Claim Missing Document
Check
Articles

PERAN WANITA DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA MELALUI PEMBIAYAAN BMT Rahmah, Nur Octoviyana; Hosen, Muhamad Nadratuzzaman
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 5 No. 1 (2014)
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wanita sebagai istri memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan rumah tangganya dengan memanfaatkan pembiayaan yang diberikan dari BMT, para wanita mencoba untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini mencoba menganalisis peran wanita dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan pembiayaan yang diberikan dari BMT. Peran wanita dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga akan dianalisis secara kualitatif, analisis kuantitatif dari regresi linier berganda dilakukan untuk menganalisis jumlah faktor-faktor yang berpengaruh padaperan wanita dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga. Hasil analisis menunjukkan 76,67% responden memiliki peran lebih dari 30% dalam pendapatan rumah tangga, mereka menggunakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mereka dapat beraktifitas secara produktif tanpa meninggalkan aktifitas reproduksi mereka.
MEKANISME PELAKSANAAN PASAR KARANG PENANG SAMPANG DITINJAU DARI EKONOMI SYARIAH Hosen, Muhamad Nadratuzzaman; Harisah, Harisah
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 1 (2022): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i1.20336

Abstract

Pasar yang menjadi sarana peningkatan ekonomi masyarakat merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa-jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk meneliti fenomena yang dialami oleh subyek dengan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk informannya adalah masyarakat Karang Penang Sampang mulai dari penjual, pembeli, pemasok barang atau penjaga pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pelaksaan mekanisme pasar di pasar karang Penang Sampang berjalan secara alamiah, baik dalam pengadaan barang ataupun dalam penentuan harga. Adapun pandangan ekonomi syariah terhadap pelaksaan transaksi di pasar karang Penang telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Kesesuaian ini karenamekanisme pasar berjalan secara alamiah dengan konsep tradisional tanpa campur tangan pemerintah.
Assessment of Islamic Bank Soundness: Analysis Using CAMELS, RGEC and ALTMAN Z Score Methods Shabri, Husni; Hosen, Muhamad Nadratuzzaman
MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance Vol 7, No 1 (2023): Malia: Journal of Islamic Banking and Finance
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/malia.v7i1.16896

Abstract

The purpose of this study is to analyze the soundness level of PT BCA Syariah. This study is descriptive research with a quantitative approach.The paper used data on the annual financial statements of PT BCA Syariah for the period 2017 - 2021. The analysis using CAMELS, RGEC and Altman Z-Score methods. The results show that overall PT BCA Syariah in the 2017-2021 period was at the Health level in the CAMELS, RGEC and Altman Z-Score assessment methods. The highest health and health condition of PT BCA Syariah during the Covid-19 pandemic is a management effort in carrying out appropriate, focused and planned strategies and risk mitigation. The three analytical methods show the same results so that they can be used as a reference for assessing the health of other Islamic banks
Measuring Contemporary Islamic Banking Sustainability: Integrating ESG and Maqashid al-Syarī‘ah in Indonesia Edian Fahmy; Muhamad Nadratuzzaman Hosen; Titi Dewi Warninda; Ali Rama; Qeis Aimar
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): MilRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, UIN Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v5i1.12880

Abstract

The measurement of sustainability in Islamic banking in Indonesia remains largely dominated by conventional Environmental, Social, and Governance (ESG) frameworks, which tend to emphasize formal compliance and value-neutral indicators. Such approaches have not fully captured the ethical and normative dimensions embedded in Islamic finance. This study aims to formulate a comprehensive model for measuring the sustainability of contemporary Islamic banking by integrating ESG principles with Islamic value-based sustainability indices, namely the Islamic Corporate Sustainability Practices Index (ICSPI), Islamic Banking Sustainability Performance Index (IBSPI), and Maqāṣid Sharī‘ah Index (MSI). This research employs a mixed-methods approach. The Analytic Network Process (ANP) is utilized to identify and prioritize the most relevant sharia-based sustainability index based on stakeholder perspectives. Furthermore, Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) is applied to examine the impact of ESG integration and Sharia sustainability models on the financial performance of Islamic banks, as proxied by Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE). The findings reveal that integrating ESG with a maqāṣid al-sharī‘ah-based sustainability index provides a more holistic and substantive framework for assessing sustainability in Islamic banking. This integrated model not only enhances measurement accuracy but also aligns financial performance with ethical and social objectives rooted in Islamic principles. This study contributes to the advancement of contemporary Islamic economic law by offering a conceptual framework that bridges conventional sustainability metrics with Islamic normative values. Additionally, it provides practical implications for policymakers and industry practitioners in developing more robust, value-oriented sustainability standards within the Islamic banking sector.
Penentuan Kelayakan Nasabah dalam Pengenaan Biaya Ta’widh/Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra) Dian Aura Lina; Muhammad Nadratuzzaman Hosen
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2022): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v5i1.13108

