Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

EFEKTIFITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar) Lestari, Fitrianingsih Dwi; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19226

Abstract

AbstractThis article aims to find out the factors restricting the construction and supervision of cooperatives and the fix by Disdagnakerkop & SME Karanganyar Regency. The approach used is the juridical nature of the empirical approach is descriptive. Legal material comprises secondary, primary legal materials, and tertiary. Engineering data collection with interviews and study puataka. Qualitative data analysis techniques. Construction and monitoring of cooperation undertaken by the SME & Disdagnakerkop Karanganyar Regency is still not effective, the main factors that inhibit is not sysop disiplinnya cooperative in presenting a report every year to the cooperative of RAT Disdagnakerkop & SME Karanganyar Regency, some members of the Executive Board of the cooperative which utilizes the interests of private or cooperative groups, the lack of intensity of construction by Disdagnakerkop & SME Karanganyar Regency to cooperatives. Ways of overcoming obstacles is the strict law enforcement to the attitude of stakeholders that are not appropriate, guidance and oversight of cooperatives more at efektififkan.Keywords: Coaching, supervision, cooperative, Local Governments.Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pembinaan dan pengawasan koperasi dan cara mengatasinya oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi puataka. Teknik analisis data secara kualitatif. Pembinaan dan Pengawasan koperasi yang dilakukan oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar masih belum efektif, faktor yang menghambat utamanya adalah tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT koperasi setiap tahun kepada Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar, beberapa oknum pengurus koperasi yang memanfaatkan koperasi demi kepentingan pribadi atau kelompok, kurangnya intensitas pembinaan oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar kepada koperasi-koperasi. Cara mengatasi hambatan ialah penegakan hukum yang tegas kepada sikap para pemangku kepentingan yang tidak sesuai, pembinaan dan pengawasan koperasi lebih di efektififkan.Kata kunci: Pembinaan, Pengawasan, Koperasi, Pemerintah Daerah
Penanganan TerhadaP Financial Technology Peer-To-Peer lending Ilegal MelaluI OTOrITas Jasa Keuangan (studi Pada OJK Jakarta Pusat) Salvasani, Alifia; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48417

Abstract

abstractThis article aims to examine the role of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in handling illegal peer-to-peer  (P2P)  financial  technology  (fintech)  in  Indonesia.  This  role  includes  the handling carried out by the FSA to minimize the number of illegal fintech in Indonesia, both through supervision and arrangements related to illegal fintech. This type of empirical legal research, is descriptive, with primary data types. Literature study and interview data collection techniques, qualitative analysis techniques. Factors causing the rise of illegal fintech are normative and non-normative factors. Then the role of the OJK in making efforts to handle illegal P2P lending includes establishing Satgas Waspada Investasi, listing registered P2P lending and licensed on the official OJK website, socializing to the public about the characteristics of illegal P2P lending that must be avoided and data of illegal P2P lending in Indonesia, closing illegal P2P lending, blocking applications and illegal P2P lending websites on a regular basis, conducting selective checks on P2P lending companies that  propose opening  new  accounts,  applying  special  rules  for  P2P  lending  companies related to the fintech payment system , and submit information reports to the Criminal Investigation Police regarding cyber crime.Keywords: Otoritas Jasa Keuangan; Illegal Fintech; Peer-to-PeerabstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  peranan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam menangani  financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending ilegal di Indonesia. Peranan tersebut  meliputi penanganan yang dilakukan OJK untuk meminimalisir jumlah fintech  ilegal  di  Indonesia,  baik  melalui  pengawasan  maupun  pengaturan  terkait  fintech ilegal. Jenis penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif, dengan jenis data primer. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, teknik analisis kualitatif. Faktor penyebab tumbuh maraknya fintech ilegal adalah adanya faktor normatif dan non-normatif. Kemudian peranan OJK dalam melakukan upaya penanganan P2P lending ilegal antara lain dengan membentuk Satgas Waspada Investasi, mencantumkan daftar P2P lending yang terdaftar dan berizin di website resmi OJK, mensosialisasikan kepada masyarakat terkait ciri-ciri P2P lending ilegal yang harus dihindari dan data P2P lending ilegal di Indonesia, melakukan penutupan terhadap P2P lending ilegal, pemblokiran aplikasi dan website P2P lending ilegal secara  rutin, melakukan  pemeriksaan  secara selektif bagi perusahaan  P2P lending yang mengajukan pembukaan rekening baru, memberlakukan aturan khusus bagi perusahaan  P2P  lending  terkait  fintech  payment  system,  dan  menyampaikan  laporan informasi kepada Bareskrim Polri terkait tindakan cyber crime.Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Fintech Ilegal; Peer-to-Peer Lending
Penanganan TerhadaP Financial Technology Peer-To-Peer lending Ilegal MelaluI OTOrITas Jasa Keuangan (studi Pada OJK Jakarta Pusat) Salvasani, Alifia; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48417

