Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Jurnal Komunikasi Hukum YUSTISI Jurnal Ilmu Hukum The Juris Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Safik Faozi
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL HONGKONG (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 112/PID.B/2022/PN SEMARANG) Nila Najikha; Safik Faozi
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15210

Abstract

Salah satu jenis judi online yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Toto Gelap Hongkong (selanjutnya disebut Togel Hongkong). Judi togel Hongkong yaitu suatu permainan judi togel yang hasil keluaran nomornya berdasarkan waktu server tertentu yang hanya ada di negara Hongkong. Togel Hongkong merupakan suatu permainan judi togel yang populer yang marak diminati dan dinikmati oleh para masyarakat penikmat togel dari Indonesia. Penelitian ini mengambil studi kasus Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pelaku judi Togel Hongkong berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang mana sebagai kebutuhan penelitian dimasa mendatang. Penelitian Normatif atau Kepustakaan adalah metode penelitian dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil dari penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi pidana dalam Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg oleh hakim telah tepat menggunakan dakwaan tunggal dengan Pasal 303 ke 2 KUHP, karena telah memenuhi seluruh unsur barang siapa, tanpa adanya izin, serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Sedangkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis. Kata kunci: judi; togel; perkara pidana.
ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DENGAN HAK MENDISIPLINKAN (TUCHTRECHT) (Studi Kasus Putusan No. 1554 K/Pid/2013) Satria Mahdita Pramesta; Safik Faozi
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15212

Abstract

Dalam penelitian ini penulis ingin mengemukakan perihal kekerasan fisik yang masih pada batas Undang-undang untuk mendisiplinkan seorang anak atau untuk tujuan mendidik. Hal ini dalam hukum pidana dapat disebut dengan alasan penghapusan pidana dengan hak mendisiplinkan (tuchtrecht). Studi yang diambil dalam penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 1554 K/PID/2013, dimana seorang guru dibebaskan dari dakwaan karena adanya hak mendisiplinkan (tuchtrecht) menurut Majelis Hakim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan hak mendisiplinkan (tuchtrecht) sebagai suatu alasan Penghapus Pidana dalam Putusan No. 1554 K/PID/2013 dan pertimbangan Majelis Hakim dalam membebaskan terdakwa dalam Putusan No. 1554 K/PID/2013. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Jenis/tipe penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian berdasarkan bahan hukum yang menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak mendisiplinkan (tuchtrecht) sebagai suatu alasan penghapus pidana dalam Putusan No. 1554 K/Pid/2013 pengaturannya termuat dalam putusan hakim yang memberikan putusan bebas kepada terdakwa dengan dalih bahwa terdakwa dalam mendisiplinkan siswanya tidak menggunakan kekerasan yang dapat melukai secara fisik (fatal) pada siswa, namun dalam putusan perkara tersebut siswa mengalami kecemasan dan ketakutan, namun hal ini dianggap sebagai dalam batasan undang-undang dalam mendisiplinkan anak didik. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1554 K/Pid/2013 bahwa Majelis Hakim telah memenuhi 3 (Tiga) unsur aspek secara berimbang, yakni telah memenuhi kepastian hukum bagi Terdakwa karena dipandang Terdakwa hanya menunaikan tugasnya tanpa mengakibatkan peristiwa yang fatal dalam bertugas. Kata Kunci: tuchtrecht, guru, siswa.
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL HONGKONG (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 112/PID.B/2022/PN SEMARANG) Nila Najikha; Safik Faozi
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15210

Abstract

Salah satu jenis judi online yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Toto Gelap Hongkong (selanjutnya disebut Togel Hongkong). Judi togel Hongkong yaitu suatu permainan judi togel yang hasil keluaran nomornya berdasarkan waktu server tertentu yang hanya ada di negara Hongkong. Togel Hongkong merupakan suatu permainan judi togel yang populer yang marak diminati dan dinikmati oleh para masyarakat penikmat togel dari Indonesia. Penelitian ini mengambil studi kasus Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pelaku judi Togel Hongkong berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang mana sebagai kebutuhan penelitian dimasa mendatang. Penelitian Normatif atau Kepustakaan adalah metode penelitian dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil dari penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi pidana dalam Putusan Perkara Nomor: 112/Pid.B/2022/PN Smg oleh hakim telah tepat menggunakan dakwaan tunggal dengan Pasal 303 ke 2 KUHP, karena telah memenuhi seluruh unsur barang siapa, tanpa adanya izin, serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Sedangkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis. Kata kunci: judi; togel; perkara pidana.
ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DENGAN HAK MENDISIPLINKAN (TUCHTRECHT) (Studi Kasus Putusan No. 1554 K/Pid/2013) Satria Mahdita Pramesta; Safik Faozi
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15212

