Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.713

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Yustisia Spektrum Hukum Diponegoro Law Review Administrative Law & Governance Journal JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan, dan Hukum Islam Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Nabitatus Sa’adah

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Author-ID : 2957415

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences

Published : 35 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia Nabitatus Sa'adah
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AbstractThis study aims to determine the mechanism of tax dispute resolution in the justice system in Indonesia, specifically knowing the mechanism of tax dispute resolution and the characteristics of tax dispute resolution if juxtaposed with the justice system in Indonesia. The research method used is normative legal research that uses laws and regulations (positive law). The results show that tax disputes in Indonesia, especially disputes over tax assessment letters, can be resolved through dispute resolution efforts in the executive domain, namely objection efforts which are one form of dispute resolution through administrative efforts, and dispute resolution through pure judicial institutions. namely the Tax Court in the form of appeal lawsuits and claims. Whereas the Tax Dispute Resolution Mechanism when viewed with the judicial system in general shows that there is a separate specificity from other dispute resolution systems in the judiciary. Keywords: Tax dispute, Tax Court, Judicial System Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa pajak dalam sistem peradilan di Indonesia, secara khusus mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa pajak dan karakteristik penyelesaian sengketa pajak jika disandingkan dengan sitem peradilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendakatan peraturan perundang undangan (hukum positif). Hasil penelitian menjukan bahwa sengketa pajak di Indonesia, khususnya sengketa atas Surat Ketetapan Pajak dapat diselesaikan melalui upaya penyelesaian sengketa dalam ranahnya eksekutif terlebih dahulu yaitu upaya keberatan yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan murni (yudikatif) yaitu Pengadilan Pajak yang berupa upaya hukum banding dan gugatan. Sedangkan Mekanisme Penyelesaian sengketa pajak apabila dilihat dengan sistem peradilan secara umum terlihat bahwa ada suatu kekhususan tersendiri yang berbeda dengan sistem penyelesaian sengketa pada peradilan yang lainnya. Kata Kunci: Sengekta Pajak, Pengadilan Pajak, Sistem Peradilan,

Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review Nabitatus Sa'adah
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This study aims to find out about the constitutional court as a guardian of democracy and the constitution especially in carrying out constitutional review. The research method used is normative legal research. The results of the study show that there are several limitations to the authority of the Constitutional Court as guardians of constitutional values and democracy, especially in conducting judicial review, these boundaries become a sign for the Constitutional Court to decide upon a judicial review so that it can produce decisions in line with the spirit of democracy Parameters or reference basis for the Constitutional Court to determine whether or not constitutional law is not only based on what is written in the constitution but also based on basic principles are not written, because the basic principles are not written and moral values ideal politics, also included in the unwritten constitution. Keywords: Constitutional Court, Democracy, Institutional Review. Abstrak Penelitian ini bertujuan utnuk mengetahui mahkamah konstitusi sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi khususnya dalam menjalankan constitutional review. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ada beberapa batasan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, khususnya dalam melakukan judicial review , batasan-batasan tersebut menjadi rambu bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan atas judicial review sehingga dapat menghasilkan putusan yang sejalan dengan semangat demokrasi Parameter atau dasar rujukan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menentukan konstitusional tidaknya suatu undang-undang tidak hanya didasarkan pada apa yang tertulis dalam undang-undang dasar tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip dasar tidak tertulis, sebab prinsip-prinsip dasar tidak tertulis dan nilai-nilai moral politik yang ideal, juga termasuk dalam konstitusi tidak tertulis. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, Comtitutional Review.

Tinjauan Komparatif atas Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Salah Satu Obyek Pajak Kabupaten/Kota Dengan Beberapa Jenis Pajak Pusat Nabitatus Sa'adah
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to know tax collection tax as one of the object of tax district/city with some type of tax center. The research method used in this research is normative legal research using qualitative analysis. The results showed that the Tax Income Tax Income Tax (PPh) and Value Added Tax (VAT) no the same effect. Keywords: Local Tax, Central Tax, Tax Object, Tax Collection

Kebijakan Tax Amnesty dan Fungsinya Bagi Negara Nabitatus Sa’adah
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan tax amnesty berjalan yang dihubungkan dengan fungsi kebijakan tersebut bagi kemajuan negara, khususnya kemajuan dari aspek ekonomi. Metode penelitian merupakan penelitian hukum yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan pengampunan pajak dipandang pemerintah sebagai cara yang paling cepat untuk memperoleh dana dalam rangka memulihkan persoalan melemahnya perekonomian di Indonesia. Pengampunan pajak dalam jangka panjang juga diharapkan dapat sebagai titik pijak untuk meningkatkan penerimaan negara melalui kegiatan investasi yang ditanamkan, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak maupun peningkatan pertumbuhan ekonomi makro.Kata Kunci: Kebijakan, Tax Amnesty, Ekonomi Makro, Negara

Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Lembaga Keberatan Nabitatus Sa'adah
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AbstractThis study aims to determine the review of tax dispute resolution through objection agencies. The method used in this study is normative legal research. The results of the study point out that First, the position of the tax objection institution, including one form of administrative effort, is recognized as being in the positive law of Indonesia, specifically to resolve an administrative dispute. Second, the position of the objection institution, on the one hand, is intended to accelerate the settlement of tax disputes, but on the other hand, has a weakness related to the objectivity of the decision considering the breaker is one of the parties that issued the decision. The suggestion of this research is that if the objection institution is seen as very important in its existence, especially in an effort to accelerate the settlement of tax disputes, the institution must be truly able to demonstrate its existence as an institution capable of providing objective dispute resolution. Breakers must uphold moral integrity so that they can produce fair decisions.Keywords: Tax Disputes, Objection Institutions, Legal SettlementAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan terhadap penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga keberatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menujukan bahwa Pertama, Kedudukan lembaga keberatan pajak termasuk salah satu bentuk upaya administrasi diakui keberadaannya dalam hukum positif Indonesia khususnya untuk menyelesaikan suatu sengketa administrasi. Kedua, Kedudukan lembaga keberatan disatu sisi dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian sengketa pajak, tetapi disisi lain mempunyai kelemahan terkait keobyektifan putusan mengingat pemutus adalah salah satu pihak yang mengeluarkan putusan. Saran dari penelitian ini adalah apabila lembaga keberatan dipandang sangat penting keberadaannya khususnya dalam upaya mempercepat penyelesaian sengketa pajak maka lembaga tersebut harus betul-betul mampu menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang mampu memberi penyelesaian sengketa yang obyektif. Pemutus harus menjunjung tinggi integritas moral sehingga mampu menghasilkan keputusan yang adil.Kata Kunci: Sengketa Pajak, Lembaga Keberatan, Penyelesaian Hukum

Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 Rizkityas Sekar Handini; Budi Ispriyarso; Nabitatus Sa’adah
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i1.90-102

Abstract:This research aims to describe the authority of the Minister of Finance regarding the mechanism for selecting the Chair and Deputy Chairperson of the Tax Court and the realization of an independent Tax Court after the decision of the Constitutional Court Number 10/PUU-XVIII/2020. This research is a qualitative research using a normative approach. The results of this study state that the authority of the Minister of Finance in the election of the Chair and Deputy Chairperson of the Tax Court is only administrative in following up the results of the election of the Chair and Deputy Chairmen submitted to the President after obtaining approval from the Chief Justice of the Supreme Court and the decision of the Constitutional Court in changing the mechanism for selecting the Chairperson. and the Deputy Chairperson of the Tax Court can encourage the realization of the independence of the Tax Court. Independence in the Tax Court needs to be given attention considering that there are still several weaknesses that make the Tax Court not yet fully independent. Keywords: Authority; Tax Court; Independence; Constitutional Court Decision Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kewenangan Menteri Keuangan terkait mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dan perwujudan Pengadilan Pajak yang independen setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kewenangan Menteri Keuangan dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak hanya bersifat administratif dalam menindaklanjuti hasil dari pemilihan Ketua dan Wakil Ketua yang diajukan kepada Presiden setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perubahan mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dapat mendorong perwujudan independensi Pengadilan Pajak. Independensi dalam Pengadilan Pajak perlu diberi perhatian mengingat masih terdapat beberapa kelemahan yang menjadikan Pengadilan Pajak belum sepenuhnya Independen. Kata Kunci: Kewenangan; Pengadilan Pajak; Independensi; Putusan Mahkamah Konstitusi

PELIMPAHAN KEWENANGAN BPK KEPADA PERWAKILAN BPK DALAM PEMERIKSAAN DI DAERAH Dessy Dwi Astuti; Nabitatus Sa’adah
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jurnal ilmiah ini mengenai Pelimpahan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pelaksana di Perwakilan BPK dalam kerangka Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah, dengan berdasar pada gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Nomor 20.C/LHP/XVIII.JMB/5/2016. Indikasi permasalahan yaitu bagaimana bentuk pelimpahan kewenangan BPK kepada Pelaksana BPK dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara pada Pemerintah Daerah, hingga terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditinjau dari sumber kewenangannya. Kewenangan yang dimiliki oleh BPK merupakan kewenangan atribusi dari UUD 1945. Mengacu pada pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK tersebut, di lingkungan BPK terdapat pelimpahan kewenangan yang bersifat delegasi dan mandat kepada Pelaksana BPK. BPK sebagai lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, tidak terlepas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun demikian perlu diketahui batasan pelimpahan wewenang secara delegasi dan mandat yang berlaku di lingkungan BPK. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK Perwakilan kepada Pemerintah Daerah, hingga penandatanganan dan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan, terjadi pelimpahan kewenangan yang bersifat delegasi dan mandat. Adapun pengaturan pelimpahan kewenangan tersebut perlu diselaraskan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 guna mengantisipasi permasalahan hukum yang akan timbul.Kata Kunci: Pelimpahan Kewenangan BPK; LHP BPK

Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Erna Dwi Safitri; Nabitatus Sa’adah
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v3i1.34-45

Diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, yang merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 75, 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, membawa perubahan dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia yaitu berkaitan dengan upaya administratif. Selanjutnya memunculkan permasalahan mengenai pertama, apakah upaya administratif menjadi kewajiban yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTUN; dan kedua bagaimanakah prosedur hukum melakukan upaya keberatan pada sengketa Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN); dan ketiga bagaimana akibat hukum terhadap tidak dilaksanakan upaya administratif oleh pihak Penggugat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan upaya administrasi terhadap sengketa tata usaha negara. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya administratif wajib dilakukan sebagai perlindungan hukum bagi rakyat dalam sengketa tata usaha Negara, dan prosedur hukum melakukan upaya keberatan pada sengketa ASN diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Hakim akan menolak pihak Penggugat jika belum menempuh upaya administratif yang sudah tersedia.

HUKUM INTERNASIONAL DAN DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA Salmon Abertnego Manurung; Nabitatus Sa’adah
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang tinggi tak terkecuali pada tenaga kerja migran yang ada di luar negeri. Adanya tenaga kerja migran mendorong pengurangan jumlah pengangguran serta peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Banyaknya permasalahan tenaga kerja migran di luar negeri menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Republik Indonesia sehingga fungsi negara guna melindungi warga negara nya di luar negeri menjadi hal yang penting. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder yang diuraikan secara deskriptif. Sudah terdapat banyak instrumen hukum dalam hal perlindungan baik warga negara maupun badan hukum Indonesia di luar negeri sehingga pelaksanaan perlindungan oleh pemerintah harus lebih dioptimalkan. Kesadaran dari warga negara terutama tenaga kerja migran dalam hal pelaporan kepada perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja migran. Semua teknis perlindungan secara teknis yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan aturan hukum internasional maupun nasional.

PELAKSANAAN PROSEDUR PERIZINAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PP NO.5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BESERTA HAMBATAN PELAKSANAANNYA Muchamad Ja'abik Fatchullah; Budi Ispriyarso; Nabitatus Sa’adah
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (759.083 KB)

Pemerintah dalam upaya peningkatan efisiensi pelayanan publik mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menerapkan permohonan perizinan lingkungan melalui Online Single Submission (OSS). Permohonan izin lingkungan dengan ketentuan baru memiliki permasalahan karena adanya kewajiban pembuatan suatu dokumen Persyaratan Teknis (Pertek) tetapi tidak menghadirkan ketentuan bagaimana dokumen tersebut dibuat secara resmi. Pendekatan Penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis dengan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dalam permohonan izin lingkungan terdapat prosedur yang harus dilaksanakan seperti pendaftaran pada OSS, penentuan KBLI, persetujuan PKPLH, pembuatan dokumen Pertek, pembuatan dokumen AMDAL atau UKL/UPL. Pelaksanaan prosedurnya menggunakan dua metode yaitu metode online dan metode langsung . Terdapat hambatan dalam pelaksanaanya yaitu tidak adanya aturan dokumen pertek dibuat dan banyaknya dokumen pertek yang harus dibuat. Dengan demikian diperlukan adanya perubahan peraturan dari pemerintah untuk mengatasi hambatan yang terjadi dan diperlukan pengoptimalan metode online untuk memaksimalkan sistem ini.

Co-Authors Agisa Tri Handias Ahmad, Ridho Sadillah Ari Mahardika Budi Ispriyarso Delfi Suganda Dessy Dwi Astuti Donnie Prasetyo Erna Dwi Safitri F. X. Joko Priyono F.C. Susila Adiyanta F.C. Susila Adiyanta Fitri Ayu Lestari*, Nabitatus Saadah, Muhamad Azhar, Fitri Ayu Lestari*, Gesang Wulandari Githa Angela Sihotang Guruh Dwi Prabowo*, Indarja, Henny Juliani, Guruh Dwi Prabowo*, Henny Juliani, Henny Ichsan Muhajir Iga Sukma Devi Kadek Cahya Susila Wibawa Karlina Sofyarto Kartika Rachmawati Linawati, Angela Nadia Mega Puspawati Hasim Mirza Ramadhan Muchamad Ja'abik Fatchullah Muhammad Ruby Duto Pranoto Nadhifa, Salsabila Primas Raras Priambodo Pujiyono Pujiyono Retno Saraswati Rizkityas Sekar Handini Salmon Abertnego Manurung Solechan Solechan Suhartoyo Suhartoyo Sukmaningtyas, Judith Venia Miranda Dewi Hascaryo

Title

Found 35 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 35 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 35 Documents
Search