Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum IJBE (Integrated Journal of Business and Economics) AL-ATHFAAL : JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Literasi : Jurnal Ilmu Pendidikan Islamika : Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya Kordinat : Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia Edusia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Asia International Journal of Management Science and Information Technology (IJMSIT) Jurnal Abdimas Prakasa Dakara Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business Mizan: Journal of Islamic Law
karmawan karmawan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Program Pembelajaran Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Kejujuran Di PAUD Karmawan, Karmawan; Lestari, Dwi Puji
Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini Vol. 4 No. 2 (2021): Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ajipaud.v4i2.9651

Abstract

Stres, gelisah, gugup merupakan dampak seseorang tidak jujur. Semakin sering melakukan kebohongan, maka stress, gelisah, dan gugup akan terus didapat. Keadaan kesehatan dan psikologi akan berakibat buruk jika prilaku tidak jujur terus berada dalam diri sesorang. Apalagi prilaku jujur ini tidak ditekankan pada anak usia dini sejak kecil, maka akan memberikan pengaruh buruk untuk perkembangannya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui stimulasi yang dilakukan oleh guru untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran di PAUD Barisanmu Kids Jatisari Bekasi. Subjek penelitian dalam penelitian ini ada dua guru. Metode penelitian dalam penelitian ini mengunakan metode kualitatif field research. Teknik pengumpulan data mengunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data mengunakan analisa data miles dan huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukan bahwa program pembelajaran guru dalam menanamkan nilai-nilai melalui kejujuran 1) memberikan program latihan; 2) bekerja sama dengan orang tua di rumah; 3) memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kejujuran; 4) mengunakan metode penanaman nilai dan keteladanan; 5) melakukan perencanaan pembelajaran; 6) memberikan reward (hadiah) dan punishment (hukuman).   
Teachers’ Competency on the Four Pillars of Digital Literacy in Guiding Students to Use Social Media Wisely Paramansyah, Arman; Gunawan, Agus; Karmawan, Karmawan; Napitupulu, Hotma
Edusia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Asia Vol. 3 No. 2 (2023): Geographical Coverage: Indonesia
Publisher : Perkumpulan Alumni dan Santri Mahyajatul Qurro’

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53754/edusia.v3i2.661

Abstract

Technological development is rapid and unavoidable. Every individual, not limited to age, educational background, profession and others, can access information digitally. But unfortunately the rapid development of digital technology is not accompanied by the anticipation for its users. This is a qualitative research with a phenomenological approach. Data collection is done by Unstructure interview. The researchers classified the informants based on their teaching experience, namely (a) teachers with less than 10 years of teaching experience, (b) teachers with 10-20 years of teaching experience, and (c) teachers with more than 20 years of teaching experience. The results of the study show that not all teachers understand and implement digital literacy. Teachers with the old paradigm or those who on average have more than 20 years of teaching experience, do not give their students enough freedom in the aspects of digital skills, namely, critical thinking, creativity, communication skills and collaboration. Teachers with the old paradigm seem less able to accept criticism from their students or if there are things where students don't share the same ideas as their teachers. Teachers with the old paradigm also still have big concerns if their students collaborate with students from other schools for security reasons, and tend to direct students to use their electronic devices only for learning and not for other things. From the differences in perceptions among these teachers, education or training related to digital literacy for teachers is very urgent to be implemented.
Settlement Through Mediation Between the Normative and Practice in Religious Judiciary Agencies Karmawan, Karmawan; Abdillah, Masykuri
Jurnal Cita Hukum Vol. 8 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v8i1.15002

