Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.39
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Spektrum Hukum Diponegoro Law Review Administrative Law & Governance Journal JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan, dan Hukum Islam SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Nabitatus Sa’adah
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK PADA PELAKSANAAN TUGAS DALAM SITUASI DARURAT Githa Angela Sihotang; Pujiyono Pujiyono; Nabitatus Sa’adah
LAW REFORM Vol 13, No 1 (2017)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.071 KB) | DOI: 10.14710/lr.v13i1.15951

Abstract

Kewenangan menjalankan jabatan yang dimiliki pejabat publik terdapat kekuasaan diskresi (discretionary power). Diskresi adalah suatu wewenang yang diberikan kepada pejabat publik untuk bertindak atas inisiatif sendiri dalam melakukan tindakan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi seperti itulah yang membuat jabatan rawan untuk diselewengkan, karena bersamaan dengan menjalankan kebijakan untuk publik, dengan mudah terdapat niat untuk menarik keuntungan pribadi atau pun kelompok. Penggunaan diskresi mempunyai syarat-syarat khusus, agar dalam menggunakan kewenangannya para pejabat tidak berlaku sewenang-wenang. Belakangan ini permasalahan yang menyangkut kebijakan tidak sedikit yang diproses dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga menimbulkan polemik tentang dapat atau tidaknya kebijakan dijerat dengan pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal reseacrh dengan tujuan untuk mengetahui diskresi dan tanggung jawab pejabat publik pada pelaksanaan tugas dalam situasi darurat dan batasan perbuatan melawan hukum yang berdampak hukum administrasi dan hukum pidana dalam melaksanakan tugas dalam situasi darurat. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai diskresi dan tanggung jawab pejabat publik pada pelaksanaan tugas dalam situasi darurat dan batasan perbuatan melawan hukum yang berdampak hukum administrasi dan hukum pidana dalam melaksanakan tugas dalam situasi darurat. Batasan diskresi merupakan perbuatan Hukum Administrasi, apabila peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang perbuatan tersebut tidak jelas sehingga diperlukan diskresi dan tindakan atau perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan memaksa demi kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, dengan batas-batas, yaitu bentuk peraturan kebijaksanaan tidak boleh menyimpang dengan aturan diatasnya, tidak digunakan sewenang-wenang; masih berada dalam ruang lingkup peraturan dasarnya; dalam keadaan memaksa, kepentingan umum; berlandaskan AAUPL. Batasan batasan bahwa diskresi oleh pejabat administrasi negara merupakan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, apabila dilakukan tindakan yang dilakukan menyimpang dari seharusnya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga dapat menyebabkan kerugian keuangan negara.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN DISMISSAL TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERASAL DARI BADAN PERADILAN Ichsan Muhajir; Nabitatus Sa’adah
LAW REFORM Vol 15, No 2 (2019)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.022 KB) | DOI: 10.14710/lr.v15i2.26187

Abstract

Negara hukum dalam perkembangannya menuntut adanya perkembangan peradilan administrasi sehingga Indonesia membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hukum Acara PTUN mengenal adanya penetapan dismissal oleh Ketua Pengadilan yang bertujuan untuk menentukan Kompetensi Absolut PTUN.Penelitian inian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dismissal Terhadap KTUN Yang Berasal Dari Badan Peradilan dan menganalisis upaya hukum dari adanya penetapan dismissal yang ditetapkan oleh Ketua PTUN Semarang. Metode pendekatan penelitian  yang dipakai adalah. pendekatan doktrinal terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan Dismissal Terhadap KTUN Yang Berasal Dari Badan Peradilan tidak dapat dikatakan sebagai KTUN karena hal ini sesuai dengan amanat Pasal 2 huruf e UU PTUN. Upaya hukum dari adanya penetapan dismissal yang ditetapkan oleh Ketua PTUN Semarang yaitu penggugat dapat melakukan upaya hukum berupa perlawanan terhadap penetapan dismissal Ketua PTUN Semarang.
BATASAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA PAJAK ANTARA PENGADILAN PAJAK DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Nabitatus Sa'adah; Kadek Cahya Susila Wibawa
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.1.2023.21-29

