Articles
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHANYANG BAIK (AUPB) DI KANTOR KELURAHAN SELOKATON, KECAMATAN SUKOREJO, KABUPATEN KENDAL ]]>
<![CDATA[Donnie Prasetyo]]>;
<![CDATA[Nabitatus Sa’adah]]>;
<![CDATA[Muhamad Azhar]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (835.325 KB)
<![CDATA[Salah satu dampak negatif yang sering terjadi dari pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton, Kabupaten Kendal adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, karena dengan adanya partisipasi masyarakat dapat menciptakan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial transparan dan bersifat adil. Oleh karena itu dianggap sangat penting untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial oleh Kelurahan Selokaton, Kabupaten Kendal. Tujuan penulisan hukum ini mengangkat tentang permasalahan mengenai apa urgensi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton dan bagaimana implementasi partisipasi masyarakat yang sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) di kantor Kelurahan Selokaton, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Penulisan hukum ini menggunakan penggunaan metode yuridis empiris dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibicarakan. Data ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai urgensi partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton sebagai lembaga pemerintah perlu adanya partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton sebagai bentuk kerjasama antara Kelurahan Selokaton dengan masyarakat Kelurahan Selokaton untuk menciptakan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dapat mewujudkan prosedur pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang baik dan benar serta sesuai dengan hak dan kewajiban dari setiap masing- masing masyarakat Kelurahan Selokaton. Kemudian akan dijelaskan mengenai implementasi partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton yang dapat sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) di Kelurahan Selokaton, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton tersebut sangat dibutuhkan oleh Kelurahan Selokaton dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang sesuai dengan prinsip AUPB.]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN PERPAJAKAN PENAYANG IKLAN (PUBLISHER) GOOGLE ADSENSE ]]>
<![CDATA[Mirza Ramadhan]]>;
<![CDATA[F.C. Susila Adiyanta]]>;
<![CDATA[Nabitatus Sa'adah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1170.32 KB)
<![CDATA[Manusia selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan materil. Saat ini kebutuhan materil tersebut bisa didapatkan dengan uang dan salah satu cara mendapatkan uang adalah dengan berbisnis, Dengan semakin berkembangnya teknologi, sebuah bisnis dapat dilakukan dengan bantuan teknologi internet. Adsense merupakan program periklanan di internet yang menyediakan kesempatan bagi para pemilik website atau blogger untuk mendapatkan uang dengan menayangkan iklan adsense di website miliknya dengan harapan diklik oleh pengunjung website sehingga pemilik website atau blogger mendapatkan penghasilan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kewajiban perpajakan apa saja yang dibebankan pada website atau blogger yang berprofesi sebagai penayang iklan google adsense. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penayang iklan google adsense merupakan subjek pajak PPh Pasal 23 yang mendapatkan penghasilan dari google adsense yang merupakan objek pajak yang dapat meningkatkan penerimaan negara.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN DAN PENCEMARAN INDUSTRI (BBTPPI) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Kartika Rachmawati]]>;
<![CDATA[Henny Juliani]]>;
<![CDATA[Nabitatus Sa'adah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (558.154 KB)
<![CDATA[Pelayanan publik ini sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab pemerintah adalah memberikan pelayanan sebaik – baiknya kepada masyarakat. Salah satu institusi pemerintah yang mengadakan pelayanan publik ialah Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Kota Semarang. BBTPPI melayani berbagai pengujian, sertifikasi, konsultasi dan penerapan inovasi bagi masyarakat. Akan tetapi penyelesaian sertifikat Lembar Hasil Uji ini sering melebihi waktu yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum. Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan adalah 14 hari kerja. Keterlambatan penyelesaian sertifikat Lembar Hasil Uji disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan jumlah sampel masuk.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TERKAIT IZIN PENDIRIAN MINIMARKET ]]>
<![CDATA[Primas Raras Priambodo]]>;
<![CDATA[Henny Juliani]]>;
<![CDATA[Nabitatus Sa’adah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (562.726 KB)
|
DOI: 10.14710/dlj.2018.22795