Abstract

Penelitian ini menganalisis putusan hakim pada putusan nomor 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra, apabila merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPerdata serta Fatwa DSN MUI maka untuk nominal biaya ta’widh/ganti rugi ini seharusnya merupakan biaya riil yang merupakan kerugian yang diderita langsung, bukan kerugian yang ditaksir akan terjadi dan mengenai nasabah dalam keadaan force majeure (keadaan memaksa) ini seharusnya tidak dikenakan dikenakan biaya ta’widh/ganti rugi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui apakah putusan dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pengenaan biaya ta’widh sudah sesuai, dan menganalisis penyelesaian sengketa putusan nomor 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra dari segi tergugat yang dalam keadaan Collapse (keadaan memaksa/force majeure). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative, yaitu menggunakan studi kasus pada perkara putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), hasil yang dicapai dari adanya penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan evaluasi bagi kinerja hakim agar lebih baik lagi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pengenaan biaya ta’widh. Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwasanya pengenaan biaya ta’widh oleh hakim sebesar 10% belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi mengenai tergugat yang dijatuhkan hukum berupa perbuatan wanprestasi/ingkar janji sudah tepat.
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di BMT Duta Jaya Muhamad Nasrulloh; Muhamad Nadratuzzaman Hosen
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 4 No. 1 (2023): AL-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i1.3830

Abstract

Mudharabah Financing Agreement is a contract with profitability that is quite beneficial for the parties. In practice, there are often problems and disputes in the financing contract. This study aims to analyze the procedure for solving problematic financing disputes in mudharabah contracts conducted by BMT Duta Jaya using descriptive-normative methods that describe research subjects and objects based on apparent facts and legal approaches used to study the legal norms of the law data that has been obtained. The results of this study indicate that the problem solvings procedure for financing disputes in Duta Jaya Lampung BMT uses non-litigation method. In the implementation of the contract, all mudarabah contract financing operations are in accordance with DSN fatwa number 07/DSN-MUI/IV/2000, only there are fines or compensation provisions which incur members to bear it without any reason
Public perception of the revitalization of Indonesian Waqf Institution Nur Hidayah; Tira Mutiara; Muhamad Nadratuzzaman Hosen; Diah Larasati; Abdul Wahab
EKONOMIKA SYARIAH : Journal of Economic Studies Vol. 7 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/es.v7i1.6297

Abstract

Indonesian Waqf Institution (BWI/Badan Wakaf Indonesia) was formed based on Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. BWI has a firm legal standing within the national legal structure. However, several articles in the Waqf Law have an unfavorable impact on the performance of BWI. Waqf's potential and actualization gap is still significant amidst low public trust in Nazir's governance. BWI is also considered not optimal in developing the potential of Waqf in Indonesia. This study aimed to determine public perceptions regarding the proposed revitalization of BWI duties, functions, and authorities in the more ideal Waqf Management rules. The data collection method used was a questionnaire distributed to the public. The data were analyzed by descriptive statistics. The results showed that the community less agreed with expanding the role of BWI. It is possible due to the lack of public knowledge regarding issues related to the management and development of Waqf that are currently occurring. The community has not been able to adapt to changes, and it tends to be challenging to revitalize BWI's duties, functions, and authorities in waqf regulations.Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. BWI memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam struktur hukum nasional. Namun, beberapa pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Wakaf justru berdampak kurang baik terhadap kinerja BWI. Gap potensi dan aktulisasi Wakaf dinilai masih sangat besar, ditengah rendahnya kepercayaan publik pada tata kelola Nazir. BWI juga dinilai belum optimal dalam mengembangkan potensi wakaf di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait adanya revitalisasi tugas, fungsi dan wewenang BWI dalam aturan Pengelolaan Wakaf yang lebih ideal. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang disebar kepada masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat kurang setuju dengan perluasan peran BWI. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait isu permasalahan terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf yang saat ini terjadi. Masyarakat belum dapat beradaptasi dengan perubahan dan cenderung enggan terhadap upaya revitalisasi tugas, fungsi dan wewenang BWI dalam regulasi wakaf.