Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Peran Street Level Bureaucracy Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Makassar Muhlis Madani; Muhammad Irvan Nur Iva; Iswadi Amiruddin
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 7, No 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v7i3.6406

Abstract

AbstractStreet level bureaucrats are frontline bureaucrats who interact directly with the public or provide direct services to the community. This study aims to analyze the role of the street level bureaucracy in the implementation of sustainable food agricultural land protection policies in the city of Makassar. The method used in this research is qualitative with case study type. The data collection process is done through observation, interviews and documentation. Research informants consisted of stakeholders, frontline bureaucrats and farmers who were selected by purposive sampling. Then data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the role of the street level bureaucracy in the implementation of sustainable agricultural land protection policies carried out by the Makassar City Agriculture Office included the role of supervisor and monitoring of the protection of food agricultural land. Technically, the Department of Agriculture and Fisheries, through field officers, conducts regular monitoring of farmer activities. In addition, they also play a role in receiving reports on farmers' added area and reporting to the service every week. As for those who play a role in providing assistance and technical agricultural counseling are carried out by Field Agricultural Instructors.Keywords: Street level bureaucrats, policy implementation, agricultural land protection
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERPUSTAKAAN PADA UNIVERSITAS ANDALAS Novita Kamaruddin; Iswadi Syahrial Nupin
Publication Library and Information Science Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/pls.v4i1.2619

Abstract

Perpustakaan adalah unit kerja yang mengolah, menyimpan, melestarikan dan menyebarluaskan informasi kepada pemustaka (pengguna perpustakaan). Perpustakaan sebagai jantungnya Perguruan Tinggi memiliki peran penting dalam menunjang proses belajar mengajar. Dalam pengelolaan perpustakaan beberapa Perguruan Tinggi sudah menggunakan sistem informasi manajemen perpustakaan, termasuk perpustakaan Universitas Andalas. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dan menggunakan data sekunder dan wawancara dengan salah satu pustakawan Universitas Andalas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan Universitas Andalas sudah menerapkan sistem infromasi manajemen perpustakaan. Penerapan yang dilakukan mulai dari proses meminjam hingga proses pengembalian buku sudah menerapkan sistem informasi manajemen perpustakaan. Simpulan: Penerapan sistem informasi manajemen perpustakaan pada Universitas Andalas sudah diterapkan dengan baik dengan fasilitas yang memadai. 
RETHINKING GOVERNANCE: KRITIK TERHADAP TATA KELOLA PENANGANAN COVID19 DI KOTA MAKASSAR Iswadi Amiruddin; Nursaleh Hartaman; Abdillah Abdillah
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 3, No 1 (2022): Memperkuat Politik Kebangsaan dan Keindonesiaan
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v3i1.7314

Abstract

Tata Kelola Pemerintahan berhubungan dengan upaya pembangunan yang pada hakikatnya ialah mengubah keseimbangan baru, yang dianggap lebih baik untuk kehidupan manusia dan merupakan suatu proses multi dimensi yang melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Artikel ini membahas bagaimana tata kelola penanganan Covid 19 di Kota Makassar. Metode penelitina yang digunakan kualitatif-eksploratif dengan studi multi kasus yang menjadi rethinking governance:  kritik terhadap tata kelola penanganan Covid19 di Kota Makassar. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola penanganan Covid19 di Kota Makassar pada aspek 1) transpransi dalam keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan dalam penangan Covid 19 tidak jelas berapa jumlah yang telah ditangani di Kota Makassar sehingga mengalami simpangsiur informasi, 2) partisipasi yang dimana sebagian masyarakat secara sadar telah mengikuti mekanisme pembatasan sosial ini, tetapi sebagian lagi belum berpartisipasi karena dimana setiap kebijakan yang dikeluarkan sellau mengalami ketidak konsistenan setiap kebijakan dalam penangan Covid19 yang dimana sangat dibutuhkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, 3) akuntabilitas pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat akan tetapi belum memberi dapak dalam penangan Covid 19, 4) koordinasi yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan yang dimana tidak jelasnya alur koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Governance relates to efforts that essentially find a new balance, which is considered better for human life and a multi-dimensional process that involves all existing resources in order to improve the quality of human and community life. Makassar city. The research method used is qualitative-exploratory with multi-case studies that are a rethinking of the government: criticism of the governance of handling Covid19 in Makassar City. The findings in this study indicate that the governance of handling Covid19 in Makassar City in aspects of 1) transparency in obtaining information or activities carried out in handling Covid 19 does not explain how many have been handled in Makassar City so that there is information confusion, 2) which participation is most Most people have not realized the inconsistency of policies in handling Covid19, which requires synergy between the government and the government, 3) accountability must be made. however, it has not had an impact in handling Covid 19, 4) coordination that ensures that all policy makers who have common interests have views that are easy to obtain from coordination between the Central Government and regional governments. 
Strategi Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar Iswadi Amiruddin; Nursaleh Hartaman
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3 (2022)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v5i3.1876

