Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.173
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Anterior Jurnal Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian EDUKA : Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis Jurnal Yustisiabel Prophetic Law Review JIPRO : Journal Of Intellectual Property Jurnal Riset Ilmu Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Bandung Conference Series: Law Studies MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Journal of Social Entrepreneurship Theory and Practice
Jejen Hendar
Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series: Law Studies

 1 
Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Putusnya Perkawinan Akibat Kurangnya Nafkah dari Suami Dikaitkan dengan Teori Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hari Wibowo; Jejen Hendar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.094 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.2386

Abstract

Abstract. Divorce is a very undesirable situation for any couple but it can happen because of problems caused by the absence of harmony in the household. In Pasuruan, there is a wife who is suing her husband for divorce because the husband does not provide a proper living for his wife, causing disputes within the household which results in a household that is not harmonious. This study aims to determine the dissolution of marriage due to lack of livelihood from the husband and to determine the basis of the judge's consideration in decision no. 1262/Pdt.G/2021/PA.Pas is related to the maqashid sharia theory and Law no. 1 of 1974 concerning marriage. The research method used in the research is the normative juridical method and the technique of collecting data in the library by using secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study show that in the Marriage Law there is no mention of the conditions for dissolving a marriage regarding the consequences of lack of a living and in Maqashid Syariah the occurrence of divorce is because it causes a lot of harm in marriage and the judge's consideration in granting a divorce application due to lack of living from the husband at the Religious Court of Pasuruan City on the basis of three things, namely the lack of communication, Islamic legal doctrine, and jurisprudence. Abstrak. Perceraian merupakan suatu keadaan yang sangat tidak diinginkan bagi pasangan manapun namun bisa saja terjadi karena adanya masalah yang ditimbulkan akibat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Di Pasuruan,terdapat isteri yang menggugat cerai suaminya dikarenakan suami tidak meberi nafkah dengan layak terhadap istri, sehingga menimbulkan perselisihan didalam rumah tangga yang mengakibatkan rumah tangga yang tidak harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusnya perkawinan akibat kurangnya nafkah dari suami dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan no. 1262/Pdt.G/2021/PA.Pas dikaitkan dengan teori maqashid syariah dan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode Yuridis Normatif dan teknik pengumpulan data secara kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan syarat putusnya perkawinan mengenai akibat kurangnya nafkah dan di dalam Maqashid Syariah terjadinya perceraian dikarenakan banyak menimbulkan kemadharatan dalam pernikahan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian akibat kurangnya nafkah dari suami di Pengadilan Agama Kota Pasuruan atas dasar tiga hal yaitu kurangnya komunikasi, doktrin hukum islam, dan yurisprudensi.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen Atas Pengguna Enchanced Smart Architecture Frame (Esaf) oleh Pt Astra Honda Motor pada Sepeda Motor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dito mulyo laksono; Jejen Hendar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9744

Abstract

ABSTRACT- Motorbikes are a transportation option that is very popular with the public, especially considering the increasing level of traffic jams. They come in a variety of different categories and offerings, creating diversity in motorbike choices for consumers. One of the motorbike developments which has recently become a trending topic on several social media platforms is the Honda eSAF motorbike frame. This research aims to analyze the legal protection of consumers that exists in the Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) case by PT Astra Honda Motor from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The data collection technique used in this research is secondary legal sources in the form of books, articles, papers and various other references. Legal protection for consumers regarding the use of the Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) by PT Astra Honda Motor on motorbikes has been proven in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which provides a strong foundation for protecting consumer rights. Based on this law, consumers have the right to obtain clear and accurate information regarding eSAF features as well as the right to obtain products that comply with the promised quality standards. This legal protection also provides security to consumers. ABSTRAK- Sepeda motor menjadi pilihan transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat, terutama mengingat tingkat kemacetan yang semakin meningkat. Mereka datang dengan berbagai kategori dan penawaran yang berbeda, menciptakan keragaman dalam pilihan sepeda motor bagi konsumen. Salah satu perkembangan motor yang belakang ini menjadi trending topik di beberapa platform sosial media adalah rangka motor Honda eSAF.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen yang ada dalam kasus Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) oleh PT Astra Honda Motor dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder berupa buku, artikel, makalah, dan berbagai referensi lainnya. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) oleh PT Astra Honda Motor pada sepeda motor, telah terbukti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan fondasi kuat untuk melindungi hak-hak konsumen. Dengan mendasarkan pada undang-undang ini, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai fitur eSAF serta hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan standar kualitas yang dijanjikan. Perlindungan hukum ini juga memberikan keamanan kepada konsumen.
Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PT Timah Persero Tbk untuk Menyediakan Pelayanan Pendidikan Masyarakat Bangka Belitung sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahu Razaqa Dhafin Zumirrqof; Ratna Januarita; Jejen Hendar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9826