<![CDATA[Pengaturan mengenai perizinan minimarket di Kabupaten Pekalongan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014. Adanya pengaturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pihak pengelola minimarket telah memenuhi persyaratan yang diperlukan sebelum membuka usaha minimarket di Kabupaten Pekalongan. Persyaratan yang ditetapkan antara lain adalah memiliki izin usaha toko modern, melakukan kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta jarak minimarket dengan pasar tradisional tidak boleh kurang dari 1000 meter, namun ternyata masih ada minimarket yang belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tercatat pada tahun 2017 ada tujuh minimarket di Kabupaten Pekalongan yang ditutup karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan telah melakukan beberapa tindakan untuk menindak minimarket yang bermasalah tersebut. Langkah-langkah yang telah ditempuh antara lain dengan melakukan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, serta pencabutan izin usaha bagi minimarket yang tidak memnuhi ketentuan yang berlaku.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAHAN TERBUKA HIJAU KOTA SEMARANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011– 2031 ]]>
<![CDATA[Ari Mahardika]]>;
<![CDATA[Henny Juliani]]>;
<![CDATA[Nabitatus Sa’adah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (162.427 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Berdasarkan hasil penelitian, Kota Semarang Kota Semarang sudah membuat kebijakan tentang lahan terbuka hijau, yaitu dengan menerapkan kawasan penyangga di 3 Kecamatan yaitu di Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunung Pati, dan Kecamatan Ngaliyan. Kawasan penyangga selain bertujuan untuk menyediakan lahan terbuka hijau tetapi juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk mewujudkan Kota Semarang yang hijau, berwawasan ekologi, lingkungan dan berkelanjutan serta bermanfaat sosial ekonomis bagi masyarakat. Pemerintah Kota Semarang juga melakukan kebijakan dalam penyediaan lahan terbuka hijau di Kota Semarang, diantaranya yaitu dengan penyediaan ruang terbuka (Open Space) dan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan pihak swasta untuk membuat perjanjian kerjasama pembangunan yang disertai dengan pembangunan Ruang Terbuka Hijau.Beberapa hambatan yang dijumpai dalam penyediaan lahan terbuka hijau di antaranya alokasi pendanaan Pemerintah yang terbatas dan Ruang Terbuka Hijau belum menjadi program prioritas dalam pembangunan kota. Dalam penelitian ini juga dijabarkan bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.]]>
<![CDATA[KARAKTER MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION DAN IMPLIKASINYA PASCA PROGRAM TAX AMNESTY DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mega Puspawati Hasim]]>;
<![CDATA[F.X. Joko Priyono]]>;
<![CDATA[Nabitatus Sa'adah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.77 KB)
|
DOI: 10.14710/dlj.2018.22792
<![CDATA[Krisis keuangan global pada tahun 2008 membuat G20 menggunakan rekomendasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai landasan mengakhiri kerugian akibat praktik penghindaran pajak dengan Automatic Exchange of Information yang tertuang dalam bentuk Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information. Adanya syarat teknis sebelum penerapan Automatic Exchange of Information membuat Pemerintah Indonesia memberlakukan suatu program yaitu Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan hukum, antara lain kekuatan hukum yang mengikat dan implikasinya terhadap Tax Amnesty. Skripsi ini membahas mengenai karakter Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information dan implikasi Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information pasca Tax Amnesty di Indonesia. Metode penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, penulis dalam melakukan analisis bahan hukum menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information tergolong sebagai Hard Law atau mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan konsep Lwglisai. Lalu, implikasi Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information pasca Tax Amnesty sebagai pengawalan untuk menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan Tax Amnesty.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN OLEH PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE (Studi di Kantor Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah dan Kantor Perwakilan Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta) ]]>
<![CDATA[Iga Sukma Devi]]>;
<![CDATA[F.C. Susila Adiyanta]]>;
<![CDATA[Nabitatus Sa'adah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.257 KB)
<![CDATA[Ombudsman Republik Indonesia (ORI) adalah lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman dalam menjalankan kewenangannya, tidak memiliki kewenangan menuntut maupun menjatuhkan sanksi kepada instansi yang dilaporkan, namun memberikan rekomendasi kepada instansi untuk melakukan self-correction.Sifat dari rekomendasi Ombudsman adalah tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan untuk dieksekusi. Hal ini yang mengakibatkan rekomendasi Ombudsman sering kali diabaikan oleh penyelenggara negara. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dan bahan hukum melalui metode penelitian (field research) dan studi kepustakaan (library research). Analisis hasil penelitian menggunakan metode analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dikarenakan dibutuhkan waktu yang lama untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Konsekuensi yuridis apabila penyelenggara Negara tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman dapat dikenai sanksi administrative dan sanksi pidana, sanksi administratif diberlakukan bagi terlapor dan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, sedangkan sanksi pidana diberlakukan bagi setiap orang yang menghalang-halangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan. Pemberian sanksi administrative bagi penyelenggara negara yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman diatur dalam ketentuan Pasal 38 dan39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 351 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 36Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.]]>