Abstract

This study purposed to find out the implementation strategy of the National Economic Recovery program at the Head Office of PT. Bank Sulselbar using qualitative research methods, the number of informants was 10 people. The results of the study showed that 1) objectives (realization of goals, objectives and targets) by appointing divisions, setting targets, forming a special program, namely increasing the productive loan portfolio of the MSME segment. Obstacles to be overcome included credit to new debtors, low purchasing power in the Covid-19 era, credit period of only 6 months, decreased growth, implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSSB), physical distancing and social distancing, business actors who saw economic growth conditions. 2) the method was to make the distribution of guidelines for PEN funds Number SR/072/DRK/VIII/2022, increase the consumer credit portfolio, productive for the corporate and syndicated segments. 3) facilities, namely completing facilities consisting of branch offices, facilities, social media, the use of mass media and establishing MSME Centers to empower business groups and foster MSMEs which were expected to synergize.
Politik Uang Dalam Pemilu 2019: Sebuah Kajian Interaksionisme Simbolik Pada Masyarakat Kelurahan Dompak Tanjungpinang Randi Rizky Kurniawan; Sri Wahyuni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1491

Abstract

Penelitian ini membahas tentang politik uang dalam Pemilu 2019: sebuah kajian interaksionisme simbolik pada masyarakat Kelurahan Dompak Tanjungpinang. Pemilu merupakan instrumen yang dapat menjembatani kedaulatan rakyat di negara demokrasi. Namun Pemilu di Indonesia seringkali dicederai kecurangan seperti praktik politik uang (money politic). Tindakan seperti pembelian suara (vote buying) acapkali terjadi. Di Indonesia terjadi Pergeseran istilah politik uang ke dalam istilah moral, dimana dalam konteks politik, politik uang dianggap sebagai bantuan di sebagian masyarakat. Begitu juga fenomena politik uang di Kelurahan Dompak yang merupakan daerah dengan kasus dugaan politik uang tertinggi di Kota Tanjungpinang, sebagian masyarakatnya mengkategorikan tindakan politik uang sebagai bantuan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian metode kualitatif, dengan teknik penentuan infroman yaitu teknik Purposive Sampling. Peneliti mengambil sebanyak 8 orang informan yang dianggap dapat menjawab dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan lewat metode wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Interaksionisme simbolik dari Herbert Herbert mead sebagai pisau analisis fenomena yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif. Dengan memakai konsep mind, self dan society yang terdapat dalam teori interaksionisme simbolik Mead,hHasil penelitian ini menunjukan bahwa interaksi masyarakat Kelurahan Dompak dengan bantuan yang diberikan calon pada pemilu 2019 membuat masyarakat memaknai bantuan tersebut menjadi, “bantuan sebagai pemberian untuk meminta dukungan suara” sehingga tindakan politik uang dianggap suatu kelaziman. jika merujuk pendapat para ahli maka tindakan pemberian bantuan dan menerima bantuan yang terjadi merupakan simbol politik uang.
INOVASI PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR Iswadi Amiruddin; Tri Cahyo Nugroho
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 4 No 6: Nopember 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v4i6.2842

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor ditinjau dari indikator-indikator dimensi inovasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data (data primer dan data sekunder) melalui teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi dan wawancara kepada narasumber yang terkait. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan serangkaian teknik atau metode, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis online di Kantor SAMSAT Kota Makassar merupakan program yang dicanangkan oleh Bapenda provinsi sulawesi selatan melalui UPTD Kantor Samsat. Data menunjukkan bahwa inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara Online dapat dinilai efektif karena dapat memudahkan dan menguntungkan masyarakat sebagai wajib pajak. Pembayaran pajak bermotor secara online di kantor SAMSAT Kota Makassar dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan ini membuktikan bahwa inovasi yang dijalankan oleh kantor samsat Kota Makassar telah digunakan oleh masyarakat sebagai wajib pajak
Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik Berbasis Website di Desa Tondowolio Kabupaten Kolaka Muhammad Hidayat Djabbari; Irfan B.; Tri Cahyo Nugroho; Iswadi Amiruddin; Erwing Yanto
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v10i2.15588