Abstract

Abstract:Mediation in religious courts is believed to be an effective mechanism for reducing the case buildup. Due to the completion of the case at the mediation stage, the parties do not need to continue the litigation process. The agreement reached in the mediation process will be ratified by the judge and therefore has the same legal consequences as the judge's decision. Normatively mediation based on PerMA Number 1 of 2016 provides a new direction as the Supreme Court's policy to put more pressure on the number of cases that enter the court so that mediation at the court level will reduce the accumulation of cases. Even the practices of mediation at the religious court level mediators still use traditional methods like advising the parties. As the court case is examined, the parties to the dispute can see that litigation no longer provides a better solution.Keywords: Mediation, mediator, normative, practice, the religious court Abstrak:Mediasi di pengadilan agama diyakini sebagai mekanisme yang efektif untuk mengurangi penumpukan kasus. Karena penyelesaian kasus pada tahap mediasi, para pihak tidak perlu melanjutkan proses litigasi. Kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi akan disahkan oleh hakim dan karenanya memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan keputusan hakim. Mediasi secara normal berdasarkan PerMA Nomor 1 tahun 2016 memberikan arah baru karena kebijakan Mahkamah Agung untuk lebih menekan jumlah kasus yang masuk ke pengadilan sehingga mediasi di tingkat pengadilan akan mengurangi akumulasi kasus. Bahkan praktik-praktik mediasi di tingkat pengadilan religius mediator masih menggunakan metode tradisional seperti menasihati para pihak. Ketika kasus pengadilan diperiksa, adalah mungkin bagi para pihak yang berselisih untuk melihat bahwa proses pengadilan tidak lagi memberikan solusi yang lebih baik.Kata kunci: Mediasi, mediator, normatif, praktik, pengadilan agama Аннотация:Посредничество в религиозных судах, как полагают, является эффективным механизмом для уменьшения количества дел. В связи с завершением дела на стадии посредничества сторонам не нужно продолжать судебный процесс. Соглашение, достигнутое в процессе посредничества, будет ратифицировано судьей и, следовательно, имеет те же правовые последствия, что и решение судьи. Нормативно, посредничество, основанное на Правилах Верховного Суда (PerMA) № 1 от 2016 года, обеспечивает новое направление политики Верховного суда, направленное на подавление количества дел, поступающих в суд, с тем, чтобы посредничество на уровне суда снизило их совокупность. Однако практика посредничества на уровне религиозного суда показывает, что посредник все еще использует традиционные методы, такие как консультирование сторон. Поскольку судебное дело рассматривается, стороны в споре могут увидеть, что судебный процесс больше не дает лучшего решения.Ключевые слова: Посредничество, Посредник, Норматив, Практика, Религиозный суд
IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA TERHADAP PRAKTIK KULTUR BUDAYA KEHIDUPAN WARGA BINAAAN DI LAPAS PEMUDA KELAS II A TANGERANG PROVINSI BANTEN karmawan, karmawan; Haromaini, Ahmad
ISLAMIKA Vol. 18 No. 01 (2024): january-juni 2024
Publisher : Universitas Islam Syekh-Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/islamika.v18i01.5217

Abstract

   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi moderasi beragama terhadap praktik kultur budaya kehidupan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas II A Tangerang, Provinsi Banten. Moderasi beragama di sini dipahami sebagai pendekatan yang menekankan pada toleransi, pengertian, dan kerjasama antarumat beragama yang berbeda, dengan tujuan untuk menciptakan harmoni dan menghindari konflik. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama di Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang telah memberikan dampak positif terhadap kultur budaya kehidupan warga binaan. Program keagamaan yang inklusif, kegiatan dialog antaragama, serta pelatihan keterampilan yang menghormati nilai-nilai keberagaman berhasil meningkatkan toleransi dan kerjasama antar warga binaan. Selain itu, dukungan dari petugas lapas yang berperan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama juga berkontribusi signifikan terhadap terciptanya lingkungan yang lebih kondusif dan harmonis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa moderasi beragama dapat menjadi strategi efektif dalam membina warga binaan agar 
Implementation of Internet Financial Reporting to Increasing Accountability in Zakat Management Organizations: Based on PSAK No. 109 Suhaidar, Suhaidar; Anggita, Wenni; Karmawan, Karmawan; Rudianto, Nur Ahmad Ricky
Integrated Journal of Business and Economics (IJBE) Vol 5, No 1 (2021): Integrated Journal of Business and Economics
Publisher : Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3354.612 KB) | DOI: 10.33019/ijbe.v5i1.311