Abstract

Abstract. Corporate Social Responsibility (CSR) means a company's commitment to contribute to the welfare of society. CSR obligations are contained in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies (PP Social and Environmental Responsibility of PT). Bangka Belitung Province (Babel) has a problem in education, namely the top dropout rate in Indonesia in 2022. PT Timah Persero Tbk (PT Timah) implements CSR obligations in the aspect of education. This research uses normative juridical method. The objectives of this research are to: (1) explain the regulation of CSR in Babel in relation to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT); (2) explain the implementation of CSR by PT Timah to provide education services in Babel in relation to the PP on Social and Environmental Responsibility of PT. The results of this study: (1) CSR regulations in Babel are regulated in the Bangka Belitung Islands Province Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility which refers to the UUPT, the regional regulation is more specific in regulating CSR compared to the UUPT, especially in the aspect of regulating funds and guidelines for CSR programs. (2) The implementation of CSR by PT Timah in the aspect of education is rated well, but there is no data disclosure regarding the implementation of the scholarship program by PT Timah, so the public cannot evaluate and analyze the data to develop things that have the opportunity to provide benefits. Abstrak. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) artinya komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Kewajiban TJSP terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT). Provinsi Bangka Belitung (Babel) bermasalah di bidang pendidikan yaitu tingkat putus sekolah teratas di Indonesia dalam tahun 2022. PT Timah Persero Tbk (PT Timah) melaksanakan kewajiban TJSP pada aspek pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menjelaskan pengaturan TJSP di Babel dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT); (2) menjelaskan implementasi TJSP oleh PT Timah untuk menyediakan pelayanan pendidikan di Babel dihubungkan dengan PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Hasil penelitian ini: (1) Peraturan TJSP di Babel diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang mengacu pada UUPT, Perda tersebut lebih spesifik mengatur TJSP dibandingkan dengan UUPT khususnya pada aspek pengaturan dana dan pedoman program TJSP. (2) implementasi TJSP oleh PT Timah pada aspek pendidikan ternilai baik, namun tidak ada keterbukaan data mengenai pelaksanaan program beasiswa oleh PT Timah, sehingga publik tidak bisa mengevaluasi dan menganalisis data untuk mengembangkan hal-hal yang berpeluang memberikan kebermanfaatan.
Perlindungan Hukum terhadap Merek Vans Off The Wall Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 823k/Pdt.Sus-Hki/2016 Ditinjau dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Nabila Hasna Fakhira; Jejen Hendar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9897

Abstract

ABSTRACK Legal protection of trademarks is one of the important aspects of intellectual property law. Trademarks are a valuable asset for businesses, as they can be used to distinguish their products or services from those produced by other businesses. In the era of global trade, trademark infringement is becoming increasingly common. One of the most famous cases is the infringement of the Vans Off The Wall trademark by the Vans OFF The Top trademark. This case was resolved through the legal system, but violations of the Vans OFF The Top trademark are still found in the market. This study aims to analyze the legal protection of the Vans Off The Wall trademark after the Supreme Court ruling No. 823K/PDT.Sus-HKI/2016. The results of the study show that the legal protection of the Vans Off The Wall trademark is still not optimal. This is due to several factors, including lack of supervision and monitoring of trademark violations by the Directorate General of Intellectual Property Rights, the regulations governing trademark protection in Indonesia are still not comprehensive and lack of public awareness of the importance of legal protection of trademarks. Based on the results of the study, the author provides several recommendations, including the Directorate General of Intellectual Property Rights should improve supervision and monitoring of trademark violations, the government should develop more comprehensive regulations to protect trademarks and the public should be more aware of the importance of legal protection of trademarks. ABSTRAK Perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah satu aspek penting dalam hukum kekayaan intelektual. Merek merupakan aset berharga bagi pelaku usaha, karena dapat digunakan untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkannya dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha lain. Pada era perdagangan global, pelanggaran hak merek semakin marak terjadi. Salah satu kasus yang terkenal adalah pelanggaran merek Vans Off The Wall oleh merek Vans OFF The Top. Kasus ini telah diselesaikan melalui jalur hukum, namun masih saja ditemukan pelanggaran merek Vans OFF The Top di pasaran. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek Vans Off The Wall pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 823K/Pdt.Sus-HKI/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek Vans Off The Wall masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu kurangnya pengawasan dan pengamatan terhadap pelanggaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, regulasi yang mengatur perlindungan merek di Indonesia masih kurang komprehensif, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi, antara lain direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus meningkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap pelanggaran merek, pemerintah harus menyusun regulasi yang lebih komprehensif untuk melindungi merek serta masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek.
Pembuktian atas Penetapan Anak di Luar Perkawinan yang Sah Tanpa melalui Tes Dna Rico Pratama Arafah; Jejen Hendar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9986

