Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.304
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Sosio Dialektika
Adityo Putro Prakoso
Universitas Wahid Hasyim
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Polis Sebagai Kekuatan Hukum Dalam Asuransi Kustanto, Anto; Prakoso, Adityo Putro
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i1.4489

Abstract

Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko telah menjadi salah satu jenis usaha dibidang jasa, yang dikenal dengan usaha perasuransian. Di Indonesia, usaha perasuransian diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pada pelaksanaan pembuatan perjanjian asuransi diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak tertanggun dan penanggung, apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi dalam pelaksanaannya, maka pembuatan perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yang membuatnya yaitu penanggung dan tertanggung. Para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian asuransi membuat perjanjian asuransi dalam suatu akta yang disebut dengan polis. Dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengharuskan dibuatnya suatu akta yang dinamakan polis dalam suatu perjanjian asuransi antara para pihak. Dalam prakteknya, sebelum polis dikeluarkan oleh pihak penanggung dikeluarkanlah nota suatu penutupan dan dengan ditandatanganinya nota penutupan ini, maka hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak mulai diberlakukan, karena Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa perjanjian asuransi bersifat konsensual yaitu perjanjian asuransi terjadi seketika setelah ditutup, yaitu pada saat nota penutupan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan pasal 255-257 KUHD tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Dalam praktek hukum perasuransian di Indonesia tidak mengatur tentang bentuk polis, akan tetapi mengatur tentang isi polis seperti diuraikan dalam Pasal 256 KUHD serta Pasal lain yang mengatur isi polis untuk asuransi-asuransi tertentu. Polis dibuat oleh penanggung sekalipun dalam prinsip formalitas hukumnya dibuat oleh tertanggung. Mengingat polis yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, maka setiap perjanjian asuransi selalu dibuat polis sekalipun Undang-Undang tidak mengharuskannya.
Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Prakoso, Adityo Putro; Wahyudi, Agus
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i2.5594

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar moral, susila dan agama. Dampak tindak pidana ini terhadap anak adalah menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana gambaran umum tindak pidana pencabualan anak di bawah umur di Indonesia. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan tindak pidana pencabulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: Bagaimana gambaran umum tindak pidana pencabualan anak di bawah umur di Indonesia: tindak pidana pencabulan di indonesia, sanksi tindak pidana di indonesia, data statistik jumlah korban pencabulan di indonesia, Faktor- faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu: faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktorlingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman (berakohol), faktor teknologi dan faktor peranan korban dalam ranah etiologi kriminologi dapat dikategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi.Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun revresif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dan perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.
Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Dan Kendala-Kendalanya (Studi Putusan Perkara No. 34/Pdt.G/2013/Pn.Pkl) Umami, Yurida Zakky; Prakoso, Adityo Putro
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i1.6494

Abstract

Seiring transaksi jual beli yang semakin berkembang, menjadi penyebab munculnya transaksi dengan nominal yang besar, sehingga pembayaran secara tunai sulit dilakukan. Hal ini memicu munculnya berbagai macam alat pembayaran, salah satunya dengan surat berharga, salah satunya adalah Bilyet Giro. Pada prakteknya, penggunaan Bilyet Giro dalam transaksi jual beli seringkali menimbulkan permasalahan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan wanprestasi. Salah satu contoh permasalahan karena Bilyet Giro ini adalah pada transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat. Pada kenyataannya, semua Bilyet Giro yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat ditolak oleh Bank yang menerbitkan dengan alasan saldo rekening Giro tidak mencukupi atau kosong.Pada perkara ini, Majelis Hakil telah mengeluarkan  Penetapan Sita No. 34/Pdt.G/2013PN.PKL dan telah dicatatkan pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. Jaminan (agunan milik Tergugat I dan Terguggat II) yang jadikan jaminan pengambilan Kredit tidak ada lagi pada Tergugat III, dimana hal tersebut akan mennyebabkan sita jaminan tidak dapat di eksekusi. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Apa hasil putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 34/Pdt.G/2013/PN.PKL yang harus di eksekusi? dan Apa Kendala-kendala yang timbul dalam eksekusi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 34/Pdt.G/2013/PN.PKL?Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu riset dengan penyelidikan berdasarkan obyek di lapangan, dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisa data yang telah diuraikan dan memaparkan objek penelitian secara jelas. Berdasarkan pembahasan di atas maka yang harus dieksekusi pada Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 34/Pdt.G/2013/PN.PKL adalah: Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar pada Penggugat secara Tunai dan Lunas, Menyatakan sah sita jaminan terhadap sertifikat hak milik atas nama Tergugat, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara Kendala-kendala yang menghambat jalannya eksekusi adalah, ditemukan fakta bahwa jaminan berupa sertifikat tanah hak milik atas nama pemegang hak Tergugat I tidak ada lagi di tangan Tergugat III dan telah beralih hak kepemilikan.
ANCAMAN PENAHANAN TUNJANGAN SERTIFIKASI DOSEN OLEH PIMPINAN PERGURUAN TINGGI KEPADA BAWAHAN Santoso, Aris Prio Agus; Prakoso, Adityo Putro; Saputri, Ananda Megha Wiedhar; Ringgi, Deppa; Hudi, Moh
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i1.12400

