Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Teachers’ Competency on the Four Pillars of Digital Literacy in Guiding Students to Use Social Media Wisely Paramansyah, Arman; Gunawan, Agus; Karmawan, Karmawan; Napitupulu, Hotma
Edusia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Asia Vol. 3 No. 2 (2023): Geographical Coverage: Indonesia
Publisher : Perkumpulan Alumni dan Santri Mahyajatul Qurro’

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53754/edusia.v3i2.661

Abstract

Technological development is rapid and unavoidable. Every individual, not limited to age, educational background, profession and others, can access information digitally. But unfortunately the rapid development of digital technology is not accompanied by the anticipation for its users. This is a qualitative research with a phenomenological approach. Data collection is done by Unstructure interview. The researchers classified the informants based on their teaching experience, namely (a) teachers with less than 10 years of teaching experience, (b) teachers with 10-20 years of teaching experience, and (c) teachers with more than 20 years of teaching experience. The results of the study show that not all teachers understand and implement digital literacy. Teachers with the old paradigm or those who on average have more than 20 years of teaching experience, do not give their students enough freedom in the aspects of digital skills, namely, critical thinking, creativity, communication skills and collaboration. Teachers with the old paradigm seem less able to accept criticism from their students or if there are things where students don't share the same ideas as their teachers. Teachers with the old paradigm also still have big concerns if their students collaborate with students from other schools for security reasons, and tend to direct students to use their electronic devices only for learning and not for other things. From the differences in perceptions among these teachers, education or training related to digital literacy for teachers is very urgent to be implemented.
Settlement Through Mediation Between the Normative and Practice in Religious Judiciary Agencies Karmawan, Karmawan; Abdillah, Masykuri
Jurnal Cita Hukum Vol. 8 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v8i1.15002

Abstract

Abstract:Mediation in religious courts is believed to be an effective mechanism for reducing the case buildup. Due to the completion of the case at the mediation stage, the parties do not need to continue the litigation process. The agreement reached in the mediation process will be ratified by the judge and therefore has the same legal consequences as the judge's decision. Normatively mediation based on PerMA Number 1 of 2016 provides a new direction as the Supreme Court's policy to put more pressure on the number of cases that enter the court so that mediation at the court level will reduce the accumulation of cases. Even the practices of mediation at the religious court level mediators still use traditional methods like advising the parties. As the court case is examined, the parties to the dispute can see that litigation no longer provides a better solution.Keywords: Mediation, mediator, normative, practice, the religious court Abstrak:Mediasi di pengadilan agama diyakini sebagai mekanisme yang efektif untuk mengurangi penumpukan kasus. Karena penyelesaian kasus pada tahap mediasi, para pihak tidak perlu melanjutkan proses litigasi. Kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi akan disahkan oleh hakim dan karenanya memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan keputusan hakim. Mediasi secara normal berdasarkan PerMA Nomor 1 tahun 2016 memberikan arah baru karena kebijakan Mahkamah Agung untuk lebih menekan jumlah kasus yang masuk ke pengadilan sehingga mediasi di tingkat pengadilan akan mengurangi akumulasi kasus. Bahkan praktik-praktik mediasi di tingkat pengadilan religius mediator masih menggunakan metode tradisional seperti menasihati para pihak. Ketika kasus pengadilan diperiksa, adalah mungkin bagi para pihak yang berselisih untuk melihat bahwa proses pengadilan tidak lagi memberikan solusi yang lebih baik.Kata kunci: Mediasi, mediator, normatif, praktik, pengadilan agama Аннотация:Посредничество в религиозных судах, как полагают, является эффективным механизмом для уменьшения количества дел. В связи с завершением дела на стадии посредничества сторонам не нужно продолжать судебный процесс. Соглашение, достигнутое в процессе посредничества, будет ратифицировано судьей и, следовательно, имеет те же правовые последствия, что и решение судьи. Нормативно, посредничество, основанное на Правилах Верховного Суда (PerMA) № 1 от 2016 года, обеспечивает новое направление политики Верховного суда, направленное на подавление количества дел, поступающих в суд, с тем, чтобы посредничество на уровне суда снизило их совокупность. Однако практика посредничества на уровне религиозного суда показывает, что посредник все еще использует традиционные методы, такие как консультирование сторон. Поскольку судебное дело рассматривается, стороны в споре могут увидеть, что судебный процесс больше не дает лучшего решения.Ключевые слова: Посредничество, Посредник, Норматив, Практика, Религиозный суд
IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA TERHADAP PRAKTIK KULTUR BUDAYA KEHIDUPAN WARGA BINAAAN DI LAPAS PEMUDA KELAS II A TANGERANG PROVINSI BANTEN karmawan, karmawan; Haromaini, Ahmad
ISLAMIKA Vol. 18 No. 01 (2024): january-juni 2024
Publisher : Universitas Islam Syekh-Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/islamika.v18i01.5217