Abstract

Abstrack. Penelitian ini berfokus kepada pembuktian atas penetapan anak di luar perkawinan yang sah tanpa melalui tes DNA pada putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban ayah biologis kepada anak di luar perkawinan yang sah tanpa melalui tes DNA dan akibat hukumnya pada Putusan No. 109/PDT/2022/PT BTN ditinjau dari UU Perkawinan dan Putusan MK/46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini membuktikan bahwa pertanggungjawaban ayah biologis atas penetapan anak di luar perkawinan yang sah tanpa tes DNA ialah memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 juga menjadikan ayah biologis wajib bertanggung jawab akibat adanya hubungan keperdataan. Akibat hukum Putusan No. 109/PDT/2022/PT BTN yaitu RA wajib mengakui NKT sebagai anak kandungnya selama RA belum mampu menunjukkan sebaliknya. Pengakuan ini dapat dilakukan melalui akta-akta kelahiran NKT, akta yang dibuat oleh petugas catatan sipil dan dicatat dalam akta kelahiran NKT, serta akta otentik yang kemudian dicatat dalam akta kelahiran NKT sebagaimana Pasal 281 KUHPerdata. Abstract. This research focuses on proving the legal determination of children outside of marriage without going through a DNA test in decision Number 109/PDT/2022/PT BTN. The purpose of this research is to determine the responsibility of biological fathers to children outside of a legal marriage without going through a DNA test and the legal consequences in Decision No. 109/PDT/2022/PT BTN reviewed from the Marriage Law and Decision MK/46/PUU-VIII/2010. This research method uses a qualitative approach and a legal approach. The data collection technique used was through literature study and analyzed descriptively qualitatively. This research proves that the biological father's responsibility for determining a child out of wedlock as legal without a DNA test is to care for and educate the child as stipulated in Article 45 paragraph (1) of the Marriage Law. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 also makes biological fathers obliged to take responsibility due to civil relations. Legal consequences of Decision no. 109/PDT/2022/PT BTN, namely that RA is obliged to recognize NKT as his biological child as long as RA is unable to show otherwise. This recognition can be done through NKT birth certificates, deeds made by civil registration officers and recorded in the NKT birth certificate, as well as authentic deeds which are then recorded in the NKT birth certificate as stated in Article 281 of the Civil Code.
Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Disahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Marsella Auliya Putri; Hendar, Jejen
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15551

Abstract

Abstract. Interfaith marriages in Indonesia are strictly regulated in the law. Because according to the law, a marriage can be recognized as valid if it is carried out according to the laws of each religion. The basis of religious law in marriage is very important in Law no. 1 of 1974, so the confirmation of marriage depends on religious regulations. This means that in religious law it is said that marriage is not permitted, so it is not permitted by state law, so that whether interfaith marriages are permissible or not depends on the rules of belief. Thus, the legal certainty of interfaith marriages, if they are not carried out according to the laws of each religion, means that the marriage is invalid and unlawful. Basically all religions in Indonesia prohibit interfaith marriages based on Presidential Instruction no. 1 of 1991 KHI article 44 states that mixed marriages between people of different religions, both Muslim men and non-Muslim women, are completely prohibited. Therefore, the legal consequences of interfaith marriages also have an impact on the status and residency of children born, because legitimate children according to Law Article 42 No. 1 of 1974 are children born as a result of a legal marriage. Therefore, the child does not have a civil relationship with his father, but the child has a civil relationship only with the mother and the mother's family. This is regulated in article 43 paragraph 1 of Law no. 1 of 1974 and Article 100 KHI which states that illegitimate children only have a hereditary relationship with their mother and their mother's family. Apart from that, it has legal consequences for the status of population administration. Marriage matters are left more to the laws of each religion that regulates them Abstrak. Perkawinan beda agama di Indonesia secara tegas sudah diatur di dalam Undang- Undang. Karena menurut Undang-Undang suatu perkawinan dapat diakui sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing. Landasan hukum agama dalam perkawinan sangat penting dalam UU No. 1 tahun 1974, sehingga pengukuhan perkawinan tergantung pada peraturan agama. Artinya dalam hukum agama dikatakan bahwa perkawinan tidak boleh, maka tidak diperbolehkan oleh undang-undang negara, sehingga dalam perkawinan beda agama boleh atau tidaknya bergantung pada kaidah keyakinan. Dengan demikian kepastian hukum perkawinan beda agama jika tidak dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama, berarti perkawinan itu tidak sah dan haram hukumnya. Pada dasarnya semua agama di Indonesia melarang pernikahan beda agama berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 KHI pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran yang berbeda agama, baik laki-laki muslim maupun perempuan non-muslim, dilarang sama sekali. Maka dari itu Akibat hukum dari perkawinan beda agama berdampak juga pada status dan kependudukan anak yang dilahirkan, Karena anak yang sah menurut Undang-Undang pasal 42 No 1 Tahun 1974 yaitu adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena itu anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya, tetapi anak mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibu. Hal ini diatur dalam pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan turun temurun dengan ibu dan keluarga ibunya. Selain itu, berakibat hukum pada status administasi kependudukan. urusan perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya.
Pengawasan terhadap Praktik Money Game dengan Skema Ponzi di Platform TikTok Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Moch Naufall Nurfauzan Akmal; Jejen Hendar
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15717

