Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.337
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Unes Law Review PAMALI: Pattimura Magister Law Review Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Suara Pengabdian 45
Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur) Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2344

Abstract

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanaan tugas dibidang penegakan hukum, Polri diberi wewenang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk perkara tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak. Tulisan ini akan membahas upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak dalam perspektif kriminologi di Polres Metropolitan Jakarta Timur. Untuk itu dalam rangka penanggulangan kejahatan eksploitasi seksual anak di upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan eksploitasi seksual anak dalam perspektif di Polres Metropolitan Jakarta Timur perlu dilakukan penegakan hukum yang luar biasa, dilaksanakan secara optimal dan profesional serta modern.
Penguatan Pemahaman Masyarakat tentang Mekanisme Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 4 No. 3 (2025): September: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/9kpdke33

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang membutuhkan perlindungan hukum yang kuat. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perlindungan hukum sering menjadi hambatan dalam penanganan kasus. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji peran penting masyarakat dalam pencegahan, pelaporan, dan pendampingan korban. Hasilnya menunjukkan bahwa penguatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi, pendidikan hukum, dan kerja sama lintas sektor sangat diperlukan untuk mewujudkan perlindungan anak yang efektif.
Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia: The Effectiveness of Imprisonment in Preventing Recurrence of Crime in Indonesia Sumartini Dewi; Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani; Achmad Jaelani; Stelvia W. Noya; Herry Pasrani Mendrofa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6567

Abstract

Sistem pemidanaan penjara di Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan signifikan, termasuk overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas), stigma sosial terhadap narapidana, dan tingginya tingkat residivisme. Meskipun rehabilitasi dianggap sebagai tujuan penting dari pemidanaan, program pembinaan yang ada saat ini belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan tersebut. Kurangnya kualitas program rehabilitasi, ditambah dengan ketidakmampuan sistem pemasyarakatan dalam menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi perilaku kriminal, membuat alternatif pemidanaan semakin dibutuhkan. Oleh karena itu, reformasi sistem pemasyarakatan dengan memperkenalkan alternatif pemidanaan seperti restorative justice dan reintegrasi sosial menjadi kunci dalam menciptakan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan efektif. Pemberdayaan mantan narapidana, pencegahan kriminalitas melalui pendidikan, serta pemberian peluang kerja bagi mantan narapidana perlu menjadi fokus utama dalam program pembinaan untuk mencegah kejahatan berulang dan memperbaiki kualitas hidup mereka setelah keluar dari penjara. Dalam konteks ini, peran kebijakan hukum dan reformasi pemidanaan yang memperkenalkan pendekatan yang lebih holistik sangat penting untuk mengatasi masalah yang ada dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Pertamax dalam Perspektif Undang-Undang Migas: Criminal Law Analysis of Pertamax Counterfeiters from the Perspective of the Oil and Gas Law Samuji; Dwi Nurahman; Sumartini Dewi; Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani; Sunarto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 3: Maret 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.7185

Abstract

Tindakan pemalsuan Pertamax yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meraih keuntungan secara ilegal bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan serta keberlanjutan industri energi di Indonesia. Pemalsuan bahan bakar, khususnya Pertamax, dapat dianggap sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum pidana Indonesia, terutama dalam konteks Undang-Undang Migas (Minyak dan Gas). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum pidana yang terkait dengan pemalsuan Pertamax, serta menganalisis penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Migas terhadap praktik tersebut. Dengan pendekatan normatif, artikel ini akan menelusuri regulasi yang berlaku dan memberikan penjelasan terkait pelanggaran yang terjadi dalam pemalsuan bahan bakar ini.
Co-Authors Achmad Jaelani Dwi Nurahman Hadi Karyono Herry Pasrani Mendrofa Husni Kurniawati Salma Nur Hanifah Samuji Stelvia W. Noya Sumartini Dewi Sumartini Dewi Sunarto