Abstract

   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi moderasi beragama terhadap praktik kultur budaya kehidupan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas II A Tangerang, Provinsi Banten. Moderasi beragama di sini dipahami sebagai pendekatan yang menekankan pada toleransi, pengertian, dan kerjasama antarumat beragama yang berbeda, dengan tujuan untuk menciptakan harmoni dan menghindari konflik. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama di Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang telah memberikan dampak positif terhadap kultur budaya kehidupan warga binaan. Program keagamaan yang inklusif, kegiatan dialog antaragama, serta pelatihan keterampilan yang menghormati nilai-nilai keberagaman berhasil meningkatkan toleransi dan kerjasama antar warga binaan. Selain itu, dukungan dari petugas lapas yang berperan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama juga berkontribusi signifikan terhadap terciptanya lingkungan yang lebih kondusif dan harmonis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa moderasi beragama dapat menjadi strategi efektif dalam membina warga binaan agar 
Implementation of Internet Financial Reporting to Increasing Accountability in Zakat Management Organizations: Based on PSAK No. 109 Suhaidar, Suhaidar; Anggita, Wenni; Karmawan, Karmawan; Rudianto, Nur Ahmad Ricky
Integrated Journal of Business and Economics (IJBE) Vol 5, No 1 (2021): Integrated Journal of Business and Economics
Publisher : Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3354.612 KB) | DOI: 10.33019/ijbe.v5i1.311

Abstract

The report of the Zakat Organization Forum (FOZ) states that one of the factors in the weak ability of OPZ in managing national zakat funds is the lack of transparency of zakat managers regarding the publication of the results of collections and other Islamic philanthropic funds. So, the purpose of this research is to see the extent of implementation of internet financial reportring to incresing accountability in zakat management organizations.  The method used in this study is  descriptive qualitative, with a sample of 11 OPZ who did internet financial reporting in 2017 and 2018. The results of the study revealed that internet financial reporting of OPZ was in the middle category level with a value of 60.13%. This indicates that the level of disclosure of internet financial reporting in Indonesia is still not good because it is still at the intermediate level. This happens because the prevailing regulations are still weak and there has been no action from the government in regulating OPZ financial reporting because OPZ itself is still in the form of non-profit organizations.
DISKURSUS MEDIASI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA Karmawan, Karmawan
Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Vol. 16 No. 1 (2017): Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam
Publisher : Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/kordinat.v16i1.6457

Abstract

Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaiannya. Mediasi memberikan nilai nilai budaya dalam masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran yang lebih medahulukan musyawarah mufakat. Terkait hukum Islam, upaya mendamaikan orang-orang yang bersengketa merupakan perintah Allah Swt. dan Rasulullah Saw. kepada umat manusia. Hal ini bertujuan agar manusia selalu menghadapi permasalahan dengan kepala dingin dan bukan dengan kekerasan sehingga terciptanya ketentraman dalam kehidupan manusia, khususnya permasalahan dalam masyarakat maupun keluarga. Bahkan prinsip dan nilai damai yang diderivasi dari tradisi ajaran Islam, akan mampu menyelesaikan konflik, baik dalam lapangan sosial maupun politik.
Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara Karmawan, Karmawan
Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Vol. 19 No. 1 (2020): Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam
Publisher : Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/kordinat.v19i1.17170

Abstract

Hukum Islam memberikan hak dasar terhadap hak-hak perlindungan anak yang merupakan persoalan mendesak untuk didiskusikan. Mengingat beberapa tahun belakangan ini kita seringkali disuguhi berbagai berita dan informasi tentang berbagai tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan sebagian orang yang seharusnya bertanggung jawab melindungi hak anak. Bahkan terjadi eksploitasi terhadap anak. Hal ini tentu menunjukkan betapa rendahnya perlindungan terhadap anak, meskipun adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan mengenai perlindungan terhadap anak ini bukan saja penting dan mendesak untuk didiskusikan, melainkan juga penting dan mendesak untuk disosialisasikan kepada segala pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak agar mereka memahami hak-hak anak, dan kewajiban mereka untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan rasa aman kepada anak. Dan permasalahan anak ini sesuai dengan nilai-nilai maslahat dalam hukum Islam.
PEMAHAMAN KEAGAMAAN UMAT DAN RELEVANSINYA TERHADAP PLURALISME AGAMA PADA MASYARAKAT KOTA TANGERANG Karmawan, Karmawan
Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam Vol. 21 No. 1 (2022): Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam
Publisher : Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/kordinat.v21i1.27663

Abstract

This study aims to find the religious understanding of the people and their  levance to religious pluralism in the people of the city of Tangerang. The results show that the people of Tangerang City appreciate and accept both religious pluralism and pluralism in society, and support the creation of inter-religious harmony. This condition was encouraged by the significant role of the Tangerang City government, and the office of the Ministry of Religion of the City of Tangerang which gave serious attention to improving and fostering inter-religious harmony. The role of institutions and religious leaders as well as community pillars becomes strong in strengthening and realizing inter-religious harmony. With the role of these related parties, making Tangerang City a harmonious city with various religions and cultures.