Abstract

abstractThis article aims to examine the role of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in handling illegal peer-to-peer  (P2P)  financial  technology  (fintech)  in  Indonesia.  This  role  includes  the handling carried out by the FSA to minimize the number of illegal fintech in Indonesia, both through supervision and arrangements related to illegal fintech. This type of empirical legal research, is descriptive, with primary data types. Literature study and interview data collection techniques, qualitative analysis techniques. Factors causing the rise of illegal fintech are normative and non-normative factors. Then the role of the OJK in making efforts to handle illegal P2P lending includes establishing Satgas Waspada Investasi, listing registered P2P lending and licensed on the official OJK website, socializing to the public about the characteristics of illegal P2P lending that must be avoided and data of illegal P2P lending in Indonesia, closing illegal P2P lending, blocking applications and illegal P2P lending websites on a regular basis, conducting selective checks on P2P lending companies that  propose opening  new  accounts,  applying  special  rules  for  P2P  lending  companies related to the fintech payment system , and submit information reports to the Criminal Investigation Police regarding cyber crime.Keywords: Otoritas Jasa Keuangan; Illegal Fintech; Peer-to-PeerabstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  peranan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam menangani  financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending ilegal di Indonesia. Peranan tersebut  meliputi penanganan yang dilakukan OJK untuk meminimalisir jumlah fintech  ilegal  di  Indonesia,  baik  melalui  pengawasan  maupun  pengaturan  terkait  fintech ilegal. Jenis penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif, dengan jenis data primer. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, teknik analisis kualitatif. Faktor penyebab tumbuh maraknya fintech ilegal adalah adanya faktor normatif dan non-normatif. Kemudian peranan OJK dalam melakukan upaya penanganan P2P lending ilegal antara lain dengan membentuk Satgas Waspada Investasi, mencantumkan daftar P2P lending yang terdaftar dan berizin di website resmi OJK, mensosialisasikan kepada masyarakat terkait ciri-ciri P2P lending ilegal yang harus dihindari dan data P2P lending ilegal di Indonesia, melakukan penutupan terhadap P2P lending ilegal, pemblokiran aplikasi dan website P2P lending ilegal secara  rutin, melakukan  pemeriksaan  secara selektif bagi perusahaan  P2P lending yang mengajukan pembukaan rekening baru, memberlakukan aturan khusus bagi perusahaan  P2P  lending  terkait  fintech  payment  system,  dan  menyampaikan  laporan informasi kepada Bareskrim Polri terkait tindakan cyber crime.Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Fintech Ilegal; Peer-to-Peer Lending
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Prabawani, Riski Dysas; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19396

Abstract

AbstractThis article aims to determine the application of sanctions in the Commission’s Decision on Case No. 11 / KPPU-L / 2015. This article is a kind of normative law which are prescriptive and applied. The approach which is used is the approach of legislation (statute approach) and the approach of the case (case approach). The sources of legal materials consisting of primary legal materials, secondary, and tertiary collecting these techniques to the study of literature. This article used deductive analysis technique. The imposition of sanctions in the Commission’s Decision No. 11 / KPPU-L / 2015 granted to businesses still less in accordance with the provisions of Article 22 of Law No. 5 of 1999.Keywords: Conspiracy, Business CompetitionAbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  sanksi  pada  Putusan  KPPU  Perkara  Nomor  11/KPPU-L/2015. Artikel ini merupakan penelitian hukum nonnatif yang bersifat preskiptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan  teknik  pengumpulannya  dengan  studi  kepustakaan. Artikel  ini  nienggunakan  teknik  analisis secara deduktif. Penerapan sanksi di dalam Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2015 yang diberikan kepada pelaku usaha masih kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.Kata kunci: Persekongkonlan Tender, Persaingan Usaha
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI DI MEDIA SOSIAL BERDASAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Alvi Sadewo, Muhammad; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60049