Abstract

The report of the Zakat Organization Forum (FOZ) states that one of the factors in the weak ability of OPZ in managing national zakat funds is the lack of transparency of zakat managers regarding the publication of the results of collections and other Islamic philanthropic funds. So, the purpose of this research is to see the extent of implementation of internet financial reportring to incresing accountability in zakat management organizations.  The method used in this study is  descriptive qualitative, with a sample of 11 OPZ who did internet financial reporting in 2017 and 2018. The results of the study revealed that internet financial reporting of OPZ was in the middle category level with a value of 60.13%. This indicates that the level of disclosure of internet financial reporting in Indonesia is still not good because it is still at the intermediate level. This happens because the prevailing regulations are still weak and there has been no action from the government in regulating OPZ financial reporting because OPZ itself is still in the form of non-profit organizations.
DISKURSUS MEDIASI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA Karmawan, Karmawan
Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Vol. 16 No. 1 (2017): Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam
Publisher : Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/kordinat.v16i1.6457

Abstract

Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya. Mediasi memberikan nilai nilai budaya dalam masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran yang lebih medahulukan musyawarah mufakat. Terkait hukum Islam, upaya mendamaikan orang-orang yang bersengketa merupakan perintah Allah Swt. dan Rasulullah Saw. kepada umat manusia. Hal ini bertujuan agar manusia selalu menghadapi permasalahan dengan kepala dingin dan bukan dengan kekerasan sehingga terciptanya ketentraman dalam kehidupan manusia, khususnya permasalahan dalam masyarakat maupun keluarga. Bahkan prinsip dan nilai damai yang diderivasi dari tradisi ajaran Islam, akan mampu menyelesaikan konflik, baik dalam lapangan sosial maupun politik.
Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara Karmawan, Karmawan
Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Vol. 19 No. 1 (2020): Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam
Publisher : Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/kordinat.v19i1.17170

Abstract

Hukum Islam memberikan hak dasar terhadap hak-hak perlindungan anak yang merupakan persoalan mendesak untuk didiskusikan. Mengingat beberapa tahun belakangan ini kita seringkali disuguhi berbagai berita dan informasi tentang berbagai tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan sebagian orang yang seharusnya bertanggung jawab melindungi hak anak. Bahkan terjadi eksploitasi terhadap anak. Hal ini tentu menunjukkan betapa rendahnya perlindungan terhadap anak, meskipun adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan mengenai perlindungan terhadap anak ini bukan saja penting dan mendesak untuk didiskusikan, melainkan juga penting dan mendesak untuk disosialisasikan kepada segala pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak agar mereka memahami hak-hak anak, dan kewajiban mereka untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan rasa aman kepada anak. Dan permasalahan anak ini sesuai dengan nilai-nilai maslahat dalam hukum Islam.
PEMAHAMAN KEAGAMAAN UMAT DAN RELEVANSINYA TERHADAP PLURALISME AGAMA PADA MASYARAKAT KOTA TANGERANG Karmawan, Karmawan
Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Vol. 21 No. 1 (2022): Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam
Publisher : Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/kordinat.v21i1.27663