Abstract

Hubungan antara wajib pajak dengan fiskus kadangkala diwarnai adanya sengketa pajak. Keluarnya undang-undang Pengadilan Pajak menimbulkan anggapan bahwa semua sengketa pajak, satu-satunya pengadilan yang mempunyai kompetensi menyelesaian sengketa adalah Pengadilan Pajak. Faktanya banyak sengketa di bidang perpajakan yang diajukan ke pengadilan lain selain Pengadilan Pajak salah satunya PTUN. Tulisan ini mengkaji batasan kewenangan mengadili Pengadilan Pajak dengan PTUN. Batasan kewenangan antara Pengadilan Pajak dan PTUN atas Surat Ketetapan Pajak dapat disimpulkan: jika terkait dengan jumlah rugi yang ditimbulkan atas SKP dan kesalahan prosedur terkait dengan hal-hal yang dapat diajukan gugatan sebagaimana yang diatur UU KUP, maka kewenangan pengujiannya ada pada Pengadilan Pajak, sementara jika gugatan yang masuk terkait dengan keabsahan kewenangan, dugaan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melanggar hukum maka PTUN yang memiliki kewenangan menguji.
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Atas Kebijakan Pemerintah Terkait Penerimaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Gesang Wulandari; Nabitatus Sa’adah
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 2 (2019): Vol. 21, No. 2 (Agustus 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v21i2.12823

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia terkait penerimaan Tenaga Kerja Asing. Kajian yang dibahas yaitu mengenai kebijakan pemerintah dan perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia terkait dengan kebijakan penerimaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang akan dibahas menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan dengan pengumpulan bahan-bahan hukum sekunder seperti buku-buku, karya ilmiah hukum, bahan-bahan tertulis lain yang memberikan penjelasan mengenai kajian yang akan dibahas. Jika dilihat dari kebijakan yang ada pemerintah telah membuat peraturan untuk memberikan jaminan hak Tenaga Kerja Asing selama bekerja di Indonesia. Penerimaan Tenaga Kerja Asing dalam Perpres No. 20 Tahun 2018 memberikan syarat-syarat yang wajib dipatuhi oleh pemberi pekerja untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing. Legal Protection of Indonesian Workers on Government Policy Relating to Acceptance of Foreight Workers In Indonesia This study aims to determine the legal protection of Indonesian workers related to the acceptance of foreign workers. The study discussed is about government policy and legal protection of Indonesian Workers related to the policy of accepting Foreign Workers in Indonesia. This research uses a normative juridical method which is a library research by collecting secondary legal materials such as books, legal scientific works, other written materials that provide an explanation of the study to be discussed. If seen from the existing policies the government has made regulations to provide guarantees for the rights of foreign workers while working in Indonesia. Acceptance of foreign workers in the Presidential Regulation No. 20/2018 provides conditions that must be complied with by employers for employing foreign workers.
NAVIGATING FATWA-TO-REGULATION TRANSFORMATION IN ISLAMIC FINANCE: CHALLENGES AND INNOVATIONS POST-OMNIBUS LAW 2023 Asrori S. Karni; Ro’fah Setyowati; Nabitatus Sa'adah; Maula Azharil Adzkia
Diponegoro Law Review Vol 10, No 2 (2025): Diponegoro Law Review October 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.10.2.2025.157-172

Abstract

The transformation of fatwas into regulations in the financial sector has been widely studied, but there is a lack of analysis on the dynamics following the 2023 Omnibus Law, particularly regarding the implementation of DSN-MUI Fatwa No. 153/2022 on Early Settlement of Murabahah Debt. This study addresses this research gap by employing a normative legal approach, supplemented by empirical observations at two Islamic financing institutions. The findings reveal that, although the fatwa has been disseminated through three annual forums and incorporated into OJK (Financial Services Authority) guidelines, it has yet to attain legal finality as a binding regulation. The first institution continues to follow the earlier fatwa, citing insufficient legal certainty in the new regulation, and maintains a non-discounted early repayment model. In contrast, the second institution, which has long provided early settlement discounts, finds the OJK guideline’s calculation formula commercially inequitable. As a result, they developed an alternative simulation model to remain Sharia-compliant while ensuring business competitiveness. The novelty of this research lies in its exploration of on-the-ground regulatory interactions and its proposal for a legal codification framework based on feedback from industry stakeholders. This study recommends a more flexible and adaptive model for the fatwa-to-regulation transformation, attuned to operational realities. A sustained tripartite dialogue between fatwa authorities, regulators, and industry players is crucial to navigating field complexities and ensuring that regulations uphold Sharia principles while fostering sustainable business practices.
SYMBOLS, EVIDENCE, AND POLICY: INTEGRATING LEGAL SEMIOTICS FOR SUSTAINABLE CRIME PREVENTION Debby Ekowati; Retno Saraswati; Nabitatus Sa'adah
Masalah-Masalah Hukum Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.54.3.2025.328-352