Abstract

Abstract. . A Ponzi scheme is an investment method using a pyramid model where profits paid to investors come from their own money or funds from newly recruited members. The allure of Ponzi schemes lies in the promise of high returns and simplicity. This journal aims to examine the supervision and legal consequences for individuals involved in illegal investments with Ponzi schemes in Indonesia. The goal is to provide the public with information on how illegal Ponzi scheme investments are supervised under Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK) and other regulations. The research method used is normative legal research with a conceptual statutory approach, collecting legal materials from primary, secondary, and tertiary sources. The analysis technique is descriptive qualitative. The study reveals that the OJK has undertaken various surveillance efforts on illegal Ponzi scheme investments, including establishing an investment alert task force and implementing preventive and repressive strategies. However, these supervisory actions have not fully addressed illegal Ponzi scheme investments, as the term "Ponzi scheme" is not explicitly recognized or regulated in Indonesian law. It is suggested that the OJK take concrete actions by incorporating additional provisions specifically prohibiting Ponzi schemes in Indonesian legislation. The legal consequences for contracts and participants in these schemes remain unclear, necessitating further regulation. the subject of illegal investment agreements with pinzi schemes are null and void. Abstrak. Skema Ponzi adalah metode investasi yang menggunakan model piramida di mana keuntungan yang dibayarkan kepada investor berasal dari uang mereka sendiri atau dana dari anggota baru yang direkrut. Daya tarik dari skema Ponzi adalah janji keuntungan besar dan kemudahan. Jurnal ini bertujuan untuk meneliti pengawasan dan konsekuensi hukum bagi individu yang terlibat dalam investasi ilegal dengan skema Ponzi di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada publik mengenai pengawasan praktik investasi ilegal dengan skema Ponzi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan konseptual, mengumpulkan bahan hukum dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Studi ini menunjukkan bahwa OJK telah melakukan berbagai upaya pengawasan terhadap investasi ilegal dengan skema Ponzi, termasuk membentuk satgas waspada investasi serta menerapkan strategi preventif dan represif. Namun, tindakan pengawasan ini belum sepenuhnya mengatasi kasus investasi ilegal dengan skema Ponzi, karena istilah "skema Ponzi" belum secara eksplisit diakui atau diatur dalam hukum Indonesia. Disarankan agar OJK mengambil tindakan konkret dengan menambahkan ketentuan khusus yang melarang skema Ponzi dalam perundang-undangan Indonesia. Konsekuensi hukum bagi kontrak dan peserta dalam skema ini masih belum jelas, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut.
Co-Authors Abdul Rohman Ahmad Faizal Adha Diana Wiyanti Dikha Anugrah dito mulyo laksono Efik Yusdiansyah Fabian Fadhly Jambak Hari Wibowo M. Faiz Mufidi Marsella Auliya Putri Moch Naufall Nurfauzan Akmal Mufidi, M. Faiz Nabila Hasna Fakhira Neni Ruhaeni Neni Sri Imaniyati Nurul Chotidjah Ramli, Taty A. Ratna Januarita Razaqa Dhafin Zumirrqof Rico Pratama Arafah Rizqi Tri Lestari Rusli K. Iskandar SATRIYAS ILYAS Taty A. Ramli Trimelawati, Reni WEISHAGUNA WEISHAGUNA Yeti Sumiyati