Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.579
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ANTHROPOS: JURNAL ANTROPOLOGI SOSIAL DAN BUDAYA (JOURNAL OF SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY) JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Pandecta Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Akta SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Bina Hukum Lingkungan Journal Analytica Islamica JURNAL MERCATORIA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu PROGRESIF: Jurnal Hukum Jurnal Abdi Insani SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pelita Masyarakat JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Law_Jurnal Jurnal Tunas Agraria Journal La Sociale Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Prioritas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Public Representative and Society Provision Andalas Law Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Asian Journal of Social and Humanities
Taufik Siregar
Universitas Medan Area
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 115 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 115 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSUMEN BIDANG PANGAN Denny Lumbantobing; Taufik Siregar
JURNAL MERCATORIA Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v5i2.678

Abstract

Sudah sering terjadi konsumen menjadi korban kepentingan pelaku usaha akibat berbagai produk pangan bermasalah yang diproduksi dan ditransaksikan secara tidak bertanggungjawab dengan pola yang massif, oleh mereka yang disebut sebagai pedagang/ produsen/ pengusaha dari level terendah (pedagang kecil) sampai ke level menengah keatas, pengusaha besar atau korporasi. Fenomena tersebut, dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa merupakan tugas serta tanggung jawab semua pihak terutama pemerintah untuk mengatasinya.  
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN CIPTAAN SENI LUKIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga. Mdn.) Abu Churairah; Mahmul Siregar; Taufik Siregar
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v4i1.599

Abstract

Karya cipta seni lukis yang merupakan salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilindungi oleh Perundang-undangan, namun masih ada pelanggaran atas ketentuan UU. Pelanggararan yang terjadi seperti pemalsuan atas suatu seni lukis, perebutan hak sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas suatu dasar karya lukisan. Hal ini terjadi karena Ketidaktahuan masyarakat yang menimbulkan salah pengertian mengenai UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimana bahwa negara Indonesia telah  meratifikasi “Berne Convention For The Protection Of Artistic And Literary Works” (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden No.18 Tahun 1997, dan “World Intellectual Property Right Treaty”  (perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997. Hak cipta hendaknya selalu mendapat perhatian sekaligus pengawasan yang serius dalam perkembangannya, karena merupakan suatu produk hukum yang akan selalu mengalami kemajuan seiring kemajuan pada bidang lainnya, pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukannya, oleh karena itu masyarakat harus lebih peduli dan mau tahu terhadap apa yang terbaik dapat menjadi perlindungan bagi Hak Cipta.
PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA Bakti Sukwanto; Taufik Siregar
JURNAL MERCATORIA Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v3i1.589

Abstract

Penyelesaian sengketa bisnis dengan cara konvensional melalui pengadilan litigasi sudah mulai ditinggalkan. Pengadilan dianggap sudah tidak efektif dan efisien lagi serta tidak  profesional serta menempatkan para pihak yang bersengketa pada sisi yang bertolak belakang, satu pihak sebagai pemenang dan satu pihak lagi sebagai pihak yang kalah. Alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini diminati adalah Arbitrase, dimana proses ini para  pihak saling mengemukakan masalahnya kepada pihak ketiga yang netral (wasit) dan memberinya wewenang untuk mengambil keputusan. Arabitrase lebih menguntungkan karena prosedurnya sederhana ,waktu cepat dan biaya lebih murah, kerahasiaan terjaga, keputusan cepat, pleksibel dan bebas memilih arbiternya. Disamping itu arbitrase juga memilih kelemahan diantaranya tidak ada kewenangan politik, kurang power, tidak mengenal preseden hukum (legal precedent). Namun ada keistimewaan arbitrase dibanding dengan pengadilan adalah proses penyelesaiaan nya tidak mengenal upaya hukum banding, kasasi atupun peninjauan kembali kerena putusannya bersifat final and binding (upaya terakhir dan mengikat). Kenyataannya pelaksanaan keputusan Arbitrase khususnya putusan Arbitrasse Internasional belum sepenuhnya dapat dijalankan di Indonesia, salah satu contoh kasus yang menjadi objek penelitian adalah kasus PERTAMINA melawan Karaha Bodas Company LLC.
PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TRAFFICKING (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai) Jalinson Damanik; Taufik Siregar
JURNAL MERCATORIA Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v7i2.663

