Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.653

P-Index

This Author published in this journals

All Journal ANTHROPOS: JURNAL ANTROPOLOGI SOSIAL DAN BUDAYA (JOURNAL OF SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY) JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Bina Hukum Lingkungan Journal Analytica Islamica JURNAL MERCATORIA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bina Hukum Lingkungan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Asian Journal of Social and Humanities

Taufik Siregar

Universitas Medan Area

Author-ID : 3021487

Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Makmur, Makmur; Siregar, Taufik
JURNAL MERCATORIA Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Notaris pada saat ini menjadi sangat penting karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta otentik yang pada intinya dianggap benar. Kasus yang dibahas di dalam tulisan ini, Majelis Pengawas Pusat dalam Putusannya Nomor 02/B/MJMPPN/2009 menyatakan, bahwa terlapor yang telah menjalani purna bhakti selaku Notaris, tidak mempunyai kekuatan lagi, sehingga pemohon banding dari pembanding dinyatakan ditolak. Putusan ini mengartikan bahwa terhadap seseorang yang tidak menjabat lagi sebagai Notaris tidak dapat dijatuhkan sanksi disiplinair dan karena itu Majelis Pengawas Pusat tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan sanksi terhadap terlapor yang tidak menjabat lagi sebagai Notaris (Werda Notaris). Oleh karena itu, Majelis Pengawas Daerah dalam menerima pengaduan atau laporan masyarakat terhadap seseorang yang tidak menjabat lagi sebagai Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris atas akta yang dibuatnya selama menjabat sebagai Notaris, harus ditolak oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris.

SUATU TINJAUAN TERHADAP SISTEM PELAYANAN BAGI MASYARAKAT MISKIN SERTA CARA PENANGGULANGANYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 1992 Harahap, Irfan Afdoli; Siregar, Taufik; Harahap, Abi Jumroh
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

The discussion of this thesis is about a review of the service system for the poor as well as how to overcome them based on law no.23 of 1992. The health care system for the poor in the sei rengas village is very efficient, because the sei rengas village collaborates with the puskesmas in the kelurahan that. And sei rengas residents who are able to help provide donors to underprivileged people in health.

Kajian Yuridis terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempur Taufik Siregar
JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL Vol 9, No 2 (2017): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Ilmu Sosial) DESEMBER
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jupiis.v9i2.8249

Penelitian ini menjelaskan tentang penyempurnaan Materi KUHP dengan memasukkan nilai agama, nilai adat istiadat dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini diupayakan agar kesadaran hukum masyarakat bisa ditingkatkan dengan upaya agar Penegak hukum harus adil dalam hukum, membentuk, memahami hukum dengan benar dan menghilangkan sarana pelanggaran hukum dalam masyarakat. Sebetulnya agak banyak yang harus dilakukan, akan tetapi dua hal tersebut yang bisa secepatnya dilakukan. Dengan demikian, pihak penegak hukum untuk tidak hanya pintar dalam menyelesaikan berbagai perkara yang ada, namun lebih dari itu mereka harus memiliki kompetensi dalam membuat upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga kejahatan dapat dihilangkan dan paling tidak bisa diminimalkan.

Kearifan Lokal Dalam Bentuk Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pada Masyarakat Adat Batak Bagian Selatan Awar Sadat Harahap; Ahmad Laut Hasibuan; Taufik Siregar
Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) Vol 3, No 2 (2017): Anthropos
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/antro.v3i2.8791

Nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat Adat Batak Bagian Selatan, memiliki makna yang dalam, baik dari segi adat maupun agama, sehingga perlu dilestarikan untuk menciptakan masyarakat yang peduli dengan sesama dan lingkungan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kearifan lokal masyarakat Adat Batak Bagian Selatan dalam bentuk sanksi hukum bagi pelaku. Dalam setiap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan di tengah- tengah masyarakat, telah ada aturan jenis sanksinya sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Tumbaga Holing yang menjadi sumber rujukan hukum adat masyarakat adat Batak Bagian Selatan. Di dalam Surat tersebut, terdapat beberapa sanksi yang penuh dengan kearifan local yang dijatuhkan kepada orang yang memicu timbulnya konflik sosial dalam masyarakat. Kearifan lokal ini perlu disosialisasikan pada generasi penerus dengan mempelajarinya mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi sehingga tetap terjaga kelestariannya.