Abstract

Abstract Article is intended to determine the problematic implementation of the protection of the legal rights of copyright works of photography in the media of social method of research that is used in the writing of the law this is a method of study law empirical or non-doctrinal research (social legal research) the use of materials of law consists of primary data in the form of interviews and secondary data in the form of a literature study . Data processed by the techniques of analysis of data qualitatively using the method of analysis interactive . The results of the study that the problems of implementation of the protection of the legal rights of copyright works of photography in the media of social among other weaknesses in principle deklartif , difficulty in doing the proof of ownership rights of copyright Media social as the implications of the advancement of technology information that led to increased severity of the protection of the rights of copyright on a media social , the granting sanction violations of the rights of copyright that does not cause the effect deterrent ownership of the account media social more than one also becomes one of the causes of widespread violations of the rights of copyright in media social . the lack of protection of the rights of copyright in media social which one of them on the terms and ketentuanya , lack of enforcement of laws regarding perlanggaran Rights Reserved in media social , and the latter the lack of understanding of the creators of the rights of copyright both in the literal as well as regulatory legislation which set of rights copyright Keywords: Copyright; Photography; protection; Social media Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta karya fotografi di media sosial Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (social legal research)  yang menggunakan bahan hukum terdiri dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupaa studi kepustakaan. Data diolah dengan Teknik analisis data kualitatif menggunakan metode  analisis  interaktif.  Hasil  penelitian  bahwa  problematika  pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta karya fotografi di media sosial antara lain kelemahan pada prinsip deklartif, kesulitan dalam melakukan pembuktian kepemilikan hak cipta, media sosial sebagai implikasi dari kemajuan teknologi informasi yang menyebabkan bertambah parahnya perlindungan hak cipta pada media sosial, adanya pemberian sanksi pelanggaran hak cipta yang tidak menimbulkan efek jera kepemilikan akun media sosial lebih dari satu juga menjadi salah satu penyebab maraknya pelanggaran hak cipta di media sosial. lemahnya perlindungan hak cipta di media sosial yang salah satunya pada syarat dan ketentuanya, kurangnya penegakan hokum mengenai perlanggaran Hak Cipta di media sosial, dan yang terakhir yakni rendahnya pemahaman para pencipta mengenai hak cipta baik secara harfiah dan juga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta. Kata Kunci : Hak Cipta; Karya Fotografi; perlindungan; Media sosial
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Riski Dysas Prabawani; Munawar Kholil
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19396

Abstract

AbstractThis article aims to determine the application of sanctions in the Commission’s Decision on Case No. 11 / KPPU-L / 2015. This article is a kind of normative law which are prescriptive and applied. The approach which is used is the approach of legislation (statute approach) and the approach of the case (case approach). The sources of legal materials consisting of primary legal materials, secondary, and tertiary collecting these techniques to the study of literature. This article used deductive analysis technique. The imposition of sanctions in the Commission’s Decision No. 11 / KPPU-L / 2015 granted to businesses still less in accordance with the provisions of Article 22 of Law No. 5 of 1999.Keywords: Conspiracy, Business CompetitionAbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  sanksi  pada  Putusan  KPPU  Perkara  Nomor  11/KPPU-L/2015. Artikel ini merupakan penelitian hukum nonnatif yang bersifat preskiptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan  teknik  pengumpulannya  dengan  studi  kepustakaan. Artikel  ini  nienggunakan  teknik  analisis secara deduktif. Penerapan sanksi di dalam Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2015 yang diberikan kepada pelaku usaha masih kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.Kata kunci: Persekongkonlan Tender, Persaingan Usaha
PROBLEMATIKA PERJANJIAN JUAL-BELI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi pada Pedagang Pakaian di Beteng Trade Center Surakarta) Rosyta Zulfa Wibowo; Munawar Kholil
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60047

Abstract

AbstractThis article aims to examine the legal issues in the implementation of online sale and purchase agreements through social media by clothing traders at Beteng Trade Center Surakarta and solutions to problems in implementing online sale and purchase agreements through social media. This research is a descriptive empirical law research, using secondary data types in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques by interview and literature study. The analysis technique is deductive with the syllogism method. Law problems that arise in the form of violations of the law, online sale and purchase agreements through social media made by clothing traders at Beteng Trade Center Surakarta with consumers too simple, low consumer protection, weak law enforcement in handling cases in the implementation of online sale and purchase agreements. The solution to the problems in the implementation of the online purchase agreement is in the form of preventive, repressive and curative measures.Keywords: Online Buy and Sell Agreement; Social Media, Law Problems. AbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji permasalahan hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui media sosial oleh pedagang pakaian di Beteng Trade Center Surakarta dan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui media sosial. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data secara wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis bersifat deduktif dengan metode silogisme. Permasalahan hukum yang timbul yaitu berupa terjadinya pelanggaran hukum, perjanjian jual beli online melalui media sosial yang dibuat oleh pedagang pakaian di Beteng Trade Center Surakarta dengan konsumen terlalu sederhana, rendahnya perlindungan konsumen, lemahnya penegakan hukum dalam menangani kasus dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online. Solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian Jual Beli online tersebut yaitu berupa tindakan preventif, represif dan kuratif.Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli Online; Media Sosial, Permasalahan Hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA LAGU TERHADAP KOMERSIALISASI DENGAN CARA MENYANYIKAN ULANG YANG DIUNGGAH DI MEDIA YOUTUBE (Studi Kasus Lagu Akad Milik Payung Teduh) Btarifia Filza Zahra; Munawar Kholil
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60054