Abstract

Dalam penelitian ini penulis ingin mengemukakan perihal kekerasan fisik yang masih pada batas Undang-undang untuk mendisiplinkan seorang anak atau untuk tujuan mendidik. Hal ini dalam hukum pidana dapat disebut dengan alasan penghapusan pidana dengan hak mendisiplinkan (tuchtrecht). Studi yang diambil dalam penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 1554 K/PID/2013, dimana seorang guru dibebaskan dari dakwaan karena adanya hak mendisiplinkan (tuchtrecht) menurut Majelis Hakim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan hak mendisiplinkan (tuchtrecht) sebagai suatu alasan Penghapus Pidana dalam Putusan No. 1554 K/PID/2013 dan pertimbangan Majelis Hakim dalam membebaskan terdakwa dalam Putusan No. 1554 K/PID/2013. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Jenis/tipe penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian berdasarkan bahan hukum yang menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak mendisiplinkan (tuchtrecht) sebagai suatu alasan penghapus pidana dalam Putusan No. 1554 K/Pid/2013 pengaturannya termuat dalam putusan hakim yang memberikan putusan bebas kepada terdakwa dengan dalih bahwa terdakwa dalam mendisiplinkan siswanya tidak menggunakan kekerasan yang dapat melukai secara fisik (fatal) pada siswa, namun dalam putusan perkara tersebut siswa mengalami kecemasan dan ketakutan, namun hal ini dianggap sebagai dalam batasan undang-undang dalam mendisiplinkan anak didik. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1554 K/Pid/2013 bahwa Majelis Hakim telah memenuhi 3 (Tiga) unsur aspek secara berimbang, yakni telah memenuhi kepastian hukum bagi Terdakwa karena dipandang Terdakwa hanya menunaikan tugasnya tanpa mengakibatkan peristiwa yang fatal dalam bertugas. Kata Kunci: tuchtrecht, guru, siswa.
PENYELESAIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS MELALUI SISTEM E-TILANG DI KABUPATEN BATANG Alfian Artur Jonathan; Safik Faozi
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16685

Abstract

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong perkembangan terhadap penyelesaian hukum bagi pelanggar lalu lintas, penyelesaian hukum tersebut disebut dengen Tilang Elektronik (selanjutnya disebut E-Tilang). Pelanggar lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Batang, yang juga aparat penegak hukumnya menggunakan E-tilang sebagai penyelesaian hukum pelanggar lalu lintas di jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa penyelesaian hukum terhadap pelangar lalu lintas melalui sistem E-tilang di Kabupaten Batang hambatan penegak hukum dalam penerapan sistem E-tilang di Kabupaten Batang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, penelitian dilakukan di Satlantas Polres Kabupaten Batang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tilang elektronik ini juga melibatkan pengadilan, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Penyelesaian hukum pelanggaran lalu lintas dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Batang, bahwa penyelesaian pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan tahapan prapersidangan, tahapan persidangan, dan tahapan setelah persidangan. Hambatan yang ditemukan adalah keterbatasan alat pemasangan alat rekam CCTV yang ada di Kabupaten Batang hanya sedikit yaitu 8 titik, kemudian terdapat hambatan seperti budaya penegak hukum, hambatan kebiasaan masyarakat yang menggunakan plat nomor polisi palsu atau plat nomor duplikat dan kebiasaan tidak melakukan balik nama kepemilikan kendaraan sehingga yang tercantum bukan pemilik terbaru sebagai pelaku atau pelanggar, serta ditemukan juga hambatan lemahnya budaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Kata Kunci: e-tilang, pelanggaran, lalu lintas
RELASI PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA YANG CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA MURAH TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA CAMBUK DI NANGROE ACEH DARUSSALAM: KONSTRUKSI TERHADAP PEMBAHARUAN RUU KUHP Safik Faozi; Rochmani; Wenny Megawati
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.51179