Abstract

This study explores crime prevention using legal semiotics, applying a doctrinal approach grounded in an extensive literature review and critical text analysis. The discussion is initiated by delineating the core principles of legal semiotics and examining legal norms and practices as sign systems that communicate cultural meanings and influence behaviour. The study examines forensic semiotics, emphasising the role of sign analysis in enhancing investigative procedures and expert linguistic testimony within criminal and civil frameworks, including authorship attribution, identification of falsified texts, and the interpretation of linguistic evidence. Additionally, courtroom discourse and decision-making are also examined, illustrating various semiotic resources (such as text design, layout, and language) influencing the authority and legitimacy of judicial outcomes. Police interactions, interpreting interview dynamics and power negotiations through semiotic frameworks are examined to enhance understanding of witness communication and investigative effectiveness. Furthermore, it examines the framing of crime narratives in the media, highlighting the impact of mediated signs on public perception and the possibility of judicial biases. The research advocates for comprehensive crime prevention policies combining penal and non-penal strategies, emphasizing the importance of symbols and meanings that underpin criminal behaviour to promote collaborative, culturally informed, and sustainable responses.
A Juridical Study of the Death Penalty for Premeditated Murder in the Perspective of Indonesian Criminal Law Reform Evelin Nur Agusta; Pujiyono Pujiyono; Nabitatus Sa'adah; Aista Wisnu Putra
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v7i1.98-117

Abstract

One of the most serious crimes is premeditated murder because it is carried out with deliberate planning and conscious thought of the loss of the victim's life. The definition and specifications of the planning aspect in premeditated murder are not regulated in the Criminal Code. The deterrent effect of the death penalty in premeditated murder must be considered by the judge very carefully, because the death penalty is irreversible . In addition, in terms of the implementation of the death penalty which still reaps protests from human rights activists. This paper aims to re-describe the relevance and urgency of the death penalty in terms of punishment for perpetrators of premeditated murder. The type of research used in this writing is a type of doctrinal research, using an analytical approach method to the norms behind the text of the legislation, both legally and philosophically. This study produces an analysis of the element of planning in the Criminal Code and the conclusion is that there are no clear details about the element of "planning" in Article 34 of the old Criminal Code or Article 459 of the new Criminal Code.
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset: Tinjauan Teori Keadilan Korektif Aristoteles (Studi Kasus Korupsi Adelin Lis dan Lukas Enembe) Citra Cahyaning; Budi Santoso; Nabitatus Sa'adah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan ancaman sistemik dan kronis bagi stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia, sebagaimana tecermin dalam stagnasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang berada pada skor 34. Tantangan terbesar penegakan hukum terletak pada pemulihan kerugian keuangan negara akibat rumitnya pelacakan aset, taktik pelarian pelaku, hingga kendala gugurnya tuntutan pidana akibat kematian tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori keadilan korektif Aristoteles terhadap urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset melalui studi kasus korupsi Adelin Lis dan Lukas Enembe. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori keadilan korektif Aristoteles sangat relevan sebagai landasan moral dan hukum RUU Perampasan Aset. Keadilan korektif berfokus pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu dengan cara merampas keuntungan tidak sah dari pelaku dan mengembalikannya kepada korban (negara). Melalui mekanisme perampasan aset in rem (perampasan sipil/tanpa pemidanaan) yang diadopsi RUU ini, negara dapat melakukan pemulihan kerugian secara optimal tanpa bergantung pada kehadiran fisik pelaku seperti pada kasus pelarian Adelin Lis, ataupun status hukum pidana yang gugur demi hukum akibat kematian Lukas Enembe. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemulihan hak yang proporsional, melainkan juga instrumen preventif yang memberikan efek jera terhadap kejahatan ekonomi terorganisir di Indonesia
Co-Authors Agisa Tri Handias Aista Wisnu Putra Ari Mahardika Asrori S. Karni Budi Ispriyarso Budi Santoso Citra Cahyaning Debby Ekowati Delfi Suganda Dessy Dwi Astuti Donnie Prasetyo Erna Dwi Safitri Evelin Nur Agusta F. X. Joko Priyono F.C. Susila Adiyanta F.C. Susila Adiyanta Fitri Ayu Lestari*, Nabitatus Saadah, Muhamad Azhar, Fitri Ayu Lestari*, Gesang Wulandari Githa Angela Sihotang Guruh Dwi Prabowo*, Indarja, Henny Juliani, Guruh Dwi Prabowo*, Henny Juliani, Henny Ichsan Muhajir Iga Sukma Devi Kadek Cahya Susila Wibawa Karlina Sofyarto Kartika Rachmawati Linawati, Angela Nadia Maula Azharil Adzkia Mega Puspawati Hasim Mirza Ramadhan Muchamad Ja'abik Fatchullah Muhammad Ruby Duto Pranoto Nadhifa, Salsabila Primas Raras Priambodo Pujiyono Pujiyono Pujiyono Pujiyono Retno Saraswati Ridho Sa’dillah Ahmad Rizkityas Sekar Handini Ro’fah Setyowati Salmon Abertnego Manurung Solechan Solechan Suhartoyo Suhartoyo Sukmaningtyas, Judith Venia Miranda Dewi Hascaryo