Abstract

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan trafficking di Pengadilan Negeri Binjai memiliki dasar hukum dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut mengatur mengenai sanksi hukumnya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya melihat fakta hukum dan alat bukti serta unsur-unsur dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Hambatan dalam proses persidangan tindak pidana perdagangan orang tidak ada, tetapi Majelis Hakim mengupayakan menggali keterangan saksi. Terkait peran masyarakat, masyarakat masih banyak yang belum memahami mengenai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan semua pihak lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Adanya usaha bersama dari berbagai elemen diharapkan dapat menanggulangi permasalah trafficking ini.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Makmur Makmur; Taufik Siregar
JURNAL MERCATORIA Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v6i1.628

Abstract

Notaris pada saat ini menjadi sangat penting karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta otentik yang pada intinya dianggap benar. Kasus yang dibahas di dalam tulisan ini, Majelis Pengawas Pusat dalam Putusannya Nomor 02/B/MJMPPN/2009 menyatakan, bahwa terlapor yang telah menjalani purna bhakti selaku Notaris, tidak mempunyai kekuatan lagi, sehingga pemohon banding dari pembanding dinyatakan ditolak. Putusan ini mengartikan bahwa  terhadap seseorang yang tidak menjabat lagi sebagai Notaris tidak dapat dijatuhkan sanksi disiplinair dan karena itu Majelis Pengawas Pusat  tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan sanksi terhadap terlapor yang tidak menjabat lagi sebagai Notaris (Werda Notaris). Oleh karena itu, Majelis Pengawas Daerah dalam menerima pengaduan atau laporan masyarakat terhadap seseorang yang tidak menjabat lagi sebagai Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris atas akta yang dibuatnya selama menjabat sebagai Notaris, harus ditolak oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias) Ariyunus Zai; Taufik Siregar; Dedy irsan
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v4i2.610

Abstract

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus. Indonesia, sudah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia, dalam upaya perlindungan terhadap anak telah memiliki  Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Indonesia mengesahkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam prakteknya instrument hukum dalam bidang perlindungan anak ini masih belum sepenuhnya dapat berjalan. 
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PSIKOTROPIKA (STUDI PADA POLRESTA PEMATANGSIANTAR) Zulhammercatoria@yahoo.com Zulham; Taufik Siregar
JURNAL MERCATORIA Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v3i1.596

Abstract

Tugas dan kewenangan Polisi Republik Indonesia (Polri) telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hukum, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Perkembangan perdagangan dan penggunaan narkotika dan psikotropika pada dewasa ini yang semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengetahuan atau kepentingan ilmu pengetahuan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Tujuan tersebut diatas tercapai melalui lintas perdagangan narkotika illegal baik transakasi yang bersifat transnasional maupun transaksi yang bersifat internasional. Transaksi transnasional adalah transaksi lintas batas diantara dua atau lebih Negara, sedangkan transaksi internasional ialah bentuk transaksi yang sudah bersifat global  baik lingkup  maupun jaringan. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana psikotropika oleh jajaran Satuan Narkoba Polresta Pematang Siantar dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dengan didukung oleh suatu unit khusus yang menangani bidang Narkotika dan Obat-Obatan berbahaya (Narkoba).
Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Kppu.1/2018) Abdul Hafiz Rangkuti; Taufik Siregar; Zaini Munawir
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 4, No 1 (2022): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v4i1.1201

