Garuda - Garba Rujukan Digital

Sosialisasi Diskresi Kepolisian dan Restorative Justice di Setukpa Lemdiklat Polri Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 3 (2024): September : Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i3.1999

Sosialisasi berupaya untuk meningkatkan dan menjelaskan diskresi kepolisian dan Restorative Justice. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum. Saat ini penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui Restorative Justice merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat mempunyai harapan yang tinggi terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap segala tindak pidana dalam rangka penegakan hukum. Penegakan hukum tentunya dilakukan sesuai program prioritas Kapolri yang mengusung konsep Transformasi Menuju Polisi yang Prediktif, Responsif, dan Transparansi Berkeadilan (PRESISI) demi terwujudnya tujuan hukum.

Sosialisasi dan Implementasi Hukum Pidana dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani; Hadi Karyono; Salma Nur Hanifah; Husni Kurniawati
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i4.2152

Sosialisasi berupaya untuk menjelaskan tentang Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga dan dapat dilakukan oleh suami, istri, maupun anak, yang berpotensi merusak keutuhan fisik, psikis, serta mengganggu keharmonisan hubungan keluarga. Bentuk kekerasan ini bisa bermacam-macam, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, maupun ekonomi, dan sering kali terjadi tanpa disadari oleh para korban maupun orang-orang di sekitarnya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang melanggar hukum, sehingga upaya pencegahan sangatlah penting. Oleh karena itu, setiap individu perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai apa itu kekerasan dalam rumah tangga agar dapat mendeteksi, mencegah, serta mengambil langkah tepat dalam menghadapinya.

Sosialisasi dan Implementasi Hukum Pidana dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani; Hadi Karyono; Salma Nur Hanifah; Husni Kurniawati
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i4.2152

Sosialisasi berupaya untuk menjelaskan tentang Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga dan dapat dilakukan oleh suami, istri, maupun anak, yang berpotensi merusak keutuhan fisik, psikis, serta mengganggu keharmonisan hubungan keluarga. Bentuk kekerasan ini bisa bermacam-macam, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, maupun ekonomi, dan sering kali terjadi tanpa disadari oleh para korban maupun orang-orang di sekitarnya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang melanggar hukum, sehingga upaya pencegahan sangatlah penting. Oleh karena itu, setiap individu perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai apa itu kekerasan dalam rumah tangga agar dapat mendeteksi, mencegah, serta mengambil langkah tepat dalam menghadapinya.

Membumikan KUHP Nasional: Memahami The Living Law dalam Kehidupan Masyarakat Desa Kiyangkongrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 4 No. 2 (2025): Juni: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/z2yew889

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep the living law dalam KUHP Nasional kepada masyarakat Desa Kiyangkongrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Melalui pendekatan sosialisasi dan dialog interaktif, kegiatan ini mengupayakan untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat yang tidak hanya memahami aturan-aturan formal dalam KUHP sebagai hukum yang harus dipatuhi, tetapi juga menyadari adanya pengakuan terhadap nilai-nilai dan praktik hukum lokal dalam sistem hukum nasional. Kegiatan yang dilaksanakan pada 20 April 2025 ini dihadiri oleh 78 peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 41,02% berdasarkan perbandingan pre-test dan post-test. Pembahasan dalam kegiatan ini mencakup fenomena living law di Desa Kiyangkongrejo, harmonisasi the living law dengan KUHP Nasional, serta tantangan dan solusi dalam implementasinya. Beberapa praktik penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal yang ada di desa, seperti rembug desa dan peran tokoh masyarakat, didiskusikan untuk melihat relevansinya dengan ketentuan dalam KUHP Nasional. Kegiatan ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas tokoh masyarakat, penyusunan pedoman teknis, dokumentasi praktik-praktik penyelesaian konflik berbasis adat, serta membangun mekanisme koordinasi yang efektif antara aparatur penegak hukum, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta harmonisasi antara living law dan KUHP Nasional dalam kehidupan masyarakat desa yang mendukung terciptanya keadilan substantif.

The Dialectic of The National Criminal Code and The Living Law: A Philosophical Approach to Contemporary Criminal Law Kusumawardhani, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): JULY
Publisher : Postgraduate Program in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v5i2.3037

Introduction: This study examines the dialectical relationship between the National Criminal Code and the living law through the contemporary criminal law philosophy approach. The existence of the Criminal Code as a formal legal product of the state is often in tension with the customary law system and the values that live in pluralistic Indonesian society.Purposes of the Research: This research aims to analyze the patterns of interaction, contradictions, and potential harmonization between the two legal systems.Methods of the Research: Using juridical-philosophical research methods and legal hermeneutic approaches, this study explores the ontological, epistemological, and axiological dimensions of the dialectic.Results Main Findings of the Research: The results of the study show that despite paradigmatic tensions, the two legal systems can run in a complementary manner through an integrated legal pluralism recognition mechanism. This research offers a new conceptual framework in understanding the nature of criminal law that is responsive to social change but still upholds legal certainty. The findings of the research have implications for the urgency of reformulating the Criminal Code that accommodates the living law while maintaining the fundamental principles of modern criminal law, especially legality, proportionality, and protection of human rights. This dialectical approach is an important foundation for the development of a contextual, fair, and sustainable Indonesian criminal law system.

Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam Berlalu Lintas terhadap Perilaku Masyarakat Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 2 (2023): Juni: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i2.856

Traffic problems are problems faced by developed countries as well as developing countries like Indonesia. However, in Indonesia, the problems that are often encountered nowadays are becoming more severe and bigger than in previous years, including accidents, congestion and air pollution as well as traffic violations. There are at least three factors that influence traffic law enforcement, namely: Judicial Factors, Law Enforcement Factors and Community Legal Culture Factors. In order for the law to have an influence on attitudes or behavior, certain conditions are required, namely: the law must be communicated; position to behave, meaning the things that motivate people to behave in a certain way. Fines alone are not effective in building a culture of safe driving. The government needs to make legal breakthroughs, both in the legal drafting aspect and the system that regulates implementation in the field.

Hakekat dan Implementasi Keilmuan Ilmu Hukum Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 4 (2023): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i4.1207

Keilmuan ilmu hukum adalah ilmu. ciri khas ilmu hukum sebagai suatu ilmu yang “sui generis”. Ilmu hukum sebagai ilmu yang sui generis karena ilmu hukum memilki empat hal yang khas atau khusus yaitu adanya karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, lapisan ilmu hukum, dan jenis ilmu hukum. Sebagai ilmu maka keilmuan ilmu hukum mempunyai karakter yang khas ilmu hukum. Di samping itu karena keilmuan hukum adalah ilmu maka ilmu hukum mempunyai objek yang dikajian atau objek kajian yang diselidiki. Objek kajian yang diselidiki dapat dilakukan melalui pendekatan atau studi normatif dan juga dapat dilakukan dengan studi empiris.

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP di Polda Jawa Tengah Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 2 (2024): Juni Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i2.1661

Sosialisasi berupaya untuk meningkatkan, memperkenalkan dan menjelaskan KUHP yang baru disahkan dan cara penyuluhan hukum di Polda Jawa Tengah. Secara hukum, kewajiban mensosialisasikan aturan baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Sosialisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asas, jenis-jenis pidana, pengkualifikasian kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP Nasional serta kedudukan tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional. Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum. Perundang-undangan yang baik memenuhi kebutuhan masyarakat. Kejahatan baru memerlukan pembatasan hukum agar sesuai dengan periode yang selalu berubah. Dari sinilah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP disahkan.

Sosialisasi Diskresi Kepolisian dan Restorative Justice di Setukpa Lemdiklat Polri Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 3 (2024): September : Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i3.1999

Sosialisasi berupaya untuk meningkatkan dan menjelaskan diskresi kepolisian dan Restorative Justice. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum. Saat ini penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui Restorative Justice merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat mempunyai harapan yang tinggi terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap segala tindak pidana dalam rangka penegakan hukum. Penegakan hukum tentunya dilakukan sesuai program prioritas Kapolri yang mengusung konsep Transformasi Menuju Polisi yang Prediktif, Responsif, dan Transparansi Berkeadilan (PRESISI) demi terwujudnya tujuan hukum.

DINAMIKA IMPLEMENTASI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Kusumawardhani, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.562

Restorative justice has emerged as an alternative approach to the traditional criminal justice system, focusing on the restoration of relationships and addressing the needs of victims, offenders, and communities. This paper explores the concept of restorative justice and its role in achieving substantial justice in the resolution of criminal offenses. By emphasizing dialogue, accountability, and repair, restorative justice seeks to transform the traditional punitive model into a more inclusive and participatory process. The paper examines the key principles and practices of restorative justice, highlighting its potential benefits for both victims and offenders. It explores how restorative justice processes provide opportunities for victims to express their feelings, receive apologies, and actively participate in the decision-making process. For offenders, restorative justice offers a chance to take responsibility for their actions, make amends, and reintegrate into the community. Furthermore, the paper discusses the challenges and limitations of implementing restorative justice within the existing criminal justice system. It acknowledges the need for comprehensive legislative frameworks, trained facilitators, and community support to ensure the successful integration of restorative justice practices. The findings suggest that restorative justice holds promise in fostering healing, rehabilitation, and social reintegration. By prioritizing the needs and voices of victims and offenders, restorative justice promotes a more balanced and humanized approach to justice. Its emphasis on repairing harm and building stronger communities contributes to the overall effectiveness and fairness of the criminal justice system.

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search