Peran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Limrogate Immmanuel; Taufik Siregar; M. Citra Ramadhan
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 1 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August
Publisher : Mahesa Research Center

The purpose of this research is to study and analyze the legal arrangements of Industrial Relations Mediators in solving layoffs, the role of the Medan City Disnaker Mediator in providing legal protection for workers' rights due to layoffs and the obstacles faced by the Medan City Manpower Office in providing legal protection for their rights. workers due to layoffs. Research on the role of the Medan City Manpower Office Mediator in providing legal protection due to layoffs is a normative juridical research. Normative legal research aims to examine library legal materials. The results show that the existence of legal arrangements regarding industrial relations mediators which are regulated in the Minister of Manpower Regulation Number 17 of 2014 concerning the Appointment and Dismissal of Industrial Relations Mediators as well as Mediation Work Procedures and Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatus Number 06 of 2009. In the role and process of enforcement the law enforced by the Medan City Manpower and Transmigration Mediators for workers / laborers who have been laid off is influenced by aspects that affect law enforcement, consisting of: legal substance aspects (laws), law enforcement aspects, facilities and infrastructure aspects, community aspects, aspects culture. The obstacles faced by the Mediator of the Medan City Manpower Office for workers or laborers who were laid off can be seen from the aspects that affect law enforcement.

Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan Ke Rupbasan Riawindo Asay Sormin; Ediwarman Ediwarman; Taufik Siregar
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 2 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

This article or paper aims to review and analyze the legal rules governing the handling of evidence of corruption by the prosecutor's office before being transferred to (Rupbasan), as well as the role of the prosecutor in handling evidence of corruption and policies carried out by the prosecutor in handling evidence of acts of crime. corruption crime. The problem is focused on how the rule of law and the role and policies of the Attorney General's Office in managing evidence. In order to approach this problem, legal systems theory, role theory and policy theory are used as references. The research method in this writing is a normative legal research method. Data were collected through primary, secondary and tertiary data sources, then analyzed using qualitative analysis methods. This study concludes that the legal regulations regarding the handling of evidence of criminal acts of corruption are: Minister of Law and Human Rights Regulation No. 16 of 2014, Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia No. 8 of 2014, Presidential Instruction No. 2 of 2014, Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No: PER-027 / A / JA / 10/2014. The role of the prosecutor in handling evidence, namely: The role of subsection of evidence and the role of subsection of loot. The policies implemented by the prosecutor regarding the handling of evidence include: Policies before being transferred to the state confiscated objects storage house and policies carried out by the Attorney after the court verdict.

Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia Taufik Siregar; Zaini Munawir
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No 1 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Agustus
Publisher : Mahesa Research Center

This study examines how the mediation process according to PERMA No. 1 of 2016, how the level of effectiveness of mediators in resolving cases in the Court and how the role of mediation in realizing the successful realization of legal objectives in Indonesia. The research method used is empirical juridical research, namely legal research conducted by examining directly to the field where the object under study is by direct observation of the 5 (five) State Procurement; Medan, Lubuk Pakam, Binjai, Stabat, Tanjung Balai. Preliminary data on the success of national mediation in 2017 in the MA Case Search Information System (SIPP) is only around 4.14%. The amount is a combination of mediation success in the general court and religious court. The 4.14% success data is based on real data that was successfully displayed in the mediation report menu at SIPP MA. The data source was drawn from the local SIPP of each court in Indonesia. From the description above, it can be understood that mediation is a necessity that must be applied by the judiciary in order to settle disputes peacefully, the application of the principle of justice fast, low cost and simple, and to suppress the accumulation of cases that occur. Data on mediation in successful trials nationwide is less than 4%. Mediation that was expected to be an alternative solution turned out to be devoid of achievement. As a Suggestion For judges appointed as mediators must change the mindset that, the implementation of this mediation is not just to carry out an anich rules, but further than that is that dispute resolution between parties who are parties can be carried out by peaceful means based on agreement.

Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam pada Putusan Nomor 538/PID.SUS/2018/PN.MDN Bram Candra; Ediwarman Ediwarman; Taufik Siregar
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 2 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

This study aims to find out about criminal acts without the right to carry sharp weapons in Medan City and criminal law policies against people without the right to carry sharp weapons in Medan City. This study uses a normative juridical research method with descriptive analysis with a case approach and a statutory approach, then the data analysis is carried out qualitatively. The results of the study indicate that the legal rules regarding the crime of carrying sharp weapons are regulated in the Emergency Law Number 12 of 1951 concerning the Regulation of Sharp Weapons, Law no. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia and Law Number 1 of 1946 concerning Regulations concerning Criminal Law. The driving faktors for the occurrence of criminal acts without the right to carry sharp weapons in the city of Medan are divided into internal faktors and external faktors. The criminal law policy against people who carry sharp weapons in Medan City consists of a penal policy and a non-penal policy where the penal policy is carried out by legally processing the perpetrators, followed by examining the defendant at trial. The non-penal policy is carried out by increasing public awareness through socialization, carrying out strict supervision by increasing raids and patrols, as well as the importance of parents' attention to their children.