<![CDATA[PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN ATLET DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ruby Duto Pranoto]]>;
<![CDATA[Nabitatus Sa’adah]]>;
<![CDATA[Suhartoyo Suhartoyo]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (786.486 KB)
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional didalamnya mengatur peran dan tanggung jawab dari pemerintah terhadap para atlet yang ada di indonesia. Tanggung jawab yang dimaksudkan adalah bagaimana pemerintah harus memenuhi kebutuhan dan hak-hak atlet di Indonesia baik dalam kehidupan sosialnya maupun kebutuhan latihannya. Undang-Undang ini didukung dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang ditujukan dalam rangka menyambut Asian Games 2018 yang menjadi target dari Pemerintah Indonesia dalam mencapai prestasi maksimal dalam bidang olahraga. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai peningkatan prestasi olahraga nasional untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak para atlet itu sendiri. Dalam pelaksanaannya pemerintah sudah membuat beberapa program yang mendukung pelaksanaan dari peraturan tersebut, salah satunya adalah program Hari Olahraga Nasional, yang mana program ini di maksudkan untuk memberikan penghargaan dan hak-hak atlet dan mantan atlet yang tertulis didalam peraturan-peraturan yang ada. Namun menurut laporan dari staff KONI yang merupakan organisasi pemerintah dalam hal olahraga masih banyak atlet dan mantan atlet yang belum terjangkau untuk diberikan penghargaan yang menjadi hak mereka.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI YANG DIBERIKAN PENGUSAHA TERHADAP PEKERJA YANG MENGUNDURKAN DIRI SEBELUM BERAKHIRNYA MASA KONTRAK (STUDI PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK PUSAT PALANGKA RAYA) ]]>
<![CDATA[Venia Miranda Dewi Hascaryo]]>;
<![CDATA[Solechan Solechan]]>;
<![CDATA[Nabitatus Sa’adah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (800.114 KB)
<![CDATA[Penjatuhan sanksi sangat berperan penting dalam dunia pekerjaan. Penjatuhan sanksi yang diberikan perusahaan terhadap pekerja yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak tidak semuanya sama. Penjatuhan sanksi yang diberikan dapat dilihat apabila pekerja tersebut melakukan kesalahan, pelanggaran, dan bahkan sampai merugikan perusahaan akan dikenakan atau diberikan sanksi dan denda sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan di Bank Mandiri dan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hal pemberian kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pekerja yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak pada Bank Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian sanksi kepada pekerja yang mengundurkan diri diwajibkan untuk mengganti ganti rugi sesuai dengan denda yang sudah ditentukan pada masing-masing bagian pekerjaan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Bank Mandiri untuk mendapatkan haknya terkait dengan pekerja yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak yaitu dengan cara pengusaha hanya menginginkan pertanggung jawaban dari pekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah disepakati dan ditanda tangani oleh pekerja.]]>
<![CDATA[PENGENAAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI HASIL KARYA DAN IMBALAN YANG DITERIMA OLEH PROFESI PENULIS ]]>
<![CDATA[Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.]]>;
<![CDATA[F.C. Susila Adiyanta]]>;
<![CDATA[Nabitatus Sa’adah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (482.673 KB)
<![CDATA[Pemungutan pajak adalah kewajiban kenegaraan bagi semua warga dan penduduk suatu negara, yang sering dianggap sebagai kewajiban yang tidak adil bagi sebagian masyarakat, diantaranya oleh Tere Liye yang mengajukan keberatan tentang pajak dengan membandingkan penghasilannya dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Rumusan masalah penulisan hukum ini tentang pengaturan kewajiban wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai penulis dan praksis pengenaan pajak terhadap profesi penulis di Indonesia. Praksis pengenaan pajak profesi penulis dimulai dari dipenuhinya syarat-syarat subjektif terdapat pada Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009, sedangkan syarat objektifnya terdapat pada Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008. Akibat hukum terpenuhinya kedua syarat tersebut maka dalam diri penulis melekat hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Ditambah pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai tata cara dalam UU No. 36 Tahun 2008 yang pemungutan pajak penghasilannya menggunakan with holding system yang diterima penulis baik dari royalti dan honorarium dilakukan pihak pemotong pajak, sedangkan untuk menghitung total pajak selama tahun pajak menggunakan self ssessment system. Rekomendasi terkait dengan hasil dan kesimpulan penelitian pada penulisan ilmiah ini adalah : 1) Direktorat Jenderal Pajak perlu mengintensifkan sosialisasi kepada pelaku dunia penerbitan dan penulisan; 2) kesadaran pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak dan pihak pemotong; 3) Pemerintah perlu mempertimbangkan keringanan pemungutan pajak bagi penulis untuk mendorong budaya literasi.]]>