Abstract

In general, what is said to be conspiring is cooperation carried out by business actors with other parties at the initiative of anyone and in any way in an effort to win bidders. The purpose of the research is to find out and understand how the regulation regarding tender conspiracy according to business competition law in Indonesia, to know and understand the proof of tender conspiracy as well as to know and understand how the application of business competition law in decision Number 14/KPPU.I/2018. The method used in this paper is normative juridical, namely a research method that examines document studies, by using various data such as legislation, legal theory of court decisions.The result of the research written in this thesis is that the regulation regarding tender conspiracy is regulated in Article 22 of Law no. 5 of 1999 and regulated in Perkom No. 1 of 2019, evidence regarding tender conspiracy in decision number 14/KPPU.1/2018 is an element of conspiracy in article 22 of Law no. 5 of 1999 is fulfilled and based on the evidence in Article 45 of Perkom No.1 of 2019 is fulfilled, the application of business competition law in decision number 14/KPPU.1/2018 is to provide administrative action in the form of a fine to punish the Reported Party I and II in the amount of Rp.1,769,000. 000, which must be deposited into the State Treasury. The conclusion of the arrangement regarding tender conspiracy is regulated in Article 22 of Law No. 5 of 1999 and regulated in Perkom No. 1 of 2019. The evidence regarding tender conspiracy in decision number 14/KPPU.1/2018 is an element of conspiracy in article 22 of Law no. 5 of 1999 is fulfilled, the application of business competition law in decision number 14/KPPU.1/2018 provides administrative action in the form of a fine.
Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Yundha Kurniawan; Taufik Siregar; Sri Hidayani
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 4, No 1 (2022): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v4i1.1203

Abstract

Law enforcement is carried out by law enforcers. The implementation of the law in society, apart from depending on the legal awareness of the community, is also very much determined by law enforcement officials. Law enforcement by the Indonesian National Police against perpetrators of online gambling crimes at the North Sumatra Regional Police is carried out in accordance with the provisions of Law No. 19 of 2016 on amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Law enforcement against perpetrators of online gambling crimes in the Police. The increasing mode of online gambling crimes is not accompanied by an increase in the quality and quantity of Polri personnel. Lack of mastery of information technology by investigators in revealing perpetrators of online gambling crimes. Lack of identity of perpetrators and lack of witnesses. Lack of evidence in the filing process. Lack of cooperation between the Police and providers and the public to obtain information related to online gambling crimes. The lack of cooperation between the Police and the Public Prosecutor in the process of investigating online gambling crimes.
PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA (PERTAMINA MELAWAN KARAHA BODAS COMPANY LLC) Bakti Sukwanto; Ningrum Natasya Sirait; Taufik Siregar
JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v1i1.725

