment while still increasing economic growth.
Indigenous Community-Friendly Tourism Development Strategy Through Governance Approach Tresiana, Novita; Rahmat Sanjaya; Noverman Duadji
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v20i2.955

Abstract

The study introduces a governance approach in indigenous peoples-friendly tourism development strategy. It describes the policy process to strengthen the quality of governance. The study uses original empirical data from West Tulang Bawang Regency, specifically 2 traditional villages, to answer one main question: to find the factors that influence the performance of indigenous peoples-friendly tourism development in relation to the policy process. Analysis of the study is directed at how institutional-level processes and organizational-managerial governance levels influence the development of tourism policies that are friendly to indigenous peoples. The study uses qualitative methods, using 18 respondents. The study found that key factors in development included a value system in the form of a village law policy and the SDGs Agenda, a green approach, and a green tourism village program. Paying attention to and building collaboration with key stakeholders, namely indigenous-local communicators can build synergy of knowledge and discourse, actors and networks, politics and interests in the policy process. Benefits are obtained through increased governance capacity.
Indigenous Community-Friendly Tourism Development Strategy Through Governance Approach Tresiana, Novita; Rahmat Sanjaya; Noverman Duadji
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v20i2.955

Abstract

The study introduces a governance approach in indigenous peoples-friendly tourism development strategy. It describes the policy process to strengthen the quality of governance. The study uses original empirical data from West Tulang Bawang Regency, specifically 2 traditional villages, to answer one main question: to find the factors that influence the performance of indigenous peoples-friendly tourism development in relation to the policy process. Analysis of the study is directed at how institutional-level processes and organizational-managerial governance levels influence the development of tourism policies that are friendly to indigenous peoples. The study uses qualitative methods, using 18 respondents. The study found that key factors in development included a value system in the form of a village law policy and the SDGs Agenda, a green approach, and a green tourism village program. Paying attention to and building collaboration with key stakeholders, namely indigenous-local communicators can build synergy of knowledge and discourse, actors and networks, politics and interests in the policy process. Benefits are obtained through increased governance capacity.
The determinants of integrating women and children-friendly village programs with Anti-drug programs and Stakeholder-Based inclusive village programs Duadji, Noverman; Tresiana, Novita; Meutia, Intan Fitri
Journal of Governance and Accountability Studies Vol. 3 No. 2 (2023): July
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jgas.v3i2.1604

Abstract

Purpose: Considering the recent phenomenon, there has been an increase in the types and sources of village programs, but program implementation often needs improvement. The cause of failure is thought to be that the ministry designed and implemented the program unilaterally, running partially without stakeholder involvement. Therefore, the objectives of this research are (1) to explain stakeholder involvement and (2) to identify critical factors for the success of village program integration. Research methodology: To the research objectives, the method used is a micro-qualitative method through social mapping as an instrument for community development models. Results: The results obtained are research findings, which consist of (a) the village government's initiation through discussion forums succeeded in equalizing stakeholder perceptions and (b) initiation becomes a way for program integration and an arena capable of encouraging the development of program democratization. Limitations: The research limitation is that the research area only covers one village, so the conclusions obtained are micro. The scope of the substance and area must be expanded to obtain a more comprehensive picture and more in-depth formulation of the findings. Contribution: The research explains that program integration supports improving the socio-economic conditions of village communities, strengthening collaboration, sharing resources, responsibility, innovation, and program expansion.