Analisis Hukum Terhadap Penumpang Pesawat Atas Keterlambatan Keberangkatan Penerbangan Domestik di Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang Sartika Yuli; Taufik Siregar; M Citra Ramadhan
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 2 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

This paper riset aims to examine and analyze the legal rule regarding airlines for passenger aircraft in Indonesia is Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law no. 1 of 2009 concerning Aviation and Regulation of the Minister of Transportation No. 89 of 2015 concerning Handling Delays in Scheduled Commercial Air Transport Business Entities in Indonesia and Regulation of the Minister of Transportation Number 92 of 2011 amending the Regulation of the Minister of Transportation No. 77 of 2011 concerning the Responsibility of Air Transport Carriers. The factors causing the delay in departure at Kualanamu Deli Serdang International Airport are one of the factors of weather, and technical problems on aircraft but which are more often caused by weather, especially Kuala Lumpur is the hub airport (collecting airport) of several small airports where the weather can change at any time -Time and it is a thing that often happens in Kuala Lumpur. The responsibility of domestic airlines to aircraft passengers who experience delays in departure at Kualanamu Deli Serdang International Airport is to provide compensation and compensation in the form of soft drinks, snacks and heavy meals as well as compensation, depending on the type of delay according to the category, namely: Category 1, 30 to 60 minutes delay, Category 2, 61 to 120 minutes delay, Category 3, 121 to 180 minutes delay, Category 4, 181 to 240 minutes delay, Category 5, more than 240 minutes delay, Category 6, namely flight cancellations, then the airline is obliged to divert to the next flight or refund all ticket costs.

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal Ivan Roberth Sitompul; Taufik Siregar; Rizkan Zulyadi
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 3 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

The rise of Illegal Sand Mining is due to the lack of firm action from Law Enforcers and the application of low penalties. This study aims to examine and analyze legal arrangements, criminal liability and the basis for judges' considerations in making decisions against illegal sand mining actors in Decision number 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis. This research uses a normative juridical research method which is descriptive analytical. Data collection techniques were carried out based on library research and field research which were analyzed qualitatively. The results show that sand mining in Indonesia is regulated in several laws and regulations, among others, the Law on Environmental Protection and Management, the Law on Mineral and Coal Mining, Government Regulation on Mining Areas and Government Regulation on the Implementation of Mineral Mining Business Activities. and Coal. Criminal liability against perpetrators of illegal sand mining is regulated in Article 158 of Law no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining with a maximum penalty of 10 (ten) years and a maximum fine of 10,000,000,000.00 (Ten Billion Rupiah). The basis for the judge's consideration in imposing the decision Number 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis against the Defendant was sentenced to imprisonment for 10 (ten) months and a fine of Rp. 500,000,000.00 (Five hundred million Rupiah) in which the Judge's Decision was deemed too mild does not realize the purpose of punishment itself to provide a deterrent effect.

Co-Authors Abdul Hafiz Rangkuti Abi Jumroh Harahap Ahmad Laut Hasibuan Ane Fransiska Sianipar Anwar Sadat Harahap Anwar Sadat Harap Arie Kartika Asdi Syukur Dalimunthe Bakti Sukwanto Binka Lg Simatupang Bram Candra Churairah, Abu Cordyn Parulian Tuah Purba Dahnial Saragih Damanik, Jalinson Dediyansyah Putra Ginting Denny Lumbantobing Dessy Agustina Harahap Donny Christian Harita Duma Indah Sari Lubis Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Ediwarman Eno Karnis Tafanao Fitri Yanni Dewi Siregar Fransisco Lumban Batu Harahap, Abi Jumroh Harahap, Irfan Afdoli Hardi Mulyono Ikhsan Lubis Iman Jauhari Irfan Afdoli Harahap Irka Dony Hutasoit irsan, Dedy Isnaini Isnaini Ivan Roberth Sitompul Jadrias Tarigan Jalinson Damanik Jikri Sinurat Julpan Hartono Suria Manja Manurung Kaston Rudy Samosir Koto, Ismail Lestari Aprilia Limrogate Immmanuel Liston Andy Saputra Butar – Butar Lubis, Aldi Subhan Lubis, Ikhsan Lumbantobing, Denny M Citra Ramadhan M. Citra Ramadhan MAHMUL SIREGAR Makmur Makmur Makmur, Makmur Muazzul, Muazzul Nantama Mulyana NINGRUM NATASYA SIRAIT Noni Zulkarnain Posma Tumanggor Purba, Nelvitia Putra Zebua, Frans Rudy Rahalim Raja Muda Harahap Regen Manik Renal Eldinata Samosir Reza Aulia HP Riawindo Asay Sormin Rizkan Zulyadi Rizkan Zulyandi Roberto Tambunan Rudi Salam Sinaga Ruetaitip Chansrakaeo Sartika Yuli Sembiring, Ferdiansah Sri Hidayani Sudiono, Heri Suhatrizal Suhatrizal Sukwanto, Bakti Wessy Trisna Yundha Kurniawan Zai, Ariyunus Zaini Munawir Zulham, Zulhammercatoria@yahoo.com

Title

Found 61 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 61 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 61 Documents
Search