Abstract

Article 2 paragraph 4 of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Powers of Punishment states that trials are carried out in a simple, fast and low cost manner. This principle has been implemented in the implementation of the imposition of caning in Aceh. The implementation is in an open field and ends in 1 day. It is interesting to study from the principles of fast, simple, and low-cost justice. The execution of the caning sentence which ends in 1 day embodies the principle of a fast trial, carried out in the open field by wearing a certain size of rattan, showing a simple trial. The implementation also demonstrates the principle of low-cost justice. In the perspective of the Criminal Code Bill, the implementation of this punishment is based on living law and has been stated in the applicable law in Aceh, realizing the criminal objectives of prevention, fostering perpetrators, restoring balance, and resolving conflicts. Its rationality rests on the laws that live in Aceh, and embodies the principles of fast, simple and low-cost justice. Philosophically, this punishment is built on the basis of the Acehnese people's view of life which relies on philosophical values ​​derived from Islamic law. Sociologically, caning has been around for a long time in Acehnese society. Juridically normative based on the 1945 Constitution, the implementation of caning reflects the law that lives in society as an embodiment of customary units that apply in Acehnese society as stipulated in Article 18 B.
PENYEBAB TERJADINYA MASALAH PROSTITUSI ONLINE DI KOTA SEMARANG Ade Putra Andana S; Safik Faozi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.59556

Abstract

Prostitution is an activity that has taken place during the royal era in Java by using women as objects to fulfill the needs of sexual desire. Prostitution is also considered a social problem considering that this problem is the oldest civilizational phenomenon that is still ongoing today in Indonesian society. Prostitution itself comes from the Latin word prottuere which means openly submitting oneself to adultery. Meanwhile, etymologically it comes from the word prostare which means to sell, peddle. The research method is a way of doing something carefully to achieve a goal by searching, recording, formulating and analyzing to compile a report. In this study using empirical research types, in this case the authors use several methods of research that are appropriate in this research method used to obtain maximum results. The causes of online prostitution in the city of Semarang are caused by several factors, including economic, environmental, internet abuse, and others. The legal policy in dealing with online prostitution crimes refers to Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which explains that every person who intentionally and without rights distributes or transmits or makes it accessible Electronic Information and Electronic Documents that contain content2 that violates decency as referred to in Article 27 paragraph (1) shall be subject to imprisonment for a maximum of 6 (six) years and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion Rupiah). Prostitution is a form of sexual activity that is usually carried out in tandem with other people to achieve a higher level of intimacy or a unique level of cooperation between the two parties to engage in sexual activity.
Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Guru Pondok Pesantren Salman Adami; Safik Faozi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2771

Abstract

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Namun, dewasa ini muncul kasus-kasus pencabulan yang melibatkan oknum guru di lingkungan pesantren. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak citra pesantren dan menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan di pesantren. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan terkait kasus pencabulan di pesantren serta peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian adalah (1) Penerapan Hukum Pidana: Analisis terhadap Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dan Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN SBY menunjukkan bahwa hukum pidana telah diterapkan secara tegas terhadap pelaku pencabulan di pesantren. Hukuman yang dijatuhkan berupa hukuman mati dan penjara.(2) Peran Pengelola Pesantren: Pengelola pesantren memiliki peran krusial dalam mencegah kasus pencabulan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain (a) Meningkatkan pengawasan terhadap interaksi antara anak didik dan staf pesantren. (b) Memberikan pendidikan seksualitas yang sesuai dengan usia anak didik. (c) Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. (d) Membuat standar operasional prosedur (SOP) sebagai protokol pencegahan kekerasan seksual di pesantren. (e) Bekerjasama dengan pihak eksternal seperti kepolisian, LSM, dan media.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Agustinus Aldy Pratama; Safik Faozi
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.837

Abstract

Similarly in order children protection, country and government has responsible to provides and accessibility for children. Especially in guaranteeing optimal growth and development of the child directed as in the explanation of Law Number 23 of 2002 about Child Protection. Based on the background above, the title is taken Juridical Review of Perpetrators of Pedophilia Crimes According to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This research normative juridical type of research, research specifications in this research in inconcreto legal research, This research used secondary data. Data collection methods used literature study. Data presentation methods by editing, data analysis methods using qualitative descriptive analysis methods. The results of this research are that the juridical review of perpetrators of pedophilia crimes is in accordance with the applicable laws and regulations, namely according to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, also knowing the form of protection for victims of pedophilia crimes.
Co-Authors Abdul Nasir Ade Putra Andana S Agustinus Aldy Pratama Alfian Artur Jonathan Dheanda Azka Amalina Ellysabeth Chaterin Chrisninditya Erinda Dhayana Putri Pertiwi Nafisah Nafisah Nila Najikha Rochmani Rochmani Rochmani Salman Adami Satria Mahdita Pramesta Siti Rosedevio T Wenny Megawati Yani Setya Warnadi