Abstract

Alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini diminati adalah Arbitrase, dimana proses ini para pihak saling mengemukakan masalahnya kepada pihak ketiga yang netral (wasit) dan memberinya wewenang utnuk mengambil keputusan. Arbitrase lebih menguntungkan karena prosedurnya sederhana, waktu cepat, biaya lebih murah, kerahasiaan terjaga, keputusannya cepat, fleksibel dan bebas memilih arbiternya. Disamping itu Arbitrase juga memiliki kelemahan diantaranya tidak ada kewenangan public, kurang power, tidak mengenal preseden hukum (legal precedent). Namun ada satu keistimewaan Arbitrase jika dibandigkan dengan pengadilan adalah proses penyelesaiannya tidak mengenal upaya banding, kasasi ataupun peninjauan kembali karena putusannya bersifat final and binding (upaya terakhir dan mengikat). Pelaksanaan keputusan Arbitrase khususnya putusan Arbitrase Internasional belum sepenuhnya dapat dijalankan di Indonesia, salah satu contoh kasus yang menjadi objek penelitian adalah Kasus PERTAMINA melawan Karaha Bodas Company LLC. Untuk lebih jauh membahas permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan memfokuskan pada studi kasus dan menggunakan pendekatan penelitian hukum normative/doktrinal.
Co-Authors A. Nuzul, A. Nuzul Abdul Hafiz Rangkuti Abi Jumroh Harahap Abu Churairah Adam Adawiyah, Rodiatun Ahmad Laut Hasibuan Amal, Ridha Haykal Andi Hakim Lubis Ane Fransiska Sianipar Anggia Sammi Halomoan Siregar Anggreni Atmei Lubis Anwar Sadat Harahap Anwar Sadat Harap Arie Kartika Ariyunus Zai Asdi Syukur Dalimunthe Bakti Sukwanto Bakti Sukwanto Beby Suryani Fithri Berampu, Lailan Tawila Binka Lg Simatupang Bram Candra Bunga Chintia Utami Chansrakaeo, Ruetaitip Churairah, Abu Cordyn Parulian Tuah Purba Dahnial Saragih Damanik, Jalinson Daulay, Cinthya Audi Dediyansyah Putra Ginting Dedy irsan Denny Lumbantobing Deseari Baeha Dessy Agustina Harahap Donny Christian Harita Duma Indah Sari Lubis Edi Warman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Eka Intan Kumala Putri Eno Karnis Tafanao Erwin Hasibuan Fitri Yanni Dewi Siregar Frans Rudy Putra Zebua Fransisco Lumban Batu Ghazy Luthfi Harahap, Abi Jumroh Harahap, Irfan Afdoli Hari Tenang Kurniawan Hayati Siahaan Heri Sudiono Hery Widijanto Hia, Hipotesa Hidayani, Sri Humairah, Nabila Ida Sari Siregar Ikhsan Lubis Iman Jauhari Irfan Afdoli Harahap Irka Dony Hutasoit irsan, Dedy Isnaini Isnaini Isnaini Ivan Roberth Sitompul Jadrias Tarigan Jalinson Damanik Jelly Leviza Jikri Sinurat Julianty Siregar, Riana Julpan Hartono Suria Manja Manurung Kaston Rudy Samosir Koto, Ismail Kurniawan, M. Yundha Kusuma, Juanda Lestari Aprilia Limrogate Immmanuel Limutra, William Leonardy Liston Andy Saputra Butar – Butar Lubis, Aldi Subhan Lubis, Duma Indah Sari Lubis, Ikhsan Lumbantobing, Denny M. Citra Ramadhan Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Makmur Makmur Makmur, Makmur Marlina Marlina Mayla Khoiriyah Mhd Ansor Lubis Milhan Milhan, Milhan Muazzul, Muazzul Muhammad Citra Ramadhan Muhammad Miftahul Azhmi Muhammad Yamin Siregar Mulyono, Hardi Mulyono, Hardi Munawir, Zaini Nantama Mulyana NINGRUM NATASYA SIRAIT Noni Zulkarnain Posma Tumanggor Prayuda, Chandra Purba, Ardiansyah Purba Purba, Nelvitia Putra Zebua, Frans Rudy Rafiqi Rafiqi Rahalim Raja Muda Harahap Rahayu, Dessy Rahman, Sayuti Regen Manik Renal Eldinata Samosir Retna Astuti Kuswardani Reza Aulia HP Riawindo Asay Sormin Rizkan Zulyadi Rizkan Zulyandi Roberto Tambunan Rudi Salam Sinaga Ruetaitip Chansrakaeo Saragih, Denny Hardi Pranata Sari Lubis, Duma Indah Sartika Yuli Sembiring, Ferdiansah Serimin Pinem Siallagan, Arnol Faisal Sianturi, Jon Efendi Sibarani, Anggiat Simatupang, Binka Lg Sormin, Anggreana Elisabeth Roria Sri Hidayani Sri Hidayani Sudiono, Heri Suhatrizal Suhatrizal Sukwanto, Bakti Suwandi, Muhammad Ichsyan Syamsiar, Syamsiar Tanjung, Master Sahat Maruli Tuah Purba Tarigan, Edi Syahjuri Tarigan, Jadrias Utary Maharany Barus Wardana, Bagus Dwi Gangga Wenggedes Frensh Wessy Trisna Wiraswan Duha Yundha Kurniawan YUNITA Yunita Restu Widiya Zai, Ariyunus Zai, Kelvin Putra Zulham, Zulhammercatoria@yahoo.com Zulhammercatoria@yahoo.com Zulham