Abstract

Pemberian Tunjangan Sertifikasi Dosen merupakan faktor penting penentu kinerja individu dan cerminan tata kelola perguruan tinggi yang baik, namun implementasi tunjangan seperti Sertifikasi Dosen masih menghadapi tantangan transparansi dan akuntabilitas, seperti kasus tunjangan yang tidak dibayarkan, merupakan lemahnya pengelolaan internal dan perlunya solusi sistemik untuk mendukung kualitas pendidikan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implikasi penahanan tunjangan Sertifikasi Dosen (Serdos) oleh pimpinan perguruan tinggi dari aspek legalitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi dokumen untuk menganalisis legalitas dan etika kebijakan internal perguruan tinggi terkait penahanan tunjangan sertifikasi dosen. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pengaturan dan implementasi kebijakan kesejahteraan dosen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman penahanan tunjangan sertifikasi dosen oleh pimpinan perguruan tinggi melanggar hukum dan etika, bertentangan dengan UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 14 Tahun 2005, serta Permendikbudristek No. 44 Tahun 2024. Tindakan ini mengabaikan hak dosen atas penghasilan layak, kepastian hukum, dan perlindungan profesional, serta dapat dikenai sanksi administratif. Kebijakan tunjangan dosen harus transparan, adil, dan sesuai hukum untuk melindungi hak dosen dan menjaga kualitas pendidikan tinggi.   Kata Kunci: Hak Dosen, Tunjangan Sertifikasi Dosen, Perguruan Tinggi.
Effectiveness of Implementing Restorative Justice in Resolution of Child Crimes Nugraha, Agung Setya; Mahmutarom, Mahmutarom; Prakoso, Adityo Putro
International Journal of Law Reconstruction Vol 9, No 2 (2025): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v9i2.48901

Abstract

This study examines the effectiveness of implementing restorative justice in resolving juvenile criminal cases in Indonesia. Restorative justice, as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, emphasizes the principle of “the best interest of the child” by prioritizing diversion to avoid imprisonment. Using a normative juridical approach supported by empirical secondary data from KPAI, the Ministry of Law and Human Rights, and DPR RI, this research analyzes the gap between legal norms and field implementation. Findings show that although the legal framework strongly supports restorative justice, its application remains limited. In 2023, KPAI recorded 7,185 children under the supervision of correctional counselors, but only 2,296 cases were resolved through diversion, indicating suboptimal implementation. The effectiveness of restorative justice is hindered by limited understanding among law enforcers, insufficient institutional infrastructure, and a cultural paradigm that still prioritizes retributive justice. However, the existence of strong regulations, institutional support, and increasing public awareness serve as important supporting factors. The study concludes that restorative justice has significant potential as a humane and child-centered approach, but requires strengthening institutional capacity, enhancing inter-agency coordination, and shifting legal culture to achieve optimal implementation.
Pidana Pokok Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Baru Indonesia Wujudkan Pendekatan Keadilan Rehabilitatif putra, royce wijaya setya; Prakoso, Adityo Putro; Cahya Wulandari; Pelupessy, Ignatius Henri
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i2.12802

Abstract

Sanksi kerja sosial di Indonesia saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana utama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru. Hukuman ini berfungsi sebagai pilihan pengganti atau tambahan bagi hukuman penjara, terutama untuk pelaku kejahatan ringan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kerja sosial dalam sudut pandang KUHP yang terbaru dengan pendekatan keadilan rehabilitatif. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri melalui kerja sosial, tanpa merasakan dampak buruk dari pemenjaraan, serta dapat mengurangi overcapacity di lembaga pemasyarakatan. Hukuman kerja sosial ini dianggap sebagai suatu upaya pemidanaan yang bersifat humanis dan memperhatikan hak asasi manusia. Pendekatan keadilan pemulihan ini fokus pada usaha penyembuhan dan reintegrasi pelaku ke dalam komunitas. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan ilustrasi tentang penerapan hukuman, peraturan, dan fungsi lembaga terkait sanksi pidana kerja sosial sebagai bagian dari pembaruan hukum terkait sistem pemidanaan di Indonesia.
Co-Authors Agus Wahyudi Anto Kustanto Aris Prio Agus Santoso Aryono, Aryono Bahrul Fawaid Cahya Wulandari hudi, moh Lathifah Hanim Lestari, Tri Indah Mahmutarom, Mahmutarom Muhammad Ikhsan Nugraha, Agung Setya Pelupessy, Ignatius Henri putra, royce wijaya setya Ringgi, Deppa Saputri, Ananda Megha Wiedhar Umar Faruk yurida zakky umami Yurida Zakky Umami