Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

POLICY MODEL FOR POST-MINING VILLAGE DEVELOPMENT GOVERNANCE TO ACHIEVE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) IN BANGKA REGENCY Zamzani Zamzani; Alfitri; Andries Lionardo; Abdul Nadjib
SOSIOEDUKASI Vol 15 No 2 (2026): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v15i2.8579

Abstract

This study examines policy and governance in post-mining village development to support the Sustainable Development Goals (SDGs) in Bangka Regency. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving government officials, village leaders, facilitators, community representatives, beneficiaries, and mining companies. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model. The findings indicate that post-mining village development has progressed through the stages of agenda setting, formulation, adoption, and implementation. However, implementation remains suboptimal due to the absence of a comprehensive policy specifically regulating post-mining village development. Governance practices reflect actor interdependence, resource exchange, shared rules, and network autonomy, but are constrained by weak coordination, limited institutional capacity, dependency on corporate support, and insufficient environmental integration. Supporting factors include government commitment, community participation, village facilitators, Village SDGs, CSR programs, and social capital. The study proposes the Collaborative Sustainable Post-Mining Village Governance (CSPMVG) Model, integrating policy processes, collaborative governance, and sustainable development principles.
Model tata kelola pemerintah untuk memitigasi krisis akibat Covid-19 dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat Abdul Nadjib; Oemar Madri Bafadhal
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 7 No. 4 (2021): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020211228

Abstract

Covid-19 telah menimbulkan krisis yang membutuhkan penanganan dan kebijakan pandemi di berbagai Negara termasuk Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan tata kelola untuk mengurangi dampak kemiskinan di Ibukota Indonesia membahas mengenai koordinasi pemerintah dalam merespon  dampak pandemi.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur. Sumber data    diambil secara tidak langsung dari hasil pencarian (browsing) secara online yang meringkas dataset dari OECD, SMERU, Kementerian Dalam Negeri, Kementrian keuangan.  Berdasarkan hasil penelitian pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi krisis melalui kebijakan dan tata kelola.. Meskipun terdapat kerumitan dan birokrasi kelembagaan , namun penerapan Prinsip-prinsip tata kelola, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas tetap berjalan lancar.  Kesimpulannya, kebijakan komprehensif untuk memitigasi situasi krisis telah disiapkan mulai tanggap darurat, penanganan dampak sosial-ekonomi, dan model kesiapsiagaan ke depan. Melalui mekanisme partisipasi dan transparansi, pemerintah Indonesia telah memberikan serangkaian prosedur yang wajar dan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memberikan akses kepada masyarakat secara sosial-ekonomi melalui program kartu pra-kerja dan rencana respon lainnya. Diusulkan agar sinergi dan koordinasi diperluas ke tingkat internasional untuk mengatasi meningkatnya kemiskinan akibat dampak krisis tersebut