Abstract

This study aims to find the religious understanding of the people and their  levance to religious pluralism in the people of the city of Tangerang. The results show that the people of Tangerang City appreciate and accept both religious pluralism and pluralism in society, and support the creation of inter-religious harmony. This condition was encouraged by the significant role of the Tangerang City government, and the office of the Ministry of Religion of the City of Tangerang which gave serious attention to improving and fostering inter-religious harmony. The role of institutions and religious leaders as well as community pillars becomes strong in strengthening and realizing inter-religious harmony. With the role of these related parties, making Tangerang City a harmonious city with various religions and cultures.
Legal Politics of Codification of Islamic Marriage Law: A Study of Legal Philosophy and Taqnin Practice in Muslim Countries Karmawan, Karmawan; Fajar, Abbas Sofwan Matlail; Yunus, Nur Rohim
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 13 No 1 (2025): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Enshrining Islamic law in writing, particularly in the context of marriage, is a crucial step in transforming fiqh law into positive law in Muslim countries. This codification process reveals not only formal legal efforts but also the evolving nature of legal politics, the direction of state philosophy, and how the state responds to social demands. Islamic marriage law can be codified in various ways, including textual-normative, contextual, and progressive approaches. These differences are due to the ideological, legal, and social conditions of each country. The goal of this study is to examine the connection between legal politics and the codification of Islamic marriage law, investigate the philosophical basis for the practice of taqnin, and compare the methods of codification employed in Muslim countries such as Indonesia, Morocco, Tunisia, and Egypt. This study uses a qualitative, normative, and comparative legal approach, as well as a conceptual, historical, and comparative legal approach. The primary sources of data are official legal documents, including the Compilation of Islamic Law (KHI), Mudawwanah al-Usrah, the Code du Statut Personnel, and the Egyptian Family Law. Secondary sources include books, academic journals, and studies of Islamic legal philosophy. The study's results indicate that legal politics plays a significant role in determining how to codify Islamic marriage law. The state's legal philosophy—whether it is conservative-textual, moderate-contextual, or progressive-normative—has a substantial impact on how it handles taqnin. The principles of maqashid al-shari'ah, such as justice, protection of life, property, and honour, as well as the ability to address the challenges of social pluralism, gender equality, and the legal needs of modern society, are what make codification successful. The results suggest that the future of Islamic law should incorporate a blend of legal philosophy, inter-school dialogue, and interdisciplinary studies. Keywords: Legal Politics; Legal Codification; Islamic Marriage; Muslim State
Judicial Discretion and Joint Property Interpretation at Banten PTA: Analyzing Justice, Contribution, and Legal Adaptation karmawan, Karmawan; Bariyah, Oneng Nurul; Niwae, Yahaya; Pertaminawati, Hendra
FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol 11, No 2 (2025): 10 Articles, Pages 157-370
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/fitrah.v11i2.17265

Abstract

This study aims to analyze the role of judicial discretion in interpreting the division of joint property (gono-gini) in the Banten High Religious Court (PTA), with a focus on factors of fairness and contribution. Formal norms such as Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which stipulates a 50:50 division, are often inadequate when faced with unequal economic and non-economic contributions, bad faith, and the socio-economic vulnerability of the weaker party. This study uses a content analysis method on appeal decisions from 2021-2025, supplemented by a review of Islamic law literature and Maqasid al-shari'ah. The results of the study indicate that judges use discretion to adjust the distribution proportion based on actual contributions, the child's best interests, and the principle of benefit. The maqāṣid al-sharī‘ah framework serves as a normative basis that binds deviations to remain proportional and oriented towards substantive justice. The findings also emphasize the need for interpretive guidelines, gender-friendly evidentiary standards, and strengthening mediation and prenuptial education to reduce disparities in decisions. This study concludes that judicial discretion is not merely a technical freedom, but a teleological instrument for realizing adaptive and inclusive justice in the Indonesian religious court system.
Co-Authors Abu Nizarudin Agus Gunawan Ahmad Haromaini Allawiyah, Iim Kismawati Arman Paramansyah Aslihatul Rahmawati Bahri, Alim Bariyah, Oneng Nurul Darus Altin Dede Rosyada Dewi Ratnasari Dwi Puji Lestari, Dwi Puji Erba Rozalina Yuliyanti Fajar, Abbas Sofwan Matlail Florensia, Kimberly Imro'ah, Alfiany Alim Masykuri Abdillah Muhammad Qomaruddin Ridwan Napitupulu, Hotma Niwae, Yahaya Nur Ahmad Ricky Rudianto Nur Halimah Nurhalimah Nurhalimah Pertaminawati, Hendra Rulyanti Susi Wardhani Setiawan, Andika Agus Suhaeny, Suhaeny Suhaidar Suhaidar Wenni Anggita, Wenni Yunus, Nur Rohim