Abstract

Abstract This legal writing aims to study the legal protection of song works on Youtube media when there are people who are without the right to re-sing and to study efforts to optimize / utilize the legal protection of song works uploaded on Youtube media in the case of the Akad song belonging to Payung Teduh. This research is normative legal research using statutory research approach and case studies. Types and sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques with library research techniques. Data analysis techniques using deduction method. The results showed that the protection of copyright law of song works in Youtube is widely done by re-singing by people who are without the right to creation. As in the song Akad owned by Payung Teduh is actually protected by Law No. 28 of 2014 on Copyright in Article 40 paragraph (1) letter d. Hanin Dhiya in this case has violated the provisions of Law No. 28 of 2014 on Copyright Article 9 paragraph (2), Article 23 paragraph (2) letter a, letter c, and letter d and Article 43 letter d and meets the elements of Article 1 number 11.Keywords: Legal Protection; Copyright; Song Copyright. Abstrak Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum hak cipta karya lagu di media Youtube ketika ada orang yang tanpa hak menyanyikan ulang dan untuk mengkajii upaya untuk mengoptimalkan/mendayagunakan perlindungan hukum hak cipta karya lagu yang diunggah di media Youtube pada kasus lagu Akad milik  Payung Teduh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan studi kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan teknik studi pustaka (library research). Teknik analisis data menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak cipta karya lagu di media Youtube banyak dilakukan dengan cara menyanyikan ulang oleh orang yang tanpa hak atas ciptaan. Seperti pada lagu Akad milik Payung Teduh sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 40 ayat (1) huruf d. Hanin Dhiya dalam hal ini telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d serta Pasal 43 huruf d dan memenuhi unsur Pasal 1 angka 11.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Karya Cipta Lagu.
Utilization Of Social Media As A Means Of Socialization To Prevent The Spread Of Covid-19 In The Youth Community In The Kudus District Munawar Kholil
Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series Vol 3, No 1 (2020): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.787 KB) | DOI: 10.20961/shes.v3i1.45082

Abstract

The lack of understanding of the public in Kudus Regency regarding preventing the spread of Covid-19 makes people continue their activities as usual without following the health protocols that have been published in the Kudus Regent Circular. Many young people do activities outside the home, such as in coffee shops or hanging out in public spaces, ignoring physical distancing and not wearing masks. The existence of these conditions requires an increase in understanding for youth about the importance of preventing the spread of Covid-19 by utilizing social media. The methods used in this activity are collecting material, making videos / images for social media, editing videos and images, and uploading these videos on various social media such as YouTube and Instagram TV, while images are uploaded on Instagram and Twitter. The output of this activity is an increase in the understanding of young people about preventing the spread of Covid-19, so as to minimize the spread of Covid-19 in Kudus Regency.
Utilization of Bar Soap (Sabbath) Becomes Liquid Hand Soap to Prevent the Spread of Covid-19 (Community Service in Singocandi Village, City District, Kudus Regency) Munawar Kholil
Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series Vol 3, No 1 (2020): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.834 KB) | DOI: 10.20961/shes.v3i1.45085

Abstract

The problems of the people of Singocandi Village RT 001 RW 002 related to the habit of using bar soap as hand washing soap are increasing. Bar soap is recommended to only be used by one person. The use of bar soap interchangeably is not recommended because it is not hygienic and is thought to be able to transmit disease. Moreover, it is used as hand soap by the whole family. The purpose of the activity of using bar soap into liquid hand washing soap is a form of the Covid-19 Community Service Program which is carried out in Singocandi Village to maintain cleanliness and body health and increase the creativity of local residents. Processing of bar soap, if developed, is expected to increase the habit of a clean and healthy lifestyle and increase income in Singocandi Village. The method of implementation carried out in this activity is: (1) delivery of material on how to make liquid hand soap from bar soap. (2) practice with the children of RT 001 / RW 002.The result is increased knowledge, innovation and creativity, the creation of liquid soap products, and habits of a clean and healthy lifestyle