Abstract

The development of the digital era in Indonesia has driven the implementation of e-government in governmental management and public services. The purpose of this article is to analyze the implementation of web-based information systems in public services in Tondowolio Village using three main indicators: support, capacity, and value. This study employs a descriptive qualitative approach, focusing on these three key indicators. The research subjects include village officials, website managers, and community members who use the website services, with informants selected through purposive sampling. Data were collected through interviews, field observations, and document studies and then analyzed using the Interactive Model Analysis, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The study's findings indicate that the support of village government, the availability of technological infrastructure, and adequate human resources are key factors in the success of e-government. However, challenges remain in the areas of regulation, socialization, and public understanding of web-based services. The implementation of e-government in this village has brought significant benefits in improving the efficiency and transparency of public services, although further efforts are needed to optimize its use by the entire community.
INOVASI SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE Amiruddin, Iswadi; Rusliadi, Rusliadi; Nugroho, Tri Cahyo
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 3 (2024): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v11i3.14186

Abstract

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui inovasi pelayanan pengurusan perizinan secara elektronik dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian terkait inovasi Sistem Informasi dan Manajemen Perizinana Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki 1) Tata kelola dan inovasi yang dapat dilihat dari aspek pengelolaan berupa regulasi yang mendasari kebijakan dan tata kelola mekanisme pelaksanaan melalui SOP, 2) Sumber ide untuk inovasi yaitu sumber ide yang melandasi instansi untuk membuat inovasi, 3) Budaya inovasi berupa fleksibilitas pada mekanisme pelayanan, 4) Kemampuan dan alat yaitu usaha pengembangan kapabilitas pegawai melalui bimtek serta pemenuhan sarana dan prasarana, 5) Tujuan, hasil, pendorong dan hambatan yaitu memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan, hasilnya masyarakat dapat meringkas proses permohonan perizinan, pendorong adanya inovasi adalah kondisi lapangan dengan hambatan masih banyaknya masyarakat yang tidak memperoleh sosialisasi, 6) Pengumpulan data inovasi untuk inovasi tunggal yaitu pengumpulan data inovasi melalui survey kepuasan masyarakat dan layanan pengaduan.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Operasional Transportasi Trans Mamminasata Di Kota Makassar Khaerani, Naila Shafira; Tahir, Muhammad; Riskasari, Riskasari
Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) Vol 5, No 4 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kimap.v5i4.14489

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengalihkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum metode penelitian dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aspek Kondisi Lingkungan menunjukkan bahwa Bus Trans Mamminasa masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi kontur jalan yang sempit dan padat ketersediaan halte, maupun keterbatasan rute yang ada dilapangan masih menjadi tugas tersendiri bagi pemerintah kota Makassar, Aspek Hubungan Antar Organisasi menunjukkan bahwa, segala pihak yang terlibat baik dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perpanjangn tangan dari pemerintah pusat PT. Surveyor Indonesia sebagai pihak pengawas serta PT. Sinar Jaya Megah Langgeng dan PT. Borlindo selaku operator, Aspek Sumberdaya menunjukkan bahwa sumberdaya manusia dan non-manusia yang diterapakan oleh pihak operator pelaksana, Aspek Agen Pelaksana mendukung suskesnya penerapan Teman Bus Trans Mamminasata telah membuktikan bahwa kemampuan agen pelaksana tidak diragukan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN KOLAKA Suriani, Suriani; Parawu, Hafiz Elfiansyah; Riskasari, Riskasari
Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) Vol 5, No 3 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kimap.v5i3.14129

Abstract

This research was conducted to determine the Implementation of the Policy for Granting Group C Quarry Mining Business Permits in Kolaka Regency. The method used in this research is qualitative research where this research is descriptive qualitative. Data collection techniques use data triangulation with observation, interview and documentation methods. The results of this study indicate that, Group C Excavation Mining in Kolaka Regency in the implementation of the policy of granting mining business permits, seen from environmental conditions, has not been good enough in its implementation. The relationship factor between organizations in this case is that the Central Government and Regional Governments are less effective in carrying out the implementation of the policy of granting class c excavation mining business permits. directly is the Regional Government. Furthermore, on the character factor of the implementor institute, namely the Head of Service or the executing agent has carried out his duties properly in implementing the granting of mining